Target Uni Eropa beralih dari energi fosil ke energi terbarukan mengalami hambatan. Warga di Hongaria dan Serbia menolak masuknya investasi untuk mendirikan pabrik litium karena takut terhadap dampak pencemaran lingkungan. Pabrik baterai litium mulai dibangun di Debrecen, Hongaria, oleh perusahaan China, Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL). Sampai Minggu (8/9) waktu setempat, warga masih berunjuk rasa menolak pembangunan pabrik tersebut. Hongaria memiliki cadangan litium terbesar di Eropa, diikuti Serbia. Perusahaan-perusahaan China, Jepang, dan Korsel ramai-ramai berinvestasi di sana. Investasi dari China bernilai 16 miliar euro.

Di Debrecen, CATL membangun pabrik baterai litium. Kota ini kecil, hanya memiliki 5.000 penduduk, maka CATL mendatangkan pekerja dari China. Total, butuh 10.000 pekerja untuk mengoperasikan pabrik apabila telah tuntas dibangun. “Ada persoalan keterbukaan  data dan metode dalam pembangunan pabrik. Ini yang membuat masyarakat curiga,” kata Gergely Simon, pakar dari Greenpeace Hongaria, kepada Euronews. Simon menjelaskan, hingga kini tak ada kejelasan soal jenis baterai litium yang diproduksi. CATL juga tak menginformasi-kan soal perincian penanganan limbah dan daur ulang baterai yang sudah kedaluwarsa. Walhasil, Greenpeace dan berbagai organisasi lingkungan hanya mengumpulkan sampel sendiri dari wilayah sekitar pabrik. Mereka menemukan senyawa mikro dan nanoplastik di dalam air tanah.

Apabila dikonsumsi, senyawa ini berisiko mengakibatkan kegagalan kehamilan dan kematian janin. ”Kami mendukung peralihan ke kendaraan listrik, tetapi harus ada kejelasan tentang setiap langkah produksi sampai daur ulang sesuai standar ramah lingkungan,” tutur Simon. CATL mengeluarkan keterangan resmi yang mengatakan, setiap tahap di pabrik mereka sesuai aturan lingkungan UE. Namun, mereka tidak melampirkan bukti yang diminta lembaga pelestari lingkungan. Warga di sekitar pabrik umumnya bekerja sebagai petani. Salah satunya Judit Szeman yang memproduksi sayuran organik. Ia takut reputasi Debrecen rusak akibat keberadaan pabrik CATL sehingga konsumen tidak mau lagi membeli produk pertanian dari sana. (Yoga)

Pemerintah menerbitkan regulasi untuk mengimplementasikan kebijakan ekspor pasir laut dengan persyaratan kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Implementasi ekspor pasir laut diatur dalam PP No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Di samping itu, sebagai tindak lanjut atas usulan KKP, dilakukan revisi dua peraturan Mendag di bidang ekspor, yang tertuang dalam, Permendag No 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang iekspor. Kedua, Permendag No 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Kedua permendag itu diundangkan pada 29 Agustus 2024. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim mengemukakan, revisi dua permendag untuk pengaturan ekspor pasir, laut merupakan amanah PP No 26 Tahun 2023 dan merupakan usulan KKP sebagai instansi pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi di laut. ”Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Isy dalam keterangan pers, Senin (9/9).

Hingga April 2024 terdata 66 pelaku usaha yang mendaftarkan konsesi penambangan pasir laut dengan volume sedikitnya 3,3 miliar meter kubik. Setiap perusahaan mengajukan volume penambangan pasir laut yang bervariasi, yakni mulai dari 50 juta hingga 200 juta meter kubik (Kompas.id, 24/4/2024). Perusahaan- perusahaan itu, menurut rencana, bermitra dengan 51 perusahaan kapal isap pasir laut serta 54 perusahaan pembeli pasir laut dari dalam dan luar negeri. Beberapa perusahaan mitra calon pembeli pasir laut tercatat berasal dari China, Johor (Malaysia), dan Brunei Darussalam. Sementara, perusahaan kapal isap yang diusulkan berasal dari Belanda, Belgia, Jepang, Singapura, dan China. (Yoga)

Daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, sedang menjadi sorotan. Deflasi beruntun empat bulan terakhir, konsumsi rumah tangga yang melemah, dan porsi konsumsi terhadap pendapatan masyarakat yang menyusut memberi sinyal, perekonomian dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bagaimana siasat industri pembiayaan alternative alias fintech lending, terutama mereka yang bergerak di bidang produktif, agar tetap bertahan? BPS mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) Agustus 2024 mengalami deflasi 0,03 % secara bulanan. Deflasi terjadi sejak Mei 2024 sebesar 0,03 %, Juni 2024 sebesar 0,08 % dan Juli 2024 sebesar 0,18 %. Kondisi itu dipicu, dari sisi pasokan (supply) akibat penurunan harga pangan bergejolak atau sebaliknya, dari sisi permintaan (demand), artinya daya beli masyarakat melemah.

Dalam tiga triwulan terakhir, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di bawah 5 %, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, rata-rata pendapatan konsumen untuk konsumsi dalam Survei Konsumen BI pada Agustus 2024 memperkuat adanya indikasi pelemahan daya beli masyarakat. Pada Agustus 2024, proporsi konsumsi terhadap pendapatan 73,5 %, turun 0,3 % secara bulanan dan turun 2,1 % secara tahunan, terutama dari kelompok pe ngeluaran Rp 1 juta-Rp 3 juta per bulan alias kelas menengah bawah. Di tengah bayang-bayang pelemahan daya beli masyarakat itu, industri pembiayaan masih mampu menorehkan kinerja yang relatif baik.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, industri pembiayaan telah menyiapkan mitigasi menghadapi gejolak ekonomi, termasuk pelemahan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut dapat dilihat dari data piutang pembiayaan dan outstanding pembiayaan. ”Tren pertumbuhan pembiayaan yang tetap terjaga memberi sinyal bahwa industri multifinance dan peer to peer lending tetap memiliki kemampuan dalam memitigasi risiko penurunan daya beli masyarakat. Diperkirakan, prospek pembiayaan, baik oleh multifinance maupun peer to peer lending, dapat terus melanjutkan pertumbuhan ke depan,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Agustus 2024, secara daring, Jumat (6/9). (Yoga)

Pemerintah tak lagi mengatur harga minyak goreng curah sehingga harganya naik terus. Begitu juga Minyakita. Harga minyak kemasan program Minyak Goreng Rakyat itu juga tak kunjung turun. Jika kondisi itu terus terjadi, tujuan pemerintah mengubah pola konsumsi minyak goreng dari curah ke kemasan sulit terealisasi. Untuk itu, Kemendag diminta mengatasi persoalan tersebut. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (9/9). Berdasar data Kemendag, per pekan I September 2024, harga rerata nasional minyak goreng curah Rp 16.317 per liter, naik 2,13 % secara bulanan. Harga Minyakita juga naik 1,84 % menjadi Rp 16.712 per liter. Sejak Permendag No 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat diundangkan 14 Agustus 2024 hingga 6 September 2024, harga Minyakita naik 1,8 %.

Harga itu di atas harga eceran tertinggi (HET) Minyakita yang ditetapkan Rp 15.700 per liter. Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, Kemendag perlu mencermati harga minyak goreng curah yang naik terus. Kenaikan harga tersebut bisa dipahami lantaran minyak goreng curah tidak lagi masuk skema kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) dan HET-nya tidak diatur pemerintah. Berbarengan dengan itu, harga Minyakita yang masih diatur pemerintah juga turut naik. Hal ini mungkin akibat ada kendala teknis, seperti pergantian kemasan berlabel HET lama ke baru atau belum optimalnya DMO Minyakita.  

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengakui harga minyak goreng curah dan Minyakita terus naik pasca Permendag No 18/2024 diterbitkan, lantaran transisi program Minyak Goreng Rakyat lama ke baru. Namun, kondisi itu juga akan menjadi perhatian Kemendag. Kemendag akan meminta produsen hingga jaringan distributor segera memasok Minyakita, terutama di daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga. ”Permendag No 18/2024 juga memberi kelonggaran. Minyakita dengan kemasan HET lama masih bisa didistribusikan dan diperdagangkan, 90 hari sejak regulasi itu diundangkan atau hingga 12 November 2024,” kata Bambang. Ia memastikan produksi dan stok Minyakita tidak bermasalah. (Yoga)

Bagi Mulyani, seni tradisi adalah jalan hidup. Dia setia menggeluti bundengan dan topeng lengger. Jalan yang mesti dia lalui terjal dan berliku. Namun, rasa cinta selalu menguatkannya untuk menjaga kesenian rakyat itu terus berdenyut melintasi zaman. Mulyani menata sejumlah bundengan melingkari ruang kelasnya di SMP Negeri 2 Selomerto, Wonosobo, Jateng, Selasa (3/9). Setelahnya, ia masuk ke bagian tengah salah satu alat musik yang menyerupai cangkang kura-kura besar itu, terdengarlah petikan dawai repetitif yang meneduhkan. ”Begini cara memainkannya. Tidak usah terburu-buru. Dipetik pelan-pelan saja pakai tangan kanan. Coba dirasakan iramanya,” ujar Mulyani kepada murid-muridnya. Mulyani pertama membawa bundengan ke sekolah tempatnya mengajar pada akhir 2015.

Bundengan dipajangnya di dekat gerbang masuk sekolah setiap pagi. Sesekali ia memainkannya sembari menanti bel masuk dibunyikan. Sayangnya, murid-murid hanya berjalan sambil lalu melewatinya. Mulyani tidak kehabisan akal. Sebagai guru seni budaya, dia mengusulkan budengan menjadi subtema mata pelajaran yang diampunya. Usulan itu disetujui kepala sekolah dan dipertahankan hingga kini. ”Kami satu-satunya sekolah yang mengajarkan bundengan di dunia,” ujar Mulyani, yang mengajar sejak 1998. Minat Mulyani mendalami bundengan muncul pertengahan 2015, saat menonton pertunjukan seni dalam rangka hari jadi Kabupaten Wonosobo, yang menampilkan bundengan. Ia takjub menyaksikan rangkaian bebunyian unik keluar dari alat itu.

Lebih menarik lagi baginya, bebunyian itu sering digunakan untuk mengiringi tarian topeng lengger yang ditekuninya selama ini. Langkah awalnya dimulai dengan menemui maestro bundengan, Munir, yang diminta mengajar di sanggar tari yang ia kelola bersama sejumlah rekannya, yakni Ngesti Laras. Sewaktu sanggar dibuka, peminatnya hanya dua orang. Mulyani tetap semangat menularkan virus bundengan. Jangkauan pelatihan kesenian itu diperluas hingga keluar lingkup sanggarnya. Kondisi lapangan yang ditemuinya justru memprihatinkan. Bahkan, anak-anak muda yang tinggal sekampung dengan Munir, sang maestro bundengan, tak mengenali alat musik warisan budaya tersebut.

”Bundengan ini alat musik khas Wonosobo. Kenapa tidak banyak yang bisa memainkannya? Saya tambah termotivasi belajar dan mengenalkannya. Setidaknya biar anak-anak muda ini bisa tahu,” ujar Mulyani. Mulyani nekat mengetuk pintu kantor pemda untuk menanyakan adakah kegiatan yang bisa diisi dengan penampilan bundengan. Sekarang semua terbayar. Pihaknya bekerja sama dengan sebuah hotel untuk menggelar pentas bundengan bulanan. Penampilnya anak-anak didik sanggarnya. Latar belakang Mulyani selaku penari topeng lengger memberi warna tersendiri dalam pelestarian bundengan yang ia masukkan dalam karyanya. Entah sekadar properti tari ataupun musik pengiring. Karyanya seperti, Tari Bundengan (2017), Tari Ginanjar Mulyo (2018), dan Wayang Bundengan (2018). Bersama Mulyani, bundengan juga telah dibawa melawat ke sejumlah negara, seperti Australia, Thailand, dan Jerman. (Yoga)

Pemerintah membuka wacana untuk membentuk Komite Penanganan Hal Tagih Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) pada 2025, untuk mengejar obligator yang belum menunaikan kewajiban mereka mengembalikan dana yang diterima melalui BLBI. Adapun pemerintah sudah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang sudah berjalan sejak tahun 2021. Sayangnya tugas Satgas BLBI akan berakhir pada 31 Desember 2024. Padahal upaya mengumpulkan dana dari obligator BLBI masih jauh panggang dari api. Satgas BLBI bertugas untuk mendapatkan pembeli kompensasi dari Rp 110,45 triliun, termasuk melakukan ambil alih aset yang dimiliki obligator. Pengambilalihan dan pemulihan itu  sebagian nanti adalah mengalihnamakan aset tersebut menjadi aset negara. Hingga 5 September 2024 Satgas BLBI baru mengumpulkan Rp38,8  triliun dari obligator. (Yetede)

Generasi Z dan Milenial, yang merupakan masa depan ekonomi Indonesia, menghadapi risiko finansial yang serius akibat penggunaan layanan pinjaman online (pinjol). Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa hampir 40% kredit macet dari pinjol berasal dari kelompok usia 19-34 tahun. Pinjaman yang awalnya mempermudah akses ke pembiayaan justru menjadi jerat bagi mereka yang kurang memahami risiko keuangan, terutama dalam penggunaan untuk kebutuhan konsumtif tanpa pertimbangan kemampuan membayar.

Pada tahun 2023, kredit macet dari kelompok ini naik menjadi 38%, dan diperkirakan mencapai 40% pada tahun 2024. Untuk mengatasi masalah ini, OJK mendorong penerapan credit scoring, sebuah sistem penilaian kredit yang bisa mendeteksi risiko sejak awal. Pengalaman negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa credit scoring berbasis data dapat membantu mengurangi kredit macet.

Tokoh penting seperti Abdullah Azwar Anas, Menteri PANRB, mendorong peningkatan literasi keuangan sebagai solusi jangka panjang. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kominfo juga berperan penting dalam edukasi keuangan melalui kurikulum sekolah, pesantren, serta platform digital yang sering digunakan oleh generasi muda. Edukasi ini perlu ditingkatkan karena survei OJK menunjukkan rendahnya literasi keuangan di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda.

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, generasi Z dan Milenial harus dibekali dengan literasi keuangan yang memadai agar tidak terjebak dalam utang. Kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih tangguh secara finansial.