Generasi Z dan Milenial, yang merupakan masa depan ekonomi Indonesia, menghadapi risiko finansial yang serius akibat penggunaan layanan pinjaman online (pinjol). Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa hampir 40% kredit macet dari pinjol berasal dari kelompok usia 19-34 tahun. Pinjaman yang awalnya mempermudah akses ke pembiayaan justru menjadi jerat bagi mereka yang kurang memahami risiko keuangan, terutama dalam penggunaan untuk kebutuhan konsumtif tanpa pertimbangan kemampuan membayar.

Pada tahun 2023, kredit macet dari kelompok ini naik menjadi 38%, dan diperkirakan mencapai 40% pada tahun 2024. Untuk mengatasi masalah ini, OJK mendorong penerapan credit scoring, sebuah sistem penilaian kredit yang bisa mendeteksi risiko sejak awal. Pengalaman negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa credit scoring berbasis data dapat membantu mengurangi kredit macet.

Tokoh penting seperti Abdullah Azwar Anas, Menteri PANRB, mendorong peningkatan literasi keuangan sebagai solusi jangka panjang. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kominfo juga berperan penting dalam edukasi keuangan melalui kurikulum sekolah, pesantren, serta platform digital yang sering digunakan oleh generasi muda. Edukasi ini perlu ditingkatkan karena survei OJK menunjukkan rendahnya literasi keuangan di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda.

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, generasi Z dan Milenial harus dibekali dengan literasi keuangan yang memadai agar tidak terjebak dalam utang. Kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih tangguh secara finansial.

Kota Parepare di Sulawesi Selatan diproyeksikan menjadi pusat niaga baru untuk mengurangi beban Kota Makassar dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Zudan Arif Fakrulloh, Penjabat Gubernur Sulsel, mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk pusat perbelanjaan, fasilitas pendidikan, pelabuhan, dan pergudangan untuk mendukung pertumbuhan Parepare sebagai kota niaga.

Proyek Parepare Mall Apartment and Hotel (P’Mart) direncanakan oleh Pemkot Parepare untuk menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. St. Rahmah Amir, Kepala Dinas Penanaman Modal Kota Parepare, menjelaskan bahwa proyek ini akan menjadi simbol pembangunan komersial dan hunian, dengan potensi besar bagi berbagai sektor bisnis seperti properti, ritel, hiburan, dan pariwisata.

Selain itu, Akbar Ali, Penjabat Wali Kota Parepare, menyebut bahwa pengoperasian kapal kargo di Pelabuhan Parepare diharapkan bisa menghemat biaya distribusi dan memperkuat konektivitas perdagangan. Menurut Muhammad Yusri Zamhu-ri, ekonom dari Universitas Hasanuddin, Parepare sedang mengubah citranya menjadi destinasi utama, dan infrastruktur yang terintegrasi akan menarik lebih banyak investor dan mendukung pertumbuhan wilayah pesisir.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan membentuk kabinet zaken, yang anggotanya dipilih berdasarkan keahlian, bukan afiliasi partai politik. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menekankan bahwa meskipun beberapa menteri mungkin berasal dari partai politik, mereka akan dipilih karena keahlian di bidang yang relevan. Muzani juga menyebut bahwa Partai Gerindra belum tentu mendapatkan kursi terbanyak dalam kabinet, dan jumlahnya masih dihitung oleh Prabowo dan Gibran.

Selain itu, beberapa partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah mengajukan nama calon menteri, namun keputusan akhir akan dibuat oleh Prabowo-Gibran. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menanggapi kemungkinan bergabungnya Partai PDIP dalam koalisi KIM dengan menekankan pentingnya stabilitas politik untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan progresif.

Rights issue, atau Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk menerbitkan saham baru yang ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan modal tambahan yang dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, pelunasan utang, atau memenuhi peraturan keuangan.

Perusahaan lebih memilih rights issue dibandingkan menjual saham baru kepada investor baru untuk melindungi kepemilikan pemegang saham lama, mencegah terjadinya dilusi. Langkah ini juga membantu perusahaan menghindari meminjam dana dari pihak ketiga, sehingga mengurangi beban bunga dan utang.

Aura penuh keceriaan dari senyum dan tawa kakek-kakek dan nenek-nenek memenuhi setiap sudut ruang lantai empat Gedung Administrasi RS Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Rabu (4/9). Namun, di balik senyuman lembut dan tatapan samar mereka ada perjuangan yang tak terlihat. Perjuangan untuk melawan alzheimer. Keceriaan terlihat sejak mereka satu per satu berdatangan dengan sambutan hangat dari fasilitator Tenteram Senior Care, lembaga yang didedikasikan untuk meningkatkan mutu hidup para lansia, dengan perhatian khusus pada penyandang demensia, termasuk alzheimer. Acara dimulai dengan sarapan bersama dengan menu bubur kacang hijau dan teh hangat sembari saling berkenalan. Setelah perut terisi, fasilitator mengajak kakek dan nenek berkumpul dalam lingkaran kecil serta menggerakkan anggota tubuh. Mereka memijat telinga, menggerakkan pergelangan tangan, hingga menggerakkan kesepuluh jari tangan.

Gerakan-gerakan ini disebut senam otak. Stimulasi gerak tidak hanya bermanfaat bagi tubuh, tetapi juga menjaga kesehatan otak. Olahraga ringan setiap hari bisa menjadi langkah kecil untuk mencegah demensia dan menjaga kebugaran mental, khususnya bagi warga lansia. 15 menit berlalu, para kakek dan nenek dipersilakan duduk untuk mendengarkan edukasi kesehatan kulit lansia bersama Mulqi Handaru Priyanto, dokter dermatologi dan venereologi RSUI. Mulqi memanggil semua peserta dengan sebutan ”kakak” untuk meningkatkan jiwa muda dalam tubuh para lansia ini. Selain senam otak dan diskusi kesehatan, kegiatan dilanjutkan dengan makan siang bersama, karaoke menyanyikan lagu-lagu kenangan para kakek-nenek, bermain untuk melatih motorik para lansia, seperti mengisi teka-teki silang, melukis, mewarnai, lempar bola, dan menari.

Semua dilakukan untuk melatih motorik dan kesehatan mental para lansia agar tidak mudah demensia. ”Masalah utama para  lansia ini, sebenarnya kesepian dan tidak ada aktivitas lagi. Sekarang mereka justru kembali tersenyum bersama teman-temannya di sini, bahkan selalu menunggu hari Rabu setiap minggunya,” kata Velly Saafrianti, Ketua Tenteram Senior Care. Berbeda dengan Joko Sumitro (39) di Balikpapan, Kaltim, yang merawat beberapa warga lansia yang hidup menggelandang dan dijaring dinas sosial dengan fasilitas lebih terbatas, termasuk yang mengidap alzheimer, di Panti Jompo Bhakti Abadi Balikpapan, Kaltim. Joko merupakan penerus pengurus panti setelah ayahnya berpulang pada tahun 2018. Di tengah kesibukan pribadi dan keluarga, mau tak mau mempelajari berbagai penanganan penghuni panti yang berdiri sejak 1989 tersebut. Sebagian besar penghuni panti tak terhubung dengan keluarga.

Karena itu, perawat sepertinya mesti hadir mengisi ruang afeksi penghuni panti. Yang ia bisa lakukan adalah meningkatkan kualitas hidup penghuni panti di masa tua dengan perhatian cukup. Di Panti Werdha Hargo Dedali, Surabaya, Jatim, 30 penghuni lansia, sebagian di antaranya mengalami demensia, ”dititipkan” kerabat. Penanggung jawab wajib menanggung biaya bulanan Rp 3,5 juta-Rp 4 juta. Penghuni berasal dari Surabaya atau luar ibu kota Jatim. Penghuni memiliki keluarga atau wali yang menjadi penanggung jawab di Surabaya. Panti ini didirikan 31 Januari 1987 oleh putra putri pejuang kemerdekaan di Surabaya bekerja sama dengan Kemensos, Dinas Sosial Jatim, serta Dinas Sosial Kota Surabaya dengan kapasitas 100 orang. Ada 20 pegawai dan perawat menangani penghuni. ”Penghuni di sini hidup sampai berpulang atau tergantung keluarga,” kata Ketua Yayasan Hargo Dedali, Endang Sinargianti. (Yoga)

Anggaran pendidikan wajib minimal 20 % dari APBN tidak perlu lagi diutak-atik karena secara normatif sudah final dan menjadi komitmen pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini, yang mendesak ialah membenahi pemanfaatan anggaran pendidikan secara efektif. Hal itu mengemuka dalam diskusi kelompok terfokus bertajuk ”Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan” yang digelar Komisi X DPR dan Kemendikbudristek di Jakarta, Sabtu (7/9). Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dalam diskusi itu menyampaikan, anggaran negara terbatas, banyak kebutuhan lain yang juga menjadi prioritas. Karena itu, komitmen anggaran pendidikan minimal 20 % yang harus dipenuhi mesti dimanfaatkan secara efektif.

”Negara maju memprioritaskan pendidikan. Sebab, pendidikan untuk meningkatkan SDM. Meski anggaran penting, yang utama bukan anggaran dulu baru bikin program, tetapi harus tahu apa yang ingin dicapai. Selain itu, orang yang mengelola pendidikan juga harus tepat. Karena itu, yang harus dilakukan bagaimana menjamin efektivitas anggaran pendidikan yang ada, bukan menggugat anggaran,” tutur Kalla. Kalla menambahkan, Indonesia tidak perlu harus belajar dari Finlandia ataupun Singapura soal pendidikan. Sebab, jumlah penduduk negara tersebut sedikit dengan pendapatan per kapita yang besar.

”Kita harus belajar dari India, China, Jepang, atau Korsel. Terutama India, banyak warganya yang bisa jadi pemimpin perusahaan besar di dunia. China pun kini menjadi negara maju karena pendidikan. Jika studi banding, ya, ke negara-negara itu,” kata Kalla. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menuturkan, setelah 21 tahun, kebijakan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN perlu dievaluasi. ”Apalagi dengan praktik yang tidak sesuai kenyataan, anggaran pendidikan sudah 20 %, tapi pendidikan makin mahal. Jadi, banyak sekali masalah implementasi, bukan lagi soal normatif karena sudah selesai dan ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang,” papar Jimly. (Yoga)

Sampah atau limbah non-bahan berbahaya dan beracun kelompok kertas dan plastik masih diimpor banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasar Basis Data Statistik Perdagangan Komoditas PBB (UN Comtrade), pada 2022, volume impor sampah plastik Indonesia lebih dari 194.000 ton. Laporan Global Initiative against Transnational Organized Crime tahun 2021 mencatat, impor sampah dari negara-negara Barat ke Asia dan Afrika telah berlangsung sejak tahun 1970-an. Negara-negara di Asia Tenggara telah menjadi tujuan impor sampah terbesar dari Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Namun, banyak dari negara pengimpor sampah, yang mayoritas negara berkembang, hanya memiliki fasilitas daur ulang dasar. Selain itu tidak terdapat fasilitas pengolah sampah yang aman dan efektif.

Kondisi tersebut membuat negara tujuan impor sampah, termasuk Indonesia, tidak dapat mengolah limbah campuran ataupun bahan berbahaya dan beracun (B3) secara khusus. Laporan dan investigasi Yayasan Konservasi dan Lahan Basah (Ecoton) mengungkap, sebagian sampah yang diimpor ke Indonesia tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan. Selain itu, negara pengekspor kerap menyelundupkan jenis sampah lain yang tidak sesuai perjanjian. Beberapa negara pengekspor masih menyisipkan sampah plastik, seperti bungkus makanan yang elastis, saat proses impor sampah kertas ke Indonesia. Pada akhirnya, sampah campuran plastik hasil impor dikelola dengan dibuang atau dibakar sehingga menimbulkan persoalan lingkungan dan kesehatan bagi manusia.

Direktur Eksekutif Ecoton, Daru Setyorini mengemukakan,”Industri kertas di Indonesia membutuhkan bahan baku sampah kertas 6 juta  ton dan 50 % masih disuplai oleh sampah impor,” tuturnya. Menurut Rini, Indonesia memiliki pasokan sampah melimpah, terutama jenis kertas dan plastik yang bisa didaur ulang. Pemerintah perlu lebih meningkatkan upaya pengumpulan sampah agar bisa menjangkau seluruh masyarakat. Sampah organik dan anorganik dipilah dari sumbernya atau dari rumah. Tujuannya, agar sampah organik tidak basah atau kotor sehingga bisa menyuplai kebutuhan industri daur ulang kertas dan plastik.

Meski demikian, lanjut Rini, daur ulang sampah, terutama jenis sampah plastik, masih memiliki risiko karena mengandung senyawa kimia berbahaya. Proses daur ulang sampah plastik tidak boleh sembarangan dan membutuhkan dukungan teknologi serta proses yang kompleks.Salah satu upaya meningkatkan pemilahan sampah dari sumbernya dilakukan melalui optimalisasi bank sampah. Nantinya, sampah yang telah dipilah dari bank sampah akan disalurkan ke perusahaan daur ulang. Karena itu, sampah yang terkumpul dari bank sampah harus terjaga dari aspek kuantitas dan kualitasnya. (Yoga)