Kota Parepare di Sulawesi Selatan diproyeksikan menjadi pusat niaga baru untuk mengurangi beban Kota Makassar dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Zudan Arif Fakrulloh, Penjabat Gubernur Sulsel, mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk pusat perbelanjaan, fasilitas pendidikan, pelabuhan, dan pergudangan untuk mendukung pertumbuhan Parepare sebagai kota niaga.

Proyek Parepare Mall Apartment and Hotel (P’Mart) direncanakan oleh Pemkot Parepare untuk menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. St. Rahmah Amir, Kepala Dinas Penanaman Modal Kota Parepare, menjelaskan bahwa proyek ini akan menjadi simbol pembangunan komersial dan hunian, dengan potensi besar bagi berbagai sektor bisnis seperti properti, ritel, hiburan, dan pariwisata.

Selain itu, Akbar Ali, Penjabat Wali Kota Parepare, menyebut bahwa pengoperasian kapal kargo di Pelabuhan Parepare diharapkan bisa menghemat biaya distribusi dan memperkuat konektivitas perdagangan. Menurut Muhammad Yusri Zamhu-ri, ekonom dari Universitas Hasanuddin, Parepare sedang mengubah citranya menjadi destinasi utama, dan infrastruktur yang terintegrasi akan menarik lebih banyak investor dan mendukung pertumbuhan wilayah pesisir.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan membentuk kabinet zaken, yang anggotanya dipilih berdasarkan keahlian, bukan afiliasi partai politik. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menekankan bahwa meskipun beberapa menteri mungkin berasal dari partai politik, mereka akan dipilih karena keahlian di bidang yang relevan. Muzani juga menyebut bahwa Partai Gerindra belum tentu mendapatkan kursi terbanyak dalam kabinet, dan jumlahnya masih dihitung oleh Prabowo dan Gibran.

Selain itu, beberapa partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah mengajukan nama calon menteri, namun keputusan akhir akan dibuat oleh Prabowo-Gibran. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menanggapi kemungkinan bergabungnya Partai PDIP dalam koalisi KIM dengan menekankan pentingnya stabilitas politik untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan progresif.

Rights issue, atau Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk menerbitkan saham baru yang ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang sudah ada. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan modal tambahan yang dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, pelunasan utang, atau memenuhi peraturan keuangan.

Perusahaan lebih memilih rights issue dibandingkan menjual saham baru kepada investor baru untuk melindungi kepemilikan pemegang saham lama, mencegah terjadinya dilusi. Langkah ini juga membantu perusahaan menghindari meminjam dana dari pihak ketiga, sehingga mengurangi beban bunga dan utang.

Aura penuh keceriaan dari senyum dan tawa kakek-kakek dan nenek-nenek memenuhi setiap sudut ruang lantai empat Gedung Administrasi RS Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Rabu (4/9). Namun, di balik senyuman lembut dan tatapan samar mereka ada perjuangan yang tak terlihat. Perjuangan untuk melawan alzheimer. Keceriaan terlihat sejak mereka satu per satu berdatangan dengan sambutan hangat dari fasilitator Tenteram Senior Care, lembaga yang didedikasikan untuk meningkatkan mutu hidup para lansia, dengan perhatian khusus pada penyandang demensia, termasuk alzheimer. Acara dimulai dengan sarapan bersama dengan menu bubur kacang hijau dan teh hangat sembari saling berkenalan. Setelah perut terisi, fasilitator mengajak kakek dan nenek berkumpul dalam lingkaran kecil serta menggerakkan anggota tubuh. Mereka memijat telinga, menggerakkan pergelangan tangan, hingga menggerakkan kesepuluh jari tangan.

Gerakan-gerakan ini disebut senam otak. Stimulasi gerak tidak hanya bermanfaat bagi tubuh, tetapi juga menjaga kesehatan otak. Olahraga ringan setiap hari bisa menjadi langkah kecil untuk mencegah demensia dan menjaga kebugaran mental, khususnya bagi warga lansia. 15 menit berlalu, para kakek dan nenek dipersilakan duduk untuk mendengarkan edukasi kesehatan kulit lansia bersama Mulqi Handaru Priyanto, dokter dermatologi dan venereologi RSUI. Mulqi memanggil semua peserta dengan sebutan ”kakak” untuk meningkatkan jiwa muda dalam tubuh para lansia ini. Selain senam otak dan diskusi kesehatan, kegiatan dilanjutkan dengan makan siang bersama, karaoke menyanyikan lagu-lagu kenangan para kakek-nenek, bermain untuk melatih motorik para lansia, seperti mengisi teka-teki silang, melukis, mewarnai, lempar bola, dan menari.

Semua dilakukan untuk melatih motorik dan kesehatan mental para lansia agar tidak mudah demensia. ”Masalah utama para  lansia ini, sebenarnya kesepian dan tidak ada aktivitas lagi. Sekarang mereka justru kembali tersenyum bersama teman-temannya di sini, bahkan selalu menunggu hari Rabu setiap minggunya,” kata Velly Saafrianti, Ketua Tenteram Senior Care. Berbeda dengan Joko Sumitro (39) di Balikpapan, Kaltim, yang merawat beberapa warga lansia yang hidup menggelandang dan dijaring dinas sosial dengan fasilitas lebih terbatas, termasuk yang mengidap alzheimer, di Panti Jompo Bhakti Abadi Balikpapan, Kaltim. Joko merupakan penerus pengurus panti setelah ayahnya berpulang pada tahun 2018. Di tengah kesibukan pribadi dan keluarga, mau tak mau mempelajari berbagai penanganan penghuni panti yang berdiri sejak 1989 tersebut. Sebagian besar penghuni panti tak terhubung dengan keluarga.

Karena itu, perawat sepertinya mesti hadir mengisi ruang afeksi penghuni panti. Yang ia bisa lakukan adalah meningkatkan kualitas hidup penghuni panti di masa tua dengan perhatian cukup. Di Panti Werdha Hargo Dedali, Surabaya, Jatim, 30 penghuni lansia, sebagian di antaranya mengalami demensia, ”dititipkan” kerabat. Penanggung jawab wajib menanggung biaya bulanan Rp 3,5 juta-Rp 4 juta. Penghuni berasal dari Surabaya atau luar ibu kota Jatim. Penghuni memiliki keluarga atau wali yang menjadi penanggung jawab di Surabaya. Panti ini didirikan 31 Januari 1987 oleh putra putri pejuang kemerdekaan di Surabaya bekerja sama dengan Kemensos, Dinas Sosial Jatim, serta Dinas Sosial Kota Surabaya dengan kapasitas 100 orang. Ada 20 pegawai dan perawat menangani penghuni. ”Penghuni di sini hidup sampai berpulang atau tergantung keluarga,” kata Ketua Yayasan Hargo Dedali, Endang Sinargianti. (Yoga)

Anggaran pendidikan wajib minimal 20 % dari APBN tidak perlu lagi diutak-atik karena secara normatif sudah final dan menjadi komitmen pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini, yang mendesak ialah membenahi pemanfaatan anggaran pendidikan secara efektif. Hal itu mengemuka dalam diskusi kelompok terfokus bertajuk ”Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan” yang digelar Komisi X DPR dan Kemendikbudristek di Jakarta, Sabtu (7/9). Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dalam diskusi itu menyampaikan, anggaran negara terbatas, banyak kebutuhan lain yang juga menjadi prioritas. Karena itu, komitmen anggaran pendidikan minimal 20 % yang harus dipenuhi mesti dimanfaatkan secara efektif.

”Negara maju memprioritaskan pendidikan. Sebab, pendidikan untuk meningkatkan SDM. Meski anggaran penting, yang utama bukan anggaran dulu baru bikin program, tetapi harus tahu apa yang ingin dicapai. Selain itu, orang yang mengelola pendidikan juga harus tepat. Karena itu, yang harus dilakukan bagaimana menjamin efektivitas anggaran pendidikan yang ada, bukan menggugat anggaran,” tutur Kalla. Kalla menambahkan, Indonesia tidak perlu harus belajar dari Finlandia ataupun Singapura soal pendidikan. Sebab, jumlah penduduk negara tersebut sedikit dengan pendapatan per kapita yang besar.

”Kita harus belajar dari India, China, Jepang, atau Korsel. Terutama India, banyak warganya yang bisa jadi pemimpin perusahaan besar di dunia. China pun kini menjadi negara maju karena pendidikan. Jika studi banding, ya, ke negara-negara itu,” kata Kalla. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menuturkan, setelah 21 tahun, kebijakan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN perlu dievaluasi. ”Apalagi dengan praktik yang tidak sesuai kenyataan, anggaran pendidikan sudah 20 %, tapi pendidikan makin mahal. Jadi, banyak sekali masalah implementasi, bukan lagi soal normatif karena sudah selesai dan ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang,” papar Jimly. (Yoga)

Sampah atau limbah non-bahan berbahaya dan beracun kelompok kertas dan plastik masih diimpor banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasar Basis Data Statistik Perdagangan Komoditas PBB (UN Comtrade), pada 2022, volume impor sampah plastik Indonesia lebih dari 194.000 ton. Laporan Global Initiative against Transnational Organized Crime tahun 2021 mencatat, impor sampah dari negara-negara Barat ke Asia dan Afrika telah berlangsung sejak tahun 1970-an. Negara-negara di Asia Tenggara telah menjadi tujuan impor sampah terbesar dari Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Namun, banyak dari negara pengimpor sampah, yang mayoritas negara berkembang, hanya memiliki fasilitas daur ulang dasar. Selain itu tidak terdapat fasilitas pengolah sampah yang aman dan efektif.

Kondisi tersebut membuat negara tujuan impor sampah, termasuk Indonesia, tidak dapat mengolah limbah campuran ataupun bahan berbahaya dan beracun (B3) secara khusus. Laporan dan investigasi Yayasan Konservasi dan Lahan Basah (Ecoton) mengungkap, sebagian sampah yang diimpor ke Indonesia tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan. Selain itu, negara pengekspor kerap menyelundupkan jenis sampah lain yang tidak sesuai perjanjian. Beberapa negara pengekspor masih menyisipkan sampah plastik, seperti bungkus makanan yang elastis, saat proses impor sampah kertas ke Indonesia. Pada akhirnya, sampah campuran plastik hasil impor dikelola dengan dibuang atau dibakar sehingga menimbulkan persoalan lingkungan dan kesehatan bagi manusia.

Direktur Eksekutif Ecoton, Daru Setyorini mengemukakan,”Industri kertas di Indonesia membutuhkan bahan baku sampah kertas 6 juta  ton dan 50 % masih disuplai oleh sampah impor,” tuturnya. Menurut Rini, Indonesia memiliki pasokan sampah melimpah, terutama jenis kertas dan plastik yang bisa didaur ulang. Pemerintah perlu lebih meningkatkan upaya pengumpulan sampah agar bisa menjangkau seluruh masyarakat. Sampah organik dan anorganik dipilah dari sumbernya atau dari rumah. Tujuannya, agar sampah organik tidak basah atau kotor sehingga bisa menyuplai kebutuhan industri daur ulang kertas dan plastik.

Meski demikian, lanjut Rini, daur ulang sampah, terutama jenis sampah plastik, masih memiliki risiko karena mengandung senyawa kimia berbahaya. Proses daur ulang sampah plastik tidak boleh sembarangan dan membutuhkan dukungan teknologi serta proses yang kompleks.Salah satu upaya meningkatkan pemilahan sampah dari sumbernya dilakukan melalui optimalisasi bank sampah. Nantinya, sampah yang telah dipilah dari bank sampah akan disalurkan ke perusahaan daur ulang. Karena itu, sampah yang terkumpul dari bank sampah harus terjaga dari aspek kuantitas dan kualitasnya. (Yoga)

Kabar menarik muncul di awal September 2024. Biro Statistik Tenaga Kerja AS, Jumat (6/9) melaporkan 142.000 pekerjaan baru tercipta pada Agustus 2024. Rata-rata upah pekerja menguat di atas ekspektasi dan tingkat pengangguran turun dari 4,3 % pada Juli ke 4,2 % pada Agustus. Data sejumlah indikator ekonomi ini akan menjadi landasan kebijakan moneter yang akan diputuskan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) alias Dewan Gubernur Bank Sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) pada 17-18 September 2024. Artikel The New York Times berjudul ”US Jobs Report Shows Hiring Has Shifted Into Lower Gear”, 6 September 2024, menyebutkan, inflasi telah turun drastis. Karena itu, The Fed mulai mengalihkan perhatian ke variabel kesehatan pasar tenaga kerja sebagai pertimbangan memutuskan suku bunga acuan ke depan.

Lauren Goodwin dari New York Life Investments memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga acuan tipis-tipis dulu, yaitu 25 basis poin. Pertimbangannya, penurunan terlalu besar dapat menakut-nakuti pasar. ”Pada titik ini, risiko terbesar terhadap perekonomian, yang dikhawatirkan The Fed, adalah pasar itu sendiri,” ujarnya, di The New York Times. Mengutip Reuters, Presiden Federal Reserve Bank of New York John Williams, Jumat (6/9), mengatakan, perekonomian yang lebih seimbang telah membuka pintu bagi penurunan suku bunga The Fed. ”Dengan kondisi perekonomian yang seimbang dan inflasi berada di jalur menuju 2 %, sudah sepantasnya kita mengurangi tingkat pembatasan kebijakan dengan mengurangi kisaran target suku bunga dana federal,” kata Williams.

Dewan Gubernur Bank Sentral AS akan menggelar pertemuan di Washington DC pada 17-18 September 2024. Di tanggal yang sama, Dewan Gubernur BI juga akan menggelar pertemuan di Jakarta. Sebagai negara yang dianggap menjadi salah satu tujuan investasi paling aman di dunia, kebijakan moneter AS menjadi rujukan sekaligus memengaruhi perekonomian berbagai negara. The Fed menaikkan suku bunga acuan sebanyak 11 kali selama Maret 2022 hingga Juli 2023. Linier dengan kebijakan dan periode itu, BI menaikkan suku bunga acuan sebanyak 8 kali, dari 3,50 % menjadi 6,25 %. Dengan logika yang sama, jika The Fed menurunkan suku bunga acuan, BI pun juga akan menurunkan suku bunga acuannya. (Yoga)

Di tengah munculnya berbagai profesi baru yang dipicu perkembangan teknologi, profesi pegawai negeri sipil masih diminati para pencari kerja. Hal ini ditunjukkan dengan angka pendaftar seleksi calon PNS 2024 yang jumlahnya berlipat kali jumlahposisi yang dibutuhkan. Di Kemenperin, jumlah PNS yang dibutuhkan 971 orang. Rinciannya, 925 tenaga teknis, 43 tenaga guru, dan 3 tenaga kesehatan. Hingga 6 September 2024, jumlah pendaftar mencapai 12.666 aplikasi atau 13 kali lipat kebutuhan. Mereka terjaring dalam pendaftaran yang dibuka pada 20 Agustus hingga 6 September yang kemudian diperpanjang hingga 10 September 2024.

”Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apa pun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Sekjen Kemenperin, Eko SA Cahyanto, Minggu (8/9). Di Kementerian PUPR, jumlah kebutuhan pegawai baru untuk jabatan fungsional 2024 mencapai 6.388 orang. Rinciannya, 6.385 tenaga teknis dan 3 tenaga kesehatan. Hingga 4 September 2024, jumlah pendaftar 7.317 aplikasi. Mereka terjaring dari pendaftaran yang dibuka sejak 20 Agustus hingga 6 September 2024.

Pendaftaran CPNS di Kementerian PUPR diperpanjang hingga 10 September 2024. Kementerian PUPR membuka lowongan untuk dua jenis kebutuhan, yakni umum dan khusus. Lowongan umum untuk calon PNS reguler, sedang khusus meliputi penyandang disabilitas, diaspora, putra/putri Papua, dan putra/putri Kalimantan. Alokasi diaspora dimaksudkan untuk menarik pulang diaspora. Putra/putri Papua diperuntukkan bagi pelamar yang merupakan keturunan Papua. Sementara putra/putri Kalimantan khusus bagi pelamar ber-KTP kabupaten/kota di Pulau Kalimantan. Mereka diproyeksi bekerja di unit yang diprioritaskan pindah ke IKN. (Yoga)

Rencana pemerintah memberi subsidi bagi penumpang KRL Jabodetabek berbasis NIK menuai pro dan kontra. Berikut tanggapan dari pengguna; “Saya sehari-hari berangkat kerja dan pulang menumpang kereta komuter Jabodetabek dari Stasiun Bojong Gede ke Stasiun Pasar Minggu dengan tarif Rp 6.000. Saya tak setuju kalau ada kenaikan tarif, apalagi pakai sistem segmentasi NIK karena saya sebagai kelas menengah merasa dirugikan banget. Gue lagi yang kudu bayar mahal. Padahal, yang paling banyak bayar pajak kelas menengah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah transportasi yang lebih bagus dan aman buat pengguna,” ujar Resti Hastarini (29) karyawan swasta, Jakarta.

Rully R Ramli (27) karyawan swasta, Bekasi, berkata, “Seharusnya pemerintah mendorong masyarakat naik transportasi umum dengan memberi subsidi biar tarifnya terjangkau. Kalau pertimbangannya beban belanja pemerintah makin berat, mengapa tidak memotong belanja yang tidak penting lainnya. Saya tidak menentang penyesuaian tarif KRL selama besarannya masih terjangkau, tetapi kalau lihat kondisi ekonomi sekarang, belum waktunya. Kalau tarif KRL naik, beda tarifnya tipis dengan LRT, mending naik LRT saja".

“Kenaikan tarif KRL akibat perubahan skema subsidi menjadi berbasis NIK wajib diimbangi perbaikan layanan, fasilitas, dan kenyamanan. Kerap terjadi, fasilitas di stasiun tidak berfungsi sehingga mengganggu kenyamanan penumpang. Misalnya, eskalator mati saat peak hour sehingga penumpang menumpuk dan berdesak-desakan yang berakibat membahayakan keselamatan. Selain itu, problem teknis operasional kereta, seperti kereta mogok atau jalur rel bermasalah, juga kerap tidak diinformasikan pada penumpang,” ujar Konstantina Galuh (46) karyawan swasta, Jakpus. (Yoga)