Rencana Subsidi KRL Berbasis NIK

;

Rencana Subsidi KRL Berbasis NIK

Ekonomi Yoga 09 Sep 2024 Kompas

Rencana pemerintah memberi subsidi bagi penumpang KRL Jabodetabek berbasis NIK menuai pro dan kontra. Berikut tanggapan dari pengguna; “Saya sehari-hari berangkat kerja dan pulang menumpang kereta komuter Jabodetabek dari Stasiun Bojong Gede ke Stasiun Pasar Minggu dengan tarif Rp 6.000. Saya tak setuju kalau ada kenaikan tarif, apalagi pakai sistem segmentasi NIK karena saya sebagai kelas menengah merasa dirugikan banget. Gue lagi yang kudu bayar mahal. Padahal, yang paling banyak bayar pajak kelas menengah. Yang dibutuhkan masyarakat adalah transportasi yang lebih bagus dan aman buat pengguna,” ujar Resti Hastarini (29) karyawan swasta, Jakarta.

Rully R Ramli (27) karyawan swasta, Bekasi, berkata, “Seharusnya pemerintah mendorong masyarakat naik transportasi umum dengan memberi subsidi biar tarifnya terjangkau. Kalau pertimbangannya beban belanja pemerintah makin berat, mengapa tidak memotong belanja yang tidak penting lainnya. Saya tidak menentang penyesuaian tarif KRL selama besarannya masih terjangkau, tetapi kalau lihat kondisi ekonomi sekarang, belum waktunya. Kalau tarif KRL naik, beda tarifnya tipis dengan LRT, mending naik LRT saja".

“Kenaikan tarif KRL akibat perubahan skema subsidi menjadi berbasis NIK wajib diimbangi perbaikan layanan, fasilitas, dan kenyamanan. Kerap terjadi, fasilitas di stasiun tidak berfungsi sehingga mengganggu kenyamanan penumpang. Misalnya, eskalator mati saat peak hour sehingga penumpang menumpuk dan berdesak-desakan yang berakibat membahayakan keselamatan. Selain itu, problem teknis operasional kereta, seperti kereta mogok atau jalur rel bermasalah, juga kerap tidak diinformasikan pada penumpang,” ujar Konstantina Galuh (46) karyawan swasta, Jakpus. (Yoga)