Latvia menyatakan siap memasok susu bubuk bagi program makan gratis pemerintahan presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto. Riga dan Jakarta juga ingin kerja sama lebih erat di sektor ekonomi, budaya, dan pengetahuan. Menlu Latvia, Baiba Braze menyampaikan kesiapan selepas diterima Menlu RI Retno Marsudi. Dalam pertemuan di Jakarta, Kamis (5/9), Retno dan Braze membahas kerja sama politik hingga budaya. ”Latvia adalah salah satu mitra dagang kita yang paling besar di kawasan Baltik,” kata Retno. Meski belum besar, perdagangan Indonesia-Latvia terus tumbuh. Tahun lalu, volumenya 83,4 juta USD. ”Meski secara geografis Indonesia dan Latvia terpisah oleh jarak, kita memiliki nilai-nilai dan aspirasi yang sama untuk perdamaian dan stabilitas global serta kemakmuran kedua bangsa kita,” ujar Retno. Braze mengatakan, Latvia mengekspor sejumlah komoditas barang dan jasa.

Mikrotik merupakan perusahaan terbesar Latvia di Indonesia. Perusahaan itu salah satu produsen utama router global. Melalui negara ketiga, Latvia memasok susu bubuk ke Indonesia. Latvia siap meningkatkan pasokan jika Indonesia membutuhkan. ”Banyak susu Latvia dikirim ke Indonesia. Bagus untuk anak-anak,” ucap Braze. Ia sudah mendengar rencana program makan gratis Indonesia. ”Setiap negara punya program serupa. Latvia punya,” kata mantan Asisten Sekjen NATO itu. Di Latvia, makan gratis terbagi beberapa jenis. Ada untuk orang tidak mampu, ada untuk anak sekolah. Murid bisa mendapat makan gratis beberapa kali sehari. Di sekolah yang tidak tersedia makan gratis, ada subsidi. Dengan demikian, harga makanan di kantin tetap murah dan terjangkau pelajar. Dalam konteks Indonesia, jika dibutuhkan, Latvia siap terlibat. Latvia juga siap bekerja sama dalam berbagai sektor dengan Indonesia. (Yoga)

Kegusaran Paus Fransiskus terhadap sistem ekonomi saat ini yang menurut dia hanya didasarkan pada motif mencari keuntungan, yang meminggirkan warga masyarakat miskin, perusakan lingkungan, serta menyebabkan kesenjangan dan segresi sosial, mendorongnya menyerukan perbaikan rumah ekonomi bersama, yang disampaikan dalam berbagai dokumen, seperti Evangelii Gaudium (2013), Laudato Si (2015), Querida Amazonia (2020), termasuk dalam dokumen pesan Paus Fransiskus kepada peserta pertemuan bertajuk Economy of Francesco pada tahun 2020 silam. Menurut Paus Fransiskus, sistem ekonomi yang memengaruhi nasib mayoritas warga bumi saat ini sungguh merupakan model ekonomi yang membunuh (Evangelii Gaudium, 53). Ciri utamanya adalah adanya pengucilan dan ketidaksetaraan.

Sistem ekonomi itu, menurut Paus Fransiskus, membenarkan ”fetisisme uang” (Evangelii Gaudium, 55) dan pada dasarnya tidak adil dari akarnya (Evangelii Gaudium, 59) karena sistem tersebut membiarkan dan mempertahankan otonomi absolut pasar dan spekulasi uang (Evangelii Gaudium, 56; 202). Kelompok rentan terasing dari masyarakatnya, berada di pinggiran, dan hak-haknya tercabut (Evangelii Gaudium, 53). Dominasi dan penyingkiran tersebut amat kuat terjadi terhadap masyarakat adat di negara-negara berkembang. Paus Fransiskus menilai, sistem ekonomi saat ini telah menjadi instrumen baru kolonialisasi di mana kepentingan akumulasi ekonomi dari mereka yang kuat dan berkuasa terus memperluas, sekaligus mengusir serta meminggirkan penduduk asli dan masyarakat adat (Querida Amazonia, 9).

Akibatnya, para penduduk asli harus bermigrasi ke bagian periferi perkotaan, bahkan sampai ke luar negeri, tanpa kecukupan pengetahuan dan keterampilan. Di sana mereka tidak mengalami pembebasan atas masalah yang dihadapi, tetapi malah mengalami perbudakan, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia. Situasi ekonomi politik dunia yang sungguh predatoris dan membunuh itu mendorong Paus Fransiskus mengadakan pertemuan bertema Economy of Francesco pada 19-21 November 2020, yang mengundang dan melibatkan 20 negara, dari semua belahan dunia. Paus Fransiskus mengeluarkan pesan apostolik yang sangat menginspirasi. Paus Fransiskus merancang dan menyerukan suatu model dan tata ekonomi baru yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta dijalin dalam dialog lintas batas.

Ia menegaskan agar umat beragama zaman ini untuk secara aktif membangun dan memperjuangkan norma baru untuk tata kelola politik dan ekonomi yang lebih baik (Economy of Francesco, 2020), juga untuk melawan ”ekonomi eksklusi dan ketidaksetaraan” (Evangelii Gaudium, 53). Menurut Paus Fransiskus, sistem ekonomi dan politik yang baik tak tunduk pada hasrat paradigma efisiensi teknokratis, tetapi mesti mengabdi kepentingan umum, terutama melayani umat manusia (Laudato Si, 169). Oleh karena itu, sistem ekonomi politik mesti mengarah pada upaya meminimalisasi kesenjangan, serta menghapus diskriminasi dan memerdekakan umat manusia dari aneka jenis perbudakan,pemiskinan, kesenjangan, dan polarisasi. (Yoga)

Sentra garam di Kabupaten Cirebon, Jabar, memasuki panen raya. Meski produksi garam meningkat, harga komoditas itu di tingkat petani justru terus anjlok hingga Rp 450 per kg. Penurunan harga diprediksi masih akan terjadi seiring masa panen. Panen raya garam, antara lain, di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kamis (5/9). Petani memanen garam langsung dari tambaknya. Tumpukan karung garam tersebut lalu dijual ke bakul. Dede Tafsir (25), petani garam, mengatakan, produksi garam terus meningkat karena panen raya. ”Setiap hari, saya bisa panen 8 kuintal garam. Waktu awal panen bulan lalu, paling dapat dua karung (1,2 kuintal),” ujar Dede yang mengolah seperempat hektar tambak garam.

Bahkan, produksi garam semakin meningkat jika cuaca terik. Dede bisa memanen sampai 1 ton garam setiap hari dari delapan petak tambak. Setiap petak tambak berukuran 24 x 3,7 meter. Garam berwarna putih yang dikemas dalam karung biru itu pun masih menumpuk di tambak. ”Cuma, yang disayangkan, harganya lagi turun. Sekarang, Rp 450 per kg,” ucap Dede. Padahal, ketika masa awal panen Juli dan Agustus, harga garam di tingkat petani Rp 800 per kg. Bahkan, pada periode yang sama tahun lalu, harga garam di atas Rp 1.000 per kg. ”Dengan harga garam Rp 450 per kg, petani jelas rugi. Apalagi, sudah banyak modal keluar, seperti beli plastik. Itu enggak murah,” tuturnya.

Dede, membeli plastik Rp 6,8 juta untuk alas tambak garam, agar garam tidak bercampur tanah. Ia juga membeli kincir Rp 900.000, alat untuk meratakan lahan seharga Rp 500.000, hingga ongkos kerja Rp 3 juta. Jika dihitung modal penyiapan lahan, Dede menghabiskan Rp 12 juta. Itu pun ia tak menghitung upah kerjanya. Dengan harga garam Rp 450 per kg, ia khawatir hasil panennya tidak bisa menutup modalnya. Jika produksi garam mencapai 20 ton dan harga jualnya Rp 450 per kg, ia hanya mendapatkan Rp 9 juta atau di bawah modal penyiapan lahan garam. Artinya, usaha garam Dede merugi. ”Makanya, (hasil panen garam) mau disimpan dulu. Nanti, dijualnya pas musim hujan. Harganya pasti naik,” ucapnya. (Yoga)

Ekonom senior yang dikenal dengan pemikir annya yang tajam, lugas, dan blak-blakan, Faisal Basri (65), telah dimakamkan, Kamis (5/9). Indonesia kehilangan pemikir yang kritis dan berani mengungkapkan realitas yang sangat dibutuhkan negara. ”Saya mengenal Faisal sebagai intelektual di bidang ekonomi yang berani. Tidak banyak orang pintar yang berani menyuarakan pendapatnya di depan umum, terlebih kepada pemerintah,” kata Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di rumah duka di Tebet, Jaksel. Orang yang berani dan pintar seperti Faisal, kata Kalla, dibutuhkan oleh negara mana pun untuk mengkritik pemerintah. Faisal mampu mengkritik pemerintah dengan data ilmiah dan berani. ”Tidak banyak yang bisa begitu. Kita kehilangan pada hari ini,” ujar Kalla. Wapres ke-11 Boediono yang hadir di rumah duka juga menyampaikan, Faisal adalah ekonom yang luar biasa, dari segi pengetahuan dan praktik.

”Banyak kegiatan lapangan beliau yang sangat bermanfaat bagi kita smua. Jadi, saya merasa kehilangan sosok sahabat yang memiliki pemikiran jernih dan tajam,” ucap Boediono. Menkeu Sri Mulyani merasa sangat terpukul atas kepergian Faisal. ”Saya sama Bang Faisal lama banget berteman karena beliau tiga tahun di atas saya di FEUI (Fakultas Ekonomi UI). Waktu beliau menjadi asisten dosen, saya masuk LPEM (Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat) bersama-sama,” ujarnya di rumah duka. Sri Mulyani juga dekat dengan keluarga pendiri lembaga think-tank ekonomi Institute for Development of Economics and Finance itu. Secara pribadi, Faisal dikenal sebagai orang yang memiliki kecintaan pada Indonesia dan hasrat agar negara ini menjadi lebih baik. Ia kerap melibatkan Faisal dalam diskusi bersama pemerintah untuk memperbaiki berbagai masalah negara, khususnya bidang ekonomi.

Faisal, kata Sri Mulyani, pernah memberi masukan pada Kemenkeu terkait transformasi bea cukai dan pajak. ”Saya rasa pandangan Pak Faisal jadi penyeimbang dan pengingat. Saya memahami niat beliau sangat tulus dan out of his love tentang Indonesia. Jadi, kita tahu agenda dia ingin lihat Indonesia baik,” kata Sri Mulyani. Faisal tercatat pernah memimpin Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang berujung pada pembubaran Petral Ltd, unit usaha PT Pertamina (Persero) di bidang perdagangan minyak mentah dan BBM pada 2015. Pada 2016, Kompas mengganjar Faisal dengan Penghargaan Cendekiawan Berdedikasi. Faisal berpulang Kamis pukul 03.50 WIB di RS Mayapada, Jakarta. Pria kelahiran Bandung, 6 November 1959, itu dimakamkan di TPU Menteng Pu lo, Jaksel. Ia meninggalkan seorang istri dan tiga anak. (Yoga)

Dengan berlinang air mata, Ana Nur Awaliyah menyampaikan kalimat pengantar saat pertemuan Paus Fransiskus dengan pelajar dan anak-anak muda lintas iman di Grha Pemuda, Kompleks Katedral Jakarta, Rabu (4/9). Ana merupakan guru, dosen, dan fasilitator anak di Buton, Sultra. Ia menyampaikan pentingnya edukasi sebagai upaya mengatasi kemiskinan. Ana juga anggota tim dalam Scholas Occurrentes, gerakan pendidikan internasional yang diluncurkan pada 2013 oleh Paus Fransiskus. Gerakan kaum muda untuk merealisasi perubahan sosial melalui pendidikan ini diinisiasi Paus Fransiskus jauh sebelum dia diangkat sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Ana tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan keindahan praktik toleransi antarumat beragama di Indonesia. Salah satunya ditunjukkan dengan berdirinya dua rumah ibadah bagi umat Katolik dan Islam yang saling berdampingan, yakni Katedral dan Masjid Istiqlal.

”Untuk pertama kali dalam hidup, saya mengunjungi, masuk, dan menjadi bagian dalam Gereja Katedral. Gereja Katedral disucikan oleh umat Katolik dan tepat di depan saya, berdiri pula tempat biasanya saya beribadah,” ujarnya sembari menahan tangis. Menurut Ana, dua rumah ibadah yang saling berdampingan ini merupakan sebuah simbol toleransi, di mana sebuah perbedaan seharusnya dihadapi dan dijembatani. Ia juga mendapat pelajaran toleransi ini lewat Islam dan gerakan Scholas Occurrentes. Dalam kurikulumnya, Scholas Occurrentes melatih Ana untuk melihat dunia dari pinggir jalan, rakyat miskin kota yang harusnya disekolahkan. Hal lain yang ditekankan adalah menyadarkan mereka yang kaya materi bahwa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri.

Sebagai seorang guru, Ana melihat kurikulum Scholas memiliki visi misi yang sama dengan Kurikulum Merdeka Belajar. Dalam praktiknya, dibutuhkan tim kerja untuk menciptakan generasi muda dan guru yang tak hanya cerdas, tapi juga bahagia. Setelah dua tahun berproses dan terjun langsung di Italia, Liberia, dan Afrika, Ana masih terkoneksi secara intens dengan Scholas. ”Mendengarkan adalah cara komunikasi terbaik. Dengan cara itu, kita bisa menjembatani segala perbedaan menjadi satu,” katanya. Bryan Davis, pelajar SMAN 27 Jakarta, menyebut, Indonesia memiliki praktik hidup yang kompak satu sama lain meski berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Namun, kekompakan ini dapat terancam akibat diskriminasi dan perundungan, termasuk di media sosial. (Yoga)

Pelaksanaan rangkaian Forum Indonesia Afrika atau IAF 2024 dan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau HLF MSP di Nusa Dua, Bali, sukses besar dalam meraih kerja sama dengan potensi nilai puluhan triliun rupiah. Tapi, ajang yang digelar pada 1-3 September 2024 ini menyisakan pekerjaan rumah jika Indonesia serius menyasar Afrika sebagai pasar baru. Sejumlah “PR” itu dari sisi diplomasi berkesinambungan dan sisi keuangan. Dari sisi diplomasi, persyaratan visa untuk sejumlah negara Afrika perlu dipermudah tanpa melonggarkan pengawasan. Selain itu, minimnya jumlah kedubes di Afrika perlu menjadi perhatian jika Indonesia betul-betul ingin hadir di sana.

Saat ini, dari 54 negara di Afrika, Indonesia baru hadir di 16 negara. Dubes RI untuk Nigeria, yang juga membawahkan 12 negara lain, Usra Hendra Harahap mengatakan, untuk Liberia, saat ini Indonesia masih memberlakukan kebijakan calling visa. Calling visa membutuhkan waktu panjang dan biaya besar. Ini menghambat kerja sama. Setiap pengajuan calling visa harus diperiksa di sembilan lembaga negara. ”Bagaimana kita mau menjalin kerja sama kalau pebisnis mereka sulit masuk ke sini?” kata Usra, Selasa (3/9). Menurut Usra, kebijakan ini seharusnya dievaluasi. Ia menyarankan pemeriksaan cukup di Kamar Dagang Liberia.

Dengan begitu, pengawasan penerbitan visa tetap ketat walau lebih mudah. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN / Bappenas, Bogat Widyatmoko mengatakan, tantangan di bidang keuangan terdapat pajak ganda dalam perdagangan dan investasi serta kendala dalam sistem pembayaran global. Untuk menyikapinya, sejumlah langkah akan diambil, termasuk mengkaji alat pembayaran di luar mata uang dollar AS yang bisa diterima negara Selatan-Selatan, merumuskan pembiayaan inovatif, serta menggalang kerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan. (Yoga)