Praktik jual beli bayi lintas provinsi yang terungkap di Depok, Jabar, menandakan masih banyak orangtua yang menganggap anak sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Padahal, praktik ini merendahkan harkat dan martabat manusia. Pengungkapan kasus ini bermula pada Jumat (26/7) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Depok mendapat informasi tempat penampungan sementara bayi yang akan dijual di Jalan Haji Suaib RT 006 RW 002 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Depok. Dari kasus ini, polisi menangkap delapan tersangka, yakni Suryaningsih (24) dan Rudy Kelana Syah (30) yang merupakan orangtua bayi perempuan, Dayanti Apriani (26) dan Muhammad Diksi Hendika (32), orangtua bayi laki-laki,

Juga Dahlia (23), Rida Soniawati (24), Absa Nabilla Aulia Putri (22), dan I Made Aryadana (41). Kedua bayi akan dijual dengan harga masing-masing Rp 45 juta. Adapun orangtua hanya memperoleh uang Rp 10 juta-Rp 15 juta. Kapolres Depok Kombes Arya Perdana, Selasa (3/9), menyatakan, sindikat penjualan bayi ini cukup terorganisasi. Bahkan, salah satu tersangka mengiklankan melalui media sosial Facebook guna mendapatkan ibu atau perempuan yang ingin menjual bayinya. Selama beroperasi, mereka sudah menjual lima bayi. Aktor di balik praktik ini adalah I Made Aryadana yang menyuruh Absa mencari wanita hamil yang akan menjual anaknya. Selanjutnya, Absa mengunggah iklan mencari ibu hamil melalui Facebook.

Pada Kamis (25/7) Dayanti melahirkan anak laki-laki di klinik bidan di Cibeber, Cilegon, Banten. Absa menyerahkan uang Rp 15 juta kepada Dayanti sebagai uang persalinan. Lalu, membawa bayi itu ke rumahnya di Jalan Haji Suaib, RT 002 RW 006, Kelurahan Krukut, Limo, Depok. Atas perbuatannya, kedelapan tersangka dijerat dengan Pasal 2 UU No 21 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 83 UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Kedelapan tersangka terancam penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp 600 juta. Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah mengatakan, praktik jual beli bayi di Depok bukan pertama kali terjadi.

Pada kasus jual beli bayi di Ciseeng, Bogor, Jabar, September 2022. Suhendra, yang berjuluk ayah sejuta anak, menjual bayi seharga Rp 15 juta kepada warga yang mengadopsi. ”Bahkan, KPAI mencatat, bayi yang dijual bisa mencapai 30 orang,” katanya. Kasus jual beli bayi di Depok juga tak kalah memprihatinkan karena dilakukan oleh sindikat lintas provinsi, sebab ibu bayi berasal dari Bekasi (Jabar) dan Banten, sedangkan calon orangtua angkat di Bali. Kedua kasus yang terpaut dua tahun ini menyasar kelompok masyarakat rentan, yakni mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan tidak mengharapkan kehadiran bayi. Selain itu, adopsi dilakukan secara ilegal. Situasi ini dikhawatirkan membahayakan bayi karena bukan tidak mungkin di masa yang akan datang menjadi korban eksploitasi. (Yoga)

Pesawat nirawak multiguna yang dikembangkan tim peneliti UGM selama tiga tahun akhirnya siap diproduksi. Pesawat tersebut dapat dimanfaatkan untuk sejumlah keperluan, baik sipil maupun militer. Pesawat yang dinamakan Palapa S-1 tersebut diluncurkan di Kampus Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta, Selasa (3/9). Pesawat nirawak atau yang biasa disebut drone tersebut dikembangkan tim Fakultas Teknik UGM yang dipimpin oleh ketua tim Prof Gesang Nugroho. Dalam pemaparannya, Gesang menjelaskan, Palapa S-1 mengombinasikan mesin bensin sebagai tenaga pendorong dan mesin listrik untuk mengudara dan mendarat.

Pesawat memiliki kemampuan mengudara (take-off) dan mendarat (landing) secara vertikal sehingga tak memerlukan landasan pacu. Dia mengatakan, pesawat didesain dengan struktur ringan, tetapi memiliki kekuatan tinggi. Drone tersebut memiliki kemampuan terbang selama enam jam nonstop dengan jarak tempuh maksimal 500 km. ”Dengan kemampuan itu, sekali terbang pesawat bisa melakukan pemetaan lahan seluas 3.500 hektar,” kata Gesang. Tim juga mendesain pesawat nirawak agar dapat membawa muatan seperti kamera pemetaan atau pemantauan.

Jangkauan pengiriman data foto dan video sejauh 50 km. Selain pemetaan dan pemantauan, pesawat ini bisa dimanfaatkan untuk mitigasi bencana, misi pencarian dan pertolongan (SAR), dan patrol wilayah. Bahkan, pesawat ini juga bisa dikembangkan lebih lanjut untuk keperluan militer, termasuk sebagai peralatan tempur. Sejumlah instansi sudah menyatakan ketertarikan pada Palapa S-1 ini, termasuk KLHK yang disebutnya sudah melakukan pemesanan. ”Kapasitas produksi dalam tiga bulan bisa membuat 7-10 unit,” ujar Gesang. (Yoga)

Polda Jateng bakal mendalami dugaan pemalakan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Undip di RSUP Dr Kariadi, Semarang, Jateng. Berdasarkan investigasi Kemenkes, ARL (30), mahasiswi PPDS Anestesi Undip yang meninggal, diduga dimintai uang di luar biaya pendidikan hingga puluhan juta rupiah. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan, pihaknya telah menerima sejumlah informasi terkait dugaan perundungan terhadap ARL, termasuk adanya permintaan uang. Informasi itu menjadi petunjuk bagi penyidik Polda Jateng untuk didalami. ”Harapannya bukti petunjuk itu mempermudah penyidik melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan dari pihak-pihak terkait mengenai informasi tersebut,” kata Artanto, Selasa (3/9).

Informasi yang beredar terkait dengan jumlah nominal uang pemalakan itu juga akan ditelusuri penyidik. ”Informasi di luar ada beredar soal nominalnya berapa. Akan kami lakukan penyelidikan, pendalaman, betul atau tidak infonya,” ujarnya. Pekan lalu, Polda Jateng menggelar rakor dengan Inspektorat Jenderal Kemenkes serta Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Dalam rapat tersebut, tim investigasi dari Kemenkes menyerahkan data dan laporan terkait investigasi yang telah mereka lakukan untuk mendalami dugaan perundungan di PPDS Anestesi Undip di RSUP Dr Kariadi.

”Kami dari kepolisian akan menindaklanjuti hasil investigasi tersebut dan melakukan pendalaman. Sambil melakukan pendalaman, kami selalu berkoordinasi dan berkomunikasi terus dengan Kemenkes,” ujarnya. Artanto menyebut, polisi tengah melakukan otopsi psikologi. Pemeriksaan itu diharapkan bisa memberi gambaran mengenai kematian ARL. ”Hasil otopsi psikologi ini dapat menentukan motivasi dari kematian almarhumah. Semoga hasilnya bisa segera disampaikan dalam waktu dekat,” katanya. Sebelumnya, Jubir Kemenkes Mohammad Syahril mengungkapkan adanya dugaan permintaan biaya di luar biaya pendidikan resmi kepada ARL oleh oknum di PPDS Anestesi, berkisar Rp 20 juta sampai Rp 40 juta per bulan (Kompas.id, 31/8). Biaya itu tak hanya dikeluarkan ARL, tetapi juga mahasiswa PPDS lain pada program yang sama. Biaya ini diduga menjadi pemicu awal tekanan yang dialami ARL. (Yoga)

Bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia bakal segera berakhir. Waktu yang dimiliki oleh pemerintah pun tak banyak, yakni paling cepat 10 tahun lagi untuk memanfaatkan kesempatan memiliki penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang dominan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada enam provinsi yang akan mengakhiri periode bonus demografi hingga 10 tahun ke depan. Pertama, Sumatra Barat yang masa bonus demografinya berakhir pada 2030 nanti. Kedua, Jawa Tengah yang berakhir pada tahun 2034. Ketiga, DI Yogyakarta pada 2033. Keempat, Jawa Timur pada 2034. Kelima, Bali di tahun 2033. Keenam, Sulawesi Barat pada tahun 2033. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, masing-masing provinsi memang mengalami masa bonus demografi berbeda. 

Alhasil, perbedaan itu perlu menjadi catatan bersama. "Bahkan ada satu provinsi yang tidak mengalami bonus demografi sampai 2050 yaitu NTT (Nusa Tenggara Timur)," terang Amalia, belum lama ini. Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, I Dewa Gede Karma Wisana menilai, hingga kini Indonesia belum bisa memanfaatkan bonus demografi sepenuhnya. Sebab, angkatan kerja yang melimpah nyatanya belum mampu memenuhi kebutuhan pasar, hingga berkontribusi terhadap perekonomian. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga sebelumnya melihat ada sejumlah tantangan dalam menyiapkan potensi bonus demografi. Apalagi, adanya fakta sebanyak 9,9 juta generasi muda atau gen Z masih menganggur dan tidak mengisi kegiatan dengan pendidikan maupun pelatihan. Dengan kondisi demikian, menurut Huda, pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan tidak akan bisa menyentuh angka di atas 8% seperti yang dicita-citakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Kinerja emiten PT Ciputra Development Tbk (CTRA) diproyeksi akan terus bertumbuh. Emiten ini akan mendapat tambahan pundi-pundi dari bisnis rumah sakit (RS). Terbaru CTRA akan meluncurkan RS di Surabaya yang akan menjadi RS Ciputra terbesar kedua dengan kapasitas 200 tempat tidur. Analis Sucor Sekuritas, Niko Pandowo dan Jeremy Hansen mengatakan, investasi CTRA untuk pembangunan RS ini mencapai Rp 520 miliar. RS ini akan melayani kebutuhan perawatan kesehatan penghuni di CitraLand Surabaya, dengan tahap awal operasional menggunakan 70 tempat tidur. Demografi pasien menjadi pasien pendapatan menengah hingga tinggi. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan margin profitabilitas yang lebih tinggi sekitar 40%-50% , terutama melalui bisnis kardiologi, onkologi, dan bedah saraf. Dengan penambahan RS di Surabaya, Niko memperkirakan pada 2025, pendapatan CTRA lewat bisnis RS akan mencapai Rp 686 miliar dan laba rumah sakit mencapai Rp 86 miliar. Masing-masing angka itu akan menyumbang 6% dan 4% terhadap total pendapatan dan laba CTRA. 

Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus melihat, sepanjang semester I 2024 CTRA berhasil mencetak laba bersih hingga Rp 1,02 triliun atau naik 32,12% year on year (yoy). Pencapaian tersebut ditopang oleh penjualan kavling, rumah hunian, dan ruko yang memberikan kontribusi hingga Rp 3,57 triliun. Sehingga dengan kehadiran RS baru, menurut Nico bisa memberikan stimulus tambahan untuk kinerja CTRA. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi menambahkan, portofolio CTRA yang terdiversifikasi mencakup berbagai wilayah geografis membawa keuntungan bagi emiten ini. Oktavianus berpandangan dengan investasi di proyek baru yakni Ciputra Hospital Surabaya ini, pendapatan CTRA pada segmen pengelolaan komersial akan terdongkrak. "Ditambah lagi dengan perpanjangan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) 100% untuk nilai rumah kurang dari Rp 2 miliar hingga akhir tahun 2024 akan mendorong presales marketing," kata Octavianus kepada KONTAN, Selasa (3/9).

Hingga saat ini, usulan skema power wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan  transmisi atas sistem ketenagalistrikan  yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) masih menimbulkan pro dan kontra. Sebagian menilai bahwa skema ini sangat positif karena bisa mendongkrak investasi energi baru terbarukan (EBT) yang perkembangannya belum menggembirakan. Namun, di sisi lain, keberadaan skema ini dikwatirkan justru hanya membuka liberalisasi yang menguntungkan pemilik modal. Power Wheeling merupakan mekanisme  yang memperbolehkan pihak swasta atau Independen Power Producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung terhadap masyarakat terhadap jaringan transmisi eksisting. Skema ini tengah didorong untuk diterapkan, terutama bagi pembangkit berbasis EBT guna mempercepat pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. (Yetede)

Pendaftaran kendaraan roda empat pada program Subsidi Tepat untuk wilayah perluasan tahap pertama ditargetkan rampung pada kahir bulan ini. Pertamina kemudian melanjutkan pendaftaran pada wilayah perluasan tahap kedua. Adapun wilayah perluasan  tahap pertama meliputi Jawa, Madura, Bali, NTT, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Kabupaten Timika. "Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir September 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober-November 2024," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari. Hanya saja belum jelas, apakah pada awal Oktober nanti, transaksi Pertalite sudah mewajibkan kode QR serta bagi kendaraan yang belum terdaftar dibatasi jumlah pembeliannya.  Pertamina Patra Niaga terus mendorong masyarakat pengguna Pertalite  untuk mendaftarkan kendaraannya dan mendapatkan QR Code. Hingga 2 September 2024 tercatat 4.122.358 plat nomor kendaraan telah terverifikasi dan bertransaki di SPBU menggunakan kode QR. (Yetede)