Penggunaan susu ikan sebagai alternatif dari susu sapi yang diberikan dalam program makan siang bergizi pemerintahan Prabowo-Gibran mencuat baru-baru ini. Susu ikan ini bisa digunakan untuk mengatasi persoalan terbatasnya produksi susu sapi di Indonesia. Mengutip dari rilis yang diterbitkan KKP pada 24 Agustus 2023, susu ikan merupakan produk inovasi yang menggabungkan manfaat protein ikan dengan diversifikasi produk olahan dari ikan. Produk tersebut diproses dengan bahan baku ikan yang kemudian diolah dengan teknologi modern, hingga menghasilkan hidrolisat protein ikan sebagai bahan baku susu ikan. Susu ikan diklaim mengandung asam lemak EPA (eicosapentaenoic acid), DHA (docosahexaenoic acid), dan omega 3 yang tinggi.

Selain itu, susu ini juga diklaim bebas alergen dan mudah dicerna oleh tubuh. Selain itu, ikan yang digunakan pun diproses dari ikan dalam negeri. Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB University yang juga Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (Aipgi) Hardinsyah, Rabu (11/9), menuturkan, berdasar definisi BPOM, susu ialah cairan dari ambing (kelenjar dalam payudara yang mengeluarkan air susu) sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan ternak penghasil susu lain. Jadi, produk yang diolah dari kedelai atau almond bukan susu. ”Jadi, susu ikan lebih tepat disebut sari ikan atau susu ikan analog,” kata Hardinsyah.

Terkait kandungan sari ikan, Hardinsyah menilai, zat gizi makro yang terkandung mungkin bisa menggantikan zat gizi makro yang terdapat pada susu sapi. Namun, kandungan gizi mikro di dalamnya bisa berbeda. Keberlanjutan produk sari ikan juga masih dipertanyakan. Sebab, membutuhkan banyak ikan untuk menghasilkan jumlah sari ikan yang diperlukan. Hal ini perlu mempertimbangkan proses pengemasan dan penjaminan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. ”Jangan karena banyak ikan yang digunakan nantinya akan berdampak pada harga jual ikan di pasaran. Jika harga ikan mahal, itu akan membuat daya beli di masyarakat turun sehingga konsumsi ikan juga turun di masyarakat,” ujarnya. (Yoga)

Penangkapan Marimutu Sinivasan, obligor kakap BLBI yang berniat kabur ke Malaysia, menunjukkan upaya penyelesaian kasus BLBI masih jauh dari selesai. 25 tahun berlalu sejak penggelontoran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 144 triliun lebih, untuk mengatasi krisis likuiditas perbankan saat krisis moneter 1997/1998; warisan persoalan BLBI masih terus membayangi. Beban bunga dan utang pokok yang timbul akibat dampak kasus BLBI masih terus memberati APBN. Obligor/debitor banyak yang tak kunjung menunjukkan sikap kooperatif atau itikad baik untuk mengembalikan dana BLBI yang dikemplangnya.

Sementara Satgas BLBI yang dibentuk tahun 2021 untuk mengejar seluruh aset sisa piutang negara dari dana BLBI gagal memenuhitarget yang dibebankan kepadanya dalam tiga tahun masa tugasnya, bahkan meskipun masa tugas itu sudah diperpanjang setahun hingga Desember 2024. Dari total target Rp 110,45 triliun; hingga 5 September 2024, nilai aset yang berhasil disita Satgas BLBI baru Rp 38,88 triliun. Marimutu sendiri salah satu dari 22 obligor/debitor BLBI yang ditangani Satgas BLBI. Enam obligor/debitor lain dengan nilai utang besar yang menjadi target penangkapan berikutnya, jika mereka tak juga menunjukkan niat baik menyelesaikan utang BLBI, adalah Trijono Gondokusumo, Kaharuddin Ongko, Sjamsul Nursalim, Sujanto Gondokusumo, Hindarto Tantular/Anton Tantular, dan Siti Hardiyanti Rukmana.

Upaya penyelesaian utang BLBI para konglomerat hitam melalui jalur litigasi dan non-litigasi selama ini gagal membuahkan hasil maksimal. Penegakan hukum juga melempem. Pasca-berakhirnya masa tugas Satgas BLBI, tanggung jawab penanganan BLBI akan beralih pada lembaga baru yang akan dibentuk pemerintahan baru Prabowo-Gibran mendatang. Tanpa terobosan besar, diragukan akan ada kemajuan signifikan dalam upaya pengembalian kerugian negara dari BLBI. Absennya UU Perampasan Aset, yang sampai kini belum menjadi prioritas pembahasan DPR, menjadi salah satu alasan. Perlawanan balik para obligor/debitor yang bersembunyi di balik kelemahan kebijakan pemerintah dalam penyelesaian kasus BLBI di masa lalu kemungkinan besar juga masih akan terjadi. (Yoga)

Meski pemerintah belum merumuskan skema dan ketentuan program dana pensiun wajib dengan menerbitkan peraturan pemerintah, wacana terkait program itu telanjur menuai gelombang penolakan dari berbagai pihak. Program banyak ditolak lantaran dianggap membebani masyarakat yang selama ini telah menerima sejumlah potongan upah. Wacana terkait program dana pensiun wajib berasal dari amanat UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di Pasal 189 Ayat 4. Hingga saat ini pemerintah masih belum mengeluarkan PP yang mengatur ketentuan dan mekanisme mengenai program dana pensiun wajib tersebut.

Pengamat industri keuangan nonbank Suheri menjelaskan, belum adanya PP membuat publik akhirnya menduga-duga akan ada tambahan potongan upah. Sementara itu, upah para pekerja telah terpotong setiap bulan oleh program pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). ”Akhirnya kita menduga-duga dan timbul pemikiran, kok, ada lagi potongan? Padahal, kemarin baru Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat). Kemudian, dana pensiun itu tumpang tindih, ada JHT, ada JP, dan lain-lain. Kita harus lihat dulu sebetulnya yang dimaksud itu (program dana pensiun wajib) apa,” katanya, Rabu (11/9).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, UU P2SK mengamanatkan penguatan untuk harmonisasi program pensiun. ”Isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan, untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu belum ada karena PP belum diterbitkan. OJK kapasitasnya sebagai pengawas untuk melakukan program pensiun yang diamanatkan PPSK. Kami masih menunggu PP terkait dan belum bisa bertindak lanjut sebelum PP diterbitkan,” katanya, Jumat (6/9). (Yoga)

Evaluasi tata kelola kebijakan wajib registrasi kartu perdana nomor telepon seluler atau subscriber identity module card atau SIM card dengan NIK dan KK mendesak dilakukan. Pasalnya, implementasi kebijakan itu telah memicu penyalahgunaan data pribadi untuk mengejar keuntungan dari penjualan kartu SIM dan praktik kejahatan siber berbasis nomor telepon seluler. Pekan lalu, Polres Bogor menangkap dua orang berinisial PMR dan L yang bekerja di PT NTP. Keduanya diduga mencuri dan menyalahgunakan data pribadi warga Bogor untuk mengejar target penjualan kartu SIM operator telekomunikasi seluler. Kasus penyalahgunaan data pribadi warga, lalu diregistrasikan pada kartu SIM dan dijual lagi kepada masyarakat merupakan fenomena yang jamak terjadi di masyarakat.

Tahun 2020, Polrestabes Makassar mengungkap jaringan penjual kartu SIM prabayar yang sudah diregistrasi dengan memakai NIK dan nomor KK secara ilegal, lalu diperjualbelikan dengan harga yang lebih mahal. Pada Juli 2024, Ditreskrimsus Polda Riau juga mengungkap kasus registrasi ilegal kartu SIM dengan memakai ribuan data NIK dan KK secara ilegal. Data pribadi ini diperoleh pelaku saat pemilihan umum. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar mengatakan, pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa kewajiban registrasi kartu SIM justru menciptakan banyak permasalahan. Kebijakan wajib registrasi bisa melawan kejahatan siber justru hanya mitos karena melahirkan praktik SIM swap atau pemanfaatan kartu SIM yang diambil alih tanpa sepengetahuan korban, lalu nomor yang sudah diambil alih tersebut digunakan untuk mengakses akun perbankan korban. (Yoga)

Presiden Jokowi menyerahkan bonus kepada atlet Indonesia yang meraih medali pada pergelaran Paralimpiade Paris 2024. Bonus yang diberikan kepada peraih medali dan atlet yang bertanding di ajang Paralimpiade Paris 2024 lebih besar dibanding saat Paralimpiade Tokyo 2020.Peraih medali emas di Paralimpiade Paris 2024 mendapat bonus Rp 6 miliar, peraih medali perak mendapat Rp 2,75 miliar, dan Rp 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu. Adapun atlet yang belum berhasil mendapat medali juga mendapat apresiasi sebesar Rp 250 juta. Sementara itu, bonus yang diberikan saat Paralimpiade Tokyo 2020 lalu sebesar Rp 5,5 miliar untuk peraih medali emas.

Peraih medali perak Rp 2,5 miliar dan peraih medali perunggu Rp 1,5 miliar. Atlet yang tidak meraih medali mendapatkan Rp 100 juta. Nilai bonus yang diberikan kepada peraih medali di Paralimpiade Paris 2024 juga sama seperti atlet Olimpiade Paris 2024 lalu. Peraih emas mendapat Rp 6 miliar, perak Rp 2,75 miliar, dan perunggu Rp 1,65 miliar. ”Ini adalah bukti bahwa tidak ada perbedaan antara atlet difabel dan non-difabel. Dan, untuk atlet difabel, saya rasa tidak ada alasan untuk tidak berprestasi walau ada keterbatasan,” ujar peraih medali emas Paralimpiade Paris 2024, Leani Ratri Oktila, seusai Penyerahan Bonus dan Apresiasi Atlet Paralympic Games Paris 2024 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/9).

Saat Paralimpiade Paris 2024, Indonesia meraih total 14 medali. Rinciannya, 1 medali emas, 8 medali perak, dan 5 medali perunggu. Presiden Jokowi mengatakan, dirinya merasa gembira dan bangga atas raihan medali atlet Paralimpiade.  sebab, capaian itu merupakan sejarah baru dari segi jumlah medali sepanjang Indonesia mengikuti Paralimpiade. Menurut dia, bonus yang diberikan kepada peraih medali ataupun atlet dapat menjadi motivasi tambahan untuk terus berprestasi lebih tinggi di ajang internasional mendatang. (Yoga)

Pasar obligasi Indonesia mengalami peningkatan aktivitas, terutama dengan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan penurunan yield obligasi pemerintah AS. Yield US Treasury (UST) 10 tahun turun menjadi 3,727% per 5 September 2024, sementara yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun relatif stabil di 6,63% dan kemudian turun menjadi 6,59%.

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing nonresiden pada 2–5 September 2024 dengan neto jual sebesar Rp2,49 triliun, dengan komposisi beli neto Rp2,65 triliun di pasar SBN dan Rp2,24 triliun di pasar saham, tetapi jual neto Rp7,38 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sepanjang 2024, nonresiden telah membukukan beli neto di berbagai instrumen keuangan, termasuk Rp28,80 triliun di pasar saham dan Rp11,15 triliun di pasar SBN.

Peningkatan target penerbitan SBN pada 2025 menjadi Rp642,56 triliun, naik 42,2% dari outlook APBN 2024, dipandang sebagai upaya pemerintah untuk merangsang ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur dan proyek-proyek penting lainnya. Gubernur Bank Indonesia dan otoritas moneter menggunakan obligasi sebagai instrumen untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas keuangan. Seperti yang dijelaskan oleh Bank Indonesia, obligasi pemerintah berperan penting dalam kebijakan fiskal dan moneter, dengan dampak positif jika digunakan secara bijaksana. Namun, ada risiko jika penerbitan utang hanya digunakan untuk tujuan populis tanpa manfaat jangka panjang.

Dalam beberapa pekan terakhir, perhatian global tertuju pada kemungkinan penurunan suku bunga oleh The Fed yang akan diumumkan pada FOMC 18 September 2024. Beberapa bank sentral negara maju, seperti Bank of Canada, European Central Bank (ECB), People’s Bank of China, dan Bank of England, sudah lebih dahulu menurunkan suku bunga mereka. Ekspektasi penurunan The Fed juga memicu diskusi terkait kemungkinan penyesuaian BI Rate oleh Bank Indonesia, terutama setelah inflasi di Indonesia menurun selama empat bulan berturut-turut, mencapai 2,12% YoY pada Agustus 2024, di bawah target tengah inflasi BI.

Namun, penurunan harga yang berkontribusi pada peningkatan daya beli petani, yang terlihat dari kenaikan NTP sebesar 7,15% YoY, juga menimbulkan kekhawatiran penurunan daya beli masyarakat secara luas. Penurunan penjualan sepeda motor dan mobil, serta kontraksi di sektor manufaktur, yang ditunjukkan oleh PMI Manufacturing Indonesia yang kembali ke zona kontraksi, semakin memperkuat kekhawatiran ini. Selain itu, BPS mengungkapkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia berkurang signifikan, dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga menyebut bahwa 23,7% masyarakat dewasa Indonesia belum memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Penurunan BI Rate diharapkan dapat mengurangi beban biaya pinjaman dan mendorong inklusi keuangan. Namun, jika BI menurunkan suku bunga lebih awal dibandingkan The Fed, ada risiko depresiasi rupiah. Karena itu, penurunan BI Rate mungkin akan dilakukan secara konservatif, misalnya sebesar 25 basis poin, untuk menjaga stabilitas rupiah dan menarik modal asing melalui yield spread yang tetap kompetitif.

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerataan ekonomi di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan pembangunan proyek strategis nasional, seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di luar Jawa, terutama di Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi, mencapai 20,49% pada 2023, berkat program hilirisasi nikel yang didorong oleh Jokowi. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa hilirisasi ini menjadi faktor utama peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sulawesi Tengah juga mengalami pertumbuhan yang pesat, mencapai 11,91%, didukung oleh sektor pengolahan dan pertambangan.

Kalimantan Timur, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,22% pada 2023, juga merasakan dampak positif dari pembangunan IKN Nusantara, yang meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menekankan pentingnya sektor jasa dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Jokowi tetap stabil di kisaran 5%, meskipun menghadapi tantangan global seperti pandemi Covid-19 dan krisis geopolitik. Dalam pidato RAPBN 2025, Jokowi menegaskan bahwa stabilitas ekonomi ini menjadi fondasi bagi pemerintahan selanjutnya, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, untuk melanjutkan pencapaian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kursi menteri yang diisi oleh kader PDIP semakin berkurang setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini. Gus Ipul merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara Risma adalah kader PDIP. Pelantikan ini dilakukan di Istana Negara pada 11 September 2024.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa reshuffle kabinet ini merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Meskipun jumlah kursi PDIP di kabinet terus berkurang, Pramono menyatakan hal ini tidak menjadi persoalan.

Saat ini, PDIP hanya memiliki enam kursi menteri yang tersisa di pemerintahan, termasuk Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet, Basuki Hadimuljono sebagai Menteri PUPR, dan Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri PAN-RB. Selain itu, dalam reshuffle ini, Presiden Jokowi juga melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner LPS dan Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT.