Evaluasi tata kelola kebijakan wajib registrasi kartu perdana nomor telepon seluler atau subscriber identity module card atau SIM card dengan NIK dan KK mendesak dilakukan. Pasalnya, implementasi kebijakan itu telah memicu penyalahgunaan data pribadi untuk mengejar keuntungan dari penjualan kartu SIM dan praktik kejahatan siber berbasis nomor telepon seluler. Pekan lalu, Polres Bogor menangkap dua orang berinisial PMR dan L yang bekerja di PT NTP. Keduanya diduga mencuri dan menyalahgunakan data pribadi warga Bogor untuk mengejar target penjualan kartu SIM operator telekomunikasi seluler. Kasus penyalahgunaan data pribadi warga, lalu diregistrasikan pada kartu SIM dan dijual lagi kepada masyarakat merupakan fenomena yang jamak terjadi di masyarakat.

Tahun 2020, Polrestabes Makassar mengungkap jaringan penjual kartu SIM prabayar yang sudah diregistrasi dengan memakai NIK dan nomor KK secara ilegal, lalu diperjualbelikan dengan harga yang lebih mahal. Pada Juli 2024, Ditreskrimsus Polda Riau juga mengungkap kasus registrasi ilegal kartu SIM dengan memakai ribuan data NIK dan KK secara ilegal. Data pribadi ini diperoleh pelaku saat pemilihan umum. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar mengatakan, pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa kewajiban registrasi kartu SIM justru menciptakan banyak permasalahan. Kebijakan wajib registrasi bisa melawan kejahatan siber justru hanya mitos karena melahirkan praktik SIM swap atau pemanfaatan kartu SIM yang diambil alih tanpa sepengetahuan korban, lalu nomor yang sudah diambil alih tersebut digunakan untuk mengakses akun perbankan korban. (Yoga)

Presiden Jokowi menyerahkan bonus kepada atlet Indonesia yang meraih medali pada pergelaran Paralimpiade Paris 2024. Bonus yang diberikan kepada peraih medali dan atlet yang bertanding di ajang Paralimpiade Paris 2024 lebih besar dibanding saat Paralimpiade Tokyo 2020.Peraih medali emas di Paralimpiade Paris 2024 mendapat bonus Rp 6 miliar, peraih medali perak mendapat Rp 2,75 miliar, dan Rp 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu. Adapun atlet yang belum berhasil mendapat medali juga mendapat apresiasi sebesar Rp 250 juta. Sementara itu, bonus yang diberikan saat Paralimpiade Tokyo 2020 lalu sebesar Rp 5,5 miliar untuk peraih medali emas.

Peraih medali perak Rp 2,5 miliar dan peraih medali perunggu Rp 1,5 miliar. Atlet yang tidak meraih medali mendapatkan Rp 100 juta. Nilai bonus yang diberikan kepada peraih medali di Paralimpiade Paris 2024 juga sama seperti atlet Olimpiade Paris 2024 lalu. Peraih emas mendapat Rp 6 miliar, perak Rp 2,75 miliar, dan perunggu Rp 1,65 miliar. ”Ini adalah bukti bahwa tidak ada perbedaan antara atlet difabel dan non-difabel. Dan, untuk atlet difabel, saya rasa tidak ada alasan untuk tidak berprestasi walau ada keterbatasan,” ujar peraih medali emas Paralimpiade Paris 2024, Leani Ratri Oktila, seusai Penyerahan Bonus dan Apresiasi Atlet Paralympic Games Paris 2024 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/9).

Saat Paralimpiade Paris 2024, Indonesia meraih total 14 medali. Rinciannya, 1 medali emas, 8 medali perak, dan 5 medali perunggu. Presiden Jokowi mengatakan, dirinya merasa gembira dan bangga atas raihan medali atlet Paralimpiade.  sebab, capaian itu merupakan sejarah baru dari segi jumlah medali sepanjang Indonesia mengikuti Paralimpiade. Menurut dia, bonus yang diberikan kepada peraih medali ataupun atlet dapat menjadi motivasi tambahan untuk terus berprestasi lebih tinggi di ajang internasional mendatang. (Yoga)

Pasar obligasi Indonesia mengalami peningkatan aktivitas, terutama dengan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan penurunan yield obligasi pemerintah AS. Yield US Treasury (UST) 10 tahun turun menjadi 3,727% per 5 September 2024, sementara yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun relatif stabil di 6,63% dan kemudian turun menjadi 6,59%.

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing nonresiden pada 2–5 September 2024 dengan neto jual sebesar Rp2,49 triliun, dengan komposisi beli neto Rp2,65 triliun di pasar SBN dan Rp2,24 triliun di pasar saham, tetapi jual neto Rp7,38 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Sepanjang 2024, nonresiden telah membukukan beli neto di berbagai instrumen keuangan, termasuk Rp28,80 triliun di pasar saham dan Rp11,15 triliun di pasar SBN.

Peningkatan target penerbitan SBN pada 2025 menjadi Rp642,56 triliun, naik 42,2% dari outlook APBN 2024, dipandang sebagai upaya pemerintah untuk merangsang ekonomi melalui pembiayaan infrastruktur dan proyek-proyek penting lainnya. Gubernur Bank Indonesia dan otoritas moneter menggunakan obligasi sebagai instrumen untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas keuangan. Seperti yang dijelaskan oleh Bank Indonesia, obligasi pemerintah berperan penting dalam kebijakan fiskal dan moneter, dengan dampak positif jika digunakan secara bijaksana. Namun, ada risiko jika penerbitan utang hanya digunakan untuk tujuan populis tanpa manfaat jangka panjang.

Dalam beberapa pekan terakhir, perhatian global tertuju pada kemungkinan penurunan suku bunga oleh The Fed yang akan diumumkan pada FOMC 18 September 2024. Beberapa bank sentral negara maju, seperti Bank of Canada, European Central Bank (ECB), People’s Bank of China, dan Bank of England, sudah lebih dahulu menurunkan suku bunga mereka. Ekspektasi penurunan The Fed juga memicu diskusi terkait kemungkinan penyesuaian BI Rate oleh Bank Indonesia, terutama setelah inflasi di Indonesia menurun selama empat bulan berturut-turut, mencapai 2,12% YoY pada Agustus 2024, di bawah target tengah inflasi BI.

Namun, penurunan harga yang berkontribusi pada peningkatan daya beli petani, yang terlihat dari kenaikan NTP sebesar 7,15% YoY, juga menimbulkan kekhawatiran penurunan daya beli masyarakat secara luas. Penurunan penjualan sepeda motor dan mobil, serta kontraksi di sektor manufaktur, yang ditunjukkan oleh PMI Manufacturing Indonesia yang kembali ke zona kontraksi, semakin memperkuat kekhawatiran ini. Selain itu, BPS mengungkapkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia berkurang signifikan, dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga menyebut bahwa 23,7% masyarakat dewasa Indonesia belum memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Penurunan BI Rate diharapkan dapat mengurangi beban biaya pinjaman dan mendorong inklusi keuangan. Namun, jika BI menurunkan suku bunga lebih awal dibandingkan The Fed, ada risiko depresiasi rupiah. Karena itu, penurunan BI Rate mungkin akan dilakukan secara konservatif, misalnya sebesar 25 basis poin, untuk menjaga stabilitas rupiah dan menarik modal asing melalui yield spread yang tetap kompetitif.

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerataan ekonomi di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan pembangunan proyek strategis nasional, seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di luar Jawa, terutama di Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi, mencapai 20,49% pada 2023, berkat program hilirisasi nikel yang didorong oleh Jokowi. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa hilirisasi ini menjadi faktor utama peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sulawesi Tengah juga mengalami pertumbuhan yang pesat, mencapai 11,91%, didukung oleh sektor pengolahan dan pertambangan.

Kalimantan Timur, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,22% pada 2023, juga merasakan dampak positif dari pembangunan IKN Nusantara, yang meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menekankan pentingnya sektor jasa dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Jokowi tetap stabil di kisaran 5%, meskipun menghadapi tantangan global seperti pandemi Covid-19 dan krisis geopolitik. Dalam pidato RAPBN 2025, Jokowi menegaskan bahwa stabilitas ekonomi ini menjadi fondasi bagi pemerintahan selanjutnya, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, untuk melanjutkan pencapaian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kursi menteri yang diisi oleh kader PDIP semakin berkurang setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini. Gus Ipul merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara Risma adalah kader PDIP. Pelantikan ini dilakukan di Istana Negara pada 11 September 2024.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa reshuffle kabinet ini merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Meskipun jumlah kursi PDIP di kabinet terus berkurang, Pramono menyatakan hal ini tidak menjadi persoalan.

Saat ini, PDIP hanya memiliki enam kursi menteri yang tersisa di pemerintahan, termasuk Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet, Basuki Hadimuljono sebagai Menteri PUPR, dan Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri PAN-RB. Selain itu, dalam reshuffle ini, Presiden Jokowi juga melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner LPS dan Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pembiayaan Proyek Pengembangan Tanah Technopark oleh BUMN, yakni PT Hutama Karya, yang terjadi pada periode 2018-2020 dengan nilai proyek mencapai Rp1,2 triliun. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung dengan pemeriksaan sejumlah saksi.

Selain itu, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi, termasuk di Gedung Cyber Jakarta Selatan, Depok, dan Jakarta Timur. Barang-barang yang disita berupa barang elektronik seperti laptop dan PC, serta dokumen dan berkas penting lainnya untuk membantu pengungkapan kasus ini.

Menjelang purnatugas pada 20 Oktober nanti, Presiden Joko Widodo kemarin melantik Syaifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial. Sekretaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menggantikan Tri Rismaharini yang mundur lantaran ikut dalam kontestasi Pilkada Jawa Timur pada November 2024. "Presiden (Jokowi) mencoba menata masa transisi ini," kata Gus Ipul di Istana Negara, Rabu (11/9). Bersamaan perombakan (reshuffle) kabinet, kini mulai muncul nama kandidat yang bakal mengisi jabatan menteri di era pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kalangan dunia usaha dan pelaku pasar keuangan juga mulai mencermati perkembangan terkini, khususnya kandidat menteri yang bakal tergabung dalam Tim Ekonomi Prabowo-Gibran. Pemerintah juga sudah berancang-ancang ihwal bertambahnya jumlah kementerian/lembaga. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono bilang, jika pemerintahan baru menambah jumlah K/L, maka dukungan anggaran sudah tersedia dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025. 

"Apapun yang akan diputuskan presiden terpilih akan bisa didukung oleh anggaran," tutur dia, Rabu (11/9). Kasus-kusuk sosok yang bakal menduduki Tim Ekonomi Prabowo-Gibran mulai mencuat ke permukaan. Informasi yang dihimpun KONTAN, di tahun pertama Prabowo-Gibran bakal mempertahankan setidaknya separuh Kabinet Indonesia Maju yang menyokong Presiden Jokowi. Adapun beberapa nama sudah dipertimbangkan Tim Prabowo untuk mengawal ekonomi Indonesia di periode 2024-2029.  Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai Budi Gunadi Sadikin cocok didapuk sebagai menteri keuangan, sementara Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara tetap sebagai sebagai wakil menteri keuangan. "Ini komposisi yang menarik," kata dia. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan agar menteri bidang ekonomi diisi oleh teknokrat dan profesional. Jika diduduki para politisi dan bukan ahli di bidangnya, dikhawatirkan bisa menurunkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Menteri perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)  Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa jumlah menteri akan bertambah didalam Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, dia mengetahui jumlah kementerian secara pasti pada pemerintahan periode 2024-2029 itu. Seperti diketahui, DPR RI pun kini tengah menuntaskan Rancangan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. "Penambahan iya. Mungkin sekitar itu, (jadi 44 menteri)," kata Zulhas. Menurut dia, pengisian nama-nama untuk jabatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden nantinya. Dia pun menyerahkan segalanya kepada Prabowo  terkait jumlah jabatan menteri yang akan diberikan kepada PAN. "Kita tahu itu hak nya Bapak presiden," kata dia. Adapun kini Badan Legislasi DPR RI sudah menyetujui agar RUU Kementrian negara untuk dibawa ke rapat paripurna selanjutnya bakal disahkan sebagai undang-undang. (Yetede)