Jumlah penganggur di Jakarta terus berkurang. Meskipun demikian, penganggur didominasi usia muda, berusia 15-29 tahun, dan lulusan SMA/SMK. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta melaporkan penurunan tingkat pengangguran itu dalam Profil Pengangguran Provinsi DKI Jakarta 2023. Seluruh data bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022 dan 2023 di Jakarta. Dalam publikasi itu disebutkan sebanyak 355.000 orang menganggur di Jakarta pada Agustus 2023. Jumlahnya terus turun dibandingkan kondisi pada Agustus 2020 yang sebanyak 573.000 orang. Penurunan terjadi pada tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT turun dari 10,95 persen pada Agustus 2020 menjadi 6,53 persen per Agustus 2023 dengan jumlah angkatan kerja 5,43 juta jiwa. 

Di balik penurunan ini, penganggur terbanyak dari kelompok usia 15-29 tahun (70,37 persen). Sama halnya dengan TPT pada usia 15-29 tahun yang mencapai 17,59 persen. Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Turro Wongkaren, menuturkan, kemungkinan seseorang menganggur karena dua hal, yaitu upah tidak sesuai ekspektasi dan tidak ada lowongan sebagai staf/buruh atau tidak mau/bisa menjadi wirausaha.”Makin muda usianya dan tinggi pendidikannya, maka kemungkinan menganggur karena upah yang tersedia tidak setinggi harapan,” ujarnya, Selasa (1/10/2024). Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta ini menyarankan perkuatan koordinasi antarpemangku kepentingan agar program dari hulu ke hilir dapat terintegrasi baik. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta sudah cukup baik menjalankan pelatihan kerja berbasis kompetensi hingga bursa kerja. Sayang, hal itu baru memenuhi sisi penawaran. 

Butuh koordinasi yang kuat dengan pihak lain untuk melengkapi sisi permintaan. ”Yang bisa dilakukan adalah menyosialisasikan berapa gaji pekerja di bawah 1 tahun. Jadi, ekspektasi disesuaikan,” tuturnya. Dalam Profil Pengangguran Provinsi DKI Jakarta 2023 disebutkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada Agustus 2023 mencapai 65,21 persen. Artinya, 65 dari 100 penduduk usia kerja aktif secara ekonomi (bekerja atau aktif mencari pekerjaan) TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) di suatu wilayah. Angkatan kerja ini didominasi kelompok usia 30-59 tahun (umur pertengahan) dengan jumlah 3,55 juta orang. Kemudian diikuti angkatan kerja usia 15-29 tahun (umur muda) 1,42 juta orang dan 457.000 warga lansia (usia 60 tahun atau lebih). (Yoga)

Soliditas daya beli masyarakat Indonesia menghadapi tantangan serius dengan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kontraksi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi sebesar 0,12% pada September 2024, memperpanjang tren deflasi sejak Mei 2024. Selain itu, data PMI Manufaktur dari S&P Global juga menunjukkan kontraksi di angka 49,2 untuk bulan lalu, yang sudah terjadi selama tiga bulan berturut-turut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah untuk memperkuat daya beli, termasuk mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) serta mendorong konsumsi, terutama di sektor properti dengan insentif pajak. Airlangga menyebutkan insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2024 yang memberikan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah tapak dan satuan rumah susun.

Di sektor otomotif, Ketua I Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto, mengusulkan agar pemerintah kembali menerapkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) seperti yang dilakukan saat pandemi untuk meningkatkan penjualan kendaraan. Sementara itu, Hermawan Wijaya, Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk., menyebut bahwa perpanjangan insentif PPN DTP akan membantu penjualan properti dan memproyeksikan penjualan mencapai Rp2 triliun hingga akhir tahun.

Ekonom Mohammad Faisal dari Core Indonesia menilai bahwa deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir adalah anomali, mengingat ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5%, dan hal ini disebabkan oleh lemahnya permintaan. Banjaran Surya, Chief Economist Bank Syariah Indonesia, menambahkan bahwa penurunan suku bunga acuan dapat menjadi opsi untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Sepanjang kuartal III/2024, indeks Bisnis-27 menunjukkan kinerja yang positif dengan mencatatkan kenaikan sebesar 8,50%, mengungguli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tumbuh 5,65%. Katalis utama yang mendukung kenaikan ini adalah kebijakan The Fed yang memangkas suku bunga, serta keputusan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) memimpin penguatan dalam indeks Bisnis-27 dengan kenaikan 17,73%, diikuti oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dengan 13,58%, dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dengan 8,97%.

Keberhasilan indeks ini turut mendongkrak performa produk reksa dana terkait seperti Bahana ETF Bisnis-27 dan UOBAM Indeks Bisnis-27, yang mencatat imbal hasil positif selama setahun dan tiga tahun terakhir. Faktor lain yang mendukung pertumbuhan pasar adalah rendahnya inflasi Agustus 2024 sebesar 2,12% (YoY) serta surplus neraca perdagangan Indonesia selama 52 bulan berturut-turut.

Proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara Pulau Jawa diprioritaskan untuk dibahas setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mohammad Zainal Fattah, Sekjen Kementerian PUPR, menyatakan bahwa proyek tersebut akan dimulai dari Tangerang hingga Bekasi dengan anggaran sebesar Rp90 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengungkapkan bahwa proyek ini akan melibatkan kerja sama dengan pemerintah Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok untuk transfer teknologi dan desain konstruksi.

Pembangunan ini dirancang untuk mengatasi ancaman tenggelamnya pesisir Jawa yang mengalami penurunan tanah hingga 16 cm per tahun, seperti dijelaskan oleh Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi. Proyek ini akan mencakup pembuatan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya dan bendungan estuari untuk menyimpan air tawar.

Namun, koalisi masyarakat seperti Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS) menolak proyek ini, menganggapnya kontraproduktif terhadap ekosistem di kawasan Pantura. Meskipun demikian, Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan ini untuk melindungi pesisir Jawa dari bencana alam dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Tim advokasi tambang resmi mengajukan gugatan terhadap pemberian prioritas izin tambang bagi organisasi keagamaan ke Mahkamah Agung (MA). Raziv Barokah, perwakilan kuasa hukum, menjelaskan bahwa penolakan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 25/2024 yang dianggap melanggar hukum. Menurutnya, pemberian izin tambang tanpa melalui proses lelang menyalahi ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Raziv juga menekankan bahwa gugatan ini bertujuan melindungi reputasi organisasi keagamaan yang bisa terdampak negatif. Selain berpotensi merusak lingkungan, izin tambang tersebut bisa memicu konflik dengan masyarakat adat. Tim advokasi, yang terdiri dari akademisi dan lembaga masyarakat, merekomendasikan agar organisasi keagamaan tetap fokus pada pembinaan umat, bukan bisnis tambang.

Dalam laporan Bisnis, diketahui bahwa dua organisasi keagamaan, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, telah menyatakan siap mengelola wilayah usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah, dengan PBNU sudah membentuk perusahaan khusus untuk tujuan tersebut.