Keberadaan apoteker di Indonesia masih kurang dan penyebarannya tidak merata, meskipun profesi ini memiliki peran penting dalam menjaga mutu dan integritas obat yang beredar di masyarakat. Berdasarkan data Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), hingga 31 Juli 2024 terdapat 106.157 apoteker, dengan peningkatan produksi apoteker dari 8.000 menjadi 10.000 orang per tahun. Namun, Ketua Umum IAI, Noffendri Roestam, mengungkapkan bahwa 60% apoteker masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di ibu kota provinsi.

Noffendri menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur sebaran rumah sakit, klinik, dan apotek agar distribusi apoteker lebih merata. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti layanan telemedicine perlu ditingkatkan untuk mendukung kinerja apoteker, terutama dalam administrasi dan dokumentasi, tanpa menggantikan peran penting mereka.

Anda investor aset kripto? Ada hal penting yang harus Anda perhatikan. Tanggal 16 Oktober 2024 mendatang, adalah batas akhir (deadline) bagi pedagang kripto existing saat ini, untuk memperoleh izin sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dari otoritas kripto yakni Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti). Jika sampai batas waktu itu, perusahaan pedagang kripto tempat Anda biasa bertransaksi tidak memiliki lisensi PFAK, maka aktivitas yang dilakukan mereka ilegal. Jika nekat beraktivitas,  PFAK harus siap kena saksi pidana. Deadline tersebut tertuang dalam Peraturan Bappebti No. 8/2024 Pasal 42 ayat (2). Izin PFAK menjadi krusial setelah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meresmikan PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange (CFX) sebagai pengelola bursa kripto di Indonesia, pada 17 Juli 2023 silam. Kepada KONTAN, Kasan, Kepala Bappebti, mengatakan bahwa dari dari 35 perusahaan yang terdaftar sebagai calon PFAK, ada 4 perusahaan berstatus PFAK. Mereka adalah PT Pintu Kemana Saja (PINTU), PT Bumi Santosa Cemerlang (PLUANG), PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto), dan Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib Kripto). Kasan bilang, aturan ini akan menguatkan perlindungan nasabah. Dengan resmi jadi PFAK. terdaftar di Bursa Kripto, lembaga Kliring, serta terintegrasi pada kustodian, transaksi aset kripto akan lebih transparan serta terjamin keamanannya. "Ini juga akan mendorong kepercayaan masyarakat dalam berinvestasi aset kripto di Indonesia," sebut Kasan, Rabu (2/10). 

Kasan menambahkan, periode Januari-Agustus 2024, nilai transaksi aset kripto di Tanah Air sudah mencapai Rp 393,01 triliun. Angka ini melonjak 354,64% dibandingkan periode sama tahun lalu. Chief Marketing Officer (CMO) Tokocrypto Wan Iqbal Iqbal menegaskan, Tokocrypto telah mendapatkan lisensi PFAK dari Bappebti pada 5 September 2024 lalu dan menjadi anggota bursa sejak 30 April 2024. "Dengan lisensi ini, Tokocrypto menjadi lebih diakui secara legal sebagai platform yang terpercaya," kata Iqbal kepada KONTAN. Chief Executive Officer (CEO) Ajaib Kripto Adrian Sudirgo mengatakan sejak September 2024, Ajaib telah meraih lisensi PFAK dari Bappebti. Sebut Adrian, Ajaib Kripto juga mengalami pertumbuhan transaksi yang sangat positif dalam setahun terakhir. Sekadar informasi, untuk memperoleh lisensi PFAK, sejumlah syarat harus dipenuhi perusahaan pedagang aset kripto, mulai dari sertifikasi ISO 27001 hingga terdaftar sebagai anggota Bursa dan Lembaga Kliring Berjangka. Sebab, sebut Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Nindyo Pramono, ada sanksi pidana seperti tercantum dalam UU No. 10/2011 tentang Bursa Berjangka Komoditi yakni ancaman hukum penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 20 miliar.

Indonesia, apa pun santapannya, selalu ada sambal yang menemani. Walaupun berstatus kondimen, tanpa sambal, sajian hidangan tak lengkap. Tidak berlebihan jika banyak orang merasa belum makan puas tanpa merasakan sengatan pedas di mulut. Sambal memang tak terpisahkan dari kuliner Nusantara dari ujungAceh sampai Papua.Meskipun demikian, cabai yang kini banyak dikenal dan digunakan di Indonesia ternyata bukan asli tanaman Nusantara. Merujuk penjelasan Fadly Rahman, sejarawan makanan dari Departemen Sejarah Universitas Padjadjaran, Bandung, serta dua peneliti dari Universitas Bina Nusantara, Reggie Surya dan Felicia Tedjakusuma, dalam pertemuan via Zoom dengan Kompas untuk persiapan Jelajah Sambal Nusantara, menjelang akhir Juni 2024 lalu, diketahui bahwa cita rasa pedas dalam masakan Nusantara dapat dikategorikan semasa sebelum dan sesudah abad ke-16. Sebelum itu, rasa pedas dimasakan Tanah Air telah dikenal luas berkat penggunaan beberapa bahan, seperti jahe, andaliman, lada, cabe jawa, dan rempah-rempah asli Indonesia lainnya. Olahan makanan kala itu berwarna kuning, bukan merah. 

Capsicum sp atau cabai yang kita kenal saat ini sebelumnya telah ribuan tahun dimanfaatkan oleh masyarakat di Amerika Tengah dan Selatan. Kemudian, pada awal abad ke-16 itu. Seiring gencarnya perdagangan global kuno antar bangsa lewat jalur laut, cabai masuk ke Nusantara. Sejak saat itu, cabai menemukan surganya yang lain untuk tumbuh, berkembang, melahirkan varian lokal, seperti katokkon di Sulawesi Selatan, dan tentu saja, digandrungi. ”Masakan Nusantara pun menemukan warna barunya, yaitu merah,” kata Fadly. Kehadiran cabai memperkaya rasa pedas lokal. Kreasi kuliner percampuran dari pengaruh luar dan bahan asli kian menjadi di tangan masyarakat Nusantara. Aneka sambal lahir dna terus berkembang dengan menjaga kesedapan ataupun menikmati berbeda dari setiap daerah.  dan terus berkembang dengan menjaga kesedapan ataupunau ikan k kenikmatan berbeda dari setiap daerah. Asam udeung, tuktuk, balado, lengkong tamban, jokjok, buraq dengkek, cibiuk, tumpang, sambal pecel, matah, beberuk, lau kepah, rimbang, gami, tudai, cakalang, duo sale, lawar kaci,kaluku, kenari, pepaya, dan co lo-colo. Nama-nama itu baru sebagian dari deretan racikan sambal khas Nusantara dari Aceh sampai Papua. Selain cabai, pembuatan sambal di tiap daerah rata-rata menggunakan bahan lokal. Sambal di daerah pesisir, misalnya, biasa menggunakan aneka udang atecil dari laut. Lengkong tamban, sambal dari Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, ada berkat melimpahnya ikan tamban di perairan setempat. (Yoga)

Jumlah penganggur di Jakarta terus berkurang. Meskipun demikian, penganggur didominasi usia muda, berusia 15-29 tahun, dan lulusan SMA/SMK. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta melaporkan penurunan tingkat pengangguran itu dalam Profil Pengangguran Provinsi DKI Jakarta 2023. Seluruh data bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022 dan 2023 di Jakarta. Dalam publikasi itu disebutkan sebanyak 355.000 orang menganggur di Jakarta pada Agustus 2023. Jumlahnya terus turun dibandingkan kondisi pada Agustus 2020 yang sebanyak 573.000 orang. Penurunan terjadi pada tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT turun dari 10,95 persen pada Agustus 2020 menjadi 6,53 persen per Agustus 2023 dengan jumlah angkatan kerja 5,43 juta jiwa. 

Di balik penurunan ini, penganggur terbanyak dari kelompok usia 15-29 tahun (70,37 persen). Sama halnya dengan TPT pada usia 15-29 tahun yang mencapai 17,59 persen. Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Turro Wongkaren, menuturkan, kemungkinan seseorang menganggur karena dua hal, yaitu upah tidak sesuai ekspektasi dan tidak ada lowongan sebagai staf/buruh atau tidak mau/bisa menjadi wirausaha.”Makin muda usianya dan tinggi pendidikannya, maka kemungkinan menganggur karena upah yang tersedia tidak setinggi harapan,” ujarnya, Selasa (1/10/2024). Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta ini menyarankan perkuatan koordinasi antarpemangku kepentingan agar program dari hulu ke hilir dapat terintegrasi baik. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta sudah cukup baik menjalankan pelatihan kerja berbasis kompetensi hingga bursa kerja. Sayang, hal itu baru memenuhi sisi penawaran. 

Butuh koordinasi yang kuat dengan pihak lain untuk melengkapi sisi permintaan. ”Yang bisa dilakukan adalah menyosialisasikan berapa gaji pekerja di bawah 1 tahun. Jadi, ekspektasi disesuaikan,” tuturnya. Dalam Profil Pengangguran Provinsi DKI Jakarta 2023 disebutkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada Agustus 2023 mencapai 65,21 persen. Artinya, 65 dari 100 penduduk usia kerja aktif secara ekonomi (bekerja atau aktif mencari pekerjaan) TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) di suatu wilayah. Angkatan kerja ini didominasi kelompok usia 30-59 tahun (umur pertengahan) dengan jumlah 3,55 juta orang. Kemudian diikuti angkatan kerja usia 15-29 tahun (umur muda) 1,42 juta orang dan 457.000 warga lansia (usia 60 tahun atau lebih). (Yoga)

Soliditas daya beli masyarakat Indonesia menghadapi tantangan serius dengan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kontraksi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi sebesar 0,12% pada September 2024, memperpanjang tren deflasi sejak Mei 2024. Selain itu, data PMI Manufaktur dari S&P Global juga menunjukkan kontraksi di angka 49,2 untuk bulan lalu, yang sudah terjadi selama tiga bulan berturut-turut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah untuk memperkuat daya beli, termasuk mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) serta mendorong konsumsi, terutama di sektor properti dengan insentif pajak. Airlangga menyebutkan insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2024 yang memberikan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah tapak dan satuan rumah susun.

Di sektor otomotif, Ketua I Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto, mengusulkan agar pemerintah kembali menerapkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) seperti yang dilakukan saat pandemi untuk meningkatkan penjualan kendaraan. Sementara itu, Hermawan Wijaya, Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk., menyebut bahwa perpanjangan insentif PPN DTP akan membantu penjualan properti dan memproyeksikan penjualan mencapai Rp2 triliun hingga akhir tahun.

Ekonom Mohammad Faisal dari Core Indonesia menilai bahwa deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir adalah anomali, mengingat ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5%, dan hal ini disebabkan oleh lemahnya permintaan. Banjaran Surya, Chief Economist Bank Syariah Indonesia, menambahkan bahwa penurunan suku bunga acuan dapat menjadi opsi untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Sepanjang kuartal III/2024, indeks Bisnis-27 menunjukkan kinerja yang positif dengan mencatatkan kenaikan sebesar 8,50%, mengungguli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tumbuh 5,65%. Katalis utama yang mendukung kenaikan ini adalah kebijakan The Fed yang memangkas suku bunga, serta keputusan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) memimpin penguatan dalam indeks Bisnis-27 dengan kenaikan 17,73%, diikuti oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dengan 13,58%, dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dengan 8,97%.

Keberhasilan indeks ini turut mendongkrak performa produk reksa dana terkait seperti Bahana ETF Bisnis-27 dan UOBAM Indeks Bisnis-27, yang mencatat imbal hasil positif selama setahun dan tiga tahun terakhir. Faktor lain yang mendukung pertumbuhan pasar adalah rendahnya inflasi Agustus 2024 sebesar 2,12% (YoY) serta surplus neraca perdagangan Indonesia selama 52 bulan berturut-turut.

Proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara Pulau Jawa diprioritaskan untuk dibahas setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mohammad Zainal Fattah, Sekjen Kementerian PUPR, menyatakan bahwa proyek tersebut akan dimulai dari Tangerang hingga Bekasi dengan anggaran sebesar Rp90 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengungkapkan bahwa proyek ini akan melibatkan kerja sama dengan pemerintah Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok untuk transfer teknologi dan desain konstruksi.

Pembangunan ini dirancang untuk mengatasi ancaman tenggelamnya pesisir Jawa yang mengalami penurunan tanah hingga 16 cm per tahun, seperti dijelaskan oleh Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi. Proyek ini akan mencakup pembuatan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya dan bendungan estuari untuk menyimpan air tawar.

Namun, koalisi masyarakat seperti Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS) menolak proyek ini, menganggapnya kontraproduktif terhadap ekosistem di kawasan Pantura. Meskipun demikian, Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan ini untuk melindungi pesisir Jawa dari bencana alam dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.