Buruknya pengelolaan sampah mem buat Bandung menjadi lautan sampah. Inisiatif datang dari sejumlah hotel yang mulai mengelola sampah secara mandiri demi lestari dan asrinya lingkungan. Tong plastik seberat 30 kilogram dengan tinggi sekitar 50 sentimeter itu terlihat ringan saat digotong Andri (34), pekerja di Hotel Novotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/10/2024). Siang itu, ia kembali melakukan pekerjaan sekaligus ikut menjaga Bandung agar tidak selalu diolok-olok dengan sebutan Bandung lautan sampah. ”Ini isinya sampah organik sisa makanan dan bahan-bahan pembuatnya. Nanti semuanya dimasukkan ke lubang biopori untuk dijadikan kompos,” kata Andri sembari meletakan tong di sekitar area taman kawasan hotel itu. Sejak dua tahun lalu, pihak manajemen hotel berinisiatif membuat kompos dari sampah organik sisa makanan lewat biopori. Setidaknya ada 30 lubang biopori, masing-masing berukuran 80 sentimeter (cm) dan berdiameter sekitar 40 cm. 

Siang itu, Andri mengisi lima lubang. Setelah semua sampah organik itu dimasukkan, dia menimbun setiap lubang dengan daun kering dan tutup wadah ember. ”Setelah dua minggu, sampah organiknya menghitam. Kalau sudah begitu, sudah bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman hias di sekitar hotel,” ujarnya. Selain membuat biopori, hotel juga membudidayakan maggot, larva black soldier fly (BSF). Biasanya Andri memberi makan maggot dengan pakan sampah organik pada pagi dan sore. Dalam sehari, maggot bisa mengurai 15-30 kilogram (kg) sampah organik yang dihasilkan hotel yang menjadi bagian dari perusahaan multinasional ACCOR ini. General Manager Novotel Bandung Arief Maulana mengatakan, ada empat program pengolahan sampah organik dan non-organik di Novotel yang diharapkan bisa meringankan beban Kota Bandung dalam mengatasi sampah. ”Kami juga bekerja sama dengan peternak bebek untuk menggunakan sampah organik hotel dan pemilahan sampah non-organik yang bernilai ekonomis. 

Kami juga menyiapkan ruang khusus yang bersih dan dilengkapi pendingin udara untuk menyimpan sampah basah,” ucapnya. Kolaborasi itu, kata Arief, sangat dibutuhkan. Alasannya, Divisi Food and Beverage Novotel Bandung dari Agustus hingga September 2024 memproduksi sekitar 250 kg sampah basah dan sampah kering per hari. ”Novotel jadi pionir membudidayakan maggot untuk mengurai sampah. Kami mengeluarkan biaya hingga Rp 17 juta untuk membuat fasilitas tersebut,” kata Arief. Kini, hasilnya manis. Dikemas dalam 24 kantong, hanya delapan kantong sampah non-organik per hari yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) karena tak dapat didaur ulang. Usaha itu meminimalkan sampah yang dibuang tempat pembuangan. Selain bisa menjadi pakan bebek, manfaat pemilahan sampah juga turut dirasakan anak-anak yang belum beruntung. ”Penjualan kardus hingga botol mencapai Rp 12 juta per tahun. Semua disumbangkan untuk biaya pendidikan anak tak mampu dalam program ACCOR, yakni A Trust for AChild (ATFAC) di Jakarta dan Bali,” ucap Arief. (Yoga)

Salah satu milestone keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi adalah terwujudnya pembangunan IKN di Penajam Paser, Kalimantan Timur. Keberadaan IKN diyakini bakal menjadi pusat ekonomi baru yang mendukung pertumbuhan sektor  industri, teknologi, dan inovasi. Langkah pemerintah membentuk IKN juga menjadi bukti serius pemerintah membentuk Indonesia sentris, yang mendukung pemerataan dan konetivitas nasional. IKN juga menjadi showcase transformasi Indonesia di bidang ekonomi hingga sosial. Karena itu, pembangunan IKN membutuhkan dukungan semua pihak. Tercatat hingga Agustus 2024 investasi untuk pembangunan IKN telah masuk sebesar Rp 56,2 triliun, di luar anggaran APBN. (Yetede)

Indonesia telah lama menjalankan industri hulu minyak dan gas (migas) melalui skema kontrak bagi hasil yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan negara tetapi juga menguasai teknologi dan pengetahuan dalam bidang migas. Namun, upaya pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang ini masih minim perhatian. Dr. Ibnu Sutowo, dalam bukunya "Pertamina" (1972), menekankan bahwa kontrak bagi hasil seharusnya fokus pada alih teknologi dan keterampilan, bukan semata untuk penerimaan negara. Meski regulasi terkait migas mengatur tentang pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, HKI belum diperinci dalam peraturan, seperti di PP No. 35/2004.

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Kekayaan Intelektual (APHKI), OK Saidin, mengkritik lemahnya perlindungan HKI di Indonesia yang berdampak pada ketahanan nasional. Saat ini, teknologi migas terus berkembang, dengan Indonesia mulai menerapkan teknologi seperti carbon capture and storage (CCS) yang sangat padat modal dan teknologi. Penulis mengusulkan agar Permen ESDM No. 13/2024 yang baru, terkait kontrak bagi hasil gross split, turut memperhatikan aspek HKI agar teknologi dan invensi di bidang migas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia, bukan hanya oleh perusahaan asing.

Komisi Eropa memutuskan untuk menunda penerapan kebijakan Undang-Undang Antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR) hingga setahun, yang awalnya dijadwalkan mulai berlaku pada 30 Desember 2024. Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, menyambut baik keputusan ini, yang memberi waktu bagi industri sawit Indonesia untuk melakukan persiapan lebih lanjut, termasuk peremajaan sawit dan peningkatan daya saing melalui pengurangan pajak ekspor.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menjelaskan bahwa kebijakan ini mendapat penentangan, termasuk dari Kanselir Jerman dan pengusaha Uni Eropa yang merasa kebijakan tersebut dapat memengaruhi mereka. Pihak Indonesia, seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Kementerian Luar Negeri, juga menentang EUDR karena dianggap akan berdampak negatif pada petani kecil dan dibuat tanpa melibatkan negara produsen sawit.

Dalam Sidang Paripurna ke-3 MPR RI periode 2024–2029, Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua MPR untuk masa jabatan 2024–2029. Muzani menegaskan pentingnya kerja sama antar anggota MPR, pimpinan partai politik, dan seluruh fraksi DPD untuk mempersiapkan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Menurut Muzani, pelantikan ini merupakan bukti kemajuan demokrasi Indonesia.

Sidang Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (3/10), dipimpin oleh Guntur Sasono dan Larasati Moriska sebagai pimpinan sementara. Muzani akan didampingi oleh delapan Wakil Ketua MPR dari tujuh fraksi, yaitu Bambang Wuryanto (PDIP), Kahar Muzakir (Golkar), Lestari Moerdijat (NasDem), Rusdi Kirana (PKB), Hidayat Nur Wahid (PKS), Edi Soeparno (PAN), Edi Baskoro Yudhoyono (Demokrat), dan Akbar Supratman dari Kelompok DPD.

Awal Oktober 2024 ditandai dengan tanda-tanda penurunan daya beli dan kontraksi produksi sektor manufaktur, menambah tantangan bagi pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto, yang akan dilantik dalam 17 hari ke depan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya deflasi sebesar -0,12% pada September 2024, memperpanjang tren deflasi selama lima bulan berturut-turut. BPS mencatat deflasi saat ini disebabkan penurunan harga komoditas pangan yang mencukupi dari sisi suplai, berbeda dengan deflasi pada krisis 1999 yang diakibatkan depresiasi rupiah.

Deflasi ini juga bersamaan dengan Purchasing Manager’s Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia yang mencatat kontraksi selama tiga bulan berturut-turut, mencapai angka 49,2 di bulan September. S&P Global melaporkan bahwa penurunan PMI tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang lesu. Para pejabat mencoba membantah bahwa deflasi dan kontraksi manufaktur disebabkan oleh penurunan daya beli, mengacu pada inflasi inti yang masih naik. Namun, para ekonom memandang deflasi beruntun ini sebagai sinyal bahwa ekonomi sedang tidak baik, mengingat adanya ketidaksesuaian antara angka pertumbuhan ekonomi di atas 5% dengan permintaan yang melemah.

Tantangan ekonomi ini akan menjadi pekerjaan besar bagi Prabowo Subianto setelah menerima estafet kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo, di tengah penurunan daya beli dan produksi serta beban defisit anggaran yang juga harus diatasi pada tahun pertama kepresidenannya.

Rasio elektrifikasi di Kalimantan Timur mengalami peningkatan setelah 11 desa di Kabupaten Kutai Barat berhasil teraliri listrik oleh PT PLN (Persero). Menurut PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra), hal ini meningkatkan Rasio Desa Berlistrik (RDB) dari 87,96% pada 2023 menjadi 91,12%. Desa-desa yang kini mendapatkan akses listrik tersebar di Kecamatan Damai dan Kecamatan Nyuatan.

Bupati Kutai Barat, FX Yapan, menyampaikan apresiasinya atas pencapaian PLN ini, mengungkapkan bahwa listrik akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. General Manager PLN UID Kaltimra, Agung Murdifi, menekankan pentingnya akses listrik dalam mendorong kemajuan desa, meningkatkan kualitas hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Proyek ini mencakup pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 73,15 kilometer, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 61,20 kilometer, serta pemasangan 24 gardu distribusi dengan total kapasitas 1.900 kVA, dengan total investasi sebesar Rp 43,5 miliar. PLN mengajak masyarakat untuk menjaga fasilitas listrik agar tetap berfungsi optimal.

Kehadiran negara melalui akses internet cepat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sangat dinantikan oleh masyarakat. Meskipun pemerintah telah berupaya memeratakan akses internet, terutama melalui pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) Palapa Ring, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam hal investasi dan sebaran di wilayah nonkomersial.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha BAKTI, Yulis Widyo Marfiah, pembangunan Palapa Ring membutuhkan investasi besar, terutama di 57 kabupaten/kota yang tidak komersial. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk mendorong pemanfaatan Palapa Ring, termasuk dengan menawarkan tarif yang lebih fleksibel bagi industri telekomunikasi.

Yulis juga menjelaskan bahwa pemanfaatan Palapa Ring Barat telah mencapai 69%, lebih cepat dibandingkan wilayah Tengah dan Timur yang menghadapi tantangan lebih besar. Saat ini, pemanfaatan Palapa Ring Tengah mencapai 44%, dan Palapa Ring Timur sebesar 51%. Harapannya, penetrasi internet di seluruh Indonesia dapat terus meningkat, sehingga gap penetrasi internet yang masih 17,4% dapat dikurangi.