Indonesia telah lama menjalankan industri hulu minyak dan gas (migas) melalui skema kontrak bagi hasil yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan negara tetapi juga menguasai teknologi dan pengetahuan dalam bidang migas. Namun, upaya pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang ini masih minim perhatian. Dr. Ibnu Sutowo, dalam bukunya "Pertamina" (1972), menekankan bahwa kontrak bagi hasil seharusnya fokus pada alih teknologi dan keterampilan, bukan semata untuk penerimaan negara. Meski regulasi terkait migas mengatur tentang pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, HKI belum diperinci dalam peraturan, seperti di PP No. 35/2004.

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Kekayaan Intelektual (APHKI), OK Saidin, mengkritik lemahnya perlindungan HKI di Indonesia yang berdampak pada ketahanan nasional. Saat ini, teknologi migas terus berkembang, dengan Indonesia mulai menerapkan teknologi seperti carbon capture and storage (CCS) yang sangat padat modal dan teknologi. Penulis mengusulkan agar Permen ESDM No. 13/2024 yang baru, terkait kontrak bagi hasil gross split, turut memperhatikan aspek HKI agar teknologi dan invensi di bidang migas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia, bukan hanya oleh perusahaan asing.

Komisi Eropa memutuskan untuk menunda penerapan kebijakan Undang-Undang Antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR) hingga setahun, yang awalnya dijadwalkan mulai berlaku pada 30 Desember 2024. Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, menyambut baik keputusan ini, yang memberi waktu bagi industri sawit Indonesia untuk melakukan persiapan lebih lanjut, termasuk peremajaan sawit dan peningkatan daya saing melalui pengurangan pajak ekspor.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menjelaskan bahwa kebijakan ini mendapat penentangan, termasuk dari Kanselir Jerman dan pengusaha Uni Eropa yang merasa kebijakan tersebut dapat memengaruhi mereka. Pihak Indonesia, seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Kementerian Luar Negeri, juga menentang EUDR karena dianggap akan berdampak negatif pada petani kecil dan dibuat tanpa melibatkan negara produsen sawit.

Dalam Sidang Paripurna ke-3 MPR RI periode 2024–2029, Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua MPR untuk masa jabatan 2024–2029. Muzani menegaskan pentingnya kerja sama antar anggota MPR, pimpinan partai politik, dan seluruh fraksi DPD untuk mempersiapkan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Menurut Muzani, pelantikan ini merupakan bukti kemajuan demokrasi Indonesia.

Sidang Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (3/10), dipimpin oleh Guntur Sasono dan Larasati Moriska sebagai pimpinan sementara. Muzani akan didampingi oleh delapan Wakil Ketua MPR dari tujuh fraksi, yaitu Bambang Wuryanto (PDIP), Kahar Muzakir (Golkar), Lestari Moerdijat (NasDem), Rusdi Kirana (PKB), Hidayat Nur Wahid (PKS), Edi Soeparno (PAN), Edi Baskoro Yudhoyono (Demokrat), dan Akbar Supratman dari Kelompok DPD.

Awal Oktober 2024 ditandai dengan tanda-tanda penurunan daya beli dan kontraksi produksi sektor manufaktur, menambah tantangan bagi pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto, yang akan dilantik dalam 17 hari ke depan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya deflasi sebesar -0,12% pada September 2024, memperpanjang tren deflasi selama lima bulan berturut-turut. BPS mencatat deflasi saat ini disebabkan penurunan harga komoditas pangan yang mencukupi dari sisi suplai, berbeda dengan deflasi pada krisis 1999 yang diakibatkan depresiasi rupiah.

Deflasi ini juga bersamaan dengan Purchasing Manager’s Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia yang mencatat kontraksi selama tiga bulan berturut-turut, mencapai angka 49,2 di bulan September. S&P Global melaporkan bahwa penurunan PMI tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang lesu. Para pejabat mencoba membantah bahwa deflasi dan kontraksi manufaktur disebabkan oleh penurunan daya beli, mengacu pada inflasi inti yang masih naik. Namun, para ekonom memandang deflasi beruntun ini sebagai sinyal bahwa ekonomi sedang tidak baik, mengingat adanya ketidaksesuaian antara angka pertumbuhan ekonomi di atas 5% dengan permintaan yang melemah.

Tantangan ekonomi ini akan menjadi pekerjaan besar bagi Prabowo Subianto setelah menerima estafet kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo, di tengah penurunan daya beli dan produksi serta beban defisit anggaran yang juga harus diatasi pada tahun pertama kepresidenannya.

Rasio elektrifikasi di Kalimantan Timur mengalami peningkatan setelah 11 desa di Kabupaten Kutai Barat berhasil teraliri listrik oleh PT PLN (Persero). Menurut PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra), hal ini meningkatkan Rasio Desa Berlistrik (RDB) dari 87,96% pada 2023 menjadi 91,12%. Desa-desa yang kini mendapatkan akses listrik tersebar di Kecamatan Damai dan Kecamatan Nyuatan.

Bupati Kutai Barat, FX Yapan, menyampaikan apresiasinya atas pencapaian PLN ini, mengungkapkan bahwa listrik akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. General Manager PLN UID Kaltimra, Agung Murdifi, menekankan pentingnya akses listrik dalam mendorong kemajuan desa, meningkatkan kualitas hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Proyek ini mencakup pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 73,15 kilometer, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 61,20 kilometer, serta pemasangan 24 gardu distribusi dengan total kapasitas 1.900 kVA, dengan total investasi sebesar Rp 43,5 miliar. PLN mengajak masyarakat untuk menjaga fasilitas listrik agar tetap berfungsi optimal.

Kehadiran negara melalui akses internet cepat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sangat dinantikan oleh masyarakat. Meskipun pemerintah telah berupaya memeratakan akses internet, terutama melalui pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) Palapa Ring, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam hal investasi dan sebaran di wilayah nonkomersial.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha BAKTI, Yulis Widyo Marfiah, pembangunan Palapa Ring membutuhkan investasi besar, terutama di 57 kabupaten/kota yang tidak komersial. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk mendorong pemanfaatan Palapa Ring, termasuk dengan menawarkan tarif yang lebih fleksibel bagi industri telekomunikasi.

Yulis juga menjelaskan bahwa pemanfaatan Palapa Ring Barat telah mencapai 69%, lebih cepat dibandingkan wilayah Tengah dan Timur yang menghadapi tantangan lebih besar. Saat ini, pemanfaatan Palapa Ring Tengah mencapai 44%, dan Palapa Ring Timur sebesar 51%. Harapannya, penetrasi internet di seluruh Indonesia dapat terus meningkat, sehingga gap penetrasi internet yang masih 17,4% dapat dikurangi.

Keberadaan apoteker di Indonesia masih kurang dan penyebarannya tidak merata, meskipun profesi ini memiliki peran penting dalam menjaga mutu dan integritas obat yang beredar di masyarakat. Berdasarkan data Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), hingga 31 Juli 2024 terdapat 106.157 apoteker, dengan peningkatan produksi apoteker dari 8.000 menjadi 10.000 orang per tahun. Namun, Ketua Umum IAI, Noffendri Roestam, mengungkapkan bahwa 60% apoteker masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di ibu kota provinsi.

Noffendri menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur sebaran rumah sakit, klinik, dan apotek agar distribusi apoteker lebih merata. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti layanan telemedicine perlu ditingkatkan untuk mendukung kinerja apoteker, terutama dalam administrasi dan dokumentasi, tanpa menggantikan peran penting mereka.

Anda investor aset kripto? Ada hal penting yang harus Anda perhatikan. Tanggal 16 Oktober 2024 mendatang, adalah batas akhir (deadline) bagi pedagang kripto existing saat ini, untuk memperoleh izin sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dari otoritas kripto yakni Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti). Jika sampai batas waktu itu, perusahaan pedagang kripto tempat Anda biasa bertransaksi tidak memiliki lisensi PFAK, maka aktivitas yang dilakukan mereka ilegal. Jika nekat beraktivitas,  PFAK harus siap kena saksi pidana. Deadline tersebut tertuang dalam Peraturan Bappebti No. 8/2024 Pasal 42 ayat (2). Izin PFAK menjadi krusial setelah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meresmikan PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange (CFX) sebagai pengelola bursa kripto di Indonesia, pada 17 Juli 2023 silam. Kepada KONTAN, Kasan, Kepala Bappebti, mengatakan bahwa dari dari 35 perusahaan yang terdaftar sebagai calon PFAK, ada 4 perusahaan berstatus PFAK. Mereka adalah PT Pintu Kemana Saja (PINTU), PT Bumi Santosa Cemerlang (PLUANG), PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto), dan Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib Kripto). Kasan bilang, aturan ini akan menguatkan perlindungan nasabah. Dengan resmi jadi PFAK. terdaftar di Bursa Kripto, lembaga Kliring, serta terintegrasi pada kustodian, transaksi aset kripto akan lebih transparan serta terjamin keamanannya. "Ini juga akan mendorong kepercayaan masyarakat dalam berinvestasi aset kripto di Indonesia," sebut Kasan, Rabu (2/10). 

Kasan menambahkan, periode Januari-Agustus 2024, nilai transaksi aset kripto di Tanah Air sudah mencapai Rp 393,01 triliun. Angka ini melonjak 354,64% dibandingkan periode sama tahun lalu. Chief Marketing Officer (CMO) Tokocrypto Wan Iqbal Iqbal menegaskan, Tokocrypto telah mendapatkan lisensi PFAK dari Bappebti pada 5 September 2024 lalu dan menjadi anggota bursa sejak 30 April 2024. "Dengan lisensi ini, Tokocrypto menjadi lebih diakui secara legal sebagai platform yang terpercaya," kata Iqbal kepada KONTAN. Chief Executive Officer (CEO) Ajaib Kripto Adrian Sudirgo mengatakan sejak September 2024, Ajaib telah meraih lisensi PFAK dari Bappebti. Sebut Adrian, Ajaib Kripto juga mengalami pertumbuhan transaksi yang sangat positif dalam setahun terakhir. Sekadar informasi, untuk memperoleh lisensi PFAK, sejumlah syarat harus dipenuhi perusahaan pedagang aset kripto, mulai dari sertifikasi ISO 27001 hingga terdaftar sebagai anggota Bursa dan Lembaga Kliring Berjangka. Sebab, sebut Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Nindyo Pramono, ada sanksi pidana seperti tercantum dalam UU No. 10/2011 tentang Bursa Berjangka Komoditi yakni ancaman hukum penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 20 miliar.

Indonesia, apa pun santapannya, selalu ada sambal yang menemani. Walaupun berstatus kondimen, tanpa sambal, sajian hidangan tak lengkap. Tidak berlebihan jika banyak orang merasa belum makan puas tanpa merasakan sengatan pedas di mulut. Sambal memang tak terpisahkan dari kuliner Nusantara dari ujungAceh sampai Papua.Meskipun demikian, cabai yang kini banyak dikenal dan digunakan di Indonesia ternyata bukan asli tanaman Nusantara. Merujuk penjelasan Fadly Rahman, sejarawan makanan dari Departemen Sejarah Universitas Padjadjaran, Bandung, serta dua peneliti dari Universitas Bina Nusantara, Reggie Surya dan Felicia Tedjakusuma, dalam pertemuan via Zoom dengan Kompas untuk persiapan Jelajah Sambal Nusantara, menjelang akhir Juni 2024 lalu, diketahui bahwa cita rasa pedas dalam masakan Nusantara dapat dikategorikan semasa sebelum dan sesudah abad ke-16. Sebelum itu, rasa pedas dimasakan Tanah Air telah dikenal luas berkat penggunaan beberapa bahan, seperti jahe, andaliman, lada, cabe jawa, dan rempah-rempah asli Indonesia lainnya. Olahan makanan kala itu berwarna kuning, bukan merah. 

Capsicum sp atau cabai yang kita kenal saat ini sebelumnya telah ribuan tahun dimanfaatkan oleh masyarakat di Amerika Tengah dan Selatan. Kemudian, pada awal abad ke-16 itu. Seiring gencarnya perdagangan global kuno antar bangsa lewat jalur laut, cabai masuk ke Nusantara. Sejak saat itu, cabai menemukan surganya yang lain untuk tumbuh, berkembang, melahirkan varian lokal, seperti katokkon di Sulawesi Selatan, dan tentu saja, digandrungi. ”Masakan Nusantara pun menemukan warna barunya, yaitu merah,” kata Fadly. Kehadiran cabai memperkaya rasa pedas lokal. Kreasi kuliner percampuran dari pengaruh luar dan bahan asli kian menjadi di tangan masyarakat Nusantara. Aneka sambal lahir dna terus berkembang dengan menjaga kesedapan ataupun menikmati berbeda dari setiap daerah.  dan terus berkembang dengan menjaga kesedapan ataupunau ikan k kenikmatan berbeda dari setiap daerah. Asam udeung, tuktuk, balado, lengkong tamban, jokjok, buraq dengkek, cibiuk, tumpang, sambal pecel, matah, beberuk, lau kepah, rimbang, gami, tudai, cakalang, duo sale, lawar kaci,kaluku, kenari, pepaya, dan co lo-colo. Nama-nama itu baru sebagian dari deretan racikan sambal khas Nusantara dari Aceh sampai Papua. Selain cabai, pembuatan sambal di tiap daerah rata-rata menggunakan bahan lokal. Sambal di daerah pesisir, misalnya, biasa menggunakan aneka udang atecil dari laut. Lengkong tamban, sambal dari Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, ada berkat melimpahnya ikan tamban di perairan setempat. (Yoga)