Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai senilai Rp450 miliar yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus korupsi Duta Palma Grup. Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa uang tersebut disita dari tersangka PT Asset Pacific, yang masih berafiliasi dengan Duta Palma. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang melibatkan Surya Darmadi, bos Duta Palma, yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman 16 tahun penjara dan denda pengganti Rp2,2 triliun. Selain PT Asset Pacific, ada lima perusahaan lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan pencucian uang terkait perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu.

Industri asuransi umum di Indonesia mencatat pertumbuhan premi signifikan sebesar 24,99% pada semester I/2024, mencapai Rp53,54 triliun. Data dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menunjukkan bahwa sektor-sektor properti, kendaraan, dan kredit menjadi pendorong utama pertumbuhan ini. Menurut AAUI, pertumbuhan sektor properti didukung oleh perpanjangan relaksasi PPN-DTP, sementara sektor otomotif mendapat dorongan dari pameran kendaraan dan penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia (BI).

Namun, tantangan seperti melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya klaim asuransi kredit serta kesehatan dapat mempengaruhi stabilitas industri. Untuk mengatasi ini, perusahaan asuransi disarankan untuk mengelola risiko kredit secara lebih proaktif, mendiversifikasi produk mereka ke sektor-sektor baru seperti teknologi dan asuransi siber, serta mempercepat digitalisasi. Dengan langkah-langkah ini, industri asuransi umum diharapkan mampu menghadapi tantangan dan tetap berkembang di masa depan.

Industri petrokimia di Indonesia saat ini mengalami tekanan akibat lonjakan impor bahan baku plastik yang dipicu oleh regulasi baru, yaitu Permendag No. 8/2024. Regulasi ini merelaksasi impor plastik, yang menyebabkan peningkatan signifikan impor bahan baku plastik dari 69.619 ton pada April 2024 menjadi 116.329 ton pada Mei 2024. Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) memperingatkan bahwa hal ini dapat mengancam industri hulu petrokimia, yang mengalami penurunan kapasitas produksi hingga hanya 50%-60%, jauh di bawah level ideal 80%-85%. Inaplas memperkirakan risiko kehilangan investasi sebesar US$27 miliar jika tidak ada perlindungan terhadap industri ini.

Inaplas mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan, seperti penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), serta penerapan domestic market obligation (DMO) untuk menjaga keseimbangan antara pasokan domestik dan impor. Mereka juga meminta pemerintah untuk mengembalikan aturan verifikasi dan pertimbangan teknis seperti yang diatur dalam Permendag No. 36/2023.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyambut baik regulasi baru karena impor bahan baku plastik yang lebih mudah membantu meningkatkan efisiensi bisnis, terutama dalam produksi kemasan plastik yang mendukung UMKM dan pasar tradisional. Bagi mereka, harga bahan baku yang kompetitif sangat penting.

Meskipun regulasi ini menguntungkan sektor hilir, sektor hulu petrokimia terus merugi. Pemerintah diharapkan bisa menemukan solusi komprehensif yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga menjaga keseimbangan antara sektor hulu dan hilir dalam industri plastik.

Opsi penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran untuk memberi ruang anggaran yang lebih longgar bagi pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Salah satu opsi yang disoroti adalah pemberian subsidi energi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dianggap bisa menghemat hingga Rp200 triliun. Tim penasihat ekonomi Prabowo Subianto melihat subsidi energi yang saat ini berbasis komoditas rentan bocor dan kurang efisien.

Kementerian ESDM, melalui Agus Cahyono Adi, mengakui bahwa tujuan subsidi yang lebih tepat sasaran sejalan dengan arah kebijakan pemerintah saat ini. Meski belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah saat ini dan tim Prabowo, Kementerian ESDM sedang mendalami skema yang tepat untuk menyalurkan subsidi agar lebih efektif.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa subsidi energi dalam APBN 2025 akan turun sebesar Rp1,1 triliun, dengan total anggaran subsidi energi sebesar Rp203,4 triliun. Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, juga mencuatkan wacana penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan distribusi subsidi BBM, khususnya Pertalite, lebih tepat sasaran.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bahwa tidak ada perusahaan BUMN yang akan melakukan penawaran saham perdana (IPO) di pasar modal tahun ini. Namun, peluang IPO terbuka pada tahun depan di bawah pemerintahan baru. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer, menjelaskan bahwa tahun ini minim perusahaan baru yang melantai di bursa karena banyak perusahaan yang bersikap "wait and see" terhadap situasi politik. Salah satu BUMN yang dirumorkan akan segera melakukan IPO adalah holding pertambangan Mind ID. Martha Christina, Head of Investment Information di Mirae Asset Sekuritas Indonesia, juga mengonfirmasi bahwa pasar masih menunggu untuk melihat peluang IPO, dan kemungkinan besar akan lebih pasti tahun depan.

Pemerintahan Prabowo Subianto berencana mengubah subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Kebijakan ini diklaim akan menghemat anggaran Rp 150 triliun hingga Rp 200 triliun lantaran pemberian subsidi energi selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Wacana ini diungkapkan oleh Dewan Penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah. Pada pekan lalu, dia mengungkapkan, subsidi di era Prabowo akan langsung menyasar target melalui bantuan tunai, sehingga tidak lagi berfokus pada komoditas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan target pemerintahan saat ini dan pemerintahan berikutnya tetap sama, yakni menyalurkan subsidi energi tepat sasaran. Meski demikian, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan tim transisi pemerintahan Prabowo terkait hal tersebut. Wakil Ketua Komisi VII DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan, Kementerian ESDM dan Komisi VII tengah menyusun formula kebijakan subsidi energi. Hanya saja, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penerima subsidi, perlu disempurnakan. Rencananya, untuk subsidi elpiji tabung 3 kilogram (kg) akan ditransfer langsung ke rekening penerima sebesar Rp 100.000 per bulan. 

Kemudian untuk bahan bakar minyak (BBM), subsidi akan diberikan kepada pengguna yang memiliki QR Code. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, pihaknya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) akan mengikuti kebijakan pemerintah. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, pemberian subsidi secara langsung akan lebih tepat. "Subsidi energi langsung supaya lebih clear dalam mekanisme APBN-nya," kata dia, kemarin. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai, rencana perubahan mekanisme penyaluran subsidi energi belum tentu tepat sasaran. Pasalnya, selama ini penyaluran BLT masih ada salah sasaran yang signifikan. Dengan persoalan data yang belum akurat, ditambah fenomena penurunan jumlah kelas menengah, dia khawatir rencana kebijkan ini justru semakin memukul daya beli kelas menengah. Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga mengingatkan pemerintah agar perubahan mekanisme penyaluran subsidi ke BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin serta aspiring middle class..

Hermina Mawa (50) tiba di puncak Bukit Boadona. Ia menyapu pandangan, melihat hamparan rumput hijau, pepohonan, dan rumah penduduk yang sebentar lagi digusur ekskavator. Air matanya tiba-tiba menetes, tak sanggup mengucapkan salam perpisahan pada tanah leluhur yang telah menghidupi keturunan mereka selama beradab-abad. Seperti kehabisan daya. Sudah sekuat tenaga kami berjuang mempertahankan tanah ini, tetapi apalah daya kami di hadapan kekuasaan yang begitu besar,” katanya. Ia perempuan adat dari Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Ia bersama ratusan orang di Desa Rendubutowe kehilangan lahan,tanaman, dan rumah. Mereka terpaksa menyerahkannya untuk pembangunan Bendungan Mbay Lambo. Desa lain juga ikut terdampak, yakni Labolewa di Kecamatan Aesesa dan Ulupulu di Kecamatan Nangaroro. Pembangunan bendungan yang dimulai tahun 2021 itu terus berlangsung. 

Selama hampir delapan tahun terakhir, Hermina, perempuan yang tidak tamat sekolah dasar itu, terlibat aktif membangun perlawanan terhadap pembangunan bendungan di lok bendungan, yang kami tolak adalah lokasinya. Kami sarankan agar bergeser sedikit dari lokasi yang ada sekarang, tetapi ditolak pemerintah,” katanya. Hermina dan masyarakat adat setempat kalah karena pemerintah datang dengan kekuatan besar, termasuk aparat keamanan. Rencana pembangunan bendungan merupakan program pemerintah pusat. Keberadaan bendungan itu untuk memasok kebutuhan air bagi areal pertanian di Mbay yang menjadi salah satu sentra pertanian di Pulau Flores. Namun, yang mungkin belum diperhitungkan adalah eksesnya terhadap sebagian masyarakat yang lahannya akan dipakai.

Kala itu, tim dari Jakarta datang untuk menyosialisasikan dan mengukur lahan. Masyarakat setempat langsung menolak. Tahun 2015, wacana lama dimunculkan lagi oleh pemerintah lewat Proyek Strategis Nasional (PSN). Di era ini, banyak proyek pembangunan infrastruktur yang dikemas dalam PSN. Khusus Bendungan Mbay Lambo, balai wilayah sungai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi pelaksana. Hermina pertama kali mendengar informasi itu ketika Kepala Desa Rendubutowe Yeremias Lele mengumumkan kepada warganya untuk datang dalam pertemuan membahas rencana pembangunan bendungan. (Yoga)