Hermina Mawa (50) tiba di puncak Bukit Boadona. Ia menyapu pandangan, melihat hamparan rumput hijau, pepohonan, dan rumah penduduk yang sebentar lagi digusur ekskavator. Air matanya tiba-tiba menetes, tak sanggup mengucapkan salam perpisahan pada tanah leluhur yang telah menghidupi keturunan mereka selama beradab-abad. Seperti kehabisan daya. Sudah sekuat tenaga kami berjuang mempertahankan tanah ini, tetapi apalah daya kami di hadapan kekuasaan yang begitu besar,” katanya. Ia perempuan adat dari Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Ia bersama ratusan orang di Desa Rendubutowe kehilangan lahan,tanaman, dan rumah. Mereka terpaksa menyerahkannya untuk pembangunan Bendungan Mbay Lambo. Desa lain juga ikut terdampak, yakni Labolewa di Kecamatan Aesesa dan Ulupulu di Kecamatan Nangaroro. Pembangunan bendungan yang dimulai tahun 2021 itu terus berlangsung. 

Selama hampir delapan tahun terakhir, Hermina, perempuan yang tidak tamat sekolah dasar itu, terlibat aktif membangun perlawanan terhadap pembangunan bendungan di lok bendungan, yang kami tolak adalah lokasinya. Kami sarankan agar bergeser sedikit dari lokasi yang ada sekarang, tetapi ditolak pemerintah,” katanya. Hermina dan masyarakat adat setempat kalah karena pemerintah datang dengan kekuatan besar, termasuk aparat keamanan. Rencana pembangunan bendungan merupakan program pemerintah pusat. Keberadaan bendungan itu untuk memasok kebutuhan air bagi areal pertanian di Mbay yang menjadi salah satu sentra pertanian di Pulau Flores. Namun, yang mungkin belum diperhitungkan adalah eksesnya terhadap sebagian masyarakat yang lahannya akan dipakai.

Kala itu, tim dari Jakarta datang untuk menyosialisasikan dan mengukur lahan. Masyarakat setempat langsung menolak. Tahun 2015, wacana lama dimunculkan lagi oleh pemerintah lewat Proyek Strategis Nasional (PSN). Di era ini, banyak proyek pembangunan infrastruktur yang dikemas dalam PSN. Khusus Bendungan Mbay Lambo, balai wilayah sungai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi pelaksana. Hermina pertama kali mendengar informasi itu ketika Kepala Desa Rendubutowe Yeremias Lele mengumumkan kepada warganya untuk datang dalam pertemuan membahas rencana pembangunan bendungan. (Yoga)

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR dalam Sidang Paripurna pada 19 September 2024. APBN ini dirancang untuk mendukung transisi pemerintahan yang efektif serta menjaga kestabilan fiskal. Berbagai program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat akan dilanjutkan dan diperkuat, seperti program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, dan lumbung pangan nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN 2025 difokuskan pada tiga prinsip utama: stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. APBN ini juga menjadi pilar penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan menjaga keberlanjutan reformasi struktural dan kebijakan fiskal yang kredibel. Asumsi dasar ekonomi yang disepakati meliputi pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar Rp16.000/US$.

Pemerintah optimis bahwa kinerja fiskal yang membaik, dengan defisit sebesar 2,53% dari PDB, akan memberikan fondasi yang kuat bagi perekonomian di tengah ketidakpastian global, seperti tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.

Kampanye Pilkada Jakarta 2024, sejumlah program inovatif dijanjikan oleh para kandidat gubernur dan wakil gubernur untuk menarik perhatian pemilih. Ridwan Kamil, calon gubernur, menawarkan program Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera), yaitu pinjaman tanpa agunan dan bunga yang ditujukan untuk masyarakat yang tidak bisa meminjam ke bank. Program ini sebelumnya sudah diterapkan Ridwan Kamil saat menjadi Gubernur Jawa Barat, dan nantinya akan diimplementasikan melalui Bank DKI jika terpilih.

Sementara itu, calon wakil gubernur Kun Wardhana mengusulkan program internet gratis untuk seluruh warga Jakarta dengan kecepatan minimal 100 Mbps. Kun menjelaskan bahwa operator seluler yang menyediakan layanan tersebut akan mendapatkan insentif pajak khusus sebagai imbalan. Program ini bertujuan untuk menghubungkan semua rumah di Jakarta dengan internet cepat dan gratis, sebagai bagian dari program kampanyenya bersama Dharma Pongrekun.

Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal memoles 100 hari pertamanya memimpin Indonesia dengan menggulirkan sederet program percepatan alias quick win. Program itu termasuk yang dijanjikan saat kampanye Pilpres 2024. Setidaknya ada tujuh program quick win yang siap bergulir. Salah satunya program makan bergizi gratis yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik. Alokasi anggarannya mencapai Rp 71 triliun dan akan dijalani lembaga anyar, yakni Badan Gizi Nasional. Ada pula program pemeriksaan kesehatan gratis, proyek rumah sakit lengkap di daerah, penuntasan penyakit tuberkulosis (TBC), renovasi sekolah, hingga lumbung pangan nasional di daerah. Tujuh program quick win ini menelan total anggaran Rp 121 triliun. Anggaran ini bertambah lantaran lebih tinggi dibandingkan angka yang dipaparkan saat rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR di awal September senilai Rp 113 triliun. 

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo memaparkan, anggaran quick win yang bertambah Rp 8 triliun tersebut digunakan untuk pengentasan penyakit menular TBC. "Perkembangan terkini saat pembahasan di Panja (panitia kerja) B DPR waktu itu ada aspirasi memunculkan salah satunya pengentasan penyakit TBC, anggarannya Rp 8 triliun," kata dia dalam forum media gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9). Adapun tambahan anggaran itu berasal dari relokasi anggaran belanja negara, yaitu berupa belanja lain-lain. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai, program quick win tak efektif dari sudut pandang ekonomi. Program ini juga tidak menunjukkan arah strategi dan kebijakan ekonomi yang akan diambil selama lima tahun. " Quick win l ebih merupakan konsumsi politik," kata dia, kemarin. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyarankan pemerintahan Prabowo menyusun mekanisme dan prioritas yang jelas dalam program quick win. Sebab, "Jika semuanya dibebankan dalam satu waktu, semakin kecil celah fiskal pembangunan," kata Nailul, Kamis (26/9).

Setelah berjalan satu dekade, program Jaminan Kesehatan Nasional masih menghadapi kendala dalam meningkatkan jumlah kepesertaan aktif. Program tersebut juga menghadapi tantangan dalam memastikan keberlanjutan pembiayaan iuran. Optimalisasi jumlah kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) dinilai bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan multisektor, termasuk pemerintah daerah, dibutuhkan untuk menambah jumlah peserta PBI. Hal itu mengemuka dalam lokakarya media bertajuk ”Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan. Program JKN pada Pemerintahan Baru” di Jakarta, Rabu (25/9/2024) Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menuturkan, situasi sosial ekonomi saat ini mengimpit masyarakat. Daya beli warga kelas menengah turun akibat beban ekonomi yang dihadapi. Salah satu dampaknya, sejumlah warga tak lagi mampu membayar iuran kepesertaan JKN, khususnya iuran sebagai peserta mandiri. Alhasil, banyak masyarakat akhirnya tidak lagi aktif sebagai peserta JKN.
”Soal kepesertaan ini, apakah pemerintah bisa memberikan jaminan bagi masyarakat yang (tingkat ekonomi) turun kelas. Karena itu, jumlah PBI harus ditingkatkan sesuai Peraturan Presiden No 36/2023 113 juta peserta. Sampai sekarang jumlah PBI hanya 96,8 juta orang,” tuturnya. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, per 1 Juni 2024 terdapat 58,3 juta peserta JKN dengan status nonaktif. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryanto memaparkan, kepesertaan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam keberlanjutan program JKN. Sekalipun jumlah peserta yang terdaftar mencapai 98 persen dari total penduduk Indonesia, hanya sekitar 80 persen peserta yang kepesertaannya aktif. Dengan status kepesertaan tidak aktif, seseorang tak bisa mengakses layanan kesehatan yang terjamin dalam program JKN. Status kepesertaan pun tidak bisa langsung aktif setelah pembayaran dilakukan. Masa reaktivasi kepesertaan butuh waktu sampai 14 hari. (Yoga)

.