Belum genap sepekena dilantik, anggota Dewa Perwakilan Rakyat periode 2024-2029 sudah menjadi sorotan publik. Bukan soal kinerja, melainkan harta kekayaan anggota DPR berusia di bawah 30 tahun yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Terlebih, sebagian dari anggota DPR itu baru pertama kali lolos sebagai anggota parlemen. Sutradara, penulis, sekaligus produser film, Fajar Nugros, termasuk salah satu yang ikut mengungkapkan kegelisahan terhadap situasi tersebut. Ia mempertanyakan harta kekayaan anggota DPR yang berusia di bawah 30 tahun. Sutradara film Srimulat itu juga mempertanyakan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

”Anggota DPR di bawah 30 tahun hartanya miliaran rupiah semua. Ini KPK ngapain? Gratifikasi, atau dagang pengaruh orangtua? Atau gimana?” tulis Fajar di akun X @fajar-nugros, Sabtu (5/10/2024). Sorotan publik kepada anggota DPR berusia di bawah 30 tahun yang memiliki harta miliaran rupiah tak lepas dari situasi keuangan anak muda yang belakangan menurun. Jangankan untuk memiliki harta miliaran rupiah, sebagian masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kaum muda bahkan terpaksa menjadi generasi ”mantab” atau makan tabungan lantaran penghasilannya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat ada 18 anggota DPR periode 2024-2029 yang berusia di bawah 30 tahun.

Sebanyak 14 orang di antaranya merupakan pendatang baru, sedangkan empat orang lainnya petahana. Sebagian anggota DPR itu bahkan terafiliasi dengan politik dinasti karena merupakan anak dari kepala daerah ataupun anggota DPR. Ketika ditelusuri di laman https://elhkpn.kpk.go.id/, mayoritas anggota DPR berusia di bawah 30 tahun tersebut memang memiliki harta miliaran rupiah. Rinciannya, sembilan orang melaporkan hartanya di atas Rp 10 miliar, tujuh orang melaporkan harta berkisar Rp 4 miliar hingga Rp 10 miliar, dan dua orang melaporkan hartanya kurang dari Rp 1 miliar. (Yoga)

Badan Pusat Statistik mencatat angka harapan hidup 2023 meningkat menjadi 73,93 tahun, lebih tinggi 3,32 tahun dibandingkan tahun 2014. Sementara itu, angka kelahiran total (total fertility rate) Indonesia terus menurun dalam 50 tahun terakhir menjadi 2,18 pada 2020. Kementerian Sosial menilai perlu penguatan perlindungan sosial agar permasalahan sosial yang berpotensi muncul bisa teratasi. Dengan perlindungan sosial yang kuat, masyarakat akan semakin berdaya, kesejahteraan sosial pun meningkat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginginkan setiap hak hidup masyarakat terjamin, mulai dari sebelum lahir, lahir, anak-anak, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia.Terlebih, nasib kurang beruntung kerap dialami para warga lanjut usia dan disabilitas. ”Jadi, prinsipnya dari lahir sampai ke liang lahat, dan yang paling penting dari itu semua adalah perlindungan sosial sepanjang hayat bisa terlaksana,” kata Saifullah saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin (7/10/2024).
Sejumlah program bantuan sosial, seperti permakanan untuk warga lansia dan disabilitas, Yatim/Piatu/Yatim Piatu (Yapi), serta pemberdayaan sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena), terus digencarkan. Beberapa sudah berhasil mengeluarkan warga dari kemiskinan. Namun, perbaikan dan pengembangan perlu terus dilakukan. Mulai dari perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial agar bantuan sosial tepat sasaran, penguatan kampung terintegrasi, hingga cita-cita Indonesia Bebas Pasung 2029. Pemasungan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Koordinator Kelompok Riset Kemiskinan, Ketimpangan, dan Perlindungan Sosial Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yanu Endar Prasetyo mengatakan, dominasi bantuan sosial (bansos) membuat program pemberdayaan masyarakat belum optimal. Bahkan, bansos justru sering disalahgunakan untuk tujuan politik, alih-alih membantu masyarakat. Masyarakat yang belum berdaya membuat angka pengangguran masih tinggi. Walau jumlahnya menurun dari 5,7 persen pada 2014 menjadi 4,8 persen pada 2024, para pekerja dan pencari kerja masih dalam situasi sulit. Badai pemutusa hubungan kerja terjadi di berbagai sektor dan lowongan kerja formal kian langka. Semua akhirnya berujung pada penurunan daya beli masyarakat. (Yoga)

Wajib belajar gratis di jenjang pendidikan dasar sekolah negeri dan swasta sedang diperjuangkan. Hal ini membutuhkan pembiayaan yang lebih besar dari pemerintah dan dukungan penyediaan guru di sekolah swasta. Pendidikan dasar gratis di sekolah swasta diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan tiga pemohon perseorangan, yakni dua ibu rumah tangga bernama Fathiyah dan Novianisa, serta Riris, seorang pegawai negeri sipil, melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mengajukan uji materi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 Ayat (2) yang berbunyi ”Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Nasional Saur Panjaitan menjelaskan, mengacu pada Pasal 31 UUD 1945, negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaa pendidikan di Indonesia.

Menurut Saur, sekolah-sekolah swasta yang berhimpun dalam BMPS keberatan jika upaya mewujudkan wajib belajar gratis berdampak tidak diperbolehkannya lagi sekolah swasta memungut biaya dari masyarakat. Sebab, selama ini sekolah swasta baru disubsidi pemerintah, antara lain, melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan sertifikasi guru secara terbatas, baru sekitar 15 persen dari kebutuhan biaya operasional. ”Kami di BMPS merekomendasikan peningkatan subsidi biaya operasional. Selain itu, BMPS merekomendasikan agar semua guru swasta segera diberikan tunjangan sertifikasi guru, tidak hanya untuk guru-guru yang mengajar di pendidikan dasar, tetapi juga yang mengajar di pendidikan menengah. Kami meminta peningkatan jumlah besara tunjangan sertifikat guru," kata Saur, Senin (7/10/2024) di Jakarta. (Yoga)

Posisi Indonesia di kancah global berhasil diperkuat selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui berbagai forum internasional seperti pertemuan tahunan IMF dan World Bank, Konferensi Tingkat Tinggi G20, Asean, dan World Water Forum. Sebagai Presiden, KTT G20 di Bali 2022 misalnya, Indonesia sukses mendorong berbagai kesepakatan penting, termasuk pengurangan emisi karbon global dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Indonesia juga dinilai berhasil sebagai tuan rumah penyelenggara Rangkaian Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia  tahun 2018 (IMFWB AMs 2018) di bali pada 7-14 Oktober.

Pertemuan dihadiri oleh para gubernur bank sentral dan menteri keuangan dari 189 negara anggota Bank Dunia dan IMF, kepala negara/pemerintahan, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah, pelaku bisnis, sector swasta, dan akademis. Jumlah media internasional meneybutkan, AMs 2018 sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Indonesia juga menerima apresiasi dari lembaga internasional seperti United Nations Environment Programme (UNEP) atas inisiatif Jokowi dalam perubahan iklim dan konservasi lingkungan. Lagi, Indonesia  gemilang menyelenggarakan Asean games 2018 yang dihadiri oleh 48 negara. Bahkan, pesta olehraga mulit event level Asia ini berhasil meningkatkan pendapatan pariwisata hingga 20% pada tahu tersebut. (Yetede)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Minggu, 6 Oktober, terkait dugaan suap yang melibatkan penyelenggara negara. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan bahwa dugaan suap ini mungkin melibatkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, karena uang yang ditemukan di lokasi diduga sampai ke tangan orang kepercayaan gubernur. Meski demikian, Alexander belum memastikan keterlibatan langsung Sahbirin dalam OTT.

Dalam penangkapan ini, juru bicara KPK, Tessa Mahardika, menjelaskan bahwa KPK menangkap empat orang pejabat negara dan dua pihak swasta. Keterangan lebih lanjut akan diberikan setelah semua yang ditangkap tiba di Jakarta, mengingat mereka diangkut secara bertahap menggunakan penerbangan komersial.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur memasuki tahap penting dengan persiapan peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap ke-9, yang akan dihadiri investor asing termasuk dari London. Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menghadiri prosesi ini, yang merupakan groundbreaking terakhir sebelum akhir masa jabatannya pada Oktober 2024.

Basuki juga melaporkan perkembangan pembangunan, seperti kesiapan 13 rusun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan target selesai pada November 2024. Selain itu, Kantor Kementerian Koordinator di IKN telah mencapai progres 95%, dan rapat besar akan digelar di sana pada 10 Oktober oleh Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto.

Di Jakarta, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto, menyatakan bahwa pendanaan lahan untuk proyek IKN menghadapi kendala. Hingga awal Oktober, hanya sekitar 50% dari Rp5,9 triliun anggaran yang terealisasi, terhambat oleh isu pembebasan lahan dan kekurangan SDM. Jokowi berharap agenda pemerintahan mulai rutin dilakukan di IKN Nusantara demi percepatan pembangunan dan pengembangan kota baru ini.

Proses Pilkada serentak di lebih dari 500 daerah yang dimulai pada akhir September memasuki tahap kampanye terbuka dan debat kandidat. Tahapan ini berlangsung bersamaan dengan jadwal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta anggota legislatif hasil Pemilu 2024, yang menuntut stabilitas politik dan keamanan sosial di tengah pergantian kepemimpinan. Berdasarkan PKPU No. 2/2024, kampanye akan berlangsung hingga 23 November, dengan jadwal debat kandidat yang berbeda-beda di tiap daerah.

Menurut Bawaslu, peran pengawasan dan penegakan hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban selama kampanye dan menghindari provokasi atau konflik yang bisa mempengaruhi ekonomi. Transparansi dan kompetisi sehat di antara para kandidat diharapkan dapat mencegah konflik serta menjaga stabilitas politik yang mendukung iklim usaha. Selain itu, transisi kepemimpinan yang lancar juga penting untuk mengurangi ketidakpastian bagi dunia usaha. Dengan peran aktif dari KPUD, Bawaslu, partai politik, dan masyarakat, diharapkan proses Pilkada serentak ini dapat berlangsung aman dan damai, sehingga pemerintahan yang stabil dan kebijakan ekonomi yang produktif dapat tercapai.