;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

SILO Berupaya Memperkuat Bisnis Kesehatan

11 Oct 2024
PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) sedang mempercepat kinerja dengan menyerap 60% dari anggaran belanja modal 2024 sebesar Rp 1,4 triliun hingga Rp 2 triliun. Menurut Head of Public Affairs Siloam, Jimmy Rambing, dana ini dialokasikan untuk akuisisi lahan dan konstruksi rumah sakit baru. SILO menargetkan pertumbuhan pendapatan dua digit dengan margin EBITDA sekitar 29%-30% pada akhir tahun.

Rencana ekspansi mencakup pengembangan fasilitas yang sudah ada, seperti pembukaan Siloam Hospitals Makassar pada akhir tahun ini dan Siloam Lippo Village Oncology Centre pada kuartal pertama 2025. SILO juga menargetkan pembukaan beberapa rumah sakit baru, termasuk Siloam Hospital di Surabaya (2025) dan Siloam Hospital Samarinda (2026).

Kinerja bisnis SILO tetap optimis, dengan pendapatan semester I-2024 yang tumbuh 14% menjadi Rp 6,01 triliun dibanding tahun sebelumnya. Meski pendapatan meningkat, laba bersih SILO mengalami penurunan hingga 3756% yoy menjadi Rp 314,28 miliar. SILO juga mencatat peningkatan jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan, yang terus mendukung pertumbuhan bisnis rumah sakit di tengah ekspansi fasilitas mereka.

Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia Tinggal 130.119 Unit

11 Oct 2024

Jumlah koperasi aktif di Indonesia pada 2014 tercatat 209.448 unit dan turun menjadi 130.119 unit pada akhir 2023. Penurunan jumlah koperasi aktif disebabkan langkah pemerintah menata ulang lewat pembubaran koperasi yang tidak berbadan hukum. ”Tidak ada yang komplain selama kami melakukan pembubaran. Sebab, terbukti masih banyak koperasi hanya berbekal papan nama dalam
kurun waktu 2014–2023,” ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Ahmad Zabadi dalam konferensi pers, Kamis (10/10/2024), di Jakarta. Menurut dia, dalam kurun waktu tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM fokus terhadap pembenahan kualitas koperasi, khususnya koperasi sektor riil sebagai koperasi yang memiliki koefisien tumbuh tinggi dan potensi nilai tambah yang besar. Koperasi yang dinilai tidak aktif diproses untuk dihapus dan dibubarkan secara resmi. 

Kementerian Koperasi dan UKM juga membentuk satuan tugas (satgas) koperasi bermasalah. Satgas ini bekerja dari 11 Januari 2022 hingga 11 Januari 2023. Satgas menemukan delapan koperasi yang bermasalah. Setelah satgas dibubarkan, Kementerian Koperasi dan UKM lalu membentuk tim pemantauan koperasi blah pada 17 Februari 2023. Tugasnya melakukan pemantauan harian terhadap pembayaran skema perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang telah dihomologasi oleh pengadilan dan penanganan mediasi terhadap korban koperasi bermasalah. Selain tata kelola ulang, Ahmad menyebutkan, pihaknya juga mengupayakan berbagai transformasi regulasi untuk menciptakan ekosistem perkoperasian yang lebih adaptif terhadap tuntutan perkembangan bisnis dan zaman. Sebagai contoh, penerbitan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multipihak.

Terkait aset, dia mengklaim, dari total 130.119 koperasi yang aktif, Kementerian Koperasi dan UKM mendata nilai keseluruhan aset mencapai Rp 254,7 triliun. Jumlah riil diperkirakan lebih besar. ”Sebab, dari 16.205 koperasi yang melakukan deklarasi aset secara mandiri per 15 Oktober 2023, ketahuan total aset mereka sudah menyentuhRp 287 triliun. Proyeksi kami, dari total koperasi yang sampai sekarang aktif, total asetnya bisa sampai Rp 900 triliun,” ucap Ahmad. Ketua Umum Dewan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Sri Untari, berpendapat, Kementerian Koperasi dan UKM semestinya membeberkan berapa banyak koperasi aktif, tetapi keuangannya tidak sehat. Dia menduga, dari total koperasi yang aktif tidak semuanya benar-benar sehat. (Yoga)

Prioritaskan Kesejahteraan Hakim

11 Oct 2024
Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia berharap presiden terpilihPrabowo Subianto memenuhi komitmennya untuk menaikkan kesejahteraan hakim sebagai prioritas dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya. Peningkatan kesejahteraan hakim diyakini sebagai salah satu jalan untuk menjaga integritas hakim serta mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari pengaruh apa pun.
Ribuan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) akan mengakhiri aksi cuti bersama pada
Jumat (11/10/2024). Sejak memulai gerakan cuti bersama pada 7 Oktober lalu, perwakilan SHI telah bertemu dengan sejumlah pihak, salah satunya presiden terpilihPrabowo Subianto. Dalam komunikasi melalui telepon itu, Prabowo menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim.

”Kami yakin presiden terpilih, Bapak Prabowo, akan menaikkan gaji dan tunjangan hakim,” kata salah satu juru bicara SHI, Adji Prakoso, saat berkunjung ke Redaksi Harian Kompas, Jakarta, Kamis (10/10). Adji yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Sampang, Jawa Timur, itu berkunjung dengan didampingi sejumlah ha-
kim dari sejumlah daerah, mulai dari Lampung, Jambi, hingga Aceh. Adji menuturkan, keresahan para hakim atas situasi kesejahteraan yang masih jauh dari memadai dibicarakan sejak tahun 2023. Awalnya, hal tersebut dibahas di dalam grup juru bicara pengadilan. Para hakim kemudian membuat paguyuban bernama SHI untuk
memperjuangkan kesejahteraan hakim yang mencakup gaji, tunjangan hakim, rumah dinas, fasilitas kesehatan, jaminan keamanan, dan fasilitas lainnya meminta setidaknya ada kenaikan tunjangan hakim sebesar 142 persen dari yang diterima hakim pada saat ini.

Angka tersebut dihitung penjumlahan dari inflasi terjadi tiap tahun sejak 2012. ”Kami sebenarnya malu Pak,
hakim sebagai silent corps, tapi, kok, kayak gini, tiap 10 tahun kita datang lagi sampaikan seperti ini. Teriak- teriak lagi di luar. Seakan hakim tidak ada kewibawaan. Tetapi, kami sudah terdesak. Kalau enggak begini, runtuh juga,” kata Adji. Bukan pertama kali Aksi hakim menuntut kesejahteraan bukan pertama kali ini terjadi. Sepuluh tahun sebelumnya, aksi serupa digaungkan sehingga pada akhirnya pemerintah mengeluarkan Pera-
turan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim. Pada tahun itu, pendapatan hakim memang mengalami kenaikan jumlah yang signifikan. Akan tetapi, tidak ada penyesuaian pendapatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. (Yoga)

"Sisa Hari" Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono

11 Oct 2024
Tinggal 10 hari lagi pergantian pemerintahan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berduet dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyanyikan lagu ”Menghitung Hari”. ”Konser” ini berlangsung pada acara serah terima barang milik negara Kementerian PUPR di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024) pagi. Hadirin yang terdiri dari tamu undangan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, aparatur sipil negara Kementerian PUPR, serta wartawan  menyangka Sri Mulyani dan Basuki akan tampil pagi itu. Sri Mulyani menyanyi, sedangkan Basuki, seperti biasanya, duduk di belakang set  drum.

Mereka diiringi grup ”Dew” band yang disewa untuk menyemarakkan acara itu. Awalnya, seperti kegiatan seremoni kementerian pada umumnya, acara diawali dengan sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah. Setelah itu, giliran Sri Mulyani naik ke atas panggung memberikan sam-
butan. Menjelang akhir sambutan, belum sempat Mulyani turun dari panggung, Basuki menyusul naik ke atas panggung. ”Bu Menteri, Bapak dan Ibu sekalian, ini, kan, kami berdua tinggal menghitung hari,” ujar Basuki langsung disambut tawa hadirin. ”Nah, untuk itu, (pada) kesempatan ini saya tahu Ibu sibuk dan ada rasa galau. Untuk itu, saya mau menghibur Ibu. Menghibur sama-sama Bu,” lanjut Basuki. ”Menghibur diri sendiri,” Sri Mulyani menimpali. ”Monggo, Bu. Ibu mau nyanyi apa, saya main drum,” ujar Basuki disambut tepuk tangan hadirin.

”Ini bagian yang selalu Pak Bas todong saya,” celetuk Sri Mulyani. Sebelum keduanya berjalan ke peralatan musik, Basuki memberikan sedikit kata sambutan. Ia menjelaskan, selama 10 tahun ini, kementeriannya diberikan kepercayaan untuk membelanjakan uang lebih dari Rp 10.000 triliun untuk berbagai pembangunan di Tanah Air. Tugas Kementerian PUPR, Basuki melanjutkan, hanya membelanjakan anggaran. Sementara Kementerian Keuangan bertugas mencari uang negara. ”Maka, kalau ada penyelewengan, saya malu dengan Menkeu,” ujar Basuki. Mendengar itu, Sri Mulyani meresponsnya, ”Memang belanja yang baik seperti Pak Bas itu susah.” Basuki menjawab dengan mengatakan, dirinya tidak pernah minta tambahan anggaran. Yang meminta tambahan adalah Presiden. (Yoga)

Kementerian PUPR Menghibahkan Rp 374,65 Triliun Barang Milik Negara

11 Oct 2024
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghibahkan total Rp 374,65 triliun barang milik negara kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan yayasan. Ini merupakan total nilai bangunan dan barang yang telah dibangun PUPR yang kemudian dihibahkan selama 10 tahun ter-
akhir. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, aset-aset negara yang diserahkan ini merupakan berbagai infrastruktur yang telah dikerjakan pada tahun ini. Ia mengatakan, acara penyerahan aset ini dilakukan setiap tahun oleh Kementerian PUPR bersama Kementerian Keuangan. ”Kami lakukan percepatan penyerahannya bukan hanya karena periode kabinet ini akan berakhir. Kami melakukannya secara konsisten setiap tahun apa-apa yang telah kami bangun, kami serahkan,” katanya saat membuka acara

Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian PUPR, di Jakarta, Kamis (10/10/2024). Zainal menjelaskan, dalam 10 tahun terakhir total barang milik negara yang telah diserahkan kepada para penerima mencapai Rp 374,65 triliun. Adapun untuk tahun ini senilai Rp 19,26 triliun, terdiri dari aset senilai Rp 5,8 triliun kepada kementerian atau lembaga dan sisanya, Rp 13,36 triliun, kepada pemerintah daerah, yayasan, perguruan
tinggi, dan desa. Barang milik negara tahun ini diserahkan pemda kepada pihak penerima, di antaranya barang milik negara untuk bidang sumber daya air berupa bangunan radar cuaca dan sistem perangkatnya serta bangunan gedung kantornya senilaiRp 113,99 miliar. Barang milik negara lainnya yang diserahkan adalah infra-
struktur bidang bina marga berupa jalan nasional kolektor, arteri, hasil Inpres Jalan.

Presiden Joko Widodo tentang Jalan Daerah, dan jembatan gantung senilai Rp 2,79 triliun Di sektor cipta karya, barang milik negara yang dihibahkan berupa fasilitas air minum, pembangunan TPA, rehabilitasi bangunan sekolah dan pasar, kawasan strategis pariwisata nasional, pos lintas batas nasional, serta peningkatan kualitas permukiman kumuh sebesar Rp 9,53 triliun. Bukan hanya itu, di bidang perumahan berupa rumah susun, rumah khusus, prasarana dan sarana umum, dan lain-lain senilai Rp 6,82 triliun. Dipelihara Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, secara sederhana, Kementerian PUPR selama 10 tahun terakhir sudah membagikan barang milik negara hingga Rp 374,65 triliun. Barang milik negara ini berupa bangunan fisik ataupun infrastruktur sarana prasarana. Adapun barang milik negara ini dibangun menggunakan Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Negara. (Yoga)

Istana Negara di IKN diresmikan Presiden Jokowi

11 Oct 2024

Sepuluh hari sebelum masa kepemimpinannya berakhir, Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kedua istana itu melambangkan kewibawaan dan kemandirian bangsa. Peresmian dilakukan setelah Presiden memberikan kondisi ekonomi menjelang masa transisi pemerintahan dibayangi ketidakpastian yang cukup tinggi.
Dunia usaha menggantungkan harapan yang tinggi kepada pemerintahan mendatang untuk lebih serius menyikapi gejala perlambatan ekonomi yang mulai terjadi. Memasuki triwulan IV-2024, kondisi perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tidak biasa. Tercatat sejak Mei 2024, telah terjadi penurunan harga barang dan jasa atau deflasi. Baik dilihat dari sisi permintaan maupun penawaran, deflasi yang terjadi dalam lima bulan beruntun menjadi indikasi adanya stagnasi ekonomi di Tanah Air.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh di bawah level 5 persen selama tiga triwulan berturut-turut sejak triwulan III tahun 2023 sampai triwulan II tahun 2024. Terjadinya pelemahan daya beli juga dapat dilihat dari data Presiden Resmikan
Istana Negara di IKN.  Sepuluh hari sebelum masa kepemimpinannya berakhir, Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kedua istana itu melambangkan kewibawaan dan kemandirian bangsa. Peresmian dilakukan setelah Presiden memberikan. pengarahan dalam Kompas100 CEO Forum Powered by PLN pada Jumat (11/10/2024).

”Kunjungan kerja besok (Jumat) untuk peresmian Istana Negara dan Istana Garuda, peresmian dua rumah sakit, dan Kompas100 CEO Forum,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Kamis (10/10). Istana Garuda dan Istana Negara itu sebenarnya sudah digunakan fungsional sejak rangkaian Upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Presiden juga beberapa
kali berkegiatan di sana, seperti rapat kabinet, pertemuan dengan wali kota dan gubernur, sampai pertemuan dengan Badan Amil Zakat Nasional. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Danis H Sumadilaga menjelaskan, peresmian itu digelar karena sesuai dengan kontrak pembangunan kedua istana itu selesai pada Oktober 2024. Istana Garuda merupakan bangunan yang dihiasi bilah-bilah baja menyerupai sayap garuda. Luasnya sekitar 14.500 meter persegi. Adapun bangunan Istana Negara terdiri dari tiga lantai dengan ketinggian mencapai 40 meter. Terdapat lambang negara Burung Garuda besar di letakkan tepat di bagian tengah atas dari fasad Istana Negara. (Yoga)

Satgas Judi Daring Belum Berdampak

10 Oct 2024

Kasus seorang ayah menjual anak balitanya karena jerat judi daring di Tangerang menggambarkan dampak merusaknya kejahatan ini
bagi orang-orang kecil dan miskin. RA (36), seorang ayah di Tangerang, Banten, dengan tega menjual anaknya yang berusia 11 bulan senilai Rp 15 juta. Kepada polisi, RA mengaku menjual anaknya untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan bermain judi daring. Sudah enam bulan RA yang penganggur ini kecanduan judi daring. Kasus RA menggambarkan betapa judi daring menjadi kejahatan yang merusak orang-orang kecil dan miskin di Indonesia. Sebagaimana judi pada umumnya, orang-orang kecil dan miskin dibuai harapan bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan waktu singkat. Apalagi situs dan aplikasi judi daring mudah diakses menggunakan ponsel dan paket data yang harganya terjangkau. Belum lagi deposit yang harus dibayar untuk bisa bermain judi daring sangat murah sehingga banyak orang miskin dan berpenghasilan pas-pasan bisa memainkannya.

Berkaca dari dampak yang ditimbulkan judi daring terhadap orang-orang kecil dan miskin, sudah seharusnya pemerintah lebih serius memberantas kejahatan ini. Sebenarnya tak sulit memberantas judi daring. Asal ada niat dan kemauan. Negara dan aparaturnya punya infrastruktur yang cukup untuk memberantas judi daring dan menghentikan operasinya di Indonesia. Dari polisi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika punya infrastruktur untuk memberantas judi daring yang menyasar orang Indonesia. Bahkan, siapa saja bandar dan para pemain di industri judi daring sebenarnya juga dengan mudah diketahui. Liputan investigasi harian Kompas pernah mengungkap bagaimana industri ini dijalankan di luar negeri seperti di Kamboja oleh orang-orang Indonesia. Bila wartawan dan media yang hanya punya kemampuan
terbatas dan tak punya diskresi seperti yang dimiliki penegak hukum saja bisa membongkar para pemain di industri ini, seharusnya negara dan aparaturnya dapat dengan mudah memberantas judi daring. 

Namun, apa yang terjadi? Pemerintah memang sudah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring sejak bulan Juni lalu. Namun, hasil kerja satgas ini nyaris belum berdampak terhadap ekosistem judi daring di Indonesia. Mereka masih leluasa beroperasi dan menyasar orang-orang kecil danmiskindi Indonesia. Pada 1 Oktoberlalu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap situs judi daring yang dikendalikan warga negara China. Ada dugaan uang besar dari industri judi daring mengalir
dan dinikmati banyak pihak. Hal inilah yang membuat judi daring sulit diberantas. Sekali lagi kita mempertanyakan keseriusan pemerintah dan aparaturnya dalam memberantas judi daring. Apalagi dari hari ke hari, korban nyata judi daring adalah orang-orang kecil dan miskin. (Yoga)

Indonesia Mendorong Anggota Asean Mempercepat Transformasi Energi yang Ramah Lingkungan

10 Oct 2024

Indonesia mendorong agar negara-negara anggota Asean mempercepat transformasi energi yang ramah lingkungan, karena pesatnya investasi hijau dalam satu tahun terakhir.  Hal ini disampaikan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat menghadiri Forum Khusus ASEAN-Indo Pasifik 2024 (AIPF) di Vientiane, Laos, Jumat (11/10/2024), Wapres menyampaikan pentingnya  mempercepat peralihan menuju  ekonomi ramah lingkungan di kawasan, terlebih saat ini terdapat berbagai  tantangan seperti lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

"Asean perlu mengintegrasikan inovasi lingkungan dengan transformasi digital untuk mendukung investasi dan sektor keuangan yang berkelanjutan, serta meningkatkan transisi energi melalui teknologi bersih dan energi terbarukan," kata Ma'ruf Amin. Menurut Wapres, penanaman modal pada sektor yang mendukung keberlanjutan lingkungan di kawasan mengalami peningkatan  satu tahun belakangan. Investasi hijau di Asean tercatat mencapai US$ 6,3 miliar, atau meningkat 20% pada 2023. Untuk itu, Wapres menilai kawasan Indo-Pasifik adalah wilayah strategi bagi ekonomi global, mencakup negara-negara besar termasuk negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup pesat. Kawasan ini memberikan kontribusi  lebih dari 60% terhadap PDB dunia yang menjadi pusat perdagangan hampir setengah abad dari total perdagangan internasional. (Yetede)

Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

10 Oct 2024
Transisi pemerintahan dari kepemimpinan Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang diperkirakan berjalan mulus, meningkatkan rasa optimisme kalangan dunia usaha dan calon investor. Pasalnya, hal itu akan  memberikan kepastian bagi pelaku usaha, termasuk dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Alhasil, bila investasi tumbuhan kian kencang, lapangan kerja akan banyak tercipta dan ekonomi pun tumbuh makin tinggi. Keterlibatan Prabowo secara penuh selama periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi juga bisa jadi menepis kekhawatiran pelaku usaha dan calon investor akan munculnya perubahan kebijakan  yang drastis. Sebaliknya, menteri pertahanan ini nantinya akan memberi keyakinan bahwa pemerintahan baru justru akan melanjutkan program-program terbaik dari pemerintah sebelumnya, seperti membangun infrastruktur dan hilisrisasi. Proses transisi pemerintahan akan berjalan lancar juga akan membuat pemerintah mendatang bisa lebih akseleratif dalam menjalankan dan mewujudkan target-target pembangunan yang telah ditetapkan. (Yetede)

Aplikasi Temu Akan Diblokir Kemenkominfo

10 Oct 2024

Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan, Temu, aplikasi belanja daring lintas batas dari China, belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Karena itu, Kemenkominfo siap memblokir aplikasi itu. Penegasan ini disampaikan karena Temu sudah tersedia di Google Play Store dan Apple Store sehingga memungkinkan masyarakat Indonesia mengunduhnya. ”Temu yang memiliki model bisnis perdagangan secara elektronik atau e-dagang lintas batas negara jelas-jelas dilarang di Indonesia. Temu hingga saat ini juga belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat. Makanya, kami akan segera tindak (karena sudah tersedia di Google Play Store dan Apple Store yang memungkinkan masyarakat Indonesia mengunduh),” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi seusai penandatanganan kerja sama Kemenkominfo dengan perusahaan teknologi IBM, Rabu (9/10/2024), di Indonesia.

Budi menjelaskan, model bisnis Temu yang memfasilitasi e-dagang lintas batas negara dapat merugikan pelaku industri lokal  terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah sudah melarang model bisnis seperti itu lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. ”Model bisnis Temu memungkinkan konsumen membeli langsung barang dari pabrik di China. Tugas pemerintah Indonesia melindungi pelaku usaha dalam negeri. Kami akan take down,” imbuh Budi. Bersamaan dengan aplikasi Temu yang sudah tersedia di GooglePlay Store danApple Store muncul rumor bahwaTemu akan mencaplok Bukalapak supaya bisa beroperasi di Indonesia. Karena rumor itu, harga saham dikabarkan melonjak pada Senin (7/10). Meski demikian, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Selasa (8/10), Sekretaris Perusahaan PT Bukalapak.com Tbk Cut Fika Lutfi mengatakan, perseroan tidak mengetahui informasiterkait rencana akuisisi perseroan oleh Temu. (Yoga)