Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

Lumbung Pangan Nasional

16 Oct 2024

Orang yang paling memahami seluk-beluk pertanian adalah petani itu sendiri. Double combo. Mereka sudah terjepit dampak perubahan iklim, ditambah tersisihkan oleh proyek food estate. Proyek lumbung pangan nasional (food estate) terus menjadi sorotan publik. Lumbung pangan sudah terbukti gagal dari masa ke masa,tetapi pemerintah terus coba melanjutkannya. Banyak faktor yang menyebabkan gagalnya lumbung pangan, antara lain kurangnya perencanaan dan riset, hanya menguntungkan kroni, tak melibatkan masyarakat, dan yang terpenting menihilkan peran penting pelaku utama: petani. Tak heran, Hari Tani Nasional yang dirayakan setiap 24 September menjadi angin lalu di tengah silang pendapat lumbung pangan. Di akhir masa jabatannya, Presiden JokoWidodo (Jokowi) mengatakan, pemerintahan yang akan datang hendak fokus meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Pernyataan itu sudah jelas menjadi dasar bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek lumbung pangan nasional. Sebagai ancang-ancang, Jokowi menugasi Kementerian Pertahanan menjadi leading sector dalam memperkuat cadangan pangan nasional melalui program food estate pada 9 Juli 2020. Jadilah food estate sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek food estate tersebut digarap di sejumlah provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Selatan. Hampir empat tahun berjalan, proyek food estate di Kalimantan, Sumatera Utara, dan NTT dianggap gagal. Megaproyek pun diarahkan ke Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ada dua proyek lumbung pangan yang digarap di Merauke. Keduanya adalah cetak sawah yang diampu oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan perkebunan tebu terpadu yan diawasi langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Kedua megaproyek lumbung pangan itu digarap di atas lahan seluas 2,29 juta hektar. Dari jumlah itu, seluas 1,11 juta hektar lahan dimanfaatkan untuk membuka perkebunantebu terpadu, mulai dari kebun tebu, pabrik gula, hingga pabrik bioetanol. Sementara 1,18 juta hektar lahan lainnya digunakan untuk cetak sawah padi. Pemerintah mengklaim bahwa food estate akan mewujudkan swasembada beras pada 2027 serta memenuhi kebutuhan gula dan pabrik bioetanol setahun kemudian. Pelajaran dari kegagalan MIFEE Merauke sebenarnya pernah menjadi wilayah lumbung pangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dilaksanakan pada periode 2006-2011. Merauke digadang-gadang sebagai perkebunan komersial yang luas dan menjadi bagian dari visi Presiden Yudhoyono untuk feed Indonesia, feed the world. Sejalannya waktu, program MIFEE tidak berjalan dengan baik sehingga dihentikan. MIFEE gagal karena proyek ini dilaksanakan tanpa memperhatikan kepentingan dan hak masyarakat asli Papua, yang telah tinggal selama berabad-abad di sana. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Seruan Tolak Politik Uang dari PP Muhammadiyah

16 Oct 2024

Menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November mendatang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan segala bentuk suap, sogokan, ataupun imbalan untuk memperoleh suara adalah haram. Praktik politik uang dalam pemilu akan merusak integritas demokrasi dan mendorong korupsi. Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah, di Yogyakarta, Selasa (15/10/2024) siang. Hadir sebagai narasumber Ketua PP Muhammadiyah Bidang Tarjih dan Tajdid Syamsul Anwar; Ketua PP Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas; Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Hamim Ilyas; serta Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi. Hamim menjelaskan, fatwa ini merupakan pandangan keagamaan di Muhammadiyah untuk memperbaiki keadaan saat ini yang banyak dilanda korupsi.

Politik uang menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi. ”Berdasarkan Al Quran dan Hadits, politik uang atau risywah itu haram, baik yang memberi maupun menerima,” ujar Hamim. Dampak politik uang, kata Hamim, akan membuat pemimpin yang terpilih hanyalah yang memberi uang. ”Kalau terus-menerus menjadi pola, Indonesia bisa dijual karena yang memenangi pemilihan adalah orang yang bisa membayar pemilih,” katanya. Busyro Muqoddas mengatakan, PP Muhammadiyah prihatin dengan politik uang yang masih marak ditemukan dalam setiap momen pemilu, termasuk pilkada. Birokrasi dari hasil pilkada yang dimenangi melalui politik uang akan menjadi rawan korupsi. Oleh karena itu, Busyro pun menganjurkan kepada masyarakat agar menolak segala bentuk politik uang dalam pilkada serentak nanti. Hal ini sebagai upaya menyelamatkan bangsa, negara, dan umat dari ancaman kleptokrasi atau birokrasi yang korup. ”Masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang cerdas, jujur, dan rekam jejak jelas," ucap Busyro.

Sementara itu, Ridho Al-Hamdi mengungkapkan, dari hasil kajian PP Muhammadiyah di sejumlah daerah, modal yang diperlukan seorang calon dalam pemilu besar. Dia mencontohkan, untuk menjadi seorang anggota DPRD kabupaten, minimal diperlukandana Rp 1 miliar. Jumlah itu akan lebih besar lagi untuk tingkatan legislatif provinsi atau nasional, yang bisa mencapai angka puluhan miliar rupiah. ”Berdasarkan tren ini, logikanya politik uang bisa lebih besar lagi dalam pilkada nanti,” kata Ridho. Oleh karena modal yang disiapkan tidak sedikit, Ridho mengatakan, para calon kepala daerah tentu tak mungkin hanya mengandalkan uang pribadi. Ujung-ujungnya, calon kepala daerah harus mendapatkan sokongan dari pemilik modal. ”Ini artinya calon kepala daerah setelah terpilih akan berpikir cara mengembalikan modal itu dan membalas budi kepada pemilik modal melalui kebijakan atau program daerah," ucap Ridho (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Intelektual Kelas Kambing

16 Oct 2024

NOAM Chomsky pernah mengungkapkan hal yang sebetulnya menjadi tanggung jawab kaum intelektual. Ia berkata: "Intellectuals are in a position to expose the lies of governments, to analyze actions according to their causes and motives and often hidden intentions (Noam Chomsky, The Responsibility of Intellectuals, 1967). Ungkapan Chomsky ini dapat dimaknai setidaknya dalam tiga hal: pertama, peran dan fungsi kelompok intelektual bukanlah untuk bermesra-mesraan dengan kekuasaan. Kelompok intelektual harus mampu menjaga jarak dengan kekuasaan. Haram hukumnya bagi kelompok intelektual untuk bermanja-manja dengan penguasa.

Kedua, kaum intelektual tidak boleh didikte dan dikendalikan kekuasaan. Sebaliknya, kelompok intelektual-lah yang harus mendikte kekuasaan. Kaum intelektual harus mampu membongkar kebohongan pemerintah, menganalisis intensi atau niat tersembunyi di baliknya, serta memaksanya kembali ke jalan yang benar. Ketiga, kerja-kerja kaum intelektual harus diletakkan pada kerangka kerja advokasi problem pokok rakyat banyak. Kaum intelektual harus bersenyawa dengan mereka yang ditindas oleh sistem. Bukan justru bersekutu dengan para penindasnya. Problemnya, kaum intelektual kita seolah-olah buta dan tuli terhadap situasi yang berkembang. Bahkan tidak sedikit yang pura-pura tidak tahu masalah yang sedang terjadi demi mendapatkan “posisi aman”. Mereka dengan sengaja membunuh insting kemanusiaannya, melumpuhkan komitmen serta tanggung jawab sosialnya. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Industri Alat Kesehatan dalam Negeri Mengalami Pertumbuhan Pesat Pascapandemi

16 Oct 2024

Industri alat kesehatan dalam negeri mengalami pertumbuhan pesat pasca pandemi. Jumlah perusahaan di sektor ini meningkat secara signifikan. Untuk menjaga momentum tersebut, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah melalui regulasi yang mendorong belanja dan penggunaan produk dalam negeri. Mengutip data Kementerian Perindustrian, jumlah perusahaan industri alat kesehatan (alkes) dalam negeri pada 2019 sebanyak 150 perusahaan. Adapun pada Juni 2024 jumlah industri alat kesehatan mencapai 1.199 perusahaan. Ketua I Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) Erwin Hermanto menjelaskan, lonjakan jumlah perusahaan alat kesehatan terjadi mulai 2020. Saat itu, masyarakat membutuhkan banyak sekali alat kesehatan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Akhirnya, banyak industri sektor lain yang ikut memproduksi alat kesehatan. ”Kebutuhan pasar sangat tinggi saat itu. Jadi, semua bergerak memproduksi alat kesehatan,” ujar Erwin, dihubungi pada Selasa (15/10/2024). Ia menambahkan, industri alat kesehatan kian tumbuh pesat setelah keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha, Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Inpres No 2/2022 itu, menurut Erwin, menjadi sinyal keberpihakan pada industri alat kesehatan dalam negeri. Sebab, di dalamnya terdapat instruksi supaya alat kesehatan dalam negeri bisa jadi substitusi impor Industri alat kesehatan dalam negeri tidak hanya mampu menjadi substitusi impor, tetapi juga bisa menembus ekspor.

Stetoskop produk lokal sudah menembus pasar ekspor Amerika Serikat dan kasur rumah sakit diekspor ke Jepang dan Afrika. Selain itu, industri lokal alat kesehatan dalam negeri juga sudah bisa menciptakan alat kesehatan berteknologi tinggi, seperti alat digital untuk diagnostik. Erwin menjelaskan, sebelum muncul Inpres No 2/2022, impor alat kesehatan mendominasi hingga sekitar 92 persen dari total pasar industri alat kesehatan. Pada 2023, produksi alat kesehatan dalam negeri beranjak naik dengan pesat hingga 50 persen. Artinya, setelah inpres itu keluar, belanja alat kesehatan oleh dokter dan rumah sakit secara signifikan menggunakan produk dalam negeri. ”Harapannya, di pemerintah berikutnya, keberpihakan ini bisa dilanjutkan. Harapannya ada kontinuitas dan kesinambungan dalam penerapan relasi percepatan penggunaan produk dalam negeri," ujar Erwin. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Optimisme Pasar dengan Menteri Ekonomi Prabowo-Gibran

16 Oct 2024

Sentimen positif terkait calon menteri ekonomi yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto tercermin dari kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menunjukkan penguatan sejak pemanggilan tersebut. Pada 14 dan 15 Oktober 2024, IHSG mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,52% dan 0,89%, dipicu oleh respons positif pasar terhadap nama-nama menteri seperti Sri Mulyani.

Prabowo, yang memanggil calon menteri di kediamannya, berusaha memastikan transisi pemerintahan yang mulus dengan mempertahankan sejumlah menteri dari kabinet Jokowi. Analis menyebutkan bahwa pasar optimis terhadap potensi pertumbuhan ekonomi nasional meskipun masih ada ketidakpastian. Beberapa ekonom menekankan pentingnya keberlanjutan dalam kebijakan dan stabilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Presiden Jokowi memberikan dukungan terhadap langkah Prabowo untuk mengajak menteri-menteri sebelumnya, menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam pemerintahan. Prabowo sendiri mengungkapkan kepuasan terhadap calon menteri yang diundangnya, yang dianggap dapat bekerja sama dalam menghadapi tantangan global yang penuh ketidakpastian.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Meninjau Konsep Twin Cities di Ibu Kota Baru

16 Oct 2024

Usulan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) mengenai konsep kota kembar antara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Daerah Khusus Jakarta telah mendapatkan respons positif dari pemerintah. Bambang Susantono, Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, menyatakan bahwa Nusantara akan dikembangkan sebagai kota baru sementara Jakarta tetap berfungsi sebagai ibu kota dalam beberapa tahun mendatang.

Dalam konsep twin cities ini, masing-masing kota akan memiliki peran tertentu, dengan Jakarta sebagai ibu kota de jure dan Nusantara sebagai pusat kegiatan administrasi pemerintah nasional de facto. Konsep kota kembar ini merupakan praktik global yang telah diterapkan di berbagai negara dan diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi kedua kota secara bersamaan.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Rendahnya Rasio Penyerapan Tenaga Kerja

16 Oct 2024

Pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan dapat meningkatkan kualitas investasi di Indonesia untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Menurut Menteri Investasi Rosan Roeslani, total realisasi investasi Indonesia dari 2014 hingga September 2024 mencapai Rp 9.117,4 triliun, yang telah menyerap 13,84 juta tenaga kerja. Untuk periode Januari-September 2024 saja, investasi tercatat Rp 1.239,3 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 1,88 juta orang.

Meskipun terdapat peningkatan dalam jumlah investasi dan tenaga kerja, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik kualitas investasi yang menurun. Ia menunjukkan bahwa rasio penyerapan tenaga kerja terhadap investasi semakin rendah, dari 4.118 orang per Rp 1 triliun investasi pada 2012 menjadi hanya 1.283 orang pada 2023. Bhima juga menyoroti bahwa investasi saat ini lebih berorientasi pada modal dan diikuti oleh meningkatnya sektor informal, di mana pekerja informal meningkat dari 57,9% pada 2014 menjadi 59,17% pada 2024.

Bhima menyimpulkan bahwa meskipun investasi yang besar masuk ke Indonesia, kualitas dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja masih menjadi masalah, terutama terkait dengan meningkatnya impor mesin dan barang modal yang mengurangi janji transfer teknologi.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Usulan Twin Cities untuk Jakarta dan IKN

15 Oct 2024

Konsep twins cities antara Jakarta dan IKN yang diusulkan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) akan segera diajukan ke pemerintahan Jokowi dan juga pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Utusan khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN Bambang Susanto mengatakan, pihaknya telah menerima empat skenario pemindahan Jakarta ke IKN yang merupakan hasil kajian dari ASPI. "ASPI sebelumnya telah melakukan beberapa tahap kajian mendalam bersama para anggotanya, lalu mengusulkan empat skenario pembangunan IKN. Semua bertujuan agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan kembali agar on the track sesuai dengan misi dan visi pada awalnya," kata Bambang. Melalui konsep Twins Cities, kata bambang, ASPI mengusulkan agar Jakarta dan IKN dapat berbagi fungsi dalam jangka pendek ini. Hal tersebut sesuai dengan skenario yang nantinya akan dipilih. Dengan konsep twin cities, salah satu kota dapat berperan sebagai ibu kota secara legal (de jure), sedangkan kota yang lainnya menjalankan kegiatan administratif pemerintahan nasioonal (de facto), dan masing-masing kota di desain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pemanggilan Calon Menteri Kabinet Prabowo

15 Oct 2024

Susunan kabinet presiden-wakil presidenterpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai terang setelah Prabowo memanggil para calon menteri dan calon wakil menterinya. Penyelesaian segera formasi kabinet bisa jadi modal bagi pemerintahan Prabowo untuk tancap gas mewujudkan visi, misi, dan programnya. Namun, di sisi lain, tantangan yang tidak ringan bakal dihadapi dengan gemuknya kabinet Prabowo. Prabowo memanggil para calon menteri/calon wakil menteri ke kediamannya, di Jakarta, mulai sekitar pukul 15.00 WIB, Senin (14/10). Sejumlah figur calon bergantian datang hingga sekitar pukul 21.30 WIB. Total ada 49 calon yang dipanggil.

Calon menteri yang jumlahnya lebih dari 40 memungkinkan setelah DPR dan pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian sebanyak 32. Seusai pemanggilan, Prabowo mengatakan, proses seleksi calon menteri/calon [11.19, 20/10/2024] YeteDe: menteri sudah berjalan lama sebelum setiap calon dipanggil. ”Hari ini (kemarin) hanya mengonfirmasi kesediaan mereka dan alhamdulillah semua sanggup,” ujarnya. Pemanggilan calon itu, lanjutnya, belum berakhir dan akan dilanjutkan hari ini karena ada sejumlah calon yang masih di luar Jakarta. Prabowo juga tidak menutup kemungkinan ada kader dari PDI-P yang dipanggil untuk masuk kabinet. Terkait belum adanya kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipanggil, Prabowo mengatakan, PKS dan sejumlah partai politik (parpol) lain ada yang menyodorkan figur dari kalangan profesional daripada kader partainya.

”Jadi, mungkin Anda tidak perhatikan, yang diajukanitu oleh partaiA, partai B karena yang mereka ajukan justru orang teknokrat,” ucapnya. Berdasarkan pantauan Kompas, di antara para calon yang dipanggil, sebagian merupakan figur yang saat ini menjabat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Di luar itu, tak sedikit politisi dari parpol pengusung Prabowo-Gibran di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dipanggil dan dari parpol di luar koalisi parpol pengusung, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Selain itu, banyak juga figur dari kalangan profesional. Di kediamannya, Prabowo mengajak berbincang empat mata setiap calon selama 15 menit hingga 30 menit. Selain menanyakan kesiapan untuk membantu pemerintahan Prabowo, sejumlah calon juga diberikan arahan yang menjurus pada tugas pokok dan fungsi kementerian tertentu meski pos persis kementeriannya belum diberi tahu. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Musisi Tarling Dangdut Dipantura Mengejar Royalti

15 Oct 2024

Setiap akhir bulan, tanggal 20 hingga 25, Solihin (25) selalu semringah. Hari-hariitu jadwalnya terima ”gaji” sebagai pencipta lagu tarling dangdut yang menikmati royalti per bulan. ”Sekarang saya rata-rata dapat Rp 2 jutaan per bulan dari royalti,” ucapnya kepada Kompas di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (11/10/2024) sore. Gawai seharga jutaan rupiah di tangannya juga hasil dari royalti. Begitu pun dengan gawai istrinya yang katanya lebih mahal. Ia bisa memberi makan anak dan istrinya dari royalti lagu ciptaannya. Pendapatannya pun mendekati upah minimum Indramayu, yang sekitar Rp 2,6 juta sebulan. Solihin tinggal di Desa Sukemelang, Kecamatan Kroya, sekitar 43 kilometer dari pusat pemerintahan Indramayu.

Gemar dengan tarling khas pantura Indramayu-Cirebon, ia mulai menciptakan lagu ketika berusia 19 tahun. Karya perdananya pada 2019 berjudul ”Demen Wik-wik”, terinspirasi dari musik Thailand. Saat itu, ia menawarkan lagunya kepada seorang penyanyi di Indramayu via media sosial. Lagunya terjual ratusan ribu rupiah dan mendapat sambutan positif. Solihin pun semangat membuat lagu lagi dan memakai nama ”panggung” Lee Hien. ”Memang kayak (nama) Korea. Kan, saya tinggal di Kroya, mirip Korea,” ucapnya diiringi tawa. Tahun 2022, karyanya berjudul ”Terlalu Sayang” meledak lagi, ditonton belasan juta kali. ”Banyak yang nelepon, minta izin untuk cover lagu itu dan minta nominal (pembayaran),” ucap Solihin. Bahkan, pelawak sekaligus penyanyi Sule ikut mereproduksi lagu itu.

Biayanya turut menambah tabungan menikah. Di tengah viralnya lagu ciptaannya, Solihin diajak oleh Fajar Andianto, suami artis tarling Diana Sastra, untuk mendaftarkan karyanya ke penerbit (publisher).Awalnya, ia ragu dengan hal itu. ”Tapi, Pak Fajar meyakinkan supaya saya ada penghasilan dari royalti nantinya,” ujarnya. Bersama Fajar, ia ke Mahar Pustaka Nusantara, perusahaan penerbit di Tangerang Selatan. Setelah mendaftarkan 11 lagunya, ia menandatangani kontrak dengan penerbit. Atas kerja sama itu, penerbit akan mengumpulkan royalti dari akun atau pihak yang memakai lagu ciptaannya. Setelah itu, Solihin mendapatkan 70 persen dari royalti. Sisanya untuk penerbit. ”Dapatnya per bulan. Bahkan, saya pernah dapat Rp 11 juta dalam sebulan,” katanya. (Yoga)