Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

Elite Parpol Berkonsolidasi di Kemenhan Menjelang Pelantikan Prabowo-Gibran

18 Oct 2024

Pada 17 Oktober, sejumlah ketua umum partai politik mengunjungi Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-73. Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, menyampaikan ucapan selamat dan harapan agar Prabowo memimpin Indonesia menuju kemajuan dan persatuan. Selain Zulkifli, hadir pula ketua umum dari partai-partai lain seperti Nasdem, PKB, Golkar, dan Demokrat. Ahmad Heryawan, Plh. Presiden PKS, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bersifat silaturahmi tanpa pembahasan khusus, termasuk pengaturan kursi menteri. Para ketua umum partai menekankan pentingnya konsolidasi untuk membangun bangsa bersama.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kritik Terhadap Kabinet Gemoy Prabowo

18 Oct 2024

Menjelang pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mempersiapkan kabinetnya yang diperkirakan terdiri dari 46 menteri, termasuk enam menteri koordinator. Jumlah ini merupakan yang terbanyak sejak pemilihan presiden langsung pada tahun 2004 dan dihasilkan dari pembentukan kementerian baru, serta pemecahan dari kementerian yang sudah ada, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kini terpisah menjadi dua kementerian.

Jumlah kementerian yang gemuk ini memicu keprihatinan di kalangan pelaku bisnis. Shinta Kamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengungkapkan bahwa banyaknya menteri berpotensi menimbulkan birokrasi yang tidak efisien dan meningkatkan risiko korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk memastikan perizinan usaha lebih transparan dan efisien. Danang Girindrawardana, Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, juga menyoroti bahwa kabinet gemuk dapat menciptakan tumpang tindih kebijakan dan meningkatkan belanja administrasi.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, mencemaskan pemisahan kementerian yang sebelumnya terintegrasi, yang berpotensi menyebabkan kevakuman dan penundaan dalam proses perizinan bisnis. Sementara itu, Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, juga mengkhawatirkan dampak negatif penambahan kementerian terhadap iklim investasi, terutama mengingat sistem Online Single Submission (OSS) yang belum optimal.

Secara keseluruhan, meskipun ada optimisme jika Prabowo mampu mengarahkan kewenangan dengan baik, tantangan birokrasi dan proses perizinan yang efisien tetap menjadi fokus utama yang perlu diatasi oleh pemerintahan baru.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Peningkatan Kementerian: Prabowo Rangkul Banyak Pihak

17 Oct 2024

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengalami penambahan jumlah kementerian dari 30 menjadi 41, serta dari 4 menjadi 5 kementerian koordinator. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk merangkul berbagai pihak agar terlibat dalam pemerintahan. Ia berharap bahwa tokoh-tokoh yang diundang Prabowo dapat ditempatkan dengan tepat dalam kabinet, baik sebagai menteri, wakil menteri, atau di badan lainnya. Ma’ruf menekankan pentingnya penempatan yang sesuai untuk memastikan efektivitas kerja. Prabowo telah memanggil 108 calon menteri dan sebagian besar telah mengikuti pembekalan, menegaskan komitmen untuk membangun kabinet yang solid dan responsif terhadap kebutuhan negara.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Tim Ekonomi Lama di Kabinet Baru

17 Oct 2024

Tim Ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai terungkap setelah pertemuan antara Prabowo dan calon menteri di kediamannya pada 14 Oktober 2024. Beberapa nama dari kabinet sebelumnya, seperti Sri Mulyani Indrawati, Bahlil Lahaladia, dan Agus Gumiwang Kartasasmita, diperkirakan akan tetap menjabat, menunjukkan kesinambungan kebijakan ekonomi. Diana Dewi, Ketua Kadin Jakarta, menyambut baik keputusan Prabowo untuk melibatkan menteri-menteri lama sebagai tanda keberlanjutan.

Namun, Tim Ekonomi ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat kerja sama ekonomi. Eddy Martono dari Gapki menekankan pentingnya perbaikan tata kelola komoditas sawit, sedangkan Sutrisno Iwantono dari Apindo memperingatkan adanya menteri yang mungkin membawa kebijakan kontroversial yang bisa merugikan dunia usaha. Tantangan ini harus dihadapi oleh Prabowo agar dapat mewujudkan program-program yang diharapkan oleh sektor bisnis dan masyarakat.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pemerintah Melakukan Transformasi Digital di Sektor Kesehatan

17 Oct 2024

Selama pandemi Covid-19, pemerintah juga melakukan transformasi digital di sektor kesehatan. Pada periode ini, pemerintah menghadirkan aplikasi PeduliLindungi untuk meningkatkan akses layanan publik. Dalam konteks penanganan pandemi covid-19, aplikasi PeduliLindungi berperan penting dalam memantau dan mengontol penyebaran virus. Aplikasi ini tidak hanya membantu pemerintah dalam memetakan penyebaran covid-19 tetapi juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan mereka. Dengan lebih dari 100 juta pengguna, Peduli Lindungi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan. Kebijakan penerapan aplikasi PeduliLingungi ini mendapatkan respon positif dari warga saat itu. Setelah pandemi, pemerintah meluncurkan aplikasi Satu Sehat, yang bertujuan untuk mengintegrasikan semua layanan kesehatan dalam satu platform. Aplikasi ini memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, mulai dari pendaftaran rumah sakit hingga konsultasi dokter secara daring. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Negara Terbebani Kabinet Gemuk

17 Oct 2024

Pembentukan kabinet gemuk yang ditandai rencana penambahan jumlah kementerian dinilai berpotensi membebani keuangan negara dan menambah kompleksitas koordinasi. Kinerja pemerintahan dinilai masih akan sulit efektif dalam 1-2 tahun ke depan. Hingga Selasa (15/10/2024), presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 48 calon menteri serta 59 calon wakil menteri dan kepala badan. Pembekalan dilakukan di kediamannya di Hambalang, Bogor, Rabu (16/10). Jumlah kementerian pada kabinet mendatang itu diprediksi bertambah dari sebelumnya 34 kementerian pada era Presiden Joko Widodo. Dosen Universitas Paramadina, Hendri Satrio, berpendapat, kabinet yang terbentu dari hasil kemenangan elektoral itu berpotensi membebani keuangan negara.

Rencana penunjukan 107 menteri, wakil menteri, dan kepala badan akan sulit untuk memulai pemerintahan yang efektif dalam 1-2 tahun ke depan. Apa-lagi, beberapa nomenklatur kementerian baru bakal membutuhkan penyesuaian. ”Masih sangat sulit kabinet berjalan normal pada tahun pertama dan kedua pemerintah. Dibutuhkan banyak sosialisasi dan adaptasi dengan kementerian dan pegawai baru karena banyak kementrian baru yang belum punya gedung. Pada tahun ketiga, program akan mulai bisa berjalan, tetapi tahun keempat sudah mulai lagi persiapan Pilpres 2029,” ujarnya. Ia menilai, target kinerja kabinet Prabowo cenderung didesain untuk dua periode. Oleh karena itu, peran dan komitmen presiden diperlukan untuk mengevaluasi menteri-menteri serta mengganti (reshuffle) pada tahun pertama pemerintahan jika kinerja menteri dinilai gagal.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Rizal Taufikurahman berpendapat, penambahan kementerian, termasuk nomenklatur baru, akan menambah beban fiskal. Padahal, ruang fiskal sangat ketat dan alokasi sudah dikunci. Penambahan dari 34 jadi 46 kementerian akan menambah beban belanja. ”Jumlah kementerian yang semakin besar membuat pengawasan dan pengendalian kinerjanya menjadi tidak mudah,” ujar Rizal. Efektivitas Birokrasi Rizal menambahkan, salah satu masalah selama ini adalah efektivitas birokrasi yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik dan pelaku usaha. Birokrasi yang efektif yang tercermin dalam perizinan berusaha yang mudah akan mempermudah investasi. Ia menilai, presiden harus memiliki komitmen yang besar dan kinerjanya bisa dibuktikan berbasis capaian dan efisiensi anggaran. Hal ini memerlukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Menurunkan Angka Kemiskinan

17 Oct 2024

Salah satu sasaran utama dalam visi Indonesia Emas 2045 yang tersurat dalam UU No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 0,5-0,8 persen pada tahun 2045 dari 7-8 persen sebagai baseline di 2025. Statistik yang menjadi baseline (angka dasar) tingkat kemiskinan tahun 2025 merupakan proyeksi target. Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka kemiskinan bulan Maret 2024 sebesar 9,03 persen. Apakah mungkin dalam waktu satu tahun, kemiskinan turun 1-2 persen? Sebagai perbandingan, untuk menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1 persen poin, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin membutuhkan waktu 3-4 tahun. Oleh karena itu, angka kemiskinan baseline tahun 2025 tersebut perlu dipertimbangkan untuk direvisi agar tidak membebani pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Jika tidak, target penurunan kemiskinan akan sulit tercapai, setidaknya bagi pemerintahan lima tahun ke depan.

Penurunan yang diharapkan jika menggunakan tingkat kemiskinan baseline di RPJPN, maka untuk mencapai sasaran di tahun 2045, diharapkan tingkat kemiskinan secara rata-rata turun sebesar 0,375-0,41 persen poin per tahun. Target penurunan per tahun ini tentu harus lebih tinggi jika pada tahun 2025 tingkat kemiskinan yang sesungguhnya lebih tinggi daripada baseline. Tidak berlebihan jika ada yang pesimistis akan tercapainya kecepatan penurunan kemiskinan yang ditargetkan. Jika becermin pada pemerintahan Jokowi-Amin, statistik menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun, kita ”hanya” mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 2,22 persen poin, dari 11,25 persen tahun 2014 menjadi 9,03 tahun 2024. Secara rata-rata ”hanya” turun 0,222 persen per tahun. Pandemi Covid-19 memang dapat dituding sebagai penyebab lambatnya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi, pada periode pertama pemerintahan Jokowi, penurunan tingkat kemiskinan juga relatif tidak cepat.

Pada 2019, tingkat kemiskinan sebesar 9,41 persen. Hal ini berarti selama lima tahun (2014-2019) ”hanya” turun 1,84 persen atau 0,368 persen poin per tahun. Penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan penurunan yang diharapkan untuk mencapai sasaran di tahun 2045, sekalipun didasari oleh tingkat kemiskinan baseline. Meskipun demikian, tidak salah pula jika tetap optimistis, sebab Indonesia juga punya sejarah yang cukup baik dalam menurunkan angka kemiskinan. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tingkat kemiskinan Indonesia turun 5,41 persen poin atau rata-rata turun 0,541 persen poin per tahun, dari 16,66 persen pada tahun 2004 menjadi 11,25 tahun 2014. Data historis ini setidaknya memberi keyakinan bahwa Indonesia mempunyai kemampuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan lebih cepat. Berubah kelas Pertumbuhan ekonomi di era Jokowi yang cukup baik, yaitu sekitar 5 persen per tahun, ternyata hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan 0,222 persen poin per tahun. Berarti, untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dibutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Agenda Utama Ketua Baru MA untuk Memulihkan Kepercayaan Publik

17 Oct 2024

Memulihkan kepercayaan publik terhadap pengadilan menjadi salah satu agenda utama Ketua Mahkamah Agung terpilih Sunarto dalam mengemban jabatannya selama lima tahun ke depan, 2024-2029. Ia mengajak semua pemimpin pengadilan di setiap tingkatan untuk menjaga hal ini mengingat pentingnya kepercayaan para pencari keadilan ”Public trust itu penting karena bagaimanapun, sebaik apa pun putusan yang kami berikan, tanpa dibarengi kepercayaan dari pencari keadilan, akan sia-sia putusan kami,” kata Sunarto dalam sambutan setelah ditetapkan sebagai Ketua MA terpilih periode 2024-2029 di Jakarta, Rabu (16/10/2024). Sunarto terpilih dalam satu putaran. Ia berhasil memperoleh dukungan 30 hakim agung dari total 44 suara hakim agung.

Total hakim agung di MA sebanyak 46 orang. Namun, salah seorang hakim agung, yakni Salman Luthan, tidak hadir dalam pemilihan ketua karena sedang melaksanakan ibadah umrah. Sementara itu, Ketua MA Syarifuddin menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun posisi kedua ditempati oleh Ketua Kamar Tata Usaha MA Yulius dengan tujuh suara, disusul Hakim Agung Haswandi dengan empat suara dan Hakim Agung Soesilo dengan satu suara. Sunarto akan memimpin 7.971 hakim, 10.729 tenaga teknis, 14.202 pegawai, dan 10.000 tenaga honorer. Para personel itu tersebar di MA dan badan peradilan di 923 satuan kerja di seluruh Indonesia. Seusai terpilih menjadi ketua periode 2024-2029, Sunarto mengungkapkan program 100 hari kerja yang akan segera dilaksanakan.

Pertama, memberi kewenangan atau otoritas kepada hakim agung menjadi pengawas daerah untuk turut menyosialisasikan kebijakan atau regulasi MA ataupun temuan-temuan teknis. Sunarto menyadari, tugasnya sebagai Ketua MA adalah melaksanakan visi mewujudkan badan peradilan yang agung. Hal itu dicapai melalui empat misi yang sudah diterjemahkan. Dia pun menggarisbawahi pentingnya setiap pemimpin pengadilan di semua tingkatan untuk menjaga kepercayaan publik. Hal penting lain adalah meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparatur pengadilan. Personel di pengadilan, baik hakim maupun aparatur peradilan, harus dalam kondisi ideal untuk dapat melayani serta melaksanakan fungsi pengadilan dengan tujuan utama mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan, Ketua MA terpilih itu menyadari pentingnya kolaborasi dengan lembaga eksekutif dan legislatif agar mereka juga memikirkan kemajuan MA ke depan. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Membentuk Sistem Kesehatan yang Solid

17 Oct 2024

Selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi berhasil diciptakan sistem kesehatan yang tangguh. Sejumlah keberhasilan ditorehkan, di antaranya revitalisasi pelayanan kesehatan dan suksesnya penanganan Covid-19. Tercatat, selama satu dekade terakhir, sebanyak 10.000 puskesmas telah direvitalisasi. Tak hanya puskesmas, tetapi puskesmas pembantu dan posyandu juga alami peningkatan. Sebanyak 85.00 pembantu telah direvitalisasi dan juga 300.000 psoyandu. Revitalisasi dilakukan karena kapasitas pelayanan puskesmas sebelumnya berbeda-beda, sehingga perlu standarisasi. Layanan kesehatan tidak hanya fokus pada ibu hamil dan balita, tetapi juga mencakup hingga lansia dan semua data terdigitalisasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pelayanan kesehatan merupakan satu keberhasilan dalam satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, dengan mengutamakan langkah promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pertumbuhan Populasi Dunia, Penting bagi Lingkungan Sosial

17 Oct 2024

PERTUMBUHAN populasi manusia sedang melambat—fase yang sebelumnya dianggap mustahil. Laju pertumbuhan populasi penduduk dunia ada kemungkinan memuncak lebih awal dari yang sebelumnya diperkirakan—sebanyak 10 miliar jiwa pada 2060-an—lalu mulai menurun. Di negara-negara kaya, tren ini sedang berlangsung. Populasi penduduk Jepang, misalnya, menurun tajam, dengan angka kehilangan penduduk bersih atau net loss—setelah dikurangi angka kelahiran—sebesar 100 jiwa setiap jam. Di Eropa, Amerika, dan Asia Timur, angka kelahiran menurun drastis. Tren serupa berpeluang terjadi di banyak negara berpendapatan menengah, bahkan rendah.

Perubahan ini sungguh luar biasa. Sepuluh tahun lalu, para ahli demografi memperkirakan jumlah penduduk global dapat menyentuh 12,3 miliar jiwa, naik pesat dari 8 miliar pada tahun ini. Selama 50 tahun, beberapa pegiat lingkungan mencoba langkah-langkah pelestarian dengan memangkas pertumbuhan populasi global. Pada 1968, buku The Population Bomb menaksir kelaparan massal akan terjadi, sekaligus menuntut upaya pengendalian kelahiran berskala besar. Kini, kita menghadapi realitas yang berbeda. Pertumbuhan populasi justru melambat, tanpa upaya-upaya pengendalian, dan populasi negara maju menurun. Tren ini memicu upaya memancing warga untuk memiliki lebih banyak anak—yang tergesa-gesa, tapi tak efektif. (Yetede)