Kategori
Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )
Tim Ekonomi Lama di Kabinet Baru
17 Oct 2024
Tim Ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai terungkap setelah pertemuan antara Prabowo dan calon menteri di kediamannya pada 14 Oktober 2024. Beberapa nama dari kabinet sebelumnya, seperti Sri Mulyani Indrawati, Bahlil Lahaladia, dan Agus Gumiwang Kartasasmita, diperkirakan akan tetap menjabat, menunjukkan kesinambungan kebijakan ekonomi. Diana Dewi, Ketua Kadin Jakarta, menyambut baik keputusan Prabowo untuk melibatkan menteri-menteri lama sebagai tanda keberlanjutan.
Namun, Tim Ekonomi ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat kerja sama ekonomi. Eddy Martono dari Gapki menekankan pentingnya perbaikan tata kelola komoditas sawit, sedangkan Sutrisno Iwantono dari Apindo memperingatkan adanya menteri yang mungkin membawa kebijakan kontroversial yang bisa merugikan dunia usaha. Tantangan ini harus dihadapi oleh Prabowo agar dapat mewujudkan program-program yang diharapkan oleh sektor bisnis dan masyarakat.
Pemerintah Melakukan Transformasi Digital di Sektor Kesehatan
17 Oct 2024
Selama pandemi Covid-19, pemerintah juga melakukan transformasi digital di sektor kesehatan. Pada periode ini, pemerintah menghadirkan aplikasi PeduliLindungi untuk meningkatkan akses layanan publik. Dalam konteks penanganan pandemi covid-19, aplikasi PeduliLindungi berperan penting dalam memantau dan mengontol penyebaran virus. Aplikasi ini tidak hanya membantu pemerintah dalam memetakan penyebaran covid-19 tetapi juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan mereka. Dengan lebih dari 100 juta pengguna, Peduli Lindungi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan. Kebijakan penerapan aplikasi PeduliLingungi ini mendapatkan respon positif dari warga saat itu. Setelah pandemi, pemerintah meluncurkan aplikasi Satu Sehat, yang bertujuan untuk mengintegrasikan semua layanan kesehatan dalam satu platform. Aplikasi ini memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, mulai dari pendaftaran rumah sakit hingga konsultasi dokter secara daring. (Yetede)
Negara Terbebani Kabinet Gemuk
17 Oct 2024
Pembentukan kabinet gemuk yang ditandai rencana penambahan jumlah kementerian dinilai berpotensi membebani keuangan negara dan menambah kompleksitas koordinasi. Kinerja pemerintahan dinilai masih akan sulit efektif dalam 1-2 tahun ke depan. Hingga Selasa (15/10/2024), presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 48 calon menteri serta 59 calon wakil menteri dan kepala badan. Pembekalan dilakukan di kediamannya di Hambalang, Bogor, Rabu (16/10). Jumlah kementerian pada kabinet mendatang itu diprediksi bertambah dari sebelumnya 34 kementerian pada era Presiden Joko Widodo. Dosen Universitas Paramadina, Hendri Satrio, berpendapat, kabinet yang terbentu dari hasil kemenangan elektoral itu berpotensi membebani keuangan negara.
Rencana penunjukan 107 menteri, wakil menteri, dan kepala badan akan sulit untuk memulai pemerintahan yang efektif dalam 1-2 tahun ke depan. Apa-lagi, beberapa nomenklatur kementerian baru bakal membutuhkan penyesuaian. ”Masih sangat sulit kabinet berjalan normal pada tahun pertama dan kedua pemerintah. Dibutuhkan banyak sosialisasi dan adaptasi dengan kementerian dan pegawai baru karena banyak kementrian baru yang belum punya gedung. Pada tahun ketiga, program akan mulai bisa berjalan, tetapi tahun keempat sudah mulai lagi persiapan Pilpres 2029,” ujarnya. Ia menilai, target kinerja kabinet Prabowo cenderung didesain untuk dua periode. Oleh karena itu, peran dan komitmen presiden diperlukan untuk mengevaluasi menteri-menteri serta mengganti (reshuffle) pada tahun pertama pemerintahan jika kinerja menteri dinilai gagal.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Rizal Taufikurahman berpendapat, penambahan kementerian, termasuk nomenklatur baru, akan menambah beban fiskal. Padahal, ruang fiskal sangat ketat dan alokasi sudah dikunci. Penambahan dari 34 jadi 46 kementerian akan menambah beban belanja. ”Jumlah kementerian yang semakin besar membuat pengawasan dan pengendalian kinerjanya menjadi tidak mudah,” ujar Rizal. Efektivitas Birokrasi Rizal menambahkan, salah satu masalah selama ini adalah efektivitas birokrasi yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik dan pelaku usaha. Birokrasi yang efektif yang tercermin dalam perizinan berusaha yang mudah akan mempermudah investasi. Ia menilai, presiden harus memiliki komitmen yang besar dan kinerjanya bisa dibuktikan berbasis capaian dan efisiensi anggaran. Hal ini memerlukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. (Yoga)
Menurunkan Angka Kemiskinan
17 Oct 2024
Salah satu sasaran utama dalam visi Indonesia Emas 2045 yang tersurat dalam UU No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 0,5-0,8 persen pada tahun 2045 dari 7-8 persen sebagai baseline di 2025. Statistik yang menjadi baseline (angka dasar) tingkat kemiskinan tahun 2025 merupakan proyeksi target. Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka kemiskinan bulan Maret 2024 sebesar 9,03 persen. Apakah mungkin dalam waktu satu tahun, kemiskinan turun 1-2 persen? Sebagai perbandingan, untuk menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1 persen poin, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin membutuhkan waktu 3-4 tahun. Oleh karena itu, angka kemiskinan baseline tahun 2025 tersebut perlu dipertimbangkan untuk direvisi agar tidak membebani pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Jika tidak, target penurunan kemiskinan akan sulit tercapai, setidaknya bagi pemerintahan lima tahun ke depan.
Penurunan yang diharapkan jika menggunakan tingkat kemiskinan baseline di RPJPN, maka untuk mencapai sasaran di tahun 2045, diharapkan tingkat kemiskinan secara rata-rata turun sebesar 0,375-0,41 persen poin per tahun. Target penurunan per tahun ini tentu harus lebih tinggi jika pada tahun 2025 tingkat kemiskinan yang sesungguhnya lebih tinggi daripada baseline. Tidak berlebihan jika ada yang pesimistis akan tercapainya kecepatan penurunan kemiskinan yang ditargetkan. Jika becermin pada pemerintahan Jokowi-Amin, statistik menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun, kita ”hanya” mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 2,22 persen poin, dari 11,25 persen tahun 2014 menjadi 9,03 tahun 2024. Secara rata-rata ”hanya” turun 0,222 persen per tahun. Pandemi Covid-19 memang dapat dituding sebagai penyebab lambatnya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Akan tetapi, pada periode pertama pemerintahan Jokowi, penurunan tingkat kemiskinan juga relatif tidak cepat.
Pada 2019, tingkat kemiskinan sebesar 9,41 persen. Hal ini berarti selama lima tahun (2014-2019) ”hanya” turun 1,84 persen atau 0,368 persen poin per tahun. Penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan penurunan yang diharapkan untuk mencapai sasaran di tahun 2045, sekalipun didasari oleh tingkat kemiskinan baseline. Meskipun demikian, tidak salah pula jika tetap optimistis, sebab Indonesia juga punya sejarah yang cukup baik dalam menurunkan angka kemiskinan. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tingkat kemiskinan Indonesia turun 5,41 persen poin atau rata-rata turun 0,541 persen poin per tahun, dari 16,66 persen pada tahun 2004 menjadi 11,25 tahun 2014. Data historis ini setidaknya memberi keyakinan bahwa Indonesia mempunyai kemampuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan lebih cepat. Berubah kelas Pertumbuhan ekonomi di era Jokowi yang cukup baik, yaitu sekitar 5 persen per tahun, ternyata hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan 0,222 persen poin per tahun. Berarti, untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dibutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. (Yoga)
Agenda Utama Ketua Baru MA untuk Memulihkan Kepercayaan Publik
17 Oct 2024
Memulihkan kepercayaan publik terhadap pengadilan menjadi salah satu agenda utama Ketua Mahkamah Agung terpilih Sunarto dalam mengemban jabatannya selama lima tahun ke depan, 2024-2029. Ia mengajak semua pemimpin pengadilan di setiap tingkatan untuk menjaga hal ini mengingat pentingnya kepercayaan para pencari keadilan ”Public trust itu penting karena bagaimanapun, sebaik apa pun putusan yang kami berikan, tanpa dibarengi kepercayaan dari pencari keadilan, akan sia-sia putusan kami,” kata Sunarto dalam sambutan setelah ditetapkan sebagai Ketua MA terpilih periode 2024-2029 di Jakarta, Rabu (16/10/2024). Sunarto terpilih dalam satu putaran. Ia berhasil memperoleh dukungan 30 hakim agung dari total 44 suara hakim agung.
Total hakim agung di MA sebanyak 46 orang. Namun, salah seorang hakim agung, yakni Salman Luthan, tidak hadir dalam pemilihan ketua karena sedang melaksanakan ibadah umrah. Sementara itu, Ketua MA Syarifuddin menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun posisi kedua ditempati oleh Ketua Kamar Tata Usaha MA Yulius dengan tujuh suara, disusul Hakim Agung Haswandi dengan empat suara dan Hakim Agung Soesilo dengan satu suara. Sunarto akan memimpin 7.971 hakim, 10.729 tenaga teknis, 14.202 pegawai, dan 10.000 tenaga honorer. Para personel itu tersebar di MA dan badan peradilan di 923 satuan kerja di seluruh Indonesia. Seusai terpilih menjadi ketua periode 2024-2029, Sunarto mengungkapkan program 100 hari kerja yang akan segera dilaksanakan.
Pertama, memberi kewenangan atau otoritas kepada hakim agung menjadi pengawas daerah untuk turut menyosialisasikan kebijakan atau regulasi MA ataupun temuan-temuan teknis. Sunarto menyadari, tugasnya sebagai Ketua MA adalah melaksanakan visi mewujudkan badan peradilan yang agung. Hal itu dicapai melalui empat misi yang sudah diterjemahkan. Dia pun menggarisbawahi pentingnya setiap pemimpin pengadilan di semua tingkatan untuk menjaga kepercayaan publik. Hal penting lain adalah meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparatur pengadilan. Personel di pengadilan, baik hakim maupun aparatur peradilan, harus dalam kondisi ideal untuk dapat melayani serta melaksanakan fungsi pengadilan dengan tujuan utama mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan, Ketua MA terpilih itu menyadari pentingnya kolaborasi dengan lembaga eksekutif dan legislatif agar mereka juga memikirkan kemajuan MA ke depan. (Yetede)
Membentuk Sistem Kesehatan yang Solid
17 Oct 2024
Selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi berhasil diciptakan sistem kesehatan yang tangguh. Sejumlah keberhasilan ditorehkan, di antaranya revitalisasi pelayanan kesehatan dan suksesnya penanganan Covid-19. Tercatat, selama satu dekade terakhir, sebanyak 10.000 puskesmas telah direvitalisasi. Tak hanya puskesmas, tetapi puskesmas pembantu dan posyandu juga alami peningkatan. Sebanyak 85.00 pembantu telah direvitalisasi dan juga 300.000 psoyandu. Revitalisasi dilakukan karena kapasitas pelayanan puskesmas sebelumnya berbeda-beda, sehingga perlu standarisasi. Layanan kesehatan tidak hanya fokus pada ibu hamil dan balita, tetapi juga mencakup hingga lansia dan semua data terdigitalisasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pelayanan kesehatan merupakan satu keberhasilan dalam satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, dengan mengutamakan langkah promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat. (Yetede)
Pertumbuhan Populasi Dunia, Penting bagi Lingkungan Sosial
17 Oct 2024
PERTUMBUHAN populasi manusia sedang melambat—fase yang sebelumnya dianggap mustahil. Laju pertumbuhan populasi penduduk dunia ada kemungkinan memuncak lebih awal dari yang sebelumnya diperkirakan—sebanyak 10 miliar jiwa pada 2060-an—lalu mulai menurun. Di negara-negara kaya, tren ini sedang berlangsung. Populasi penduduk Jepang, misalnya, menurun tajam, dengan angka kehilangan penduduk bersih atau net loss—setelah dikurangi angka kelahiran—sebesar 100 jiwa setiap jam. Di Eropa, Amerika, dan Asia Timur, angka kelahiran menurun drastis. Tren serupa berpeluang terjadi di banyak negara berpendapatan menengah, bahkan rendah.
Perubahan ini sungguh luar biasa. Sepuluh tahun lalu, para ahli demografi memperkirakan jumlah penduduk global dapat menyentuh 12,3 miliar jiwa, naik pesat dari 8 miliar pada tahun ini. Selama 50 tahun, beberapa pegiat lingkungan mencoba langkah-langkah pelestarian dengan memangkas pertumbuhan populasi global. Pada 1968, buku The Population Bomb menaksir kelaparan massal akan terjadi, sekaligus menuntut upaya pengendalian kelahiran berskala besar. Kini, kita menghadapi realitas yang berbeda. Pertumbuhan populasi justru melambat, tanpa upaya-upaya pengendalian, dan populasi negara maju menurun. Tren ini memicu upaya memancing warga untuk memiliki lebih banyak anak—yang tergesa-gesa, tapi tak efektif. (Yetede)
Lumbung Pangan Nasional
16 Oct 2024
Orang yang paling memahami seluk-beluk pertanian adalah petani itu sendiri. Double combo. Mereka sudah terjepit dampak perubahan iklim, ditambah tersisihkan oleh proyek food estate. Proyek lumbung pangan nasional (food estate) terus menjadi sorotan publik. Lumbung pangan sudah terbukti gagal dari masa ke masa,tetapi pemerintah terus coba melanjutkannya. Banyak faktor yang menyebabkan gagalnya lumbung pangan, antara lain kurangnya perencanaan dan riset, hanya menguntungkan kroni, tak melibatkan masyarakat, dan yang terpenting menihilkan peran penting pelaku utama: petani. Tak heran, Hari Tani Nasional yang dirayakan setiap 24 September menjadi angin lalu di tengah silang pendapat lumbung pangan. Di akhir masa jabatannya, Presiden JokoWidodo (Jokowi) mengatakan, pemerintahan yang akan datang hendak fokus meningkatkan ketahanan pangan dan energi.
Pernyataan itu sudah jelas menjadi dasar bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek lumbung pangan nasional. Sebagai ancang-ancang, Jokowi menugasi Kementerian Pertahanan menjadi leading sector dalam memperkuat cadangan pangan nasional melalui program food estate pada 9 Juli 2020. Jadilah food estate sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek food estate tersebut digarap di sejumlah provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Papua Selatan. Hampir empat tahun berjalan, proyek food estate di Kalimantan, Sumatera Utara, dan NTT dianggap gagal. Megaproyek pun diarahkan ke Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ada dua proyek lumbung pangan yang digarap di Merauke. Keduanya adalah cetak sawah yang diampu oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan perkebunan tebu terpadu yan diawasi langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Kedua megaproyek lumbung pangan itu digarap di atas lahan seluas 2,29 juta hektar. Dari jumlah itu, seluas 1,11 juta hektar lahan dimanfaatkan untuk membuka perkebunantebu terpadu, mulai dari kebun tebu, pabrik gula, hingga pabrik bioetanol. Sementara 1,18 juta hektar lahan lainnya digunakan untuk cetak sawah padi. Pemerintah mengklaim bahwa food estate akan mewujudkan swasembada beras pada 2027 serta memenuhi kebutuhan gula dan pabrik bioetanol setahun kemudian. Pelajaran dari kegagalan MIFEE Merauke sebenarnya pernah menjadi wilayah lumbung pangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dilaksanakan pada periode 2006-2011. Merauke digadang-gadang sebagai perkebunan komersial yang luas dan menjadi bagian dari visi Presiden Yudhoyono untuk feed Indonesia, feed the world. Sejalannya waktu, program MIFEE tidak berjalan dengan baik sehingga dihentikan. MIFEE gagal karena proyek ini dilaksanakan tanpa memperhatikan kepentingan dan hak masyarakat asli Papua, yang telah tinggal selama berabad-abad di sana. (Yoga)
Seruan Tolak Politik Uang dari PP Muhammadiyah
16 Oct 2024
Menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November mendatang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan segala bentuk suap, sogokan, ataupun imbalan untuk memperoleh suara adalah haram. Praktik politik uang dalam pemilu akan merusak integritas demokrasi dan mendorong korupsi. Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah, di Yogyakarta, Selasa (15/10/2024) siang. Hadir sebagai narasumber Ketua PP Muhammadiyah Bidang Tarjih dan Tajdid Syamsul Anwar; Ketua PP Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas; Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Hamim Ilyas; serta Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi. Hamim menjelaskan, fatwa ini merupakan pandangan keagamaan di Muhammadiyah untuk memperbaiki keadaan saat ini yang banyak dilanda korupsi.
Politik uang menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi. ”Berdasarkan Al Quran dan Hadits, politik uang atau risywah itu haram, baik yang memberi maupun menerima,” ujar Hamim. Dampak politik uang, kata Hamim, akan membuat pemimpin yang terpilih hanyalah yang memberi uang. ”Kalau terus-menerus menjadi pola, Indonesia bisa dijual karena yang memenangi pemilihan adalah orang yang bisa membayar pemilih,” katanya. Busyro Muqoddas mengatakan, PP Muhammadiyah prihatin dengan politik uang yang masih marak ditemukan dalam setiap momen pemilu, termasuk pilkada. Birokrasi dari hasil pilkada yang dimenangi melalui politik uang akan menjadi rawan korupsi. Oleh karena itu, Busyro pun menganjurkan kepada masyarakat agar menolak segala bentuk politik uang dalam pilkada serentak nanti. Hal ini sebagai upaya menyelamatkan bangsa, negara, dan umat dari ancaman kleptokrasi atau birokrasi yang korup. ”Masyarakat berhak mendapatkan pemimpin yang cerdas, jujur, dan rekam jejak jelas," ucap Busyro.
Sementara itu, Ridho Al-Hamdi mengungkapkan, dari hasil kajian PP Muhammadiyah di sejumlah daerah, modal yang diperlukan seorang calon dalam pemilu besar. Dia mencontohkan, untuk menjadi seorang anggota DPRD kabupaten, minimal diperlukandana Rp 1 miliar. Jumlah itu akan lebih besar lagi untuk tingkatan legislatif provinsi atau nasional, yang bisa mencapai angka puluhan miliar rupiah. ”Berdasarkan tren ini, logikanya politik uang bisa lebih besar lagi dalam pilkada nanti,” kata Ridho. Oleh karena modal yang disiapkan tidak sedikit, Ridho mengatakan, para calon kepala daerah tentu tak mungkin hanya mengandalkan uang pribadi. Ujung-ujungnya, calon kepala daerah harus mendapatkan sokongan dari pemilik modal. ”Ini artinya calon kepala daerah setelah terpilih akan berpikir cara mengembalikan modal itu dan membalas budi kepada pemilik modal melalui kebijakan atau program daerah," ucap Ridho (Yoga)
Intelektual Kelas Kambing
16 Oct 2024
NOAM Chomsky pernah mengungkapkan hal yang sebetulnya menjadi tanggung jawab kaum intelektual. Ia berkata: "Intellectuals are in a position to expose the lies of governments, to analyze actions according to their causes and motives and often hidden intentions (Noam Chomsky, The Responsibility of Intellectuals, 1967). Ungkapan Chomsky ini dapat dimaknai setidaknya dalam tiga hal: pertama, peran dan fungsi kelompok intelektual bukanlah untuk bermesra-mesraan dengan kekuasaan. Kelompok intelektual harus mampu menjaga jarak dengan kekuasaan. Haram hukumnya bagi kelompok intelektual untuk bermanja-manja dengan penguasa.
Kedua, kaum intelektual tidak boleh didikte dan dikendalikan kekuasaan. Sebaliknya, kelompok intelektual-lah yang harus mendikte kekuasaan. Kaum intelektual harus mampu membongkar kebohongan pemerintah, menganalisis intensi atau niat tersembunyi di baliknya, serta memaksanya kembali ke jalan yang benar. Ketiga, kerja-kerja kaum intelektual harus diletakkan pada kerangka kerja advokasi problem pokok rakyat banyak. Kaum intelektual harus bersenyawa dengan mereka yang ditindas oleh sistem. Bukan justru bersekutu dengan para penindasnya. Problemnya, kaum intelektual kita seolah-olah buta dan tuli terhadap situasi yang berkembang. Bahkan tidak sedikit yang pura-pura tidak tahu masalah yang sedang terjadi demi mendapatkan “posisi aman”. Mereka dengan sengaja membunuh insting kemanusiaannya, melumpuhkan komitmen serta tanggung jawab sosialnya. (Yetede)
Pilihan Editor
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023