Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

Mewaspadai Risiko Dampak Geopolitik

19 Oct 2024

Meski stabilitas sektor keuangan dinilai masih terjaga, Komite Stabilitas Sistem Keuangan mewaspadai potensi risiko ketegangan geopolitik. Sejumlah langkah antisipasi dilakukan, seperti mengoptimalkan peran fiskal sebagai peredam gejolak dan menerapkan bauran kebijakan moneter guna menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, stabilitas sistem keuangan RI pada triwulan III-2024 terjaga. Namun, memasuki Oktober 2024, dinamika perekonomian dan pasar keuangan patut diantisipasi seiring dengan meningkatnya eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

”Kami juga meningkatkan kewaspadaan di tengah berbagai risiko,terutama yang berasal dari eksternal yang begitu dinamis dan potensi rambatannya terhadap perekonomian dan stabilitas sektor keuangan di dalam negeri,” katanya dalam konferensi pers hasil rapat KSSK triwulan III-2024, di Jakarta, Jumat (18/10/2024). Terjaganya stabilitas sistem keuangan domestik pada triwulan III-2024, Sri Mulyani melanjutkan, terutama didukung oleh kebijakan moneter dari beberapa negara utama seiring dengan melambatnya laju inflasi. Bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed), misalnya, memangkas suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin sekaligus memberikan sinyal penurunan lebih lanjut. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Iuran Pensiun Wajib yang Cacat Hukum

19 Oct 2024

Setelah Juli lalu Otoritas Jasa Keuangan menggoyang ketenangan publik dengan rencana asuransi wajib kendaraan bermotor, kini lembaga ini juga berencana mengatur iuran wajib jaminan pensiun. Sontak, reaksi publik meledak lagi. Meski yang mengeluarkan pernyataan adalah pejabat Otoritas Jasa Keuangan, yang bukan pejabat badan hukum pemerintahan—rakyat sering kali mengidentifikasi segala pengaturan yang dinilai sebagai memberatkan ekonomi, khususnya pekerja berpenghasilan menengah bawah—sebagai ulah pemerintah. Salah satu alasan OJK akan mewajibkan tambahan iuran pensiun adalah replacement ratio masih jauh dari standar Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Dasarnya adalah OJK sedang mempersiapkan pelaksanaan undang-undang omnibus tentang jasa keuangan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Pertanyaannya, apakah rencana tersebut konstitusional? Dua rezim keuangan Secara garis besar, urusan keuangan dikelompokkan menjadi keuangan publik dan keuangan swasta yang merupakan dukungan untuk pendanaan program pemerintahan (publik) dan urusan dagang oleh swasta. Dasar transaksi ekonomi yang logis dan lazim diterapkan di seluruh negara di dunia dikelompokkan menurut tujuan dan fungsi pendanaan program publik dan transaksi dagang oleh swasta. Pendanaan program publik, seperti belanja pemerintahan, pelayanan dasar negara sektor kesehatan, pendidikandan fasilitas umum, serta pemenuhan kebutuhan dasar hidup rakyat, bertumpu pada pungutan wajib.

Pungutan wajib bersifat memaksa, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, pajak kendaraan bermotor, dan iuran jaminan sosial. Mengapa harus ”memaksa”? Sebab mekanisme pasar yang berdasarkan transaksi sukarela ”jual-beli” tidak akan mampu memenuhi kecukupan dana yang dibutuhkan. Salah satu contoh pendanaan publik yang sehari-hari digunakan rakyat adalah pembangunan jalan. Jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota/kabupaten dibangun pemerintah/pemda yang didanai dari sumber ”pungutan paksa” pajak-pajak. Ketika menggunakan jalan umum, fasilitas umum, rakyattidak perlu membayar lagi karena rakyat sudah membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Selain itu, ada jalan tol, yang berbasis transaksi dagang. Konsumen membayar ketika menggunakannya.Transaksi jalan tol bersifat suplemen/tambahan atau pilihan bagi yang ingin dan mampu menikmati kecepatan, tetapi transaksi sukarela membayar ketika menggunakan jalan tol tidak menghilangkan kewajiban membayar PKB. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Jelang Pelantikan Prabowo - Gibran

19 Oct 2024

Jelang dilantik pada 20 Oktober 2024, presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka punya dua modal sosial yang penting bagi pemerintahan barunya, yakni citra dan tingkat keyakinan publik. Berdasarkan survei Kompas September 2024, citra positif Prabowo tergolong tinggi, yakni 84,1 persen. Citra positif terhadap Prabowo ini merata diungkapkan, baik oleh responden laki-laki maupun perempuan, serta responden dengan latar belakang ekonomi bawah, menengah, dan atas. Demikian pula dengan mereka yang berpendidikan rendah dan tinggi. Senada dengan Prabowo, mayoritas publik juga menilai positif citra Gibran. Tujuh dari 10 responden menilai positif citra Gibran. Penilaian positif terhadap sosok Prabowo dan Gibran ini juga diikuti tingkat keyakinan terhadap pemerintahan mendatang dalam mengatasi sejumlah persoalan bangsa.

Dibidang politik dan keamanan, misalnya, 76,4 persen responden yakin pemerintahan Prabowo-Gibran akan mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan. Dalam bidang hukum, sebagian besar responden (74,5 persen) juga yakin pemerintahan baru hasil Pemilu Presiden 2024 ini akan mampu menegakkan hukum. Tingkat keyakinan senada juga dinilai dalam meningkatkan kesejahteraan sosial (73,1 persen) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (72,6 persen). Besarnya citra dan keyakinan publik ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, Prabowo-Gibran memiliki modal sosial berupa dukungan masyarakat pada Pilpres 2024. Hasil rekapitulasi KomisPemilihan Umum memperlihatkan, pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan dukungan mayoritas pemilih, yakni 96.214.691 suara atau 58,59 persen pemilih.

Dari sebaran wilayahnya, lebih dari separuh pemilih di 35 provinsi memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Ini menunjukkan meratanya dukungan yang diberikan masyarakat Indonesia. Gerak cepat persiapan transisi pemerintahan juga menjadi faktor lain tumbuhnya keyakinan publik. Kepemimpinan Prabowo-Gibran bergerataktis menyiapkan transisi pemerintahan dengan membentuk Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo-Gibran pada akhir Mei 2024. Sesuai namanya, tim ini menyiapkan proses pemerintahan berikutnya dengan melakukan sinkronisasi program dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejumlah anggota Tim Sinkronisasi kemudian juga ber gabung dengan kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin untuk mendukung kesinambungan pembangunan. Manajemen pemerintahan berbasis perencanaan ini juga diterapkan Prabowo dalam menyusun kabinetnya. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Transaksi Judi Daring Di Akses 1,5 Juta Pelajar

18 Oct 2024

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan, nilai transaksi judi daring selama periode 2017-September 2024 lebih dari Rp 600 triliun. Hampir 50.000 anak di bawah usia 10 tahun dan 1,5 juta pelajar termasuk sebagai pemain judi daring. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyampaikan, sejak 2017 hingga September 2024, nilai transaksi judi daring lebih dari Rp 600 triliun. Pemerintah sudah berupaya menekan supaya praktik judi daring tidak semakin merajalela. Kemenkominfo mengklaim, misalnya, telah memutus akses konten judi daring sebanyak 4,7 juta konten pada periode 2017-14 Oktober 2024. Pada periode yang sama, Kemenkominfo menemukan 38.563 konten judi daring di laman lembaga pemerintahan. Sebanyak 37.994 konten antaranya sudah diturunkan. Kemenkominfo juga menemukan 36.883 konten judi daring di laman lembaga pendidikan. Sebanyak 35.227 konten di antaranya sudah diturunkan.

”Judi daring tidak mencerdaskan dan tidak menyejahterakan masyarakat. Selain pemutusan akses, pemerintah terus mendorong literasi, baik literasi menggunakan teknologi maupun literasi keuangan,” kata Budi saat menghadiri diskusi publik ”Perangi Judi Online, Wujudkan Ekosistem Keuangan Digital yang Aman, Judi Pasti Rugi,” Kamis (17/10/2024), di Jakarta. Indeks literasi keuangan, Budi melanjutkan, naik dari 38,03 persen pada 2019 menjadi 65,43 persen pada 2024. Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah agar kenaikannya semakin signifikan. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Hokky Situngkir mengatakan, modus baru yang dipakai ialah pelaku judi daring menyamar sebagai penyedia layanan investasi. Mereka mulanya mengiming-imingi warga agar ikut berinvestasi, tetapi ujungnya investasi itu dipakai membayar judi slot.

”Modus baru lainnya yang kami temukan judi daring ’menyamar’ sebagai gim sehingga mudah memikat anak-anak, tetapi sebenarnya itu praktik judi. Hampir 50.000 anak di bawah usia 10 tahun bermain judi daring. Sebanyak 1,5 juta anak usia pelajar sudah bermain judi,” katanya. Hokky menyampaikan, patroli pemberantasan konten judi daring dilakukan oleh Kemenkominfo dan berlangsung 24 jam. Dari sisi hilir, Kemenkominfo menggandeng Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menutup rekening ataupun dompet elektronik nik yang terindikasi memfasilitasi judi daring. Dompet elektronik Menurut Budi Arie, penyalahgunaan dompet elektronik juga menjadi salah satu modus untuk bertransaksi judi daring. Kemenkominfo telah mengajukan permohonan pemblokiran 573 akun dompet elektronik yang diduga terkait judi daring. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Dengan Seni Budaya Membangun Kota

18 Oct 2024

Seperti makanan, seni merupakan kebutuhan dasar manusia. Seni budaya yang bergizi dan berkualitas perlu hadir di Taman Ismail Marzuki sebagai tempat untuk membangun peradaban kota dan manusianya. Di salah satu sudut ruang di Taman Ismail Marzuki, Haikal Ilmi Akbar (26), koreografer dari komunitas teater keliling, memberi instruksi kepada Kirana (12) agar bergerak menyesuaikan tempo menari. Sesekali Haikal memperbaiki gerakan Kirana yang kurang tepat. Pada saat bersamaan, Deddy Andrianto (25) menyesuaikan gerakan Kirana yang mulai mendapatkan ritmenya. Haikal pun meminta mereka bersama-sama terus mengulang agar setiap gerakan semakin padu. Latihan pada Selasa (15/10/2024) malam itu tak berlangsung satu arah. Kirana dan Deddy diberi kebebasan berkreasi menciptakan gerakan yang sesuai naskah dan lagu.

Diskusi menghiasi latihan mereka untuk pementasan di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Februari 2025. Sebagai pelaku seni, bagi Haikal dan teman-teman, kawasan TIM yang memiliki banyak ruang terbuka layaknya rumah yang nyaman untuk berkarya. Dukungan berupa kebebasan akses di TIM ini pula yang membuat pelaku seni, terutama anak-anak muda, bisa dan memiliki ruang untuk mengembangkan kreativitas dan menghasilkan karya yang bisa dinikmati masyarakat luas. Meski demikian, mereka sadar untuk menjaga ruang publik ini tetap bersih serta tidak mengganggu aktivitas pengunjung dan pelaku atau komunitas seni lain. ”Gratis pastinya, juga friendly community. Memilih latihan di sini juga karena ada di tengah kota yang mudah diakses dan kawasannya luas. Ruang publik yang paling nyaman dan kondusif untuk berkarya. Saat ini susah mencari tempat latihan karena banyak yang sudah berbayar,” tutur Haikal.

Menurut dia, selain sebagai ruang publik sekaligus ruang kreasi, TIM harus bisa menjadi ruang apresiasi. Oleh karena itu, Haikal berharap pemerintah dan pemangku kebijakan bisa memfasilitasi sejumlah pergelaran seni dan budaya. ”Secara umum, saat ini ada kekhawatiran siapa yang akan menonton dan menikmati karya kami. Untuk menghidupi seni budaya Indonesia ternyata butuh modal yang sangat besar sehingga berdampak pada tiket yang mahal. Ujung-ujungnya, hanya segelintir yang bisa menonton,” kata Haikal. ”Rumah” berbagai kalangan Tak hanya menjadi ruang berekspresi bagi pelaku seni dan budaya, TIM juga menjadi ”rumah” bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Salah satunya dirasakan Oktavia (38) yang mengunjungi TIM pada Rabu (16/10). Warga Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, ini menghadiri Festival Literasi Jakarta 2024. Festival yang diadakan untuk menyambut bulan sastra dan bahasa ini digelar hingga Minggu (20/10). (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Judi Daring Dimainkan 1,5 Juta Pelajar

18 Oct 2024

Sebanyak 35.227 konten di antaranya sudah diturunkan. Literasi ”Judi daring tidak mencerdaskan dan tidak menyejahterakan masyarakat. Selain pemutusan akses, pemerintah terus mendorong literasi, baik literasi menggunakan teknologi maupun literasi keuangan,” kata Budi saat menghadiri diskusi publik ”Perangi Judi Online, Wujudkan Ekosistem Keuangan Digital yang Aman, Judi Pasti Rugi,” Kamis (17/10/2024), di Jakarta. Indeks literasi keuangan, Budi melanjutkan, naik dari 38,03 persen pada 2019 menjadi 65,43 persen pada 2024. Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah agar kenaikannya semakin signifikan. Direktur Jenderal Ap dan Informatika Kemenkominfo Hokky Situngkir mengatakan, modus baru yang dipakai ialah pelaku judi daring menyamar sebagai penyedia layanan investasi. Mereka mulanya mengiming-imingi warga agar ikut berinvestasi, tetapi ujungnya investasi itu dipakai membayar judi slot.

”Modus baru lainnya yang kami temukan judi daring ’menyamar’ sebagai gim sehingga mudah memikat anak-anak, tetapi sebenarnya itu praktik judi. Hampir 50.000 anak di bawah usia 10 tahun bermain judi daring. Sebanyak 1,5 juta anak usia pelajar sudah bermain judi,” katanya. Hokky menyampaikan, patroli pemberantasan konten judi daring dilakukan oleh Kemenkominfo dan berlangsung 24 jam. Dari sisi hilir, Kemenkominfo menggandeng Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menutup rekening ataupun dompet elektronik yang terindikasi memfasilitasi judi daring. Menurut Budi Arie, penyalahgunaan dompet elektronik juga menjadi salah satu modus untuk bertransaksi judi daring. Kemenkominfo telah mengajukan permohonan pemblokiran 573 akun dompet elektronik yang diduga terkait judi daring. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pornografi Anak Berkedok Lowongan Kerja

18 Oct 2024

Polisi mengungkap praktik pembuatan konten pornografi berkedok lowongan kerja via media sosial di Kota Cirebon, Jawa Barat. Sembilan orang,termasuk dua anak, Memangnya menjadi korbannya. Polisi masih mendalami dugaan adanya sindikat pada kasus ini. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota Ajun Komisaris Anggi Eko Prasetyo, Kamis (17/10/2024), mengatakan, kasus ini bermula dari laporan warga tentang pembuatan konten pornografi pada Juni 2024. Lokasinya di salah satu tempat indekos di Kesenden, Kota Cirebon. Pihaknya lalu menyelidiki kasus itu dan mendatangi tempat kejadian. Di lokasi, polisi menemukan tiga kamar indekos yang berisi sembilan korban tengah melakukan siaran langsung via salah satu plat dia sosial. Tujuh korban perempuan, sisanya laki-laki. ”Dua (korban perempuan) di antaranya di bawah umur,” ujarnya.

Tujuh korban lain berumur 19-23 tahun. Tujuh korban berasal dari Kabupaten Cirebon, sedangkan dua korban merupakan warga Kabupaten Tasikmalaya, Jabar. Di lokasi, polisi juga menangkap dua tersangka, yakni BM (26) dan MF (25). BM merupakan warga Ternate, Maluku Utara, sedangkan MF dari Payakumbuh, Sumatera Barat. BM berperan mencari tempat indekos dan merekrut korban. Adapun MF merekrut serta mengurus administrasi tempat itu, polisi menyita 4 gawai, 2 tripod, 3 alat pencahayaan, alat pengisi daya telepon genggam, serta minyak pelumas. Berbagai peralatan itu digunakan korban untuk siaran langsung saat membuat konten pornografi. Tersangka menjebak korban melalui iklan lowongan kerja di Facebook. Lewat akun Zhenthia, tersangka mencari karyawan baru berusia 17-27 tahun di toko busana dengan gaji Rp 2 juta per bulan.

Namun, ketika dicek di media sosial (medsos), Kamis, akun itu sudah hilang. ”Setelah di-chat (hubungi), disampaikan lowongan itu sudah penuh dan ditawarkan apakah mau masuk tim pembuatan konten dewasa dengan menggunakan platform medsos," ungkap Anggi. Tersangka mengiming-imingi korban dengan uang jutaan rupiah. Faktor ekonomi jadi penyebab korban terjebak membuat konten itu. ”Mereka tergiur iming-iming pendapatan Rp 5 juta,” ucapnya. Pihaknya pun tidak menutup kemungkinan adanya korban lain. Apalagi, menurut tersangka, sejumlah korban membuat konten serupa, tetapi kemudian berhenti. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Elite Parpol Berkonsolidasi di Kemenhan Menjelang Pelantikan Prabowo-Gibran

18 Oct 2024

Pada 17 Oktober, sejumlah ketua umum partai politik mengunjungi Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-73. Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, menyampaikan ucapan selamat dan harapan agar Prabowo memimpin Indonesia menuju kemajuan dan persatuan. Selain Zulkifli, hadir pula ketua umum dari partai-partai lain seperti Nasdem, PKB, Golkar, dan Demokrat. Ahmad Heryawan, Plh. Presiden PKS, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bersifat silaturahmi tanpa pembahasan khusus, termasuk pengaturan kursi menteri. Para ketua umum partai menekankan pentingnya konsolidasi untuk membangun bangsa bersama.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kritik Terhadap Kabinet Gemoy Prabowo

18 Oct 2024

Menjelang pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mempersiapkan kabinetnya yang diperkirakan terdiri dari 46 menteri, termasuk enam menteri koordinator. Jumlah ini merupakan yang terbanyak sejak pemilihan presiden langsung pada tahun 2004 dan dihasilkan dari pembentukan kementerian baru, serta pemecahan dari kementerian yang sudah ada, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kini terpisah menjadi dua kementerian.

Jumlah kementerian yang gemuk ini memicu keprihatinan di kalangan pelaku bisnis. Shinta Kamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengungkapkan bahwa banyaknya menteri berpotensi menimbulkan birokrasi yang tidak efisien dan meningkatkan risiko korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk memastikan perizinan usaha lebih transparan dan efisien. Danang Girindrawardana, Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, juga menyoroti bahwa kabinet gemuk dapat menciptakan tumpang tindih kebijakan dan meningkatkan belanja administrasi.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, mencemaskan pemisahan kementerian yang sebelumnya terintegrasi, yang berpotensi menyebabkan kevakuman dan penundaan dalam proses perizinan bisnis. Sementara itu, Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, juga mengkhawatirkan dampak negatif penambahan kementerian terhadap iklim investasi, terutama mengingat sistem Online Single Submission (OSS) yang belum optimal.

Secara keseluruhan, meskipun ada optimisme jika Prabowo mampu mengarahkan kewenangan dengan baik, tantangan birokrasi dan proses perizinan yang efisien tetap menjadi fokus utama yang perlu diatasi oleh pemerintahan baru.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Peningkatan Kementerian: Prabowo Rangkul Banyak Pihak

17 Oct 2024

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengalami penambahan jumlah kementerian dari 30 menjadi 41, serta dari 4 menjadi 5 kementerian koordinator. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk merangkul berbagai pihak agar terlibat dalam pemerintahan. Ia berharap bahwa tokoh-tokoh yang diundang Prabowo dapat ditempatkan dengan tepat dalam kabinet, baik sebagai menteri, wakil menteri, atau di badan lainnya. Ma’ruf menekankan pentingnya penempatan yang sesuai untuk memastikan efektivitas kerja. Prabowo telah memanggil 108 calon menteri dan sebagian besar telah mengikuti pembekalan, menegaskan komitmen untuk membangun kabinet yang solid dan responsif terhadap kebutuhan negara.