PERKARA dugaan korupsi dalam tata kelola sawit di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuktikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sama sekali tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, sebagaimana pernah diklaim oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2020. Sebaliknya, omnibus law Cipta Kerja justru menjadi pintu masuk bagi korupsi sekaligus ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup. Salah satu akar masalahnya terletak pada Pasal 110A dan 110B yang mengatur penyelesaian izin berusaha di kawasan hutan. Pemerintah mengklaim bahwa dua pasal tersebut merupakan solusi atas ruwetnya masalah tata kelola dan perizinan di kawasan hutan. Namun, sejak awal, pemerintah terlihat tidak berniat menghukum perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi secara ilegal di dalam kawasan hutan. Pasal-pasal ini lebih mengutamakan sanksi administratif ketimbang pidana, yang pada akhirnya justru menjadi bentuk pemutihan atau pengampunan bagi pengusaha yang melanggar aturan.

Kebijakan pengampunan terhadap pengusaha yang melakukan kejahatan di kawasan hutan telah lama berlangsung. Pada 2012 dan 2015, pemerintah menerbitkan dua peraturan mengenai tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan. Regulasi ini memberi kelonggaran waktu bagi perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan hutan untuk mengurus persyaratan administrasi. Akibatnya, perusahaan yang sebelumnya beroperasi secara ilegal di dalam hutan bisa memperoleh legalitas melalui izin pelepasan kawasan hutan. Skema sanksi administratif ini memungkinkan perusahaan yang melakukan deforestasi secara ilegal demi membuka lahan sawit menikmati impunitas. Mereka tak tersentuh oleh hukum. Padahal, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, korporasi-korporasi tersebut telah merambah sekitar 3,37 juta hektare kawasan hutan untuk ditanami sawit—jumlah ini hampir 20 persen dari total luas perkebunan sawit di Indonesia. (Yetede)

Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri ke kediamannya di kartanegara, Jakarta, Senin (14/10/2024). Mereka terdiri atas perwakilan partai politik pendukung, dan profesional, dan menteri pemerintahan saat ini. Pelaku pasar merespon positif kabinet sementara prabowo, terutama terkait kembalinya Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan (Menkeu). Sri Mulyani hadir memenuhi panggilan Prabowo. Selain Sri Mulyani, para Menteri kabinet Presiden Joko Widodo yang turut masuk kabinet Prabowo antara lain Budi Gunaidi Sadikin, Erick Thohir, Agus Gumiwang Kartasamita, Agus Harimurti Yudhoyono, Bahlil Lahadahlia, Tito Karnavian, Partikno, Sakti Wahyu Trenggono, Meutya Hafid, dan Rosan Roeslani. Sementara itu, pelaku usaha merespon positif kabinet sementara Prabowo. Sebab, reputasi sebagian calon menteri sudah tidak diragukan lagi. Dunia usaha berharap kabinet Prabowo mampu mengatasi berbagai tantangan global, seperti ketidakpastian geopolitik dan dinamika perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. (Yetede)

Fujifilm, yang dikenal sebagai perusahaan fotografi sejak berdiri pada tahun 1934, telah bertransformasi menjadi perusahaan multisektor dengan fokus utama di bidang kesehatan. Di bawah kepemimpinan Presiden dan CEO Teiichi Goto, Fujifilm mengusung group purpose “Giving our world more smiles” sebagai komitmen untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat global. Transformasi ini melibatkan Fujifilm dalam berbagai inisiatif kesehatan, termasuk mengembangkan peralatan diagnostik canggih dan teknologi kesehatan yang terjangkau.

Salah satu upaya signifikan Fujifilm adalah penanggulangan tuberkulosis (TB) melalui inovasi teknologi, seperti sistem X-ray portabel dan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk deteksi dini TB, yang membantu meningkatkan efisiensi diagnosis di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Di Indonesia, Fujifilm bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Zero TB Yogyakarta dalam program “jemput bola” untuk meningkatkan skrining TB secara masif, serta menyediakan alat diagnostik cepat TB LAM, yang efektif mendeteksi TB pada penderita HIV dan anak-anak dengan keterbatasan pengumpulan sampel dahak.

Komitmen Fujifilm dalam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam visi menciptakan dunia yang lebih bahagia dan sehat. Dengan teknologi canggih dan dedikasi terhadap kesejahteraan global, Fujifilm mewujudkan visi “more smiles” melalui setiap diagnosis yang tepat waktu dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Rencana partai politik pendukung pasangan calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos dan Sarbin Sehe, untuk mengusulkan nama pengganti setelah kematian tragis Benny Laos akibat insiden kebakaran speedboat Bella 72 saat kampanye di Pulau Taliabu. Muksin Amrin, juru bicara pasangan tersebut, mengungkapkan bahwa nama-nama pengganti akan dibawa ke Jakarta untuk disetujui oleh istri almarhum, Sherly Tjoanda, dan keluarga.

Menurut Muksin, usulan nama pengganti harus disampaikan sebelum 27 Oktober 2024 agar memenuhi ketentuan yang berlaku. Benny Laos, yang merupakan kader Partai Demokrat, didukung oleh delapan partai koalisi, termasuk PKB, PAN, dan Partai NasDem. Selain itu, jenazah Benny yang berusia 52 tahun telah diterbangkan dari Luwuk, Sulawesi Tengah, menuju Jakarta untuk dikebumikan. Kepergian Benny Laos menjadi kehilangan besar bagi komunitas politik Maluku Utara, mengingat dedikasi dan perannya sebagai mantan Bupati Pulau Morotai.