Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

Pamor Kecantikan Yang Berdampak Buruk

14 Oct 2024

Industri kecantikan tengah tumbuh subur. Banyak jenama baru, bahkan lokal, bermunculan. Mereka berlomba-lomba menawarkan produk dengan iklan yang memukau. Mereka tidak lagi hanya menyasar perempuan, tetapi juga laki-laki. Frekuensi acara-acara kecantikan yang kerap dihelat di kota-kota besar bertambah. Promosi produk dilakukan dalam skala besar. Toko-toko kosmetik juga melakukan promosi meski dengan skala lebih kecil. ”Event kecantikan itu lagi marak banget. Kalau dulu pada 2022-2023, dalam per setengah tahun di Yogyakarta biasanya ada satu event kecantikan. Masuk 2024, sepanjang Januari-Oktober ini saja sudah ada sekitar empat beauty event di Yogyakarta,” ujar Shella

Herviana (28), penyedia jasa titip (jastip) asal Yogyakarta, saat dihubungi, Jumat (11/10/2024). Animo masyarakat pun cukup tinggi setiap kali pameran produk kecantikan digelar di Yogyakarta. Konsumen yang menggunakan jastip yang ia tawarkan membeludak. Mereka berasal dari beragam daerah, bahkan hingga Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam sekali rangkaian festival kecantikan yang rerata diselenggarakan 2-4 hari, Shella bisa membeli 400-500 produk kecantikan demi para pelanggan jastipnya. Shella pun perlu membawa koper untuk menampung produk-produk kecantikan yang dibelinya. Untuk membeli barang-barang itu, ia bisa menggelontorkan dana hingga Rp 42 juta. Skincare dan lipstik menjadi produk yang paling banyak diminati.

Kosmetik dalam negeri juga makin diminati. Hal ini tidak terlepas dari berkembangnya produk cosmeuticals. Cosmeuticals adalah produk yang memiliki efek kosmetik serta terapeutik yang berdampak positif bagi kesehatan dan kecantikan kulit. Selain itu, inovasi produk dan desain kemasan juga semakin menarik sehingga meningkatkan penjualan. Sertifikat halal melengkapinya. Tren positif itu terjadi secara global. Dalam laporan McKinsey & Company berjudul ”The State of Fashion Beauty” pada Mei 2023, industri kecantikan diprediksi menghasilkan sekitar 460 miliar dollar AS atau sekitar Rp 7.180,14 triliun tahun ini. Adapun pada 2027, penjualan ritel produk kecantikan diproyeksikan tembus angka 580 miliar dollar AS atau Rp 9.053,22 triliun. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Mafia BBM di NTT Diminta untuk Diselidiki Mabes Polri

14 Oct 2024

Pemecatan Inspektur Dua Rudy Soik oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, setelah Rudy menyelidiki mafia bahan bakar minyak bersubsidi, kini mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Muncul dorongan agar Mabes Polri menyelidiki mafia BBM subsidi di daerah itu. ”Yang mencuat sekarang adalah Rudy berhadapan dengan institusinya, yakni Polda NTT. Oleh karena itu, yang bisa mengatasi hal ini adalah Mabes Polri. Kami minta Mabes Polri perlu turun ke NTT,” kata Gabriel Goa dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia, Minggu (13/10/2024).

Menurut Gabriel, lewat intervensi Mabes Polri, kasus mafia BBM bersubsidi di NTT dapat diungkap secara terang. Jika ada oknum di Polda NTT yang terlibat, mereka harus segera diproses. Harapannya, jaringan mafia BBM bersubsidi di NTT terbongkar. Jika Mabes Polri tidak memberi atensi terhadap polemik ini, lanjut Gabriel, publik akan mempertanyakan keseriusan Polri memberantas mafia BBM bersubsidi. Pemberantasan dimaksud menjadi perhatian pemerintah pusat. Keputusan pemecatan diambil dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang berlangsung di Polda NTT pada Jumat (11/10). Sidang dipimpin oleh Komisaris Besar Robert Antoni Sormin dengan wakil Komisaris Yan Kristian Ratu serta anggota Komisaris Nicodemus Ndoloe.

Pelanggaran kode etik profesi Polri berupa ketidak profesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Bentuknya, pemasangan garis polisi di lokasi milik Ahmad Anshar dan Algajali Munandar di Kota Kupang. Atas perbuatan itu, Rudy dinyatakan melanggar Pasal 13 Ayat 1 dan Pasal 14 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 Ayat (1) Huruf b, c, dan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Angka1 dan Huruf d Perpol 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri (Kompas.id, 11/10/2024). (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Para Musisi Ramai-ramai Belajar Aturan Royalti

14 Oct 2024

Persoalan royalti lagu/musik di Indonesia masih seperti pita kaset yang kusut. Mesti diurai satu per satu. Sejauh ini, regulasi soal royalti lagu sudah ada, tetapi ruang lingkupnya masih terbatas dan pelaksanaannya di lapangan masih terkendala. Harian Kompas edisi Minggu (13/10/2024) mengangkat kisah pencipta lagu dangdut pantura era 1980-an hingga 2000-an, Carli Nuryaman (85), yang hidup sengsara di hari tua. Lima tahun terakhir tubuhnya digerogoti penyakit. Kini, ia hanya bisa terbaring lemah di rumahnya yang beratap terpal di Indramayu, Jawa Barat. Tak punya uang untuk berobat. Carli menghasilkan puluhan lagu dangdut selama 1980-an hingga awal 2000-an. Sebagian lagu ciptaannya populer dan masuk dapur rekaman di Jakarta. Namun, lagu-lagu itu tak menghasilkan royalti karena dulu ia menjualnya dengan sistem pembayaran sekali putus (flat pay) kepada label.

Lagu-lagunya masih kerap ditampilkan di panggung komersial dan media sosial sampai sekarang. Di Youtube, lagu ciptaannya, ”Awan Abang” dan ”Jam Siji Bengi”, yang dinyanyikan orang lain sudah dilihat ratusan ribu kali. Namun, tak sepeser pun uang mengalir ke kantongnya. Kisah Carli hanya satu dari sekian banyak kisah serupa yang menimpa pencipta lagu dan penampil. Indra Lesmana, pencipta dan penyanyi top Indonesia yang berkarier sejak 1978, menyaksikan dan mengalami sendiri ketidakadilan seperti itu. Dia menilai, urusan pembagian hak ekonomi bagi pencipta karya musik dari dulu sampai sekarang tidak beres-beres. ”Sepertinya (urusan royalti) ini sengaja dibuat ruwet. Indonesia sudah sangat terlambat mengatasi masalah ini,” kata Indra sebelum tampil dalam sebuah acara di Jakarta Selatan, Minggu (13/10).

Sumber ketidakberesan itu, pada 1980-an, lanjut Indra, adalah pembajakan. Dia menceritakan, salah satu album tenarnya, Aku Ingin, keluaran tahun 1990, dibungkus dengan sampul khusus agar tidak dibajak. Ternyata, album dengan cetakan biasa juga dijual di toko kaset resmi. Ia juga pernah mendapati albumnya dijual dalam kaset bekas. Persoalan lainnya, perusahaan rekaman atau label tidak transparan soal penjualan album. ”Label rekaman paling membiayai ongkos produksi di awal. Setelah jadi kaset atau CD, aku enggak pernah tahu persis berapa albumku yang terjual. Royalti juga enggak dihitung secara transparan. Ini sam kami (musisi) dibajak oleh label sendiri,” katanya. Mirisnya, label rekaman menguasai master album Indra. Dengan begitu, label berkuasa penuh atas pemanfaatan hak ekonominya. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Grup Astra Akuisisi RS Jantung Heartology Cardiovascular

12 Oct 2024

Group Astra kembali melakukan gebrakan dengan mengakuisi rumah sakit jantung Heartology Cardiovascular Hospital senilai Rp 643 miliar. Langkah salah satu konglomerasi bisnis terbesar di Tanah Air ini, menegaskan keseriusannya dalam melakukan diversifikasi usaha ke sektor non-otomotif, ditengah terus melemahnya penjualan mobil nasional. Tercatat, hingga kini Group Astra telah menggelontorkan dana Rp 4,2 triliun untuk masuk di sektor kesehatan. Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro mengatakan, PT Astra Internasional Tbk (ASII) melalui anak usahanya yakni PT Astra Sehat Nusantara, telah menyelesaikan akuisisi Heartology Cardivascular Hospital. Investasi ini adalah bagian dari fokus ekspansi Astra pada sektor kesehatan. "Kami berharap investasi di Heartology Cardiovascular Hospital, yang merupakan rumah sakit khusus jantung ini, dapat berkontribusi pada penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat, khususnya peningkatan kualitas bagi masyarakat, khususnya kualitas penanganan penyakit kritis di Indonesia, dan memainkan peran integral dalam pengembangan ekosistem kesehatan Astra," kata Djony. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Fenomena Pekerja Gig Terus Bertambah

12 Oct 2024

PRESIDEN Joko Widodo memperingatkan soal fenomena gig economy yang berpotensi menjadi tren perekonomian pada masa depan. Dia mengatakan gig economy sebagai ekonomi serabutan. Tenaga kerja pada ekonomi serabutan kerap disebut sebagai pekerja gig. Perusahaan memilih pekerja dengan sistem paruh waktu dibanding karyawan tetap untuk mengurangi risiko ketidakpastian global. "Gig economy. Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Perusahaan memilih pekerja independen, perusahaan memilih pekerja yang freelancer," ujar Jokowi dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024, Kamis, 19 September 2024.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mendefinisikan gig economy sebagai praktik ekonomi berbasis platform yang menggunakan Internet dan berpusat pada individu. Konsep ini memungkinkan individu mendapat penghasilan sambil memiliki otonomi dalam menentukan jadwal dan lokasi kerja mereka. Gig awalnya lekat dengan musikus yang menerima pekerjaan dari panggung ke panggung. Gig economy juga mengambil referensi pada ekonomi yang digerakkan oleh mereka yang bekerja dari “panggung ke panggung”.

Menurut Jokowi, tren ekonomi serabutan terlihat dari banyaknya perusahaan yang memilih pekerja independen atau freelancer alih-alih mempekerjakan karyawan tetap. Walhasil, kesempatan kerja yang berkelanjutan makin langka. Sementara itu, jumlah orang yang mencari kerja makin banyak. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memprediksi tren ekonomi serabutan akan makin didorong oleh fleksibilitas waktu kerja yang membuat perusahaan bebas membuka kesempatan kerja lintas negara. Imbasnya, kesempatan kerja menjadi makin sempit dan berkurang. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar pekerja di Indonesia masih berada dalam sektor informal atau hampir 60 persen. Sebelum masa pandemi Covid-19 pada 2019, pekerja informal sebanyak 75,65 juta orang. Kini, pada 2024, tercatat jumlahnya mencapai 84,13 juta orang. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Seleksi Komisioner KPK Terbukti Buruk

12 Oct 2024

SELEKSI yang buruk akan menghasilkan pejabat yang lancung. Contohnya bisa kita lihat di Komisi Pemberantasan Korupsi. Hampir semua pemimpin lembaga tersebut tersandung perkara etik. Bahkan ada yang tersangkut dugaan korupsi dan menjadi tersangka. Bukti terbaru adalah tuduhan pelanggaran etik dan pidana oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia dilaporkan ke polisi atas pertemuannya dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Darmanto, yang belakangan menjadi tersangka pencucian uang di KPK. Pertemuan terjadi pada 9 Maret 2023, sementara Eko ditetapkan sebagai tersangka pada 18 April tahun yang sama.

Karena itulah Alexander berkelit bahwa pertemuannya bukan dengan pihak beperkara, melainkan pelapor korupsi. Ia menyebutkan pertemuan tersebut didampingi staf dan atas setahu pemimpin KPK lain. Alexander menutup mata bahwa Eko sedang bermasalah dan menjadi gunjingan publik. Eko disorot setelah memamerkan gaya hidup mewah sehingga dicopot dari jabatannya pada 2 Maret 2023. Nah, di sinilah kejanggalannya. Tak masuk akal jika Alexander tidak mengetahui bahwa Eko sedang bermasalah. Alasan Alexander makin tak meyakinkan karena ia enggan menjelaskan kasus apa yang diusut KPK berdasarkan laporan Eko.

Potensi pelanggaran etik, bahkan pidana, tak akan muncul jika calon komisioner yang disodorkan panitia seleksi bentukan pemerintah dan dipilih Dewan Perwakilan Rakyat betul-betul sosok yang berintegritas. Calon pemimpin KPK yang demikian tak akan didapat dari seleksi yang tidak akuntabel. Pemimpin KPK periode ini membuktikan buruknya penyaringan oleh panitia seleksi. Lima tahun lalu, sebelum calon komisioner KPK mengerucut ke sepuluh nama, banyak pihak mengingatkan panitia seleksi untuk tak meloloskan sejumlah orang. Rekam jejak mereka yang buruk sudah terang benderang, tapi panitia seleksi tak menggubrisnya. Karena prosesnya tak transparan dan akuntabel, wajar kita curiga bahwa kesepuluh nama yang muncul merupakan hasil intervensi penguasa atau kompromi politik. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Masa Depan Indonesia pada Istana Negara di IKN

12 Oct 2024

Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024). Peresmian itu merupakan tonggak penting dalam pembangunan ibu kota baru yang mewakili masa depan Indonesia. Peresmian Istana Negara secara simbolis ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Jokowi bersama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Ibu Negara Nyonya Iriana. Presiden Jokowi juga menandatangani prasasti peresmian pembangunan Istana Negara. Berbeda dengan Istana Negara, Istana Garuda akan diresmikan Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai presiden 2 0 24 - 2 0 2 9.

”Pada sore hari ini, kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dan karena Istana Garuda saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu satu bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu. Nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Presiden Jokowi. Peresmian Istana Negara dilakukan seusai Presiden Jokowi memberikan pengarahan dalam acara Kompas100 CEO Forum Powered by PLN ke-15 di Istana Garuda. Sebelum menuju lokasi peresmian di halaman Istana Negara, Jokowi mengajak ratusan CEO berkeliling serta berfoto di Istana Garuda dan Istana Negara. Para CEO juga menjadi saksi peresmian Istana Negara. Mereka menyaksikan secara langsung peresmian istana di IKN tersebut.

Presiden melanjutkan, pembangunan di IKN tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Meski demikian, pembangunan tetap harus berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Presiden meyakini, kualitas bangunan di IKN bagus, detail, dan mendapatkan sentuhan akhir yang baik. Dengan demikian, semua bangunan yang ada di IKN dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di ibu kota negara baru itu dengan baik. Sebab, bangunan Jokowi mengajak ratusan CEO berkeliling serta berfoto di Istana Garuda dan Istana Negara. Para CEO juga menjadi saksi peresmian Istana Negara. Mereka menyaksikan secara langsung peresmian istana di IKN tersebut. Presiden melanjutkan, pembangunan di IKN tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Meski demikian, pembangunan tetap harus berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Presiden meyakini, kualitas bangunan di IKN bagus, detail, dan mendapatkan sentuhan akhir yang baik. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Tuntutan Belum Dipenuhi Walau Cuti Hakim Berakhir

12 Oct 2024

Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia telah mengakhiri gerakan cuti bersama pada Jumat (11/10/2024). Mereka akan kembali menjalankan tugas sebagai pengadil meskipun tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan belum dipenuhi pemerintah. Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) memulai gerakan cuti bersama pada 7 Oktober lalu. Aksi cuti bersama itu digelar untuk menuntut peningkatan kesejahteraan hakim. Gaji dan tunjangan yang tidak pernah naik selama 12 tahun terakhir menjadi salah satu pertimbangan para hakim menggelar aksi cuti bersama tersebut. Selama lima hari menggelar aksi cuti bersama, perwakilan SHI telah menemui sejumlah pihak untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim. Pada hari pertama, perwakilan SHI menemui Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas.

Kemudian, pada hari kedua, para hakim menemui pimpinan DPR. Dalam audiensi itu, para hakim ditemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Syamsurizal, di ruang rapat Komisi III DPR di Gedung Nusantara II. Pada kesempatan itu, para hakim juga berkomunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto melalui sambungan telepon. ”Aspirasi sudah kami sampaikan. Kita lihat respons pemerintah. Senin lusa, kami sudah kembali aktif bertugas,” kata juru bicara SHI, Fauzan Arrasyid, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat. Dalam tuntutannya, SHI meminta setidaknya ada kenaikan tunjangan hakim sebesar 142 persen dari yang diterima hakim pada saatini.Angka tersebut dihitung dari penjumlahan inflasi yang terjadi tiap tahun sejak 2012. Fauzan menjelaskan, 148 hakim datang ke Jakarta untuk memperjuangkan kesejahteraan hakim.

Para hakim memilih berjuang dengan cara yang legal, tidak melanggar hukum, tanpa mengganggu hak masyarakat. Fauzan dapat memahami adanya pandangan masyarakat yang merasa mereka menjadi tidak bersidang karena aksi ini. Ia menegaskan, tidak bersidang itu tidak melanggar hukum karena para hakim menggunakan hak cuti resmi. ”Jadi, 148 hakim itu yang ke Jakarta syaratnya adalah membawa surat izin cuti pimpinan pengadilan masing-masing. Jadi, tidak ada yang salah di situ,” ujarnya. Negara abai Sekretaris Bidang Advokasi Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Djuyamto mengatakan, tidak adanya kenaikan gaji dan tunjangan selama 12 tahun terakhir menjadi bukti bahwa negara abai terhadap profesi hakim. Pemerintah juga telah mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2018 terkait dengan uji materiil terhadap Pasal 3 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4),Pasal 5 Ayat (2), Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11D, dan11E Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Program Pembangunan Tiga Juta Rumah

11 Oct 2024

Program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dimulai pada 2025 tidak hanya melibatkan pengembang dan kontraktor lokal dan nasional, tetapi juga terbuka untuk pelaku usaha asing. Pembangunan hunian vertikal

di perkotaan akan menyasar lokasi pasar, stasiun, dan jalan raya. Ketua Satuan Tugas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengemukakan, program 3 juta rumah terdiri dari2juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Program 1 juta rumah di perkotaan terbuka untuk kontraktor, pengembang nasional, dan perusahaan asing. Kekurangan (backlog) rumah di Indonesia masih sangat besar. Terdapat 10,7 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah dan 27 juta rumah tangga tinggal di rumah tidak layak huni.

Program 3 juta rumah per tahun yang digulirkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditargetkan mampu menyediakan 15 juta rumah dalam kurun 5 tahun ke depan. Menurut Hashim, konsep

yang disiapkan Satgas Perumahan, antara lain, mengundang perusahaan-perusahaan asing, seperti China, Qatar, Abu Dhabi, Singapura, dan Malaysia, untuk membangun hunian perkotaan di Indonesia. Salah satu pengusaha di Qatar telah menyatakan minat untuk membangun 1 juta unit apartemen. Konstruksi Selain itu, pihaknya juga telah bertemu dengan perusahaan konstruksi terbesar di dunia, China State Construction and

Engineering Corporation Ltd, yang memiliki setidaknya 380.000 pekerja. Perusahaan asal China itu menyatakan

sanggup membangun hunian vertikal secara masif. Tahun 2023, perusahaan itu sudah membangun 880.000 unit apartemen.

Perusahaan asing itu diyakini sanggup membangun 1 juta unit apartemen setiap tahun selama 10 tahun ke depan. Meski demikian, pembangunan 1 juta unit apartemen di perkotaan tidak mungkin diserahkan sepenuhnya ke perusahaan dari suatu negara. Indonesia juga memiliki banyak kontraktor dan pengembang nasional yang dinilai mampu menyediakan hunian vertikal. ”(Pengembang) dari mana-mana dipersilakan, biar dananya ada. Saya semakin optimistis. Kami berikan kesempatan kepada kawan-kawan REI (Realestat Indonesia) untuk berpartisipasi,” ujar Hashim. Ia menambahkan, beberapa lahan negara dan badan usaha

milik negara yang bisa disiapkan dan dialokasikan untuk hunian vertikal di perkotaan adalah lahan pasar, stasiun, hingga jalan raya. Dicontohkan, saat ini terdapat 143 lokasi pasar yang dimiliki dan dikelola oleh PD

Pasar Jaya. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Percepatan Implementasi Energi Hijau di Indonesia

11 Oct 2024

Pemerintah Indonesia sedang berupaya mempercepat investasi di sektor panas bumi dengan memangkas waktu perizinan yang sebelumnya bisa mencapai enam tahun. Langkah ini dianggap penting, mengingat Indonesia memiliki 40% cadangan panas bumi dunia, namun pemanfaatannya masih rendah, baru sekitar 11% dari total potensi sebesar 24.000 MW.

Sejumlah kendala utama masih menghambat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) ini, termasuk tingginya biaya, kebutuhan teknologi canggih, dan keterbatasan jaringan listrik. Sementara itu, negara seperti Filipina dan Turki telah berhasil mengembangkan panas bumi secara signifikan dengan kebijakan insentif, seperti pengurangan pajak dan subsidi penelitian, yang memungkinkan pertumbuhan energi hijau lebih cepat.

Langkah pemerintah untuk reformasi kebijakan diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk pengembangan panas bumi, mempercepat transisi energi, dan memperkuat kontribusi Indonesia dalam pelestarian lingkungan global.