Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

Grup Astra Akuisisi RS Jantung Heartology Cardiovascular

12 Oct 2024

Group Astra kembali melakukan gebrakan dengan mengakuisi rumah sakit jantung Heartology Cardiovascular Hospital senilai Rp 643 miliar. Langkah salah satu konglomerasi bisnis terbesar di Tanah Air ini, menegaskan keseriusannya dalam melakukan diversifikasi usaha ke sektor non-otomotif, ditengah terus melemahnya penjualan mobil nasional. Tercatat, hingga kini Group Astra telah menggelontorkan dana Rp 4,2 triliun untuk masuk di sektor kesehatan. Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro mengatakan, PT Astra Internasional Tbk (ASII) melalui anak usahanya yakni PT Astra Sehat Nusantara, telah menyelesaikan akuisisi Heartology Cardivascular Hospital. Investasi ini adalah bagian dari fokus ekspansi Astra pada sektor kesehatan. "Kami berharap investasi di Heartology Cardiovascular Hospital, yang merupakan rumah sakit khusus jantung ini, dapat berkontribusi pada penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat, khususnya peningkatan kualitas bagi masyarakat, khususnya kualitas penanganan penyakit kritis di Indonesia, dan memainkan peran integral dalam pengembangan ekosistem kesehatan Astra," kata Djony. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Fenomena Pekerja Gig Terus Bertambah

12 Oct 2024

PRESIDEN Joko Widodo memperingatkan soal fenomena gig economy yang berpotensi menjadi tren perekonomian pada masa depan. Dia mengatakan gig economy sebagai ekonomi serabutan. Tenaga kerja pada ekonomi serabutan kerap disebut sebagai pekerja gig. Perusahaan memilih pekerja dengan sistem paruh waktu dibanding karyawan tetap untuk mengurangi risiko ketidakpastian global. "Gig economy. Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Perusahaan memilih pekerja independen, perusahaan memilih pekerja yang freelancer," ujar Jokowi dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024, Kamis, 19 September 2024.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mendefinisikan gig economy sebagai praktik ekonomi berbasis platform yang menggunakan Internet dan berpusat pada individu. Konsep ini memungkinkan individu mendapat penghasilan sambil memiliki otonomi dalam menentukan jadwal dan lokasi kerja mereka. Gig awalnya lekat dengan musikus yang menerima pekerjaan dari panggung ke panggung. Gig economy juga mengambil referensi pada ekonomi yang digerakkan oleh mereka yang bekerja dari “panggung ke panggung”.

Menurut Jokowi, tren ekonomi serabutan terlihat dari banyaknya perusahaan yang memilih pekerja independen atau freelancer alih-alih mempekerjakan karyawan tetap. Walhasil, kesempatan kerja yang berkelanjutan makin langka. Sementara itu, jumlah orang yang mencari kerja makin banyak. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memprediksi tren ekonomi serabutan akan makin didorong oleh fleksibilitas waktu kerja yang membuat perusahaan bebas membuka kesempatan kerja lintas negara. Imbasnya, kesempatan kerja menjadi makin sempit dan berkurang. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar pekerja di Indonesia masih berada dalam sektor informal atau hampir 60 persen. Sebelum masa pandemi Covid-19 pada 2019, pekerja informal sebanyak 75,65 juta orang. Kini, pada 2024, tercatat jumlahnya mencapai 84,13 juta orang. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Seleksi Komisioner KPK Terbukti Buruk

12 Oct 2024

SELEKSI yang buruk akan menghasilkan pejabat yang lancung. Contohnya bisa kita lihat di Komisi Pemberantasan Korupsi. Hampir semua pemimpin lembaga tersebut tersandung perkara etik. Bahkan ada yang tersangkut dugaan korupsi dan menjadi tersangka. Bukti terbaru adalah tuduhan pelanggaran etik dan pidana oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia dilaporkan ke polisi atas pertemuannya dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Darmanto, yang belakangan menjadi tersangka pencucian uang di KPK. Pertemuan terjadi pada 9 Maret 2023, sementara Eko ditetapkan sebagai tersangka pada 18 April tahun yang sama.

Karena itulah Alexander berkelit bahwa pertemuannya bukan dengan pihak beperkara, melainkan pelapor korupsi. Ia menyebutkan pertemuan tersebut didampingi staf dan atas setahu pemimpin KPK lain. Alexander menutup mata bahwa Eko sedang bermasalah dan menjadi gunjingan publik. Eko disorot setelah memamerkan gaya hidup mewah sehingga dicopot dari jabatannya pada 2 Maret 2023. Nah, di sinilah kejanggalannya. Tak masuk akal jika Alexander tidak mengetahui bahwa Eko sedang bermasalah. Alasan Alexander makin tak meyakinkan karena ia enggan menjelaskan kasus apa yang diusut KPK berdasarkan laporan Eko.

Potensi pelanggaran etik, bahkan pidana, tak akan muncul jika calon komisioner yang disodorkan panitia seleksi bentukan pemerintah dan dipilih Dewan Perwakilan Rakyat betul-betul sosok yang berintegritas. Calon pemimpin KPK yang demikian tak akan didapat dari seleksi yang tidak akuntabel. Pemimpin KPK periode ini membuktikan buruknya penyaringan oleh panitia seleksi. Lima tahun lalu, sebelum calon komisioner KPK mengerucut ke sepuluh nama, banyak pihak mengingatkan panitia seleksi untuk tak meloloskan sejumlah orang. Rekam jejak mereka yang buruk sudah terang benderang, tapi panitia seleksi tak menggubrisnya. Karena prosesnya tak transparan dan akuntabel, wajar kita curiga bahwa kesepuluh nama yang muncul merupakan hasil intervensi penguasa atau kompromi politik. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Masa Depan Indonesia pada Istana Negara di IKN

12 Oct 2024

Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024). Peresmian itu merupakan tonggak penting dalam pembangunan ibu kota baru yang mewakili masa depan Indonesia. Peresmian Istana Negara secara simbolis ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Jokowi bersama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Ibu Negara Nyonya Iriana. Presiden Jokowi juga menandatangani prasasti peresmian pembangunan Istana Negara. Berbeda dengan Istana Negara, Istana Garuda akan diresmikan Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai presiden 2 0 24 - 2 0 2 9.

”Pada sore hari ini, kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dan karena Istana Garuda saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu satu bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu. Nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Presiden Jokowi. Peresmian Istana Negara dilakukan seusai Presiden Jokowi memberikan pengarahan dalam acara Kompas100 CEO Forum Powered by PLN ke-15 di Istana Garuda. Sebelum menuju lokasi peresmian di halaman Istana Negara, Jokowi mengajak ratusan CEO berkeliling serta berfoto di Istana Garuda dan Istana Negara. Para CEO juga menjadi saksi peresmian Istana Negara. Mereka menyaksikan secara langsung peresmian istana di IKN tersebut.

Presiden melanjutkan, pembangunan di IKN tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Meski demikian, pembangunan tetap harus berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Presiden meyakini, kualitas bangunan di IKN bagus, detail, dan mendapatkan sentuhan akhir yang baik. Dengan demikian, semua bangunan yang ada di IKN dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di ibu kota negara baru itu dengan baik. Sebab, bangunan Jokowi mengajak ratusan CEO berkeliling serta berfoto di Istana Garuda dan Istana Negara. Para CEO juga menjadi saksi peresmian Istana Negara. Mereka menyaksikan secara langsung peresmian istana di IKN tersebut. Presiden melanjutkan, pembangunan di IKN tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Meski demikian, pembangunan tetap harus berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Presiden meyakini, kualitas bangunan di IKN bagus, detail, dan mendapatkan sentuhan akhir yang baik. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Tuntutan Belum Dipenuhi Walau Cuti Hakim Berakhir

12 Oct 2024

Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia telah mengakhiri gerakan cuti bersama pada Jumat (11/10/2024). Mereka akan kembali menjalankan tugas sebagai pengadil meskipun tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan belum dipenuhi pemerintah. Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) memulai gerakan cuti bersama pada 7 Oktober lalu. Aksi cuti bersama itu digelar untuk menuntut peningkatan kesejahteraan hakim. Gaji dan tunjangan yang tidak pernah naik selama 12 tahun terakhir menjadi salah satu pertimbangan para hakim menggelar aksi cuti bersama tersebut. Selama lima hari menggelar aksi cuti bersama, perwakilan SHI telah menemui sejumlah pihak untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim. Pada hari pertama, perwakilan SHI menemui Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas.

Kemudian, pada hari kedua, para hakim menemui pimpinan DPR. Dalam audiensi itu, para hakim ditemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Syamsurizal, di ruang rapat Komisi III DPR di Gedung Nusantara II. Pada kesempatan itu, para hakim juga berkomunikasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto melalui sambungan telepon. ”Aspirasi sudah kami sampaikan. Kita lihat respons pemerintah. Senin lusa, kami sudah kembali aktif bertugas,” kata juru bicara SHI, Fauzan Arrasyid, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat. Dalam tuntutannya, SHI meminta setidaknya ada kenaikan tunjangan hakim sebesar 142 persen dari yang diterima hakim pada saatini.Angka tersebut dihitung dari penjumlahan inflasi yang terjadi tiap tahun sejak 2012. Fauzan menjelaskan, 148 hakim datang ke Jakarta untuk memperjuangkan kesejahteraan hakim.

Para hakim memilih berjuang dengan cara yang legal, tidak melanggar hukum, tanpa mengganggu hak masyarakat. Fauzan dapat memahami adanya pandangan masyarakat yang merasa mereka menjadi tidak bersidang karena aksi ini. Ia menegaskan, tidak bersidang itu tidak melanggar hukum karena para hakim menggunakan hak cuti resmi. ”Jadi, 148 hakim itu yang ke Jakarta syaratnya adalah membawa surat izin cuti pimpinan pengadilan masing-masing. Jadi, tidak ada yang salah di situ,” ujarnya. Negara abai Sekretaris Bidang Advokasi Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Djuyamto mengatakan, tidak adanya kenaikan gaji dan tunjangan selama 12 tahun terakhir menjadi bukti bahwa negara abai terhadap profesi hakim. Pemerintah juga telah mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2018 terkait dengan uji materiil terhadap Pasal 3 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4),Pasal 5 Ayat (2), Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11D, dan11E Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Program Pembangunan Tiga Juta Rumah

11 Oct 2024

Program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dimulai pada 2025 tidak hanya melibatkan pengembang dan kontraktor lokal dan nasional, tetapi juga terbuka untuk pelaku usaha asing. Pembangunan hunian vertikal

di perkotaan akan menyasar lokasi pasar, stasiun, dan jalan raya. Ketua Satuan Tugas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengemukakan, program 3 juta rumah terdiri dari2juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. Program 1 juta rumah di perkotaan terbuka untuk kontraktor, pengembang nasional, dan perusahaan asing. Kekurangan (backlog) rumah di Indonesia masih sangat besar. Terdapat 10,7 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah dan 27 juta rumah tangga tinggal di rumah tidak layak huni.

Program 3 juta rumah per tahun yang digulirkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditargetkan mampu menyediakan 15 juta rumah dalam kurun 5 tahun ke depan. Menurut Hashim, konsep

yang disiapkan Satgas Perumahan, antara lain, mengundang perusahaan-perusahaan asing, seperti China, Qatar, Abu Dhabi, Singapura, dan Malaysia, untuk membangun hunian perkotaan di Indonesia. Salah satu pengusaha di Qatar telah menyatakan minat untuk membangun 1 juta unit apartemen. Konstruksi Selain itu, pihaknya juga telah bertemu dengan perusahaan konstruksi terbesar di dunia, China State Construction and

Engineering Corporation Ltd, yang memiliki setidaknya 380.000 pekerja. Perusahaan asal China itu menyatakan

sanggup membangun hunian vertikal secara masif. Tahun 2023, perusahaan itu sudah membangun 880.000 unit apartemen.

Perusahaan asing itu diyakini sanggup membangun 1 juta unit apartemen setiap tahun selama 10 tahun ke depan. Meski demikian, pembangunan 1 juta unit apartemen di perkotaan tidak mungkin diserahkan sepenuhnya ke perusahaan dari suatu negara. Indonesia juga memiliki banyak kontraktor dan pengembang nasional yang dinilai mampu menyediakan hunian vertikal. ”(Pengembang) dari mana-mana dipersilakan, biar dananya ada. Saya semakin optimistis. Kami berikan kesempatan kepada kawan-kawan REI (Realestat Indonesia) untuk berpartisipasi,” ujar Hashim. Ia menambahkan, beberapa lahan negara dan badan usaha

milik negara yang bisa disiapkan dan dialokasikan untuk hunian vertikal di perkotaan adalah lahan pasar, stasiun, hingga jalan raya. Dicontohkan, saat ini terdapat 143 lokasi pasar yang dimiliki dan dikelola oleh PD

Pasar Jaya. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Percepatan Implementasi Energi Hijau di Indonesia

11 Oct 2024

Pemerintah Indonesia sedang berupaya mempercepat investasi di sektor panas bumi dengan memangkas waktu perizinan yang sebelumnya bisa mencapai enam tahun. Langkah ini dianggap penting, mengingat Indonesia memiliki 40% cadangan panas bumi dunia, namun pemanfaatannya masih rendah, baru sekitar 11% dari total potensi sebesar 24.000 MW.

Sejumlah kendala utama masih menghambat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) ini, termasuk tingginya biaya, kebutuhan teknologi canggih, dan keterbatasan jaringan listrik. Sementara itu, negara seperti Filipina dan Turki telah berhasil mengembangkan panas bumi secara signifikan dengan kebijakan insentif, seperti pengurangan pajak dan subsidi penelitian, yang memungkinkan pertumbuhan energi hijau lebih cepat.

Langkah pemerintah untuk reformasi kebijakan diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk pengembangan panas bumi, mempercepat transisi energi, dan memperkuat kontribusi Indonesia dalam pelestarian lingkungan global.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Penundaan Putusan Gugatan Gibran Karena Faktor Hakim

11 Oct 2024

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunda sidang putusan terkait gugatan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang diajukan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Penundaan ini akan berlangsung hingga setelah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Alasan penundaan ini karena ketua majelis hakim yang menangani kasus tersebut sedang sakit, sehingga sidang dijadwalkan kembali pada 24 Oktober.

Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa pelantikan pada 20 Oktober bersifat final dan tidak dapat diubah oleh lembaga manapun, termasuk PTUN atau Mahkamah Agung. Menurutnya, pembatalan terhadap pencalonan wakil presiden terpilih tidak mungkin dilakukan karena akan bertentangan dengan konstitusi negara.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Sultan Subang Menggugat Mirae Sekuritas Rp 8,17 Triliun

11 Oct 2024

Perselisihan hukum antara Asep Sulaeman Sabanda, yang dikenal sebagai Sultan Subang, dengan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Hubungan keduanya sebelumnya harmonis pada tahun 2021, saat Mirae menjadi penjamin emisi untuk IPO dua perusahaan milik Asep, yaitu PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE) dan PT Berkah Beton Sedaya Tbk (BEBS). Namun, kini keduanya berhadapan di pengadilan.

Perselisihan dimulai ketika Mirae menggugat Asep dan pihak-pihak terkait lainnya dengan tuduhan wanprestasi dan meminta ganti rugi sebesar Rp 7,67 miliar. Asep kemudian membalas dengan gugatan sebesar Rp 8,17 triliun, yang melibatkan 40 penggugat, termasuk dirinya. Gugatan ini didasari dugaan bahwa Mirae secara sepihak mengubah akun reguler penggugat menjadi akun margin, yang menyebabkan mereka memiliki utang besar kepada Mirae.

Asep juga disebut sebagai penjamin atas transaksi saham para penggugat lainnya melalui perjanjian personal guarantee. Konflik semakin dalam ketika Mirae melakukan forced sale atas saham BEBS, yang menyebabkan kerugian besar karena penurunan nilai saham.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Emiten Rumah Sakit Diversifikasi ke Bisnis Suplemen Kesehatan

11 Oct 2024

Pemerintahan Prabowo Subianto akan meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis mulai tahun 2025, yang menyasar 52 juta penduduk dengan anggaran awal Rp 3,3 triliun. Program ini diprediksi menjadi katalis positif bagi emiten rumah sakit. Founder Stocknow.id, Hendra Wardana, menyatakan program ini akan meningkatkan volume pasien dan pendapatan rumah sakit, namun mengingatkan pentingnya jaminan pembayaran tepat waktu dari pemerintah untuk menghindari masalah likuiditas.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, juga menilai program ini akan berdampak positif, terutama bagi emiten kesehatan seperti Prodia (PRDA), jika mendapatkan kerja sama dalam program tersebut. Nico juga melihat bahwa program ini adalah bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, gizi, dan pendidikan.

Hendra dan Nico merekomendasikan saham-saham emiten rumah sakit seperti MIKA, SILO, dan HEAL karena prospek cerah, ditambah faktor-faktor lain seperti ekspansi rumah sakit dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Hendra merekomendasikan beli MIKA, SILO, dan HEAL dengan target harga masing-masing Rp 3.300, Rp 3.450, dan Rp 1.800 per saham, sedangkan Nico merekomendasikan beli MIKA dengan target harga Rp 3.300 per saham.