Indonesia mendorong agar negara-negara anggota Asean mempercepat transformasi energi yang ramah lingkungan, karena pesatnya investasi hijau dalam satu tahun terakhir.  Hal ini disampaikan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat menghadiri Forum Khusus ASEAN-Indo Pasifik 2024 (AIPF) di Vientiane, Laos, Jumat (11/10/2024), Wapres menyampaikan pentingnya  mempercepat peralihan menuju  ekonomi ramah lingkungan di kawasan, terlebih saat ini terdapat berbagai  tantangan seperti lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

"Asean perlu mengintegrasikan inovasi lingkungan dengan transformasi digital untuk mendukung investasi dan sektor keuangan yang berkelanjutan, serta meningkatkan transisi energi melalui teknologi bersih dan energi terbarukan," kata Ma'ruf Amin. Menurut Wapres, penanaman modal pada sektor yang mendukung keberlanjutan lingkungan di kawasan mengalami peningkatan  satu tahun belakangan. Investasi hijau di Asean tercatat mencapai US$ 6,3 miliar, atau meningkat 20% pada 2023. Untuk itu, Wapres menilai kawasan Indo-Pasifik adalah wilayah strategi bagi ekonomi global, mencakup negara-negara besar termasuk negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup pesat. Kawasan ini memberikan kontribusi  lebih dari 60% terhadap PDB dunia yang menjadi pusat perdagangan hampir setengah abad dari total perdagangan internasional. (Yetede)

Transisi pemerintahan dari kepemimpinan Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang diperkirakan berjalan mulus, meningkatkan rasa optimisme kalangan dunia usaha dan calon investor. Pasalnya, hal itu akan  memberikan kepastian bagi pelaku usaha, termasuk dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Alhasil, bila investasi tumbuhan kian kencang, lapangan kerja akan banyak tercipta dan ekonomi pun tumbuh makin tinggi. Keterlibatan Prabowo secara penuh selama periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi juga bisa jadi menepis kekhawatiran pelaku usaha dan calon investor akan munculnya perubahan kebijakan  yang drastis. Sebaliknya, menteri pertahanan ini nantinya akan memberi keyakinan bahwa pemerintahan baru justru akan melanjutkan program-program terbaik dari pemerintah sebelumnya, seperti membangun infrastruktur dan hilisrisasi. Proses transisi pemerintahan akan berjalan lancar juga akan membuat pemerintah mendatang bisa lebih akseleratif dalam menjalankan dan mewujudkan target-target pembangunan yang telah ditetapkan. (Yetede)

Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan, Temu, aplikasi belanja daring lintas batas dari China, belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Karena itu, Kemenkominfo siap memblokir aplikasi itu. Penegasan ini disampaikan karena Temu sudah tersedia di Google Play Store dan Apple Store sehingga memungkinkan masyarakat Indonesia mengunduhnya. ”Temu yang memiliki model bisnis perdagangan secara elektronik atau e-dagang lintas batas negara jelas-jelas dilarang di Indonesia. Temu hingga saat ini juga belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat. Makanya, kami akan segera tindak (karena sudah tersedia di Google Play Store dan Apple Store yang memungkinkan masyarakat Indonesia mengunduh),” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi seusai penandatanganan kerja sama Kemenkominfo dengan perusahaan teknologi IBM, Rabu (9/10/2024), di Indonesia.

Budi menjelaskan, model bisnis Temu yang memfasilitasi e-dagang lintas batas negara dapat merugikan pelaku industri lokal  terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah sudah melarang model bisnis seperti itu lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. ”Model bisnis Temu memungkinkan konsumen membeli langsung barang dari pabrik di China. Tugas pemerintah Indonesia melindungi pelaku usaha dalam negeri. Kami akan take down,” imbuh Budi. Bersamaan dengan aplikasi Temu yang sudah tersedia di GooglePlay Store danApple Store muncul rumor bahwaTemu akan mencaplok Bukalapak supaya bisa beroperasi di Indonesia. Karena rumor itu, harga saham dikabarkan melonjak pada Senin (7/10). Meski demikian, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Selasa (8/10), Sekretaris Perusahaan PT Bukalapak.com Tbk Cut Fika Lutfi mengatakan, perseroan tidak mengetahui informasiterkait rencana akuisisi perseroan oleh Temu. (Yoga)

Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dalam agenda makan malam di Senayan, Jakarta, pada Selasa malam (8/10). Pertemuan ini terjadi hanya 12 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang baru, memunculkan spekulasi tentang materi diskusi mereka. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyebut pertemuan tersebut membahas program-program unggulan pemerintah yang akan diteruskan oleh Prabowo. Ari menganggap pertemuan ini sebagai contoh transisi pemerintahan yang baik, di mana Jokowi berbagi pengalaman dan pandangan terkait tantangan yang akan dihadapi.

Pengamat politik, Ujang Komarudin, menyatakan bahwa pertemuan tersebut mencerminkan sinergi antara kedua tokoh dalam menjaga transisi pemerintahan yang positif. Ujang menilai pertemuan ini menunjukkan kekompakan, semangat persahabatan, persatuan, dan gotong royong demi keberlanjutan pembangunan Indonesia.

Empat tokoh tengah bersaing untuk memimpin lembaga baru, Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Kementerian Penerimaan Negara, yang akan dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tokoh-tokoh tersebut adalah Permana Agung, mantan Dirjen Bea dan Cukai; Mukhammad Misbakhun, anggota DPR RI; Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Keuangan; dan Anggito Abimanyu, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji. Menurut sumber yang dekat dengan proses seleksi, mereka telah mengikuti uji kelayakan di hadapan tim Presiden terpilih, termasuk Burhanudin Abdullah dan Hashim Djojohadikusumo.

Keempat kandidat memiliki pengalaman di sektor perpajakan dan keuangan negara. Bambang Brodjonegoro dikenal atas inisiatif Tax Amnesty 2016, Anggito Abimanyu pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Mukhammad Misbakhun berlatar belakang Ditjen Pajak dan kini berkarier di legislatif, sementara Permana Agung berpengalaman sebagai Dirjen Bea dan Cukai.

Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, menilai pembentukan BPN sebagai langkah penting dalam reformasi perpajakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas otoritas negara di bidang penerimaan pajak dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Ia memperkirakan bahwa pembentukan BPN dapat meningkatkan rasio pajak (tax ratio) hingga 3%—6% dalam lima tahun ke depan, yang berdampak positif pada pendapatan negara.

Optimisme konsumen Indonesia kembali menurun pada September 2024, mencerminkan ketidakpastian ekonomi yang ditandai dengan penurunan indeks keyakinan konsumen dari 124,4 pada Agustus menjadi 123,5. Laporan Bank Indonesia menunjukkan melemahnya ekspektasi penghasilan dan daya beli, khususnya di kalangan kelas menengah ke bawah. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, mengaitkan pelemahan ini dengan tingginya suku bunga dan kenaikan harga bahan bakar, membuat konsumen lebih berhati-hati dalam berbelanja, terutama barang tahan lama.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, menjelaskan bahwa penurunan indikator ekonomi berdampak pada minat ekspansi bisnis, karena lemahnya permintaan memicu pengusaha untuk menunda ekspansi. Hariyadi juga menyoroti ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja yang menyebabkan lebih banyak pekerja masuk ke sektor informal, yang memiliki daya beli lebih rendah. Ia mendorong peningkatan lapangan kerja formal untuk memperkuat daya beli masyarakat.

Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, menyebut pelemahan indikator ekonomi sebagai ancaman serius bagi dunia usaha karena dapat menekan omzet dan meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja. Sarman berharap Pilkada November serta musim libur akhir tahun dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal melalui belanja kampanye dan konsumsi musiman.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun Sahbirin belum ditahan, enam tersangka lainnya sudah berada di tahanan KPK sejak Selasa (8/10), setelah gelar perkara pada Minggu (6/10). Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menjelaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan dilakukan berdasarkan informasi pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel yang didanai dari APBD 2024. Dalam kasus ini, tersangka lainnya yang telah ditahan meliputi Ahmad Solhan (Kadis PUPR Kalsel), Yulianti Erlynah (Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel), serta beberapa pihak lainnya yang terlibat dalam proses pengumpulan dan pemberian fee suap.