Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

Menaklukkan Dunia dengan Sambal

09 Oct 2024

Berabad-abad silam, bangsa Eropa berekspansi ke Nusantara demi menguasai perdagangan rempah untuk menjajah dunia. Situasi berbalik sejak milenium ketiga saat sambal olahan rempah kreasi perempuan pengusaha dari Surabaya, Jawa Timur, berekspansi dan memikat lidah warga global. Tidak percaya? Lihatlah di sejumlah toko atau gerai di Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika Utara, dan Australia. Ada di antaranya yang memajang produk sambal Bu Rudy, DD1 Dede Satoe, atau CUK! berkemasan botol plastik, kaca, kaleng, bahkan saset.

Ketiga jenama sambal itu lahir dari kegigihan, keuletan, kepahlawanan, dan jiwa bondo nekat (bonek) khas suroboyoan dalam diri Ie Lanny (71) dengan sambal Bu Rudy, Susilaningsih (69) dengan sambal DD1 Dede Satoe, dan Mujiati (55) dengan sambal CUK! Lanny, Susi, dan Mujiati kini menuai serta memanen jerih payah dan ikhtiar mengembangkan usaha sambal. Setelah puluhan tahun usaha yang diwarnai jatuh bangun, mereka mendekati ”puncak kemenangan”. Pedas sambal mereka membawa kenikmatan duniawi yang membuat lidah bergoyang, tubuh bercucuran keringat, dan sumpah serapah karena kelezatan yang menyempurnakan santapan.

Sebelum sukses sebagai pemilik Pusat Oleh-oleh Bu Rudy dengan tujuh outlet dan beromzet harian miliaran rupiah, Lanny merantau dari Madiun ke Surabaya menjadi pelayan toko, buruh pabrik sandal, lalu pedagang alas kaki. ”Situasi sosial, politik, ekonomi di Madiun tidak menentu. Saya lahir 1953, sekolah hanya bisa sampai kelas 3 SD. Tahun 1970 saya pergi ke Surabaya dengan bekal satu setel baju di kantong keresek,” kata pemilik jenama Bu Rudy ini saat ditemui di Depot Dharmahusada (Pusat Oleh-oleh Bu Rudy), Kamis (26/9/2024). Lanny menceritakan, usah kuliner dimulai pada Juli 1995 saat berjualan nasi campur dan nasi pecel ala Madiun de- ngan mobil. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto Berkomitmen Sejahterakan Hakim

09 Oct 2024

Presiden Joko Widodo meyakini proses transisi pemerintahan akan berjalan baik dan mulus. Ini karena Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih telah berkoordinasi dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menyusun program unggulan untuk lima tahun mendatang, termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025. Saat membuka BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Selasa (8/10/2024), Presiden Jokowi menyampaikan, transisi kepemimpinan nasional akan terjadi 12 hari lagi. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik menjadi presiden 2024-2029 pada 20 Oktober. ”Yang saya senang, sejak beliau (Prabowo) ditetapkan sebagai presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul, secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik,” kata Presiden.

Hadir dalam acara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Rosan Roeslani. Selain itu, ada pula Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin. Presiden Jokowi menjelaskan, setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo selalu hadir dalam sidang kabinet paripurna ataupun rapat terbatas dengan tema apa pun, tidak hanya terkait pertahanan. Prabowo juga berkomunikasi dengan beberapa menteri untuk menyiapkan program unggulan selama lima tahun mendatang. Prabowo bahkan telah mendiskusikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Menurut Presiden Jokowi, hampir setiap hari, Prabowo bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas RAPBN 2025.

Jokowi menilai, situasi tersebut akan membawa transisi kepemimpinan berjalan lancar dan mulus. Hal itu dibutuhkan untuk menjaga optimisme sekaligus stabilitas politik dan ekonomi. Bahkan, setelah dilantik, Prabowo langsung bekerja dengan cepat untuk melaksanakan program-program yang disusun tanpa jeda. Terbaik Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita mengatakan, publik dapat melihat aura dan suasana transisi yang mulus, berkelanjutan, dan penuh suasan persahabatan. Transisi kali ini bahkan dianggapnya sebagai yang terbaik dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Hal ini pun menjadi sinyal yang baik kepada pasar domestik ataupun internasional. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Sabut Kelapa Sebagai Media Tanam dan Plapis Dinding Konstruksi Jalan di China dan Indonesia

09 Oct 2024

Pada 13 Desember 2023, Xinhua, salah satu kantor berita di China, mengupas upaya Pemerintah China memulihkan vegetasi areal pertambangan dan padang rumput di Desa Gaerma, Kota Tangke, Ruoergai, Provinsi

Sichuan. Area perbukitan berpasir dan berbatu itu disulap menjadi padang rumput dengan selimut atau jaring sabut kelapa. Dalam waktu sekitar 6 bulan, 8 Maret-23 Agustus 2023, areal tersebut sudah ditumbuhi rumput. Proses perubahan kawasan pasir berbatu itu menjadi padang rumput itu terbingkai dalam foto cerita. Hal itu mulai dari kawasan yang gersang, pemasangan selimut sabut kelapa dan tunas rumput, hingga terciptanya

kembali vegetasi rumput.

Xinhua menyebutkan, selimut berbahan sabut kelapa memiliki struktur kompak dan ketahanan korosi yang kuat. Selimut itu secara efektif dapat menghambat erosi tanah sekaligus memiliki efek perlindungan lereng yang sangat baik. Selain itu, selimut sabut kelapa juga dapat terurai secara hayati menjadi pupuk organik setelah ”menyelesaikan misinya”. Upaya itu merupakan salah satu perwujudan program Perlindungan dan Restorasi Padang Rumput yang digulirkan Pemerintah China pada 30 Maret 2021. Melalui program itu, China ingin mewujudkan peradaban ekologis Tiga Sungai dalam rangka penyelamatan vegetasi padang rumput

di dataran tinggi hulu Sungai Kuning, Lancang, dan Yangtze. Padang rumput merupakan bagian penting dari ekosistem, pengisian ulang air tanah, serta sumber hidup para peternak dan penggembala.

Oleh karena itu, program Perlindungan dan Restorasi Padang Rumput itu bakal digulirkan hingga tahun 2035

dengan target tutupan vegetasi padang rumput minimal 60 persen. Serupa tetapi tak sama, Indonesia pernah mencoba memanfaatkan selimut sabut kelapa untuk mencegah erosi dan tanah longsor, serta membuat tanggul pantai. Pada 2015, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cilacap memasang jaring pengaman longsor berbahan baku sabut kelapa di Desa Pengadegan, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah.

Pada 2017, sejumlah dosen Program Studi Oseanografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung merintis pembuatan tembok laut berbahan sabut kelapa di pesisir Desa Karang jaladri, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Proyek percontohan tanggul laut berbahan itu direalisasikan pada

2018. Tanggul laut sepanjang 20 meter dipadukan dengan material ramah lingkungan lain, seperti karung goni dan jaring bekas nelayan. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Jakarta Bikin Cetak Biru untuk Kejar Target Kota Global

09 Oct 2024

Jakarta harus mampu meningkatkan sumber daya manusia, menciptakan lapangan kerja, dan berinovasi untuk lepas dari papan tengah indeks kota global. Upaya ini tidak mudah, tetapi harus berjalan dengan menyamakan

visi dan misi lewat satu cetak biru dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Jakarta bisa masuk 20 besar kota global dalam 20 tahun ke depan. Target itu, antara lain, ditindaklanjuti dengan kajian yang telah menelurkan satu dari delapan buku sebagai cetak biru. Buku pertama berjudul Jakarta’s Path to Top 20 Global City: Book 1 Jakarta’ s Profile for Global Competitiveness yang

masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah. Buku ini diluncurkan di Jakarta, Selasa (8/10/2024). Hasil kajian ini diharapkan menjadi panduan bagi organisasi perangkat daerah serta pemimpin daerah ke depan. President Director and Partner Kearney Indonesia Shirley Santoso menuturkan, Jakarta menempati urutan ke-74 dari 156 kota dalam Global City Index 2023.

Salah satunya karena sumber daya manusia (SDM) yang belum produktif atau Jakarta belum menjadi kota yang produktif. ”Jadi, ke depan (Jakarta) harus menguatkan SDM, produktivitasnya, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), dan menyediakan lapangan kerja. Untuk itu, butuh program-program, seperti pelatihan keterampilan, industri bernilai lebih di sektor ritel, layanan keuangan, dan manufaktur digital,” kata Shirley seusai peluncuran buku tersebut. Kearney Indonesia merupakan lembaga riset dan konsultan ekonomi internasional. Lembaga ini menjadi salah satu rekanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta dalam kajian kota global. Shirley menambahkan, penguatan SDM dan lapangan kerja tak terelakkan karena Jakarta harus produktif. Produktif berarti memiliki tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan efisien serta mampu menciptakan lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kajian tersebut dilakukan organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, dan melibatkan partisipasi kementerian/lembaga, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan asosiasi profesi. Mereka bekerja dalam

waktu 5 bulan sejak persiapan pada Agustus 2024 sampai finalisasi akhir tahun 2024. Kepala Bappeda DKI Jakarta Atika Nur Rahmania menuturkan, hasil kajian, antara lain, berisi gambaran Jakarta ke depan, strategi, tahapan pelaksanaan, quick wins, stakeholder mapping, dan peta jalan sebagai pedoman dalam operasional

perwujudan Jakarta sebagai Top 20 Global City. Buku 1, misalnya, mengulasi kondisi Jakarta saat ini dan

peralihannya jadi daerah khusus, panduan strategis sebagai pendorong mewujudkan kota global, dan cetak biru berupa aspek kunci serta implikasi strategi terhadap rencana pembangunan jangka panjang daerah.

”Kami memetakan tantangan dan kendala yang menjadi pekerjaan rumah Jakarta, seperti transportasi, kualitas layanan publik, kualitas riset dan inovasi, lingkungan, serta tantangan lainnya,” kata Atika. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Indonesia Berpotensi Menjadi Negara Super Power

09 Oct 2024

Indonesia berpotensi menjadi Negara superpower ekonomi dari Asia bersama China dan India. Ketiga Negara ini akan menjadi kekuatan dan sumber pertumbuhan ekonomi dunia. Oleh sebab itu, Indonesia harus optimistis dan berani menempuh jalan sendiri untuk menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi diyakini bisa melesat, bahkan bisa menyentuh 8% seperti yang ditargetkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ada dua alat untuk mencapai itu, yakni hilirisasi dan digitalisasi. Dalam konteks ini, Indonesia harus berani menjalankan hilirisasi ditengah banyaknya protes dari sejumlah negara.

Indonesia juga jangan terbawa trens dunia yang bisa menyeret negara ini ke medan kompetisi sulit. Hal ini ditegaskan Presiden Jokowi saat membuka BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Senayan Jakarta. Turut mendampingi Presiden, di antaranya Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Rosan Roeslani, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukito, dan Direkut Utama Bank BNI (Persero) Tbk/BNI Royke Tumilaar. Menurut Presiden, sekarang dunia memasuki abad Asia dan pergeseran dari barat ke Asia. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Gaji Hakim Masih Digodok Pemerintah

09 Oct 2024

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah masih melakukan kajian terkait kenaikan gaji hakim, yang melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PAN RB), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut dikatakan Jokowi merespons tuntutan para hakim yang menginginkan kesejahteraan meningkat dengan tuntutan kenaikan gaji. Para hakim bahkan melakukan “aksi mogok” tidak bersidang. Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto menegaskan saat ini tidak ada mogok massal maupun cuti bersama yang dilakukan oleh para hakim di seluruh Indonesia. Penegasan Suharto ini untuk meluruskan aksi para hakim yang sebenarnya mengambil cuti secara bersamaan. Sementara itu, Presiden Terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan siap bertemu dengan para hakim untuk membahas kesejahteraan setelah resmi menjabat sebagai Presiden RI 2024-2029. “Pada saatnya nanti saya minta waktu untuk bisa tatap muka dan bicara langsung dengan saudara,” kata Prabowo. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Lini Masa Groundbreaking IKN Masuk Tahap ke-8

09 Oct 2024

Groundbreaking di IKN sudah dilaksanakan hingga tahap ke-8. Adapun investasi yang sudah masuk ke IKN sebesar Rp 58,4 triliun. TORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) berencana kembali melaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama pada bulan ini. Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan pelaksanaan groundbreaking sebelum presiden terpilih dilantik. Namun Basuki menyatakan saat ini belum bisa memastikan ada berapa investor yang masuk daftar groundbreaking tahap kesembilan ini.

Adapun Otorita IKN mencatat investasi yang masuk untuk pembangunan IKN sebesar Rp 58,4 triliun atau setengah dari yang ditargetkan, yaitu Rp 100 triliun. Total investasi tersebut dikumpulkan dari delapan kali rangkaian groundbreaking yang dilakukan di IKN sejak 2023. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Pemerintahan Prabowo Menjadi Sektor Yang Krusial

09 Oct 2024

PELANTIKAN Prabowo Subianto tinggal menghitung hari. Pembahasan nomenklatur dan kandidat menteri masih menghiasi media massa ataupun media sosial. Meski punya hak prerogatif sebagai presiden terpilih, Prabowo perlu mendengarkan masukan banyak kalangan. Satu substansi pemikiran Prabowo yang pernah disampaikan kepada publik adalah rencananya menghadirkan zakenkabinet atau kabinet yang diisi personel yang kompeten. Tapi sejauh mana finalisasi kabinet zaken tersebut? Tulisan ini mungkin menjadi proposal terakhir menjelang pengumuman kabinet tiba.

Kepemimpinan nasional periode 5-10 tahun mendatang memiliki tanggung jawab sangat krusial. Meminjam istilah perbankan, kabinet pemerintahan Prabowo nanti berfungsi sebagai penjamin terakhir bagi pertaruhan dua kondisi penting yang akan dihadapi bangsa: target naik kelas menjadi negara maju serta ujian bonus demografi pada 2030. Bagaimana Prabowo mampu memenangi pertaruhan tersebut? Semua tergantung prioritas nomenklatur kabinet dan para menteri yang ditunjuknya. Dalam konteks memenangkan Indonesia maju dan bonus demografi, terdapat tiga fokus prioritas yang hendaknya tak luput dari perhatian Prabowo.

Tiga fokus itu adalah (1) penguatan ekonomi berbasis agromaritim, (2) penguatan sumber daya manusia unggul dengan budaya khas Indonesia, serta (3) penguatan teknologi dan ekonomi berbasis digital. Tiga fokus ini dapat menjadi pembeda sekaligus penjamin yang mujarab untuk memenangkan Indonesia maju. Implementasi tiga fokus ini, dalam hal penyusunan kabinet, perlu didukung penambahan dan penguatan tiga nomenklatur kementerian, yakni Kementerian Koordinator Agromaritim; Kementerian Kebudayaan, Seni, dan Olahraga; serta Kementerian Pengembangan Teknologi dan Ekonomi Digital. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Penghasilan Wakil Rakyat Makin Seksi

09 Oct 2024

ANGGOTA DPR periode 2024-2029 yang baru dilantik bakal mendapat tambahan tunjangan untuk perumahan mereka. Tunjangan diberikan setelah Sekretariat Jenderal DPR menerbitkan aturan peniadaan fasilitas rumah dinas jabatan anggota (RJA) DPR periode ini. Dalam warkat Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024 diatur ihwal penyerahan kembali rumah jabatan anggota. Surat bertarikh 25 September 2024 tersebut memerintahkan anggota DPR, baik yang terpilih kembali maupun tidak pada periode ini, segera meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

Sebagai gantinya, Sekretariat Jenderal akan mengganti peniadaan fasilitas dengan pemberian uang tunjangan perumahan DPR. Aturan pengadaan fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, disebutkan bahwa masing-masing pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara disediakan sebuah rumah jabatan milik negara beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor milik negara beserta seorang pengemudinya.

Pada ayat (2) pasal tersebut, disebutkan bahwa biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor ditanggung oleh negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, khususnya pada Pasal 1, diatur bahwa rumah negara diklasifikasikan menjadi tiga golongan. Rumah negara golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Mengukur Kapasitas Pembiayaan Negara di Masa Depan

09 Oct 2024

Kementerian Keuangan dan DPR telah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, mencatatkan pendapatan negara pertama kali menembus Rp3.000 triliun. Pendapatan ini didukung oleh penerimaan pajak Rp2.490,9 triliun dan PNBP Rp513,6 triliun, sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.621,3 triliun, menghasilkan defisit 2,53% dari PDB atau Rp616,2 triliun. Pembiayaan utang disepakati Rp775,9 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya untuk mendukung pembangunan.

Pendanaan akan dicapai melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp642,56 triliun dan pinjaman senilai Rp133,31 triliun, termasuk pinjaman luar negeri Rp128,1 triliun. Dengan suku bunga SBN 10 tahun pada 7%, masyarakat diprediksi tertarik untuk berinvestasi di SBN, apalagi setelah Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan dari 6,25% menjadi 6%. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan bahwa SBN menarik minat investasi, terutama dari korporasi nonbank, yang menunjukkan dukungan investor domestik terhadap pasar SBN.

Namun, tekanan pada kelompok menengah ke atas yang kesulitan menabung menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mencapai target pendanaan, sebagaimana dilaporkan oleh Bank Indonesia. Jika tidak ada upaya untuk meningkatkan daya beli dan kapasitas investasi masyarakat, target anggaran 2025 mungkin sulit tercapai.