Indonesia berpotensi  menjadi Negara superpower ekonomi dari Asia bersama China dan India. Ketiga Negara ini akan menjadi kekuatan dan sumber pertumbuhan ekonomi dunia. Oleh sebab itu, Indonesia harus optimistis dan berani menempuh jalan sendiri  untuk menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi diyakini bisa melesat, bahkan bisa menyentuh 8% seperti yang ditargetkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ada dua alat untuk mencapai itu, yakni hilirisasi dan digitalisasi. Dalam konteks ini, Indonesia harus berani menjalankan hilirisasi ditengah  banyaknya protes dari sejumlah negara.

Indonesia juga jangan terbawa trens dunia yang bisa menyeret negara ini ke medan kompetisi sulit. Hal ini ditegaskan Presiden Jokowi saat membuka BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Senayan Jakarta. Turut mendampingi Presiden, di antaranya Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Rosan Roeslani, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukito, dan Direkut Utama Bank BNI  (Persero) Tbk/BNI Royke Tumilaar. Menurut Presiden, sekarang dunia memasuki abad Asia dan pergeseran dari barat ke Asia. (Yetede)

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah masih melakukan kajian terkait  kenaikan gaji hakim, yang melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PAN RB), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut dikatakan Jokowi merespons tuntutan para hakim yang menginginkan kesejahteraan meningkat dengan tuntutan kenaikan gaji. Para hakim bahkan melakukan “aksi mogok” tidak bersidang. Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto menegaskan saat ini tidak ada mogok massal maupun cuti bersama yang dilakukan oleh para hakim di seluruh Indonesia. Penegasan Suharto ini untuk meluruskan aksi para hakim yang sebenarnya mengambil cuti secara bersamaan. Sementara itu, Presiden Terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan siap bertemu dengan para hakim untuk membahas kesejahteraan setelah resmi menjabat sebagai Presiden RI 2024-2029. “Pada saatnya nanti saya minta waktu untuk bisa tatap muka  dan bicara langsung dengan saudara,” kata Prabowo. (Yetede)

Groundbreaking di IKN sudah dilaksanakan hingga tahap ke-8. Adapun investasi yang sudah masuk ke IKN sebesar Rp 58,4 triliun. TORITA Ibu Kota Nusantara (IKN) berencana kembali melaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama pada bulan ini. Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan pelaksanaan groundbreaking sebelum presiden terpilih dilantik. Namun Basuki menyatakan saat ini belum bisa memastikan ada berapa investor yang masuk daftar groundbreaking tahap kesembilan ini.

Kementerian Keuangan dan DPR telah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, mencatatkan pendapatan negara pertama kali menembus Rp3.000 triliun. Pendapatan ini didukung oleh penerimaan pajak Rp2.490,9 triliun dan PNBP Rp513,6 triliun, sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.621,3 triliun, menghasilkan defisit 2,53% dari PDB atau Rp616,2 triliun. Pembiayaan utang disepakati Rp775,9 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya untuk mendukung pembangunan.

Pendanaan akan dicapai melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp642,56 triliun dan pinjaman senilai Rp133,31 triliun, termasuk pinjaman luar negeri Rp128,1 triliun. Dengan suku bunga SBN 10 tahun pada 7%, masyarakat diprediksi tertarik untuk berinvestasi di SBN, apalagi setelah Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan dari 6,25% menjadi 6%. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan bahwa SBN menarik minat investasi, terutama dari korporasi nonbank, yang menunjukkan dukungan investor domestik terhadap pasar SBN.

Namun, tekanan pada kelompok menengah ke atas yang kesulitan menabung menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mencapai target pendanaan, sebagaimana dilaporkan oleh Bank Indonesia. Jika tidak ada upaya untuk meningkatkan daya beli dan kapasitas investasi masyarakat, target anggaran 2025 mungkin sulit tercapai.