Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

OTT KPK Kalsel: Orang Terdekat Gubernur Diduga Terlibat Suap

08 Oct 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Minggu, 6 Oktober, terkait dugaan suap yang melibatkan penyelenggara negara. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan bahwa dugaan suap ini mungkin melibatkan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, karena uang yang ditemukan di lokasi diduga sampai ke tangan orang kepercayaan gubernur. Meski demikian, Alexander belum memastikan keterlibatan langsung Sahbirin dalam OTT.

Dalam penangkapan ini, juru bicara KPK, Tessa Mahardika, menjelaskan bahwa KPK menangkap empat orang pejabat negara dan dua pihak swasta. Keterangan lebih lanjut akan diberikan setelah semua yang ditangkap tiba di Jakarta, mengingat mereka diangkut secara bertahap menggunakan penerbangan komersial.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Investasi Asing Siap Kembali ke Ibu Kota Nusantara

08 Oct 2024

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur memasuki tahap penting dengan persiapan peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap ke-9, yang akan dihadiri investor asing termasuk dari London. Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menghadiri prosesi ini, yang merupakan groundbreaking terakhir sebelum akhir masa jabatannya pada Oktober 2024.

Basuki juga melaporkan perkembangan pembangunan, seperti kesiapan 13 rusun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan target selesai pada November 2024. Selain itu, Kantor Kementerian Koordinator di IKN telah mencapai progres 95%, dan rapat besar akan digelar di sana pada 10 Oktober oleh Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto.

Di Jakarta, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto, menyatakan bahwa pendanaan lahan untuk proyek IKN menghadapi kendala. Hingga awal Oktober, hanya sekitar 50% dari Rp5,9 triliun anggaran yang terealisasi, terhambat oleh isu pembebasan lahan dan kekurangan SDM. Jokowi berharap agenda pemerintahan mulai rutin dilakukan di IKN Nusantara demi percepatan pembangunan dan pengembangan kota baru ini.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Menjaga Stabilitas Politik dalam Masa Pilkada

08 Oct 2024

Proses Pilkada serentak di lebih dari 500 daerah yang dimulai pada akhir September memasuki tahap kampanye terbuka dan debat kandidat. Tahapan ini berlangsung bersamaan dengan jadwal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta anggota legislatif hasil Pemilu 2024, yang menuntut stabilitas politik dan keamanan sosial di tengah pergantian kepemimpinan. Berdasarkan PKPU No. 2/2024, kampanye akan berlangsung hingga 23 November, dengan jadwal debat kandidat yang berbeda-beda di tiap daerah.

Menurut Bawaslu, peran pengawasan dan penegakan hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban selama kampanye dan menghindari provokasi atau konflik yang bisa mempengaruhi ekonomi. Transparansi dan kompetisi sehat di antara para kandidat diharapkan dapat mencegah konflik serta menjaga stabilitas politik yang mendukung iklim usaha. Selain itu, transisi kepemimpinan yang lancar juga penting untuk mengurangi ketidakpastian bagi dunia usaha. Dengan peran aktif dari KPUD, Bawaslu, partai politik, dan masyarakat, diharapkan proses Pilkada serentak ini dapat berlangsung aman dan damai, sehingga pemerintahan yang stabil dan kebijakan ekonomi yang produktif dapat tercapai.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Semakin Mudanya Pasien Penyakit Jantung

07 Oct 2024

Gaya hidup dan pola konsumsi tidak sehat membuat anak muda Indonesia kian rentan terhadap penyakit jantung. Satu dekade terakhir, pasien jantung berusia muda tumbuh lebih cepat ketimbang warga yang lebih tua, dengan usia diagnosis juga semakin muda. Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas, rata-rata usia ”didiagnosis pertama penyakit jantung” makin muda, dari 4 tahun pada 2013 menjadi 43,2 tahun pada 2023. Analisis itu merujuk olahan data mikro Survei Kesehatan Indonesia 2023 dan Riset Kesehatan Dasar 2013. Hasil ini sejalan dengan fenomena meningkatnya kasus penyakit jantung prematur pada warga berusia 45 tahun ke bawah. Jumlahnya naik 48,2 persen. Demikian pula dengan prevalensinya, naik dari 0,19 persen (tahun 2013) menjadi 0,25 persen (2023).

Prevalensi penyakit jantung secara umum naik drastis. Pada 2023, ada 1,08 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang menderita sakit jantung. Jumlah ini naik 120,6 persen dari 2013 yang sebesar 0,49 persen. Analisis Kompas pada data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 2020-2023, jumlah pasien jantung usia 45 tahun ke bawah tumbuh 66 persen, lebih cepat dibandingkan dengan kelompok usia 46 tahun ke atas yang tumbuh 52 persen. Data BPJS Kesehatan, hingga Juni 2024, ada 1,84 juta pasien jantung yang mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik, dan praktik dokter. Jumlah ini hampir menyamai total pasien tahun 2022 sebanyak 1,9 juta. Presenter Dave Hendrik (47) salah seorang yang terkena penyakit jantung prematur, 45 tahun, pada April 2023. Saat itu Dave merasakan dadanya seperti terbakar. Menurut dokter, itu adalah serangan jantung. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

20 Regulasi Kosong

07 Oct 2024

Perlindungan pekerja di platform digital diIndonesia masih lemah. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi yang jelas dari pemerintah untuk melindungi mereka. Analis Indonesia Labour Institute, Rekson Silaban, akhir pekan lalu di Jakarta, mengatakan, sekurangnya terdapat 20 kekosongan regulasi perlindungan pekerja platform digital. Beberapa di antaranya tidak adanya definisi hukum yang jelas mengenai status pekerja. Kemudian, kekosongan hukum untuk mendefinisikan status aplikator sebagai perusahaan teknologi atau berdasarkan jenis layanan yang diberikan. Lalu, kekosongan regulasi terkait dengan ruang lingkup platform ekonomi untuk menentukan pengaturan berbasis lokasi dan laman, hubungan kerja, dan cara mengintegrasikan ekonomi platform ke struktur hubungan industrial.

Selanjutnya, kekosongan hukum terkait hak untuk berorganisasi dan berunding bersama, dasar penentuan biaya pendaftaran, jam kerja yang termasuk alokasi waktu saat menunggu pesanan, dan bentuk upah minimum. Ada juga kekosongan model manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3), regulasi yang mewajibkan jaminan sosial, transparansi algoritma, sistem pengawasan ketenagakerjaan, persaingan tidak sehat dengan transportasi konvensional, serta koherensi kebijakan. Selain itu, ada ketiadaan regulasi tentang pembatasan jumlah kendaraan, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, penanganan masalah pekerjaan lintas batas, keamanan data penumpang dan pengemudi, serta perlindungan atas diskriminasi pekerjaan.

”Kalaupun ada, regulasi yang tersedia tidak mengenal sistem relasi kerja pada platform digital, status kerja mitra versus perusahaan platform, dan status penyedia teknologi versus pemberi kerja,” katanya. Dalam riset disertasinya mengenai kebijakan perlindungan kerja pekerja platform, Rekson menemukan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hanya mengatur tata cara kerja sama pengangkutan umum angkutan ojek daring dengan koperasi dan UMKM. Temuan lainnya, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat hanya menyebutkan hubungan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi sebagai hubungan kemitraan. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Bakal ada Bandara Internasional di IKN

07 Oct 2024

Pemerintah berencana menjadikan Bandara Ibu Kota Nusantara bisa digunakan untuk umum dan melayani penerbangan internasional jarak jauh. Namun, sejumlah kalangan meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana itu agar bandara terdekat dari Bandara IKN tak terdampak. Di sela-sela berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Minggu (6/10/2024), Menter Perhubungan Budi Karya Sumadi membenarkan bahwa di Kalimantan Timur nanti bakal ada dua bandara internasional. Keduanya adalah Bandara IKN dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan di Balikpapan. ”Iya, karena ini (Bandara IKN), kan, long distance (jarak jauh),” kata Budi. Jarak Bandara IKN dengan Bandara SAMS Sepinggan adalah 48 kilometer dengan jalur darat, melintasi Teluk Balikpapan dan melalui Jembatan Pulau Balang.

Meski jarak kedua bandara itu relatif berdekatan, menurut Budi, hal itu tidak menjadi masalah. Ia membandingkan dengan London, Inggris, yang memiliki banyak bandara di sebuah kota. ”Jadi, tidak masalah dengan jarak (antarbandara),” kata Budi. Berdasarkan Visitlon don.com, situs panduan kunjungan ke London, terdapat enam bandara internasional di London. Bandara London City dan Bandara Heathrow berjarak sekitar 40 kilometer. Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan, selama ini juga melayani rute internasional. Pertama, dari Balikpapan langsung ke Kuala Lumpur, Malaysia. Kedua, rute Balikpapan-Singapura. Kriteria di permenhub Menurut Peraturan Menhub Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, ada kriteria jarak antarbandara di sebuah wilayah.

Untuk Pulau Kalimantan, lokasi IKN berada, kriteria pelayanan bandara berada dalam radius 60 kilometer atau waktu tempuh moda transportasi lain minimal empat jam. Selain itu, potensi penumpang minimal 200.000 orang per tahun atau jumlah penduduk yang menjadi cakupannya minimal 2 juta orang. Budi belum menjelaskan rute long distance atau jarak jauh yang bakal dilayani Bandara IKN. Keputusan pasti soal pengoperasian bandara ini bakal tertuang dalam peraturan Presiden. Sebelumnya, perihal teknis pembangunan Bandara IKN tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Very Very Important Person (VVIP) untuk Mendukung IKN. Dalam Pasal 2 tertulis, bandara tersebut khusus melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Fondasi Solid Peserta PBI JKN

07 Oct 2024

Pemerintah Presiden Jokowi telah membangun fondasi solid di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ini terlihat pada besarnya jumlah peserta program ini mencapai ini yang mencapai 277 juta atau 98,67% dari total penduduk. Kini, waktunya Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan program ini dengan beberapa penyempurnaan. Salah satu yang mendesak adalah penambahan program peserta bantuan iuran (PBI) yang kini baru mencapai 96,8 juta. Padahal dalam, Perpres No.36 Tahun 2023, kuota PBI tahun 2024 diamanatkan mencapai 113 juta. Dengan begini makin banyak masyarakat miskin yang bisa mengakses program JKN. Pemerataan layanan kesehatan akan terjadi dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Ini menjadi salah satu modal untuk menggenjot produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Terlepas dari itu, perkembangan JKN dalam 10 tahun terkakhir cukup impresif. Bahkan Indonesia menjadi negara tercepat yang mencapai cakupan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC) yakni 10 tahun. bandingkan dengan Korea Selatan (Korsel) yang memerlukan 12 tahun untuk mencapainya. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Iklan Politik Dipenuhi Ujaran Kebencian

07 Oct 2024

PEMILIHAN kepala daerah atau pilkada sudah di depan mata. Pilkada ini akan dilaksanakan serentak di 545 daerah. Keberagaman konteks lokal tiap daerah memberi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu ataupun pihak lain yang berkepentingan. Salah satu persoalan yang harus diantisipasi dalam pelaksanaan pilkada 2024 adalah maraknya ujaran kebencian di media sosial. Saat ini media sosial berperan sangat krusial sebagai ruang diskursus publik, termasuk mempengaruhi situasi di ruang fisik. Belakangan, medium penyebaran ujaran kebencian pun mulai berkembang.

Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, kali ini penyebaran ujaran kebencian mulai memanfaatkan fitur iklan politik yang ditawarkan Meta—induk perusahaan Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Melalui fitur penargetan mikro yang dimiliki Meta, narasi kebencian dapat disebarkan agar lebih “tepat sasaran”. Perkembangan fenomena ini tergambar dalam laporan riset “Kebebasan atau Kebencian? Mengkaji Akuntabilitas Platform Media Sosial dalam Penyebaran Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Rentan di Pemilu 2024” yang dirilis oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) pada Agustus lalu.

Salah satu temuan riset yang dilakukan oleh SAFEnet adalah munculnya iklan politik peserta Pemilu 2024 berisi ujaran kebencian terhadap komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex, dan queer (LGBTIQ+) dalam Meta Ad Library. Iklan pertama diluncurkan oleh Dito Arief Nurakhmadi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dari Partai NasDem. Dalam iklan politiknya, Dito mengangkat narasi “Malang Darurat LGBT, Ayo Lindungi Keluarga Kita”. Ia juga menambahkan caption “NasDem akan perjuangkan perda anti-LGBT untuk melindungi anak cucu generasi kita ke depan”. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Robert Bonosusatya Tak Tersentuh Hukum

07 Oct 2024

PERKUMPULAN Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) menggugat praperadilan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) karena tidak memproses pengusaha Robert Bonosusatya dalam dugaan korupsi timah. Gugatan atas penghentian penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi timah itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dalam gugatannya, MAKI menilai penyidik Jampidsus Kejagung belum menetapkan aktor intelektual dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015-2022. Aktor intelektual tersebut berinisial RBS. Boyamin enggan menyebut siapa sosok RBS yang dimaksudkan. "Aku tetap tidak pernah menjelaskan nama lengkapnya, lho, ya," ujarnya saat dihubungi pada Ahad, 6 Oktober 2024.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, inisial itu merujuk pada pengusaha Robert Priantono Bonosusatya. Boyamin tak mengelak maupun membenarkan soal nama tersebut.Boyamin menjelaskan alasannya mengajukan gugatan praperadilan tersebut, yakni untuk memperjelas status RBS. Apalagi RBS tidak dipanggil sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Padahal proses pemeriksaan saksi di pengadilan sudah hampir selesai.

Ia pun heran mengapa RBS tidak diusut lebih jauh oleh penyidik Jampidsus Kejagung. Menurut dia, ada keengganan, ketakutan, maupun ketidakmauan penyidik untuk mengungkap peran RBS dalam kasus ini. "Yang jelas wong (orang) sudah diperiksa dua kali dan saya punya data seperti itu, sampai sekarang jadi saksi di pengadilan saja belum. Itu kan keterlaluan," ujar Boyamin. Berdasarkan catatan Tempo, Robert Bonosusatya memang pernah diperiksa dua kali oleh penyidik Jampidsus Kejagung dalam kasus dugaan korupsi timah. Pemeriksaan terakhirnya pada 1 April 2024 ketika Robert diperiksa penyidik selama 13 jam. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Cerita di Balik Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto

07 Oct 2024

SEPEKAN menjelang pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Olly Dondokambey menegaskan posisi PDIP yang akan mendukung pemerintahan Prabowo mendatang. Bendahara Umum PDI Perjuangan itu mengatakan sikap partainya sudah disampaikan langsung oleh Megawati. “Ibu (Megawati) sudah ngomong, kita mendukung pemerintahan Prabowo,” kata Olly saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 Oktober 2024. Olly mengatakan terpilihnya kembali Puan Maharani, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan sekaligus putri Megawati, menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029 dapat diartikan sebagai wujud kerja sama antara legislatif dan eksekutif. “Itu kan bagian dari kerja sama,” tuturnya.

Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini mengatakan, dalam pertemuan Megawati dan Prabowo nanti akan dihidangkan menu nasi goreng. Menu nasi goreng ini mengingatkan pertemuan Megawati dan Prabowo pada 24 Juli 2019. Saat itu Megawati memasak nasi goreng untuk menjamu Prabowo yang mengunjungi kediamannya di Jalan Teuku Umar, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan itu sekaligus menandai bergabungnya Prabowo dan Gerindra ke pemerintahan Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan merupakan pendukung utama Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019. Rival Jokowi dalam dua kali pemilihan presiden itu adalah Prabowo. Setelah bergabung ke pemerintahan Jokowi, Prabowo mendapat posisi Menteri Pertahanan. (Yetede)