Pemerintah telah menerbitkan PP No 44 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah MA yang diterbitkan Presiden Jokowi pada hari terakhir masa pemerintahannya yang menjadi dasar kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Berdasarkan PP baru tersebut, ada kenaikan gaji pokok sebesar 30 % dan tunjangan jabatan hakim 40 %. PP tersebut ditandatangani pada 18 Oktober 2024 dan diundangkan pada hari yang sama. PP No 44/2024 dapat diakses publik sejak Senin (21/10) pukul 22.30 WIB. PP No 44/2024 menjadi perubahan ketiga atas PP No 94/2012 yang sebelumnya dipersoalkan para hakim muda yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).

Mereka menggelar aksi cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024 untuk meminta penyesuaian gaji dan tunjangan jabatan hakim yang tidak naik selama 12 tahun. Mengacu PP No 94/2012, gaji pokok seorang hakim dengan masa kerja nol tahun adalah Rp 2,064 juta.  Adapun tunjangan jabatan hakim paling rendah untuk hakim pratama di pengadilan kelas II sebesar Rp 8,5 juta. Dengan demikian, total pendapatan seorang hakim baru sebesar Rp 10,564 juta. Berdasarkan PP No 44/2024, gaji hakim paling rendah dengan nol masa kerja adalah Rp 2,78 juta, sedangkan tunjangan hakim Rp 11,9 juta.

Dengan demikian, seorang hakim baru akan memperoleh penghasilan Rp 14,68 juta. Gaji hakim paling tinggi menurut PP lama sebesar Rp 4,978 juta (golongan IV E). Adapun tunjangan jabatan paling tinggi diterima ketua pengadilan tinggi sebesar Rp 40,2 juta.Bila dijumlahkan, gaji dan tunjangan menjadi Rp 45,1 juta. Jumlah tersebut naik. Gaji hakim paling tinggi (golongan IV E) menjadi sebesar Rp 6,1 juta. Tunjangan jabatan hakim tertinggi yang diperoleh ketua pengadilan tinggi mencapai Rp 56,5 juta. Artinya, gaji tertinggi hakim di tingkat banding mencapai Rp 66,2 juta. Praktisi hukum sekaligus pengajar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengungkapkan, kenaikan gaji dan tunjangan jabatan hakim harus dibarengi dengan peningkatan integritas dan kejujuran hakim. (Yoga)

Koalisi Seni dan Federasi Serikat Musisi Indonesia menekankan pentingnya musisi mempelajari royalty, agar musisi sadar dan memperjuangkan hak-haknya. Hal itu mengemuka dalam gelar wicara ”Royalti Hak  Musisi, Bukan Cuan Industri” di Earhouse, Pamulang, Tangsel, Banten, Senin (21/10) malam. Pengacara hak cipta Panji Prasetyo memulai kesempatan bicaranya dengan bercerita tentang sejarah terbentuknya lembaga manajemen kolektif (LMK). Dibesut musisi ternama seperti Guruh Soekarnoputra, Titiek Puspa, dan Candra Darusman, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) berdiri sebagai LMK pertama di Indonesia pada 1991. Padahal, peraturan kala itu belum mengakui keberadaan LMK. Hanya ada klausul bahwa pencipta berhak mendapat royalti pengumuman atau royalti yang dibayarkan ketika suatu karya ditampilkan di depan umum.

Mereka menginisiasinya secara mandiri karena melihat mekanisme pemungutan royalti pengumuman di luar negeri yang dilakukan collective management organization. Masalah distribusi royalti, menurut Panji, bukan disebabkan tak adanya payung hukum, melainkan nihilnya kemauan politik untuk mendorong perubahan berarti. ”Jangan berharap, undang-undang ada, semua masalah selesai,” ujarnya. Sekjen Federasi Serikat Musisi Indonesia (Fesmi) Febrian Nindyo melakukan survei kecil-kecilan untuk menilai pemahaman royalti penulis lagu yang hadir. Dari 18 pencipta, hanya 12 orang yang mengetahui royalti dibagi menjadi berbagai jenis, yaitu sinkronisasi, mekanikal, dan pengumuman. Hanya 8 peserta mendaftarkan diri ke LMK untuk mendapat royalti pengumuman.

Selama diskusi, mayoritas peserta yang hadir belum terdaftar sebagai anggota LMK. Kurangnya pemahaman para musisi menjadi celah bagi pengelola royalti mengeruk keuntungan. Musisi kerap kurang sadar dan teredukasi haknya. Febrian mengajak semua peserta untuk mulai memedulikan karut-marut ini. Masalah krusial saat ini adalah tarif yang diberikan platform digital kepada para musisi belum diatur. Negara seperti absen dan tak memiliki daya tawar di hadapan platform digital. Ratri mengungkap pentingnya pembentukan platform dalam negeri sebagai solusi. Sebab, keberadaan substitusi jadi aspek krusial untuk mengintervensi tarif dari platform asing. (Yoga)

Memberantas judi daring menjadi satu dari tiga agenda program 100 hari pertama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Semoga ini bukan hanya janji. Pada Juni 2024, pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Daring (Dalam Jaringan), dengan ketua harian Menkominfo. Memberantas judi daring sebenarnya tidak sulit mengingat pemerintah memiliki infrastruktur dan aparat yang lengkap untuk melakukannya. Dengan semua sumber daya yang dimiliki, pemerintah juga sebenarnya tahu siapa saja bandar dan penguasa industri perjudian daring yang menyasar orang Indonesia sebagai pemainnya. Sejak Satgas Pemberantasan Judi Daring dibentuk hingga sekarang, aktivitas haram ini masih bisa beroperasi.

Sampai hari ini kita masih dengan mudah menemukan iklan situs judi daring bertebaran di internet, bahkan bertebaran di sejumlah aplikasi media sosial terkenal yang banyak diunduh masyarakat Indonesia. Memang, pengelola situs judi daring berada di luar negeri, yang pemerintahnya permisif dengan industri judi, seperti Kamboja, agar mudah mengoperasikan aktivitasnya. Liputan investigasi yang dilakukan harian ini bahkan menemukan sejumlah lokasi di Kamboja yang digunakan sebagai pusat operasi judi daring dan dikendalikan warga negara Indonesia. Pemerintah tentu mengetahui di negara mana saja tempat situs judi daring tersebut dikendalikan dan bisa memblokir akses internet dari negara tersebut sementara waktu.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital juga dapat melacak IP address peladen judi daring dan memblokirnya. Langkah lainnya, Polri bisa bekerja sama dengan Interpol untuk menyita peladen judi daring yang berada diluar negeri. Memblokir IP address peladen judi daring dan menyita peladen fisiknya memberi sinyal pemerintah serius memberantas judi daring. Langkah serius lainnya yang dapat dilakukan pemerintah, dengan sesegera mungkin menyita uang dalam rekening penampung deposit judi daring. Yang jelas, pemerintah bisa dengan mudah memberantas judi daring ini asal serius dan tidak tergoda aliran uang haramnya (Yoga)

Struktur kabinet yang supergemuk ditengarai menghambat berbagai target pemerintahan baru dalam jangka menengah panjang. Struktur kabinet juga berpotensi menambah beban keuangan dan memaksa pemerintah berutang lebih banyak, yang semakin mempersempit ruang fiskal dan kesempatan untuk mengakselerasi pertumbuhan 8 %. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan berpendapat, struktur kabinet pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran supergemuk, dengan jumlah anggota kabinet 109 orang yang terdiri dari menteri, wamen dan kepala badan.

”Pembentukan kabinet yang supergemuk itu justru tidak menjawab urgensi dari tantangan yang dihadapi kita dan juga tidak sejalan dengan apa yang ingin dicapai dalam visi-misinya, terutama yang terkait  dengan delapan program hasil cepat terbaik dalam periode 2024-2029. Namun, kita tetap harus memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo,” katanya dalam diskusi bertajuk Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran secara daring, Selasa (22/10). Delapan program tersebut adalah makan siang bergizi dan susu gratis, pemeriksaan kesehatan, produktivitas lahan pertanian, pembangunan gedung sekolah, serta kartu kesejahteraan. Juga menaikkan gaji pejabat negara, pembangunan infrastruktur desa.

Serta mendirikan Badan Penerimaan Negara guna meningkatkan rasio penerimaan negara. Menurut Fadhil, struktur kabinet supergemuk akan menjalankan program-program tersebut secara lamban dan justru menimbulkan dampak inefisiensi, lantaran kompleksitas pembagian wewenang dan masalah koordinasi antarpihak hingga membuat pemerintahan akan mengalami kelumpuhan dalam 1-2 tahun karena disibukkan perihal teknis. Maka, pemerintah perlu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebocoran anggaran. Dengan komitmen tersebut, target dalam program-program yang dicanangkan dapat tercapai sekaigus mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana diharapkan sebesar 8 %. (Yoga)

Presiden Prabowo kembali menghadirkan Dewan Ekonomi Nasional atau DEN yang sebelumnya ada pada era kepresidenan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Berperan sebagai penasihat presiden di bidang perekonomian. Senin (21/10) Presiden Prabowo melantik Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan didasari Kepres RI No 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua DEN. Luhut, yang pada Selasa (22/10) juga dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Urusan Investasi di Kabinet Merah Putih, memang memiliki berbagai pengalaman sebagai menteri di pemerintahan, terutama di masa pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2019-2024. Purnawirawan jenderal dan politisi Partai Golkar itu terakhir menjabat Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kehadiran Luhut sebagai koordinator DEN, menurut Anggawira, yang pernah menjadi anggota Timses Bidang Ekonomi Prabowo-Gibran, bertujuan untuk memberi nasihat strategis kepada pemerintahan terkait kebijakan ekonomi dan tantangan global. ”DEN berhubungan dengan strategi pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi tantangan ekonomi, seperti perlambatan global, defisit anggaran, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan yang terarah dan komprehensif,” kata Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) itu, Selasa. DEN, kata Anggawira, mirip dewan bernama sama yang pernah dibentuk Presiden Gus Dur setelah krisis moneter 1998 untuk membantu pemulihan ekonomi. (Yoga)

 Pekerja menjemur kerupuk merah di Kelurahan Karadenan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Senin (21/10/2024). Cuaca panas menjadi berkah bagi para produsen kerupuk merah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca panas masih terjadi hingga 24 Oktober akibat pola peralihan musim. Dalam sehari, produsen kerupuk bisa memproduksi 6 kuintal kerupuk merah, jauh lebih  banyak dari produksi pada hari-hari biasanya. (Yoga)

Kemenaker di bawah pimpinan Menaker Yassierli dan Wamenaker Immanuel Ebenezer berkomitmen menjalankan program yang berkaitan dengan upaya mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. ”Kami ditugaskan Presiden Prabowo untuk melaksanakan tugas-tugas kerakyatan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Fokus kami ialah mengatasi pengangguran karena bagaimanapun kami harus mengawal kesejahteraan pekerja menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Immanuel Ebenezer seusai acara serah terima jabatan, Selasa (22/10) di Jakarta. Sejalan dengan fokus itu, terkait program 100 hari pertama, Menaker Yassierli menjelaskan, Kemenaker akan memikirkan solusi yang signifikan terkait penyediaan lapangan kerja. Presiden sudah menyatakan pentingnya digitalisasi dan hilirisasi. Harapannya, kedua fokus ini bisa membantu menciptakan lapangan kerja.

”Ada persoalan pengangguran serta PHK yang marak. Kami yakin tetap akan ada peluang lapangan kerja baru. Maka, kami pastikan dulu ada pemetaan kompetensi tenaga kerja nasional lalu dari sisi kami akan meningkatkan pelatihan vokasional,” ucapnya. Di luar itu, Yassierli akan meneruskan upaya reformasi birokrasi di internal Kemenaker yang sudah dijalankan oleh menaker sebelumnya. BPS melaporkan, jumlah penganggur per Februari 2024 sebanyak 7,20 juta orang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, yang ditemui pada acara yang sama, mengatakan, harapan pelaku industri ialah penciptaan lapangan kerja. Sebab, meski setiap tahun terdapat 2 juta-3 juta angkatan kerja baru, investasi yang masuk belum banyak menyerap tenaga kerja dan ada tren investasi yang ada berpindah dari padat karya ke padat modal. (Yoga)

Sebanyak 11 sektor ekonomi bakal menyala di era Prabowo Subianto, lantaran memiliki eksposur kuat ke program unggulan. Ke-11 sektor itu adalah properti, semen, cat, keramik, perbankan, mineral, scrude palm oil, (CPO), toko ritel perkakas rumah, konsumer, perunggasan (poultry), dan konstruksi. Sektor properti diuntungkan oleh proyek pembangunan 3 juta unit rumah per tahun demi memangkas backlog sekitar 10 juta. Proyek ini diproyeksikan menghasilkan perputaran uang Rp 400 triliun.  Tak ayal lagi, sektor semen ketiban rezeki nomplok.

Permintaan semen bisa tumbuh 7% per tahun, didorong permintaan program tersebut, sehingga diharapkan dapat mengikis overkapasitas yang selama ini menghantam sektor ini. Industri pendukung properti, seperti cat dan keramik bakal terkerek. Tak ketinggalan, bank spesialis kredit pemilikan rumah (KPR) seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) juga diuntungkan. Sektor mineral dan CPO bakal terus melesat, lantaran Prabowo akan melanjutkan hilirisasi pemerintahan Presiden Jokowi. Adapun program makan bergizi gratis (MBG) yang menelan anggaran Rp 71 triliun bakal mendatangkan sektor konsumer penghasil susu hingga perunggasan. Sementara itu, berlanjutnya IKN akan menjadi mesin pertumbuhan sektor konstruksi. (Yetede)