Ekonomi nasional butuh injeksi energi dosis tinggi untuk menjaga laju produk domestik bruto (PDB) tahun ini sesuai angka sasaran. Maklum, tantangan yang dihadapi pemangku kebijakan tak makin mudah. Perang berkepanjangan di Eropa Timur dan Timur Tengah melahirkan kecemasan soal kembali melesatnya inflasi terutama pangan dan energi. Belum lagi kebijakan suku bunga tinggi yang bertahan lama alias higher for longer di bank sentral negara maju, yang menciptakan tekanan pada rupiah dan menghambat ekspansi bisnis. Tak pelak, stimulus lanjutan pun wajib disediakan dalam rangka mewujudkan target pertumbuhan 5,3% tahun ini. Apalagi, realisasi laju PDB pada kuartal III/2023 terbilang amat lambat, yakni 4,94%, di bawah target pemerintah sebesar 5% dan merupakan capaian terendah dalam delapan kuartal terakhir. Hanya saja, sejumlah kalangan menilai stimulus yang digulirkan pemerintah kurang komprehensif karena lagi-lagi hanya menyentuh sisi permintaan atau konsumsi, dan terkesan mengabaikan aspek penawaran alias produksi. Padahal, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa komponen penopang PDB jelas membutuhkan pendampingan, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Utamanya ekspor, yang pada kuartal III/2023 hancur lebur, yakni -4,26% (year-on-year/YoY), lebih dalam dibandingkan dengan kuartal II/2023 yakni -2,97% (YoY). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan untuk memberikan insentif lain dengan memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "APBN kan tutup Desember, jadi kita memaksimalkan yang mungkin dieksekusi dua bulan terakhir," katanya, Senin (6/11). Di sisi lain, penjualan produk di dalam negeri terkendala oleh batasan regulasi serta terbatasnya daya beli masyarakat.

Perihal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan akan merevisi ketentuan soal produk manufaktur. Insentif yang terkonsentrasi pada konsumsi memang cukup rasional, mengingat porsinya terhadap PDB amat dominan. Meski demikian, kalangan pelaku usaha berharap pemerintah juga menyiapkan insentif untuk pebisnis agar terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan sehingga inflasi terkendali, dan pertumbuhan ekonomi mendaki. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pemerintah perlu becermin pada realisasi ekonomi kuartal III/2023 tatkala pertumbuhan konsumsi amat terbatas, sementara investasi dan ekspor dilingkupi ketidakpastian. Sementara itu, kalangan ekonom berharap pemerintah tak hanya menyiapkan insentif juga memacu belanja negara lebih akseleratif sehingga memberikan daya gedor ke PDB. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan faktor yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2023 antara lain konsumsi masyarakat dan pemerintah. Apalagi, secara historis belanja negara acapkali melejit pada pengujung tahun. Selain itu, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga akan mendorong pertumbuhan konsumsi. Direktur Program Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menambahkan insentif yang diberikan oleh pemerintah perlu dipertajam, utamanya menyasar langsung pelaku ekspor. "Insentif untuk mendukung ekspor barang jadi misalnya, akan sangat efektif," katanya.

Lima tahun pasca di terbitkannya POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Ke uangan Berkelanjutan, terdapat 9 seri obligasi korporasi jenis green bond dan sustainability bondtelah diterbitkan oleh tiga Bank BUMN. PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) telah menerbitkan 2 seri green bond senilai Rp5,00 triliun pada 2022. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebagai pionir penerbitan sustainability bondtelah menerbitkan senilai US$500,00 juta pada 2019 dan 3 seri green bond senilai Rp5,00 triliun. Selanjutnya, PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) telah menerbitkan sustainability bond senilai US$300,00 juta pada 2021 yang dilanjutkan dengan penerbitan 2 seri green bond senilai Rp5,00 triliun pada 2023. Secara kumulatif, terdapat 9 seri obligasi korporasi jenis green bond dan sustainability bondyang telah diterbitkan oleh ketiga Bank BUMN. Penerbitan sustainability bond tersebut mengacu kepada Sustainability Bond Framework kedua bank tersebut yang berpedoman kepada market standards yakni Sustainability Bond Guideline dan Asean Sustainability Bond Standards.  Di sisi lain, kategori Clean Transportation meliputi pembangunan rel sepanjang 45 km, jumlah penumpang per tahun mencapai 84,5 juta, dan pengurangan jumlah karbon per tahun sekitar 8.590 tCO212.Sementara itu, realisasi sustainability bond BMRI senilai US$132 juta atau 44,00% dari total penerbitan untuk kategori renewable energy berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air I dan II. Secara kumulatif, terdapat 696 MW kapasitas terpasang yang mampu menghasilkan energi per tahun sekitar 4,83 juta MWh, penurunan emisi rumah kaca sebesar 3,63 juta tCO2e dengan jumlah rumah tangga yang dilayani mencapai 783.611 unit. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit sebesar 11,35% YoY. Hal ini menunjukkan partisipasi aktif ketiga Bank BUMN tersebut dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sejalan dengan kenaikan tersebut, porsi pembiayaan KUBL terhadap total kredit bank meningkat. Pada 2022, kontribusi pembiayaan ini mencapai 17,23% dibandingkan 2021 sebesar 17,19%, dan pada 2020 sebesar 15,70%. Kenaikan pembiayaan KUBL tersebut mampu diimbangi dengan pengelolaan aset produktif dengan baik ditandai dengan perbaikan rasio Non Performing Loan (NPL) gross. Rasio NPL gross BMRI sebesar 1,88% di tahun 2022 atau lebih baik dibandingkan BBNI (2,81%) dan BBRI (2,82%) serta rata-rata industri perbankan (2,44%). Penerbitan sustainability bond BMRI mengalami oversubscribed lebih dari 8,3x dibandingkan rencana penerbitan senilai US$300 juta. Selain itu, penerbitan green bond BBNI, BBRI dan BMRI masing-masing mengalami oversubscribed sebesar 4x, 4,4 kali, dan 3,74x dibandingkan rencana penerbitan yang sama sebesar Rp5,00 triliun. Sejalan dengan target porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit bank pada 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan insentif Giro Wajib Minimum kepada bank penyalur KUR dan kredit/pembiayaan hijau yang berlaku sejak 1 April 2023 dan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023.

JAKARTA,ID-Pemerintah diminta bekerja lebih keras dengan melahirkan sejumlah terobosan  kebijakan agar perekonomian  Indonesia kembali ke jalur pertumbuhan diatas 5%. Pada kuartal III-2023, ekonomi hanya tumbuh 4,49% secara year on year (yoy), setelah selama tujuh kuartal berturut-turut mampu bertahan di level pertumbuhan lebih dari 5%. Ditengah berlanjutnya ketidakpastian global dan memasuki tahun politik, terobosan-terobosan kebijakan itu perlu diarahkan untuk mempercepat penyerapan  anggaran dan belanja fiskal 2023, menggenjot konsumsi rumah tangga, dan investasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dari realisasi hingga kuartal III-2023, sektor-sektor tersebut dinilai masih bisa terus didorong.  Badan Pusat Statistik (BPS) menilai, meski lebih rendah dibandingkan dengan kuartal III-2023 yang sebesar 5,73% (yoy) dan kuartal II-2023 yang 5,17%, pertumbuhan kuartal III-2023 itu menunjukkan perekonomian Indonesia masih resilence (tangguh). Karena, pertumbuhan itu dicapai saat perekonomian global melambat, terjadi perubahan iklim, dan harga komoditas ekspor unggulan turun. (Yetede)                     

JAKARTA,ID-PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menggelontorkan dana sebesar US$ 211,08 juta atau setara Rp 3,28 triliun untuk membeli kembali (buyback) obligasi senior (senior notes) berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) Tahun 2025. Pembelian kembali senior notes tersebut dilakukan BSDE melalui anak usaha yang dimiliki sepenuhnya, yakni Global Prime Capital Pte Ltd (GPC). "Pada tanggal 3 November 2023, perseroan melalui GPC telah menyelesaikan penawaran tender (tender off) atas surat utang 2025," kata Direktur BSD City hermawan Wijaya dalam keterangan resminya, Senin (6/11/2023) Hermawan mengungkapkan, perseroan melalui GPC sebelumnya telah menyampaikan rencana untuk melakukan pembelian kembali atas sebagian  dan/atau seluruh obligasi senior berdenominasi dolar AS sebesar US$ 300 juta. Obligasi dengan bunga 5,95% yang jatuh tempo pada 2025 tersebut, diterbitkan oleh GPC serta dijamin perseroan dan beberapa entitas anak BSD City. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) tengah berupaya untuk melakukan  restrukturisasi utang serta memperkuat struktur permodalan perusahaan. Langkah restrtukturisasi kedua BUMN konstruksi tersebut untuk mendapatkan sokongan penyertaan modal negara (PMN) pada anggaran (TA) 2024, yakni Rp 6 triliun untuk WIKA dan Rp12,5 triliun untuk Waskita melalui PT Hutama Karya. Tim Analis PT Pemeringkat Kredit Indonesia (PKRI) Bilawal Zandra Faris dan Stefanus Yuniardhi Thio memperkirakan, proses restrukturisasi yang kini ditempuh Wika dan Waskita akan menghadapi situasi yang berbeda. Mengingat pada semester I-2023, Ebitda Waskita negatif sehingga akan memperburuk net leverage. Sebaliknya, Wika mencatatkan Ebitda positif pada paruh pertama 2023 dengan leverage dan interest coverage yang relatif lebih baik. "Karena itu, kami memandang proses restrukturisasi Wika akan lebih cepat selesai ketimbang restrukturisasi WSKT," kata Bilawal dan Stefanus dalam risetnya yang dikutip Investor Daily, Senin (6/11/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adinggar Widyasanti menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian timur cukup tinggi dan impresif pada kuartal III-2023. Pencapaian pertumbuhan itu jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian timur cukup tinggi dan impresif, dimana wilayah kawasan Indonesia timur tumbuh diatas ekonomi nasional," ujar Amalia. Amalia menjelaskan, sumber pertumbuhan utama untuk Pulau Maluku dan Papua yaitu pertambangan dan penggalian, serta perdagangan dan konstruksi, sedangkan Pulau Sulawesi yaitu industri pengolahan, pertambangan, dan penggalian, serta perdagangan. Seiring dengan pertumbuhan, kontribusi wilayah timur Indonesia terhadap PDB nasional juga meningkat, tercatat kontribusi Pulau Sulawesi naik menjadi 7,25% dibandingkan sebelumnya 7,13% pada kuartal II-2023. Lalu kontribusi Pulau Maluku dan Papua terhadap PDB nasional naik menjadi 2,59% dibandingkan sebelumnya 2,7% pada kuartal III-2023. (Yetede)

JAKARTA,ID-Emiten Group Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) mencatat laba neto yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 45,69 juta atau setara dengan Rp 711,53 miliar pada Januari-September 2023, naik 3,52% dibandingkan periode sama tahun lalu US$ 44,14 juta. Kenaikan laba bersih mempu dibukukan emiten migas tersebut. Ditengah penurunan pendapatan sepanjang sembilan bulan 2023. Manajemen Energi Mega Persada dalam laporan keuangan yang dipublikasikan (6/11/2023) mengungkapkan, pendapatan bersih perseroan turun 13,84% pada Januari-Spetember 2023 menjadi US$ 296,39 juta dari US$ 344 juta menjadi US$ 296,39 juta. pendapatan perseroan diperoleh  dari penjualan gas bumi yang sebesar US$ 213,07 juta, minyak mentah US$ 99,69 juta, dan US$ 3,81 juta dari jasa lainnya. Setelah dikurangi over lifting dan DMO yang sebesar US$ 20,18 juta, perseroan mengantongi total penjualan bersih US$ 296,39 juta. (Yetede)

Hampir separuh potensi perikanan tangkap nasional berada di wilayah timur, khususnya di region Papua dan Kepulauan Maluku. Namun, keberlanjutan sumber daya itu terancam akibat eksploitasi berlebihan. Nelayan kecil menjadi pihak yang paling terpukul. Penelusuran Tim Harian Kompas dalam liputan khusus Jelajah Laut Papua Maluku bekerja sama dengan Yayasan Eco Nusa sepanjang Juni hingga September 2023 menemukan, gejala overfishing, atau penangkapan ikan berlebih, mencuat di kawasan timur Indonesia. Penelusuran dilakukan di sejumlah daerah ”lumbung” ikan di kawasan timur, yakni Sorong (Papua Barat Daya); Kaimana (Papua Barat); Biak (Papua); Ambon, Seram, Buru, Banda, Kei, dan Aru (Maluku); serta Ternate, Halmahera, dan Morotai (Maluku Utara). Lampiran Kepmen KP No 19 Tahun 2022 menunjukkan potensi perikanan nasional sebanyak 12.011.125 ton. Dari jumlah tersebut, hampir separuhnya atau 5.437.584 ton berada di lima WPP kawasan timur.

Namun, berdasarkan lampiran kepmen KP itu pula diketahui tingkat pemanfaatan sejumlah kelompok ikan di lima WPP tersebut sudah berstatus tereksploitasi penuh dan overeksploitasi. Kelompok ikan yang masuk kategori tersebut adalah cumi-cumi, ikan karang, pelagis besar, lobster, rajungan, dan udang penaeid. Nelayan kecil dan tradisional sangat merasakan dampak persoalan ini. Mereka harus melaut lebih jauh dan mengeluarkan ongkos lebih besar untuk mencari ikan. Meski begitu, upaya tersebut tetap tak menjamin tangkapan berlimpah. Penghasilan para nelayan pun anjlok. Harun Bakar (50), nelayan di Desa Jambula, Kota Ternate, Maluku Utara, saat ditemui pertengahan September lalu, mengatakan, sejak 1990-an, tangkapan di pesisir berangsur berkurang. Jika sebelum masa itu nelayan bisa menangkap hingga ribuan ikan hanya dalam hitungan dua jam, saat ini dalam rentang waktu yang sama hanya bisa ditangkap maksimal empat ekor ikan. ”Bahkan tidak jarang harus pulang kosong, tidak membawa hasil,” ujarnya. Jenis ikan yang ditangkap pun hanya ikan demersal atau ikan dasar seperti bobara (kuwe).  Padahal, semula, ikan-ikan pelagis seperti cakalang, tongkol, dan baby tuna masih mudah diperoleh. (Yoga)

Para nelayan  kecil di kawasantimur Indonesia harus melaut lebih jauh, lebih lama, dengan biaya lebih. Itu pun tanpa jaminan hasil yang sepadan. Setelah melaut lebih dari 15 jam, Umar Waymese (45) akhirnya bersandar di pesisir Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Senin (4/9) petang. Istri, anak, dan kerabat lain menantinya dengan senyum. Mereka berharap Umar membawa banyak tuna, ikan incaran utama nelayan di desa tersebut. Namun, angan itu pupus. Lelaki tersebut hanya membawa peluh di wajah, bau terik matahari di pakaiannya, serta puluhan ekor ikan cakalang dan tuna kecil (baby tuna) yang beratnya berkisar 3 kg per ekor, yang hanya cukup untuk menutup biaya pembelian 60 liter pertamax sebagai bahan bakar perahunya. Artinya, tidak ada uang lebih untuk memenuhi kebutuhan lain, kecuali sebagian ikan yang tak dijual untuk dimakan sendiri.  

”Sekarang, ikan tuna sudah ’mati’. Ikan kecil juga ’mati’,” ucapnya.  Umar memakai kiasan itu untuk menggambarkan kondisi susahnya mendapatkan tuna di Laut Seram kini. Dia tidak tahu pasti mengapa ikan pelagis besar itu seolah menghilang. Padahal, lima tahun lalu, ia masih kerap mengait tuna dengan berat puluhan kilogram di sana. ”Kadang dua atau tiga ekor tuna sekali melaut,” ungkapnya. Jaraknya juga kurang dari 20 km dari pesisir dengan kebutuhan bensin maksimal 30 liter. Semua berubah sejak kapal-kapal raksasa berukuran 90 gros ton (GT) marak hilir mudik di perairan Seram. Kapal-kapal ikan itu berasal dari luar Maluku. Perahu nelayan setempat yang panjangnya hanya 7 meter dan lebar 1,2 meter dengan bobot 0,5 GT jelas bukan tandingannya. Umar menduga kapal-kapal itu juga menjaring tuna di area kurang dari 12 mil laut (sekitar 22 km) dari pantai. Padahal, Permen KP No 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap melarang kapal ukuran di atas 30 GT beroperasi di laut lepas di bawah 12 mil laut. (Yoga)