Ekonomi
( 40496 )FORMULA KEBAL ATASI TEKANAN GLOBAL
Seakan tak membuang waktu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memperkuat sejumlah strategi fiskal dan moneter guna menahan risiko kembali terjadinya gejolak ekonomi akibat faktor geopolitik dan kebijakan The Fed yang baru saja menahan suku bunga acuan. KSSK, yang merupakan aliansi seluruh penanggung jawab sektor keuangan, memperkirakan ekonomi Indonesia mampu membendung dampak negatif global yang berpengaruh terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah. Kendati demikian, persiapan dan strategi tetap dilakukan guna mengelola efek tak menguntungkan bagi Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memaparkan hasil stress test KSSK yang menunjukkan modal perekonomian Indonesia cukup kuat menghadapi tekanan global ke depan. KSSK juga menggunakan skenario dan indikator ekstrem yang masuk akal. “Faktor tantangan ini dari perlambatan ekonomi global, kenaikan suku bunga The Fed, meningkatnya harga minyak, faktor geopolitik, dan badai El Nino. Hasil keseluruhan menunjukkan sektor keuangan Indonesia punya ketahanan cukup kuat menghadapi berbagai tekanan itu, dengan buffer yang memadai,” paparnya, Jumat (3/11). Dia menerangkan setidaknya terdapat 4 buffer risiko yang menjadi modal di sektor perbankan. Pertama, permodalan yang kuat mengingat capital adequacy ratio (CAR) mencapai 27,41%. Kedua, likuiditas perbankan yang lebih dari cukup, berdasarkan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) berkisar 25,83%. Selain itu, terdapat bantalan likuiditas dari Bank Indonesia (BI). Dari catatan Perry, sisa kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KILM) masih sekitar Rp20 triliun dari Rp50 triliun yang disiapkan bagi perbankan. Ditambah lagi, bantalan penyangga likuiditas diturunkan sebesar 1% sehingga menambah likuiditas Rp81 triliun. Ketiga, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) masih rendah yaitu 0,79% per Agustus 2023. Keempat, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) di perbankan yang diklaim masih cukup. BI mengklaim telah melakukan langkah-langkah pro-stabilitas, tecermin dari penurunan jumlah cadangan devisa menjadi US$134,9 miliar pada September 2023. Penurunan ini merupakan terbesar kedua pada cadangan devisa sepanjang 2023. Demi memanfaatkan momentum ini, Perry mengharapkan kebijakan wajib penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di bank dalam negeri akan mulai berdampak per November 2023. Dalam catatan BI, penempatan DHE SDA di Term Deposit Valas yang diteruskan perbankan dari eksportir mencapai US$1,9 miliar. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan pemerintah masih menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk memberikan insentif tambahan di antaranya berupa diskon tarif PPh bagi para eksportir yang menempatkan DHE di instrumen deposito dalam negeri. Kendati mendapatkan momentum penguatan, tantangan ekonomi Indonesia masih nyata. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan sejumlah risiko di antaranya perlambatan permintaan global, kebijakan moneter higher for longer bank sentral utama di dunia, telah mendorong arus modal keluar dari berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Ekspektasi kebijakan higher for longer The Fed dan terjadinya ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah memicu investor beralih dari aset-aset berisiko ke aset-aset yang lebih aman. Tercatat, terjadi arus modal keluar dari pasar keuangan domestik sebesar US$4,44 miliar pada awal Agustus 2023 hingga pertengahan Oktober 2023. Akibatnya, nilai tukar rupiah terdepresiasi hingga berkisar Rp15.800 per 19 Oktober 2023. Wakil Ketua Dewan Pertimbanga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengharapkan adanya insentif tambahan dari pemerintah bagi para eksportir yang menyimpan DHE di dalam negeri berupa bunga deposito yang lebih tinggi.
Opsi KA Semi Cepat Terbaik
Mimpi mempunyai kereta api bullet-train sekelas Shinkansen milik Jepang atau TGV milik Prancis agaknya masih jauh di angan. Kabar angin bahwa rute KA Jakarta-Surabaya akan dibuatkan kereta cepat seperti KCJB masih perlu pertimbangan mendalam. KCJB yang sudah berganti nama WHOOSH (Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat) resmi operasional sejak 2 Oktober 2023 memang lompatan teknologi untuk Indonesia, namun sisi pendanaan jelas sekali menjadi tantangan terdalam. Rute Jakarta-Surabaya memang sangat berat karena sangat panjang dan tentu saja linier dengan potensi dan risiko keselamatan. Jalur ini memiliki 1.223 perlintasan KA resmi sementara yang tidak resmi mencapai 3419 perlintasan. Jumlah flyover dan underpass ada 349 lokasi. Kemenhub menghabiskan banyak dana untuk infrastruktur, maintenance and operation (IMO) pada titik itu dan jumlahnya Rp1,3 triliun (2018), Rp1,1 triliun (2019) dan Rp1,5 triliun (2020). Repotnya sudah jalur pendek, namun harga investasinya demikian mahal. Biaya investasi WHOOSH adalah US$9,2 miliar atau Rp132,44 triliun, artinya biaya per km mencapai US$64,65 juta. Nilai fantastis proyek kereta cepat Indonesia ini mengalahkan Iran (US$12,73 juta per kilometer, Arab Saudi (US$17,34 juta/km), Turki (US$59,21 juta/km), dan Kenya (US$11,56 juta/km). Jika jarak Surabaya-Jakarta adalah 748 km, artinya akan memerlukan biaya investasi US$48,3 miliar atau Rp739,89 triliun. Dana Rp60 triliun dari Jepang dengan tenor 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun dan bunga utang 0,5% tampak sangat menarik. Bandingkan dengan bunga biaya investasi WHOOSH yang mencapai 3,4%. Tawaran JICA ini sebetulnya menarik, mempertimbangkan Jepang berpengalaman dalam hal teknologi kereta api. Pembangunan rel baru juga bertahap sehingga tidak menyedot APBN, dilaksanakan dua tahap, yaitu Jakarta-Semarang dengan rel baru, dan Semarang-Surabaya dengan rel lama. Proyek WHOOSH sudah terlanjur dan tidak bisa disesali, jika misinya untuk membuktikan Indonesia bisa memiliki teknologi kereta cepat, artinya misi accomplished dan tercapai. Generasi penerus negeri kini akan mengambil alih pemanfaatannya, apakah bisa menguntungkan atau tidak. Inilah pentingnya langkah bijak yang harus dimiliki pemerintah dalam merencanakan proyek serupa Surabaya-Jakarta. Kompetisi utama jalur ini adalah moda pesawat terbang dengan lama terbang satu jam. Ditambah persiapan sebelum terbang satu jam, di dalam pesawat prior-depart 1 jam, setelah landing sampai keluar pesawat 1 jam, berjalan keluar mencari transportasi lanjutan 1 jam, maka total persiapan 5 jam dari keluar rumah sampai tiba di tujuan Jakarta saat menggunakan moda udara.
CADANGAN DEVISA : Insentif Tambahan Eksportir Penyimpan DHE Disiapkan
Pemerintah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk memberikan insentif tambahan bagi para eksportir yang menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dalam RPP tersebut akan ditambah instrumen yang cakupan insentifnya lebih luas selain deposito. “Karena selama ini dalam PP, insentif PPh dan penurunan PPh hanya dikaitkan dalam penempatan deposito saja,” katanya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (3/11).
Namun, insentif ini kata Sri Mulyani, hanya berlaku untuk penempatan DHE di instrumen deposito dan belum mengakomodir pemberian insentif untuk penempatan DHE di instrumen lainnya.Di samping perluasan insentif untuk penempatan DHE di instrumen lainnya, Menkeu mengatakan aturan terbaru tersebut nantinya juga akan mengaitkan besaran insentif dengan jangka waktu penempatan DHE tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa penempatan DHE SDA di Term Deposit Valas yang diteruskan perbankan dari eksportir telah mencapai US$1,9 miliar. Angka itu belum maksimal, karena aturan DHE baru efektif November 2023.
BISNIS MINUMAN : Buah dari Konsistensi
Lulus dari perguruan tinggi, Gus Rai menyanggupi tantangan ayahnya untuk melanjutkan bisnis keluarga dan mengembangkannya menjadi pionir anggur asli Bali. Selain dikenal sebagai destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia, Bali juga tempat berdirinya berbagai bisnis yang berhasil menarik perhatian dunia, salah satunya Hatten Wines, perusahaan anggur lokal yang telah meraih reputasi internasional. Namun, saat dirinya mendapatkan mandat dari sang ayah, Gus Rai berkeinginan menciptakan inovasi baru yang dapat menjadi kebanggan Bali. Melalui proses riset dan pengembangan bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan anggur yang tepat untuk ditanam dan diproses menjadi wine di Bali. Awalnya, Hatten Wines Rosé pertama kali dibuat pada 1994 menggunakan anggur Alphonse-Lavallée asal Prancis yang ditanam secara lokal. Sayang kualitasnya tidak sebagus harapan saat itu. “Tahun 1992-1998 merupakan masa yang berat, tapi dari sini perjalanan Hatten dimulai. Kami kembangkan varietas anggur lainnya yang sesuai dengan mutu kualitas Hatten untuk ditanam di Bali. Hingga akhirnya produk kami berkembang ada white wine, red wine, hingga sparkling rosé,” tuturnya kepada Bisnis di Hatten Wines Vineyard, Singaraja, Bali, Kamis (2/11). Produk Hatten, semua bahan baku berasal dari anggur yang tumbuh di Kebun Hatten di Singaraja dengan luas total 25 hektare (ha), dan 60 ha termasuk mitra. Gus rai juga bekerja sama dengan sejumlah mitra petani untuk memproduksi anggur. Setahun, Hatten bisa melakukan dua kali panen pada Juni-Juli dan September—Oktober. Tidak seperti winery di negara Eropa dan Amerika, di mana pohon anggur menjadi dormant sepanjang musim dingin, pohon anggur di Bali berbuah sepanjang tahun. Gus Rai juga bekerja sama dengan winemaker, James Kalleske, Yeni Iramahayani dan Péter Gajdics untuk menemukan spesifikasi anggur yang berkualitas. Spesifikasi ini meliputi kadar gula, keasaman, dan warna. Menurut Gus Rai, akademi wine ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang menawarkan program pendidikan seluas itu. Pesertanya mulai dari sommelier, hotelier, pencinta wine, atau bahkan masyarakat awam yang sangat ingin mengetahui lebih banyak tentang wine.
Stabilitas keuangan Tetap Terjaga
Akselerasi Transisi Energi Biofuel
Bukit Asam Mulai Operasikan PLTU Senilai Rp26,5 Triiun
Waspada, Enam Perusahaan Fintech Bermodal Cekak
BURSA CPO, Biaya Tambahan Bikin Pengusaha Enggan Masuk
Pelaku usaha pengolah kelapa sawit menilai Bursa Berjangka
Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah atau Bursa CPO yang sudah
diresmikan belum menarik. Mereka menantikan insentif dari pemerintah agar makin
banyak pengusaha berpartisipasi dalam bursa tersebut. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa
Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, salah satu alasan yang membuat
pelaku usaha masih enggan masuk ke bursa adalah adanya biaya-biaya tambahan di
luar transaksi perdagangan itu sendiri. Sebut saja biaya anggota bursa sekitar
Rp 60 juta per tahun. Kemudian, biaya jaminan transaksi senilai Rp 32 juta.
”Sekarang untuk lokal, kan, transaksinya B to B (bisnis ke bisnis)
tidak terkena biaya apa pun. Kalau di bursa, kan, ada biaya member dan biaya
transaksi. Ini yang perlu dipikirkan bagaimana supaya penjual dan pembeli
tertarik masuk bursa,” kata Eddy, Jumat (3/11). Jika biaya itu tidak bisa
dihindari, ia meminta pemerintah agar memikirkan skema insentif sehingga
mengurangi beban modal pelaku usaha. Aspirasi ini sudah disampaikan kepada
pemerintah, tetapi belum jelas hingga saat ini. ”Memang, harus ada daya tarik
agar penjual dan pembeli bersedia transaksi di bursa. Informasinya akan
diberikan insentif. Nah, insentifnya seperti apa, belum jelas,” ujar Eddy. (Yoga)
Ekspor Udang RI Hadapi Tuduhan Dumping AS
Ekspor produk udang Indonesia terkena tuduhan praktik dumping
dan praktik subsidi di pasar AS. Hal itu dinilai perlu segera disikapi agar
perdagangan komoditas unggulan perikanan itu tidak terganjal di negara tujuan
utama ekspor. Dumping merupakan sistem penjualan barang di luar negeri dengan harga
lebih murah. Tuduhan dumping dilayangkan Asosiasi Pengolah Udang Amerika (ASPA)
melalui petisi pada Oktober 2023. ASPA juga menyebut program subsidi Pemerintah
Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam memberikan manfaat bagi produsen dan
pengolah udang, termasuk subsidi pinjaman, pajak, hibah, dan kredit ekspor. Terkait tuduhan itu, ASPA mengajukan petisi
pengenaan bea masuk antidumping atas impor udang dari eksportir yang didapati
melakukan praktik dumping serta bea masuk imbalan (CVD) untuk mengimbangi
subsidi atas seluruh ekspor udang dari Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam.
Petisi tersebut diajukan ke Departemen Perdagangan AS (DOC)
dan Komisi Perdagangan Internasional AS. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan
Ternak (GPMT) Deny Mulyono, di Jakarta, Jumat (3/11) mengemukakan, dua tuduhan yang
diperkarakan, yaitu praktik dumping dan subsidi, tengah direspons melalui koordinasi
yang melibatkan Kemendag, KKP, asosiasi-asosiasi pelaku usaha perikanan, serta pengacara.
Deny mengemukakan, AS merupakan negara tujuan utama ekspor udang Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait harus solid
dalam membuktikan bahwa tuduhan petisi
tersebut tidak tepat. Jika upaya diplomasi gagal, bea masuk tambahan yang dike-
nakan pasar AS bakal menghancurkan daya saing ekspor udang Indonesia. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









