Kondisi ekonomi dalam negeri sedang tidak baik-baik saja. Sepanjang Juli sampai September 2023, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94 % secara tahunan. Laju konsumsi rumah tangga yang rapuh akibat melemahnya daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi ikut berperan menekan pertumbuhan ekonomi. Ketika mesin eksternal, seperti kinerja ekspor dan impor, tidak bisa diandalkan akibat ekonomi dunia yang sedang melemah, pertumbuhan ekonomi sudah sepatutnya bertumpu pada roda domestik. Terutama, pada konsumsi rumah tangga yang berperan paling besar dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) nasional. Sayangnya, meski masih tumbuh positif, konsumsi masyarakat dalam kondisi rapuh.

BPS mencatat, pada triwulan III-2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 % secara tahunan, melemah dibandingkan triwulan II-2023, yaitu 5,22 %, dan dibandingkan triwulan III-2022 yang 5,39 %. Pemerintah tak menyangka konsumsi rumah tangga tumbuh serendah itu. Dalam konferensi pers, Senin (6/11) Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah awalnya mengira konsumsi rumah tangga tumbuh lebih tinggi mengingat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih terjaga di zona optimistis (di atas 100) sepanjang triwulan III. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (7/11), menilai, konsumsi domestik sebenarnya sudah mengalami tren perlambatan secara persisten, yang bisa dilihat dari beberapa indikator. Pertama, meskipun IKK masih di zona optimistis (di atas 100) sepanjang Juli-September 2023, trennya terus menurun. IKK yang hanya merekam optimisme konsumen dinilai kurang efektif mengukur laju konsumsi rumah tangga. (Yoga)

OJK telah mencabut izin usaha sejumlah perusahaan asuransi terkait upaya penyehatan, seperti PT Asuransi Recapital, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life), PT Asuransi Cigna, dan PT Asuransi Jiwa Kresna Life. Terakhir, OJK mencabut PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Indosurya Sukses) pada Kamis (2/11). Pengamat asuransi, Irvan Rahardjo, Selasa (7/11), mengatakan, kesehatan perusahaan asuransi itu diukur menggunakan rasio permodalan yang diukur dari berbagai risiko (risk based capital/RBC). Berdasarkan ketentuan, perusahaan asuransi dinilai sehat apabila memiliki RBC minimal 120 %. Menurut ukuran tersebut, kini terdapat 10 perusahaan asuransi yang masuk dalam kategori bermasalah dan berada dalam pengawasan khusus OJK. Adapun sejumlah perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya tersebut merupakan perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan RBC.

”Kesadaran masyarakat masih rendah akibat hilangnya kepercayaan akibat kasus gagal bayarnya asuransi yang saat ini belum terselesaikan, seperti Jiwasraya, Bumiputera, Kresnalife, Wanaarta Life, dan Prolife. Meski literasi tinggi, tingkat inklusi atau keinginan masyarakat rendah karena banyak dikecewakan oleh kasus-kasus gagal bayar sehingga willingness to buy (kesediaan untuk membeli) tidak ada, padahal pengetahuannya ada,” ujarnya. Grafik menunjukkan tingkat penetrasi dan densitas industri asuransi Indonesia disbanding negara-negara Asia Tenggara lainnya (sumber: Draf Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027 OJK). Irvan menilai, langkah OJK dengan peneguran dan pencabutan izin usaha jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, upaya tersebut belum cukup jika kasus-kasus gagal bayar yang sudah terjadi tidak diselesaikan dengan baik sehingga menyisakan permasalahan kepercayaan masyarakat. (Yoga)

Bagi nelayan di Desa Assilulu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, bubu telah menjadi warisan dari generasi ke generasi. Alat tangkap tradisional berbahan bambu dan kayu itu memastikan warga dapat menikmati berkah laut secara berkelanjutan. Emang Mamang (46) Sabtu (2/9), dariperahu yang digoyang ombak kecil mendekatkan wajahnya ke permukaan laut lalu mengintip dengan kotak kayu yang salah satu sisinya berlapis kaca. Emang meminta dua rekannya menarik tali sepanjang 30 meter, kurang dari lima menit, sebuah bubu terangkat dari laut sedalam 7 meter tersebut. Bubu sepanjang 2,6 meter dengan lebar 1,7 meter itu serupa jaring berbahan kayu dan bambu yang dirangkai menjadi anyaman. Di kedua sisinya terdapat pintu berbentuk kerucut. Cara kerjanya, ikan akan masuk ke lubang itu kemudian terjebak di dalam karena ujungnya mengecil.

Alat tangkap tradisional nan ampuh itu telah menjadi andalan nelayan Assilulu sejak dulu kala. Nelayan tak perlu jauh-jauh melaut atau repot menebar jala dan memancing. Mereka cukup menempatkan perangkap itu di titik-titik strategis di perairan dangkal dan meninggalkannya selama 1-2 hari. Setelah itu, mereka kembali untuk ”memanen” ikan yang telah terperangkap. ”Tadi saya dapat 12 ikan garopa (kerapu) dan ikan kulit pasir dari satu bubu. Kalau musim angin barat (Oktober-Januari), satu bubu bisa dapat 50 ikan,” ucap Emang yang memiliki enam bubu. Penentuan waktu pengambilan hasil tangkapan bubu juga diatur tiga kali sepekan atau setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Warga menyebutnya sebagai tanila atau hari baik. Jeda itu memberi waktu bagiikanuntuk masuk ke bubu dan mencegah ikan besar yang terkurung memakan ikan kecil.

Siang itu, Emang mendapatkan 12 ikan seberat 1,5 kg per ekor. Harga ikan kulit pasir berkisar Rp 15.000 per kg, sedangkan kerapu Rp 25.000 per kg. Di restoran di Kota Ambon, harganya bisa Rp 80.000 per kg. Setelah menjual beberapa ekor, bapak satu anak ini mengantongi sedikitnya Rp 200.000. Jumlah tersebut untuk mengganti biaya bensin dua liter sekitar Rp 30.000 hari itu dan beberapa hari ke depan. Ikan lainnya dibakar untuk disantap bersama. Hanya disiram air laut, rasa ikannya sedap. Jaffar Layn (66), nelayan lainnya, juga sudah puluhan tahun menggunakan bubu untuk mencari ikan. Tiga kali sepekan, ia memanen ikan di bubunya sejak pukul 07.00 hingga 12.00. ”Setiap kali ambil bubu, saya bisa dapat 20-30 kilogram ikan,” kata pemilik sembilan bubu ini. (Yoga)

Dikelilingi sumber daya laut yang melimpah tak lantas membuat nelayan di pesisir timur Indonesia hidup sejahtera. Keberpihakan pemerintah pada pejuang laut ini dinantikan agar ironi kemiskinan di balik kekayaan sumber daya alam dapat segera diakhiri. Kepmen Kelautan dan Perikanan No 19 Tahun 2022 menyebutkan, estimasi sumber daya ikan Indonesia 12,01 juta ton per tahun, akumulasi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Dari jumlah tersebut, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB) 8,6 juta ton per tahun. Potensi besar itu bagaikan surga bagi daerah yang secara geografis terletak di pesisir pantai ataupun daerah kepulauan. Misalnya saja wilayah timur Indonesia, seperti di kawasan Maluku dan Papua. Perairan di wilayah timur Indonesia ini menyimpan seperempat dari total potensi sumber daya laut yang ada di Tanah Air.

Tahun 2021, empat provinsi di dua pulau besar itu, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, menghasilkan komoditas perikanan tangkap laut 1,2 juta ton. Nominalnya Rp 34 triliun atau seperlima total nilai perikanan tangkap nasional. Ini membuat perikanan laut menjadi contributor terbesar bagi perekonomian timur Indonesia. Besarnya sumbangan sector perikanan ini tak dapat dilepaskan dari banyaknya nelayan yang turut mengupayakannya. Terdapat lebih dari 366.000 nelayan perikanan tangkap laut di keempat provinsi itu. Meniti profesi sebagai nelayan di tengah hamparan  lautan yang kaya, idealnya membuat para nelayan hidup dalam kecukupan. Sayangnya, kondisi itu belum sepenuhnya terjadi di Indonesia. Sebaliknya, sebagian besar nelayan justru masih hidup dalam jerat kemiskinan.

Pada 2021, Wapres Ma’ruf Amin menyebutkan, penduduk miskin di wilayah pesisir mencapai 1,3 juta jiwa atau 12,5 % dari kemiskinan nasional. Merujuk publikasi BPS Maret 2023, sekitar seperlima hingga seperempat penduduk Papua Barat dan Papua masuk kategori miskin. Sementara tingkat kemiskinan di Maluku mencapai 16,4 %. Sementara kemiskinan nasional 9,36 %. Nilai tukar nelayan (NTN) di Maluku Utara yang menggambarkan tingkat kesejahteraan para pekerja laut, relatif tinggi, mencapai 115 pada 2023, melampaui capaian nasional di angka 106,6. Namun, hal itu tak serta-merta mengindikasikan nelayan di Maluku Utara sudah benar-benar sejahtera. Pemantauan lapangan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara pada 2015 memperkirakan, 80 % nelayan lokal masih hidup di bawah garis kemiskinan. Publikasi BPS Maluku Utara 2022 menyebutkan, hampir separuh dari penduduk miskin Maluku Utara berasal dari mereka yang bekerja di sektor informal, yang didominasi pekerja di sektor pertanian, antara lain nelayan, petani gurem, serta  buruh tani dan perkebunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penduduk yang hidup di kawasan pesisir diindikasikan relatif belum sejahtera. (Yoga)

Untuk pertama kali setelah sebulan ”libur” karena cuaca ekstrem, Sardi (36) kembali melaut, Selasa (5/9) malam. Bersama sembilan awak lain, kapal bagang miliknya digerakkan belasan mil dari pesisir Teluk Buli di Halmahera Timur, Maluku Utara. Tiba di lokasi, 60 lampu yang dipasang mengelilingi empat sisi bagang langsung dinyalakan. Kapal harus terlihat paling mencolok untuk mengalahkan terangnya pertambangan nikel di pesisir teluk agar ikan mendekat. ”Ikan-ikan itu dulu di tepi pantai, dekat bakau,  sekarang tidak ada lagi. Nelayan harus pergi lebih jauh untuk mendapatkan ikan,” ucap Sardi. Perairan yang berjarak hingga 5 mil dari pantai tak lagi menjadi tempat hidup ikan karena diduga tercemar tambang. Lumpur limbah tambang sering memenuhi jaring sehingga terasa lebih berat saat diangkat.

”Ini, kan, jaringnya hitam jadi kecoklatan. Itu limbah,” ujarnya setelah menarik jaring yang ditebarnya. Dari jaring yang dipasang selama tiga jam itu, Sardi mendapatkan ikan kembung dan teri tak sampai 100 kg. Sejak lima tahun terakhir, hanya dua jenis itu yang masih bisa ditangkap nelayan setempat. Padahal, sebelum tambang beroperasi tahun 2003, Sardi bisa menangkap tongkol dan cakalang hingga 16 ton sekali menjaring. Namun, menjaring jenis ikan itu kini tinggal cerita. ”Ikan menghilang sejak ada tambang. Memang tidak serentak hilang, tetapi perlahan,” ujar pria yang menjadi nelayan sejak 20 tahun lalu ini. Indikasi pencemaran di pesisir teluk tampak pula saat Kompas menyusuri perairan dekat Moronopo, Desa Soa Sangaji, Maba, Halmahera Timur. Sejauh mata memandang, Selasa (5/9) siang, air laut keruh kecoklatan. Areal tempat bakau berada pun tertutup sedimen yang tebal. Padahal, menurut Fakir Batawi (50), nelayan Soa Sangaji, area itu semula merupakan wilayah tangkapan ikan nelayan. Fakir yang baru pulang dari melaut menunjukkan buktinya. Melaut setengah hari, Fakir hanya memperoleh ikan-ikan kecil yang jumlahnya tak sampai 50 ekor. (Yoga)

Para nelayan di pesisir lumbung ikan Indonesia timur mengeluhkan tangkapan yang semakin berkurang. Saatnya pemerintah meninjau kebijakan. Harian Kompas edisi Senin (6/11) melaporkan hasil liputan khusus Jelajah Laut Papua dan Maluku. Jelajah dilakukan sepanjang Juni hingga September 2023. Kawasan yang ditelusuri adalah wilayah yang oleh pemerintah disebut sebagai wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Ketentuan tentang WPP tertuang dalam Kepmen Kelautan dan Perikanan No 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Ada 11 WPP di Indonesia, lima di antaranya didatangi tim peliput. Kelima WPP tersebut adalah WPP 714, 715, 716, 717, dan 718 yang berada di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Temuan utamanya, gejala penangkapan ikan berlebih mencuat di sejumlah lumbung ikan di kawasan timur Indonesia. Akibatnya, nelayan kecil di pesisir lumbung ikan menjadi pihak yang paling terpukul, tergambar dari pengalaman Umar Waymese (45), nelayan di Desa Kawa, Kecamatan Seram Bagian Barat, Maluku, yang ditemui tim peliput pada Senin (4/9). Umar sudah melaut 15 jam sebelumnya di laut yang masuk dalam WPP 715, hanya mendapat puluhan ekor cakalang dan tuna kecil yang beratnya 3 kg per ekor. Padahal, lima tahun sebelumnya, ia dapat mengait dua hingga tiga tuna dengan berat puluhan kilogram sekali melaut beberapa jam. Semua berubah sejak kapal-kapal berukuran 90 gros ton (GT) dari luar Maluku hilir mudik di perairan Seram. Perahu Umar dengan bobot 0,5 GT jelas bukan tandingan kapal-kapal besar itu. (Yoga)

Kolaborasi lima unsur atau pentahelix  dalam acara wisata olahraga diharapkan dapat mendorong kemajuan kebudayaan. Kolaborasi itu, antara lain, terlihat dalam Indonesia Financial Group Labuan Bajo Marathon yang dirangkaikan dengan Seminar Budaya Manggarai di Manggarai Barat, NTT, 3-6 November 2023. Indonesia Financial Group (IFG) merupakan induk badan usaha milik negara (BUMN) asuransi, penjaminan, dan investasi sejak tahun 2020. Meski baru tiga tahun, IFG telah dua kali menyelenggarakan Labuan Bajo Marathon (LBM). Edisi pertama LBM pada 2022 diikuti oleh 1.200 peserta dengan melibatkan 250 warga setempat. Pada perhelatan tahun ini, Sabtu (4/11/2023), LBM diikuti oleh 2.000 peserta dengan melibatkan 500 warga. Sebanyak 300 peserta adalah pelajar SLTP-SLTA untuk kategori 5.000 meter (5K) untuk pembinaan atletik nomor lari jalan raya. LBM yang mencakup 5K, 10K, semi-maraton (21K), dan 42K diharapkan menjadi pilihan bagi pelancong, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam wisata olahraga.

Bukan sekadar lomba, acara ini adalah kolaborasi antara olahraga dan hiburan, penjualan paket wisata, dan pentas seni budaya. Di LBM 2023, masyarakat juga memberi dukungan berupa tari-tarian, musik, dan lagu di cheering point atau petak penyemangat dalam rute lari. Ada pula pentas tradisi dalam Seminar Budaya Manggarai di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Senin (6/11). Robertus Billitea, mantan Direktur Utama IFG yang kini menjabat Deputi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN, mengatakan, IFG juga bekerja sama dengan Institut Manggarai dalam penerbitan Ensiklopedia Manggarai. Ensiklopedia ini diharapkan menjadi sumber tiada habis untuk mendorong kemajuan budaya Manggarai melalui pariwisata sebagai motor ekonomi. Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan, kolaborasi pentahelix ini mencakup akademisi (Institut Manggarai), bisnis (IFG/BUMN), komunitas (tokoh masyarakat Manggarai), pemerintah, dan media massa. Upaya ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, politik,tetapi tidak sampai menghilangkan kekayaan seni budaya. (Yoga)

Beban pemerintah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat bertambah berat hingga awal 2024. Harga empat komoditas pangan dan satu komoditas pakan yang naik hampir berbarengan beberapa bulan menjelang akhir tahun ini perlu segera dijinakkan. Jika tidak, daya beli masyarakat bisa semakin tergerus. Pada rapat pengendalian inflasi daerah yang digelar secara hibrida di Jakarta, Senin (6/11) disebutkan, empat komoditas pangan yang harganya masih tinggi adalah beras, cabai merah, cabai rawit, dan gula pasir. Adapun satu komoditas pakan yang harganya tinggi adalah jagung.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada pekan pertama November 2023, harga  beras cenderung melandai. Meski begitu, harganya masih tinggi. Untuk cabai merah dan rawit, harganya justru terus meroket. Begitu pula dengan gula pasir yang harganya belum menunjukkan penurunan sama sekali sejak September 2023. BPS mencatat, pada pekan pertama November 2023, harga rata-rata nasional beras medium Rp 13.872 per kg. Harga beras itu telah melandai sejak Oktober 2023, tetapi masih jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zonasi, yakni Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. ”Percepatan impor beras, serta pengguliran pasar murah, operasi pasar, dan bantuan beras perlu terus dilakukan agar harga beras semakin turun,” kata Amalia.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, inflasi di Indonesa tidak hanya disebabkan faktor internal, tetapi juga eksternal. Volatilitas harga pangan dan minyak mentah dunia yang terjadi saat ini berpotensi memengaruhi harga pangan dan energi di dalam negeri. Menurut Sri Mulyani, inflasi itu sangat fundamental bagi perekonomian negara karena dapat menggerus daya beli masyarakat. Inflasi itu ibarat memajaki masyarakat tanpa perlu DJP. ”Daya beli masyarakat diambil langsung ke kantongnya tanpa berbagai prosedur apapun. Uang warga yang semula bisa untuk membeli 1 kg beras, karena inflasi, hanya bisa membeli 800 gram beras,” ujarnya. Untuk itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah tidak hanya mengeluarkan dana untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga menjaga daya beli. Dalam rangka pengendalian inflasi, pemerintah mengalokasikan insentif fiskal kepada pemda senilai total Rp 1 triliun dari total pagu insentif fiskal pada 2023 yang sebesar Rp 8 triliun. (Yoga)

Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus melambat sampai akhir tahun ini jika tidak ada kebijakan intervensi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan konsumsi domestik. Pemerintah berharap paket kebijakan stimulus fiskal yang baru dikeluarkan bisa mengerek ekonomi tetap tumbuh sesuai target di atas 5 % di sisa tahun ini. Berdasarkan catatan BPS, sepanjang triwulan III-2023, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94 % secara tahunan. Capaian itu menandakan berakhirnya tren pertumbuhan ekonomi RI di atas 5 % selama tujuh triwulan berturut-turut sebelumnya. Tak hanya meleset di luar konsensus pasar, pertumbuhan itu juga di bawah ekspektasi pemerintah. Menurut Menkeu Sri Mulyani, pemerintah tidak menyangka konsumsi rumah tangga ditriwulan III-2023 tumbuh 5,06 %, lebih rendah dari triwulan II-2023 yang 5,23 %. Sebab, selama ini, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terhadap kondisi ekonomi masih menguat. Per September 2023, IKK terjaga di zona optimistis (di atas 100), yaitu level 121,7.

Atas dasar itu, pemerintah awalnya masih optimistis ekonomi Indonesia bisa melanjutkan tren pertumbuhan di kisaran 5 % untuk triwulan III-2023. ”Kita melihat keyakinan konsumen masih tinggi, tetapi ternyata transmisinya ke pertumbuhan konsumsi masyarakat tidak setinggi harapan. Ini yang perlu kita lihat apa pengaruhnya, apakah faktor psikologis karena kondisi El Nino dan harga beras yang naik, atau ada faktor lain,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/11). Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan permintaan domestik. Setidaknya, ada tiga paket kebijakan yang dikerahkan sebagai bantalan ekonomi berupa penebalan bantuan social (bansos) dan insentif fiskal di sektor properti. Sri Mulyani mengatakan, paket stimulus fiskal itu diharapkan bisa menyumbangkan tambahan pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,2 % sehingga ekonomi di triwulan IV-2023 bisa tetap tumbuh di 5,01 % dan sepanjang tahun 2023 bisa mencapai 5,04 %. (Yoga)