Ekonomi
( 40600 )Pilih-Pilih LQ45 dengan Cuan Tinggi
Proyek Besar Topang Emiten Konstruksi
KETAR-KETIR GERAK INFLASI
Bayang-bayang kenaikan inflasi nyatanya tak sekadar ilusi. Data Indeks Harga Konsumen (IHK) terkini, serta aneka faktor eksternal yang memengaruhi ekonomi nasional, menjadi pemantik lesatan inflasi pada sisa tahun ini. Terlebih, secara historis inflasi pada pengujung tahun acapkali menanjak yang dipicu oleh momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pemberat lain adalah pelemahan rupiah yang memiliki daya dorong cukup signifikan terhadap inflasi barang impor, serta tingginya harga komoditas pangan. Belum lagi efek dinamika geopolitik di Timur Tengah yang merongrong harga minyak, sehingga menekan daya beli masyarakat sebagaimana terjadi pada paruh kedua tahun lalu. Apalagi, World Bank dalam Commodity Markets Outlook 30 Oktober 2023, mengestimasi harga minyak berpotensi menyentuh US$90 per barel—US$157 per barel jika efek ketegangan geopolitik Timur Tengah setara dengan krisis minyak 1973 silam. Sementara itu, data dari dalam negeri tak bisa dibilang menggembirakan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi umum pada Oktober 2023 sebesar 2,56% (year-on-year/YoY). Tentu ini menjadi alarm bagi otoritas fiskal dan moneter untuk lagi-lagi menyiapkan manuver pengaman, tak hanya sisi permintaan atau konsumsi juga penawaran alias produksi. Maklum, pada saat bersamaan S&P Global mencatat perlambatan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia ke posisi 51,5, terendah dalam 5 bulan terakhir. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, mengatakan efek pelemahan rupiah tampak nyata pada komoditas yang mengandung komponen impor, seperti output manufaktur dan inflasi inti.
Dalam konteks ini, baik otoritas fiskal maupun otoritas moneter menyadari betul beratnya pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan bank sentral akan konsisten bersinergi dengan pemerintah melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, menambahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dioptimalkan dalam mengamankan daya beli masyarakat. Pemerintah pun telah menambah alokasi perlindungan sosial melalui bantuan besar hingga 2023 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino. Di sisi lain, manufaktur masih amat membutuhkan pendampingan fiskal. Sebab, meski PMI masih ekspansif, kinerja manufaktur menunjukkan perlambatan lantaran terimbas pelemahan ekonomi global. Perihal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dari sisi fiskal akan terus menggunakan berbagai instrumen, mulai dari pemberian insentif perpajakan, juga dari sisi belanja baik terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, maupun reformasi birokrasi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan kunci menjaga inflasi dengan mengendalikan rupiah sehingga peningkatan beban impor dan harga minyak dapat dikendalikan.
Penggerak Roda Ekonomi di Tahun Politik
Angin sakal ekonomi, belum juga mereda. Potensi pertumbuhan ekonomi yang seharusnya terjadi di tahun politik karena dorongan konsumsi, berbenturan dengan eskalasi politik dan ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi saat ini. Akankah setiap musim Pemilu, kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) nasional selalu dirundung tulah? Itulah sekelumit kegelisahan yang terpantik, saat membaca judul artikel harian Bisnis Indonesia edisi 26 Oktober 2023 “Membalik Tulah Tahun Politik” Dus, sejak Pemilu 2004—2019, pertumbuhan ekonomi selalu memperlihatkan kinerja melambat dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal, idealnya, sepanjang Pemilu, sejatinya konsumsi pemerintah dan konsumsi Rumah Tangga (RT) menderukan mesin ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi melaju di tahun-tahun politik tersebut. Namun, pada kenyataannya, bak jauh panggang dari api. Dari data kinerja ekonomi yang dipaparkan Bisnis Indonesia, grafik pertumbuhan ekonomi selalu melambat sejak Pemilu 2004—2019. Jika kita menengok ke belakang, kontribusi konsumsi Rumah Tangga (RT) dan konsumsi pemerintah terhadap PDB, pun selalu mengalami koreksi di tahun politik. Hal ini menunjukkan ada faktor-faktor politik yang memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, seperti ketidakpastian, eskalasi politik, atau kekhawatiran terkait dengan hasil Pemilu dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Konsumsi RT merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi RT menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia, yaitu sekitar 56%. Namun, porsi konsumsi RT terhadap PDB terus menurun dari tahun ke tahun, dari 61,6% pada 2004 menjadi 51,5% pada 2019. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah adanya siklus politik lima tahunan yang berdampak pada dinamika konsumsi masyarakat. Dari dalam negeri, fluktuasi pasar juga terlihat dari arus modal keluar (capital outflow) dan tekanan terhadap saham yang masih terombang ambing dengan IHSG di bawah 7.000. Kurs Rupiah yang bergerak tembus level psikologis baru Rp16.000/US$ adalah impak dari ketidakpastian ekonomi saat ini. Dari krisis geopolitik Rusia-Ukraina dan Israel Palestina yang meluas ke kawasan Timur Tengah, fluktuasi harga minyak mentah dunia (crude price), fluktuasi harga pangan dan kebijakan suku bunga global (policy rate) adalah gambaran kondisi yang mencemaskan. Jalur transmisi dari momok ketidakpastian tersebut, berdampak pada ekspektasi inflasi dan terkereknya suku bunga kebijakan dalam negeri yang berkonsekuensi pada mahalnya beban pembiayaan usaha ke depan. Sementara dari sisi kebijakan moneter, diarahkan untuk menjaga stabilitas. Inflasi terkendali dalam sasaran 3%±1%, adalah bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan makroprudensial, yang longgar melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor perbankan untuk mendukung realisasi kredit ke sektor produktif untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi.
SUKU BUNGA ACUAN NAIK : EFEK KEJUT OBLIGASI NEGARA
Lesu pasar surat utang merambat ke penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel, terlihat pada penawaran Obligasi Negara Ritel seri ORI024 yang terpaut jauh lebih rendah dibandingkan dengan penawaran seri sebelumnya menjelang masa penutupan penawaran. Berdasarkan data realisasi penjualan pada platform Investree, Rabu (1/11) pukul 20:41, realisasi penjualan ORI024 tenor 3 tahun atau ORI024 T3 mencapai Rp11,65 triliun dari kuota Rp15 triliun. Sementara itu, seri tenor yang lebih panjang yakni 6 tahun atau ORI024 T6 mencapai Rp2,56 triliun dari kuota Rp3,5 triliun. Secara total, realisasi penjualan instrumen tersebut belum mampu menyaingi realisasi penjualan ORI023 yang melampaui Rp20 triliun. Kepala Ekonom BCA David E. Sumual mengatakan bahwa lesunya penawaran ORI024 ini menunjukkan bahwa efek kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yang tidak terduga turut terasa. Terlebih, instrumen tersebut ditawarkan mulai 9 Oktober hingga 2 November. Waktu penawaran panjang itu tak mampu mengangkat penjualan instrumen buatan pemerintah itu. Di sisi lain, dia menuturkan bisa saja investor memiliki likuiditas yang lebih terbatas pada sisa tahun karena pembelian SBN ritel tergolong agresif sejak awal tahun. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa imbal hasil pada SBN ritel berikutnya, yakni Sukuk Tabungan seri ST011 akan sangat menentukan minat investor. Secara umum, dia menyebut respons investor tahun ini positif terhadap instrumen yang ditawarkan pemerintah. Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan permintaan SBN ritel yang tecermin pada penawaran ORI024 lesu akibat sentimen global selama Oktober. Dia menuturkan kondisi pasar tersebut mendorong ekspektasi penurunan lanjutan harga ORI yang merupakan instrumen yang dapat diperdagangkan atau tradable.
Membalikkan Deindustrialisasi
Indonesia menargetkan
jadi negara maju pada 2045. Namun, hingga kini kita belum mampu membalikkan tren
deindustrialisasi yang terjadi 20 tahun terakhir di manufaktur. Secara umum,
seperti dilaporkan BI, kinerja industri pengolahan pada triwulan III-2023 masih
meningkat dan berada pada fase ekspansi. Ini tecermin dari Prompt Manufacturing
Index BI yang di atas 50 %, naik dari triwulan sebelumnya. Demikian pula, tahun
lalu ekspor terus meningkat, pernah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah,
yakni 27,91 miliar USD pada Agustus 2023. Namun, semua itu tidak mewakili
gambaran utuh industri manufaktur kita. Lonjakan ekspor tersebut lebih dipicu
kenaikan harga komoditas, seperti minyak mentah, CPO, karet, timah, tembaga,
dan batubara, sejalan dengan melonjaknya harga-harga di pasar dunia karena
disrupsi rantai pasok global akibat perang Rusia-Ukraina dan Covid-19. Setelah
itu, ekspor kembali melandai dan relatif stagnan, sejalan dengan mulai
meredanya tekanan harga di tingkat global.
Faktanya, jika dicermati,
apa yang kita sebut sebagai fenomena deindustrialisasi dini masih terus
berlanjut di Indonesia. Hal ini setidaknya tecermin dari kontribusi manufaktur
yang terus menurun dan pertumbuhan manufaktur yang lebih rendah dibandingkan
pertumbuhan ekonomi kita. Kondisi ini terjadi sejak 2012 dan belum mampu kita
balikkan hingga kini. Pada 2022, pertumbuhan ekonomi 5,31 %, sementara industri
manufaktur hanya tumbuh 4,89 %. Penyusutan industri manufaktur itu semakin
terlihat terutama delapan tahun terakhir. Ini juga pemicu kian menurunnya
kemampuan penyerapan tenaga kerja kita. Pertumbuhan disebut inklusif dan
berkualitas jika mampu menyerap banyak tenaga kerja, terutama dari kelompok
usia yang kita harapkan akan menjadi penyokong bonus demografi kita untuk bisa
membawa kita ke Indonesia Emas 2045. Untuk bisa membalikkan keadaan yang kurang
menguntungkan ini, kuncinya, benahi problem struktural yang membuat manufaktur
kita susah naik kelas. Kebijakan strategis untuk membuat terobosan dan lompatan
menjadi penting. (Yoga)
Transportasi dan Pangan Jadi Lokomotif Inflasi Akhir Tahun
Menjelang akhir tahun, kenaikan
komoditas pangan dan jasa transportasi akan memberikan andil terhadap tingkat
inflasi, akibat pola permintaan masyarakat yang cenderung memiliki mobilitas
tinggi dalam rangka menyambut hari raya Natal 2023 dan perayaan Tahun Baru
2024. Kendati demikian, tingkat inflasi hingga akhir tahun diperkirakan masih
berada dalam target pemerintah. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
BPS, Pudji Ismartini, pada konferensi pers hibrida di Jakarta, Rabu (1/11) mengatakan,
tren inflasi pada akhir tahun biasanya dipengaruhi oleh permintaan masyarakat. Permintaan
tersebut berkaitan dengan momentum hari raya Natal dan perayaan Tahun Baru
2024.
”Secara historis, komoditas yang
memberikan andil terhadap inflasi selama dua bulan terakhir pada setiap
tahunnya adalah beberapa komoditas pangan, seperti beras, telur ayam ras,
daging ayam ras, serta cabai merah dan cabai rawit. Kemudian, dari
transportasi, terutama angkutan udara yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan
akibat mobilitas masyarakat saat momentum Natal dan Tahun Baru,” katanya.
Hingga Oktober 2023, tingkat inflasi bulanan tercatat 0,17 %. Tingkat inflasi tahun
kalender tercatat 1,8 %. Secara tahunan, tingkat inflasi Oktober 2023 mencapai
2,56 %, lebih tinggi dibanding tingkat inflasi September 2023 sebesar 2,28 %. (Yoga)
Banyak Investor Tak Paham Konsep Untung Rugi
Bappebti menerima kurang
dari 1 % aduan nasabah dari total nasabah perdagangan berjangka komoditas Sistem
Perdagangan Alternatif setiap tahunnya. Pengaduan yang ditangani mayoritas
terkait ketidakpahaman nasabah terhadap aturan perdagangan tersebut. Pada 2023,
dari total 30.415 nasabah, ada 151 nasabah (0,49 %) yang membuat pengaduan.
Tahun sebelumnya, sebanyak 257 nasabah (0,36 %) dari total 69.956 nasabah membuat
aduan. Aduan ini terkait sistem perdagangan alternatif (SPA), seperti di
perdagangan atau investasi indeks emas, indeks valas, dan indeks harga saham. Kepala
Bappebti Didid Noordiatmoko, ditemui di Jakarta, Rabu (1/11/2023), mengatakan,
sebagian besar pengaduan yang sudah mereka klasifikasi terkait masalah
ketidakpahaman nasabah pada produk berjangka komoditas itu.
”Mereka harus paham SPA.
Kenyataannya, banyak yang tidak paham, tetapi tanda tangan (kontrak). Kalau
sudah tanda tangan, kan, ada perikatan,” katanya. Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Aldison menambahkan, aduan itu
banyak dilayangkan ketika nasabah mengalami kerugian saat berinvestasi. Mereka
lalu menuntut ganti rugi atau menuduh kecurangan kepada perusahaan pialang atau
Bappebti selaku pengawas perdagangan berjangka komoditas. ”Sekarang, kan,
banyak tawaran (investasi) lewat iklan masuk ke publik. Kemudian, mereka
tertarik mentransfer sejumlah uang ke akun itu. Kalau enggak
terjadi(keuntungan), mereka akan marah karena janji tidak terpenuhi atau tidak sesuai
yang diiklankan. Sesederhana itu sebenarnya pengaduan-pengaduan yang terjadi,” ujarnya.
(Yoga)
Menjadi Tua Sebelum Kaya
Tulisan di The Economist bertajuk
”Poor Asian Countries Face An Ageing Crisis”, 12 Oktober 2023, menyebutkan,
penduduk Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan negara-negara lain di Asia menjadi
tua sebelum menjadi kaya. Untuk memahami potensi buruknya masalah ini, The
Economist memberikan ilustrasi perbandingan transformasi yang terjadi di
Thailand dengan negara-negara lain yang terkenal dengan populasinya yang mulai
menua. Antara tahun 2002 dan 2021, jumlah penduduk Thailand berusia 65 tahun ke
atas meningkat dari 7 % jadi 14 %. Transisi yang sama memakan waktu 24 tahun
bagi Jepang, AS 72 tahun, dan Perancis 115 tahun. Tidak seperti negara-negara tersebut,
Thailand menjadi tua sebelum menjadi kaya. PDB per kapita Thailand pada 2021
adalah 7.000 USD.
Ketika populasi Jepang
memiliki usia yang sama, pada tahun 1994, PDB per kapita mereka hampir lima
kali lipat lebih tinggi. Permasalahan yang terjadi di Thailand itu menggaris bawahi
bahwa tren regional memiliki signifikansi ekonomi dan sosial yang sangat besar.
Kekayaan orang Vietnam sekitar setengah kekayaan orang Thailand. Penduduk Vietnam
dan Thailand mungkin hanya butuh waktu sekitar 17 tahun untuk berubah dari
”menua” menjadi ”tua”. Di negara-negara yang penuaannya memakan waktu lebih
lama, seperti Indonesia (26 tahun) dan Filipina (37 tahun), tingkat
pendapatannya bakal jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Asia
Tenggara sebagai suatu kawasan akan ”menua” pada 2042. Kecepatan transisi demografi
Asia merupakan konsekuensi dari perkembangan masyarakatnya. (Yoga)
Inflasi Jakarta Kembali Sentuh 2 Persen
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









