Pemerintah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk memberikan insentif tambahan bagi para eksportir yang menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dalam RPP tersebut akan ditambah instrumen yang cakupan insentifnya lebih luas selain deposito. “Karena selama ini dalam PP, insentif PPh dan penurunan PPh hanya dikaitkan dalam penempatan deposito saja,” katanya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (3/11). Namun, insentif ini kata Sri Mulyani, hanya berlaku untuk penempatan DHE di instrumen deposito dan belum mengakomodir pemberian insentif untuk penempatan DHE di instrumen lainnya.Di samping perluasan insentif untuk penempatan DHE di instrumen lainnya, Menkeu mengatakan aturan terbaru tersebut nantinya juga akan mengaitkan besaran insentif dengan jangka waktu penempatan DHE tersebut. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa penempatan DHE SDA di Term Deposit Valas yang diteruskan perbankan dari eksportir telah mencapai US$1,9 miliar. Angka itu belum maksimal, karena aturan DHE baru efektif November 2023.

Lulus dari perguruan tinggi, Gus Rai menyanggupi tantangan ayahnya untuk melanjutkan bisnis keluarga dan mengembangkannya menjadi pionir anggur asli Bali. Selain dikenal sebagai destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia, Bali juga tempat berdirinya berbagai bisnis yang berhasil menarik perhatian dunia, salah satunya Hatten Wines, perusahaan anggur lokal yang telah meraih reputasi internasional. Namun, saat dirinya mendapatkan mandat dari sang ayah, Gus Rai berkeinginan menciptakan inovasi baru yang dapat menjadi kebanggan Bali. Melalui proses riset dan pengembangan bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan anggur yang tepat untuk ditanam dan diproses menjadi wine di Bali. Awalnya, Hatten Wines Rosé pertama kali dibuat pada 1994 menggunakan anggur Alphonse-Lavallée asal Prancis yang ditanam secara lokal. Sayang kualitasnya tidak sebagus harapan saat itu.  “Tahun 1992-1998 merupakan masa yang berat, tapi dari sini perjalanan Hatten dimulai. Kami kembangkan varietas anggur lainnya yang sesuai dengan mutu kualitas Hatten untuk ditanam di Bali. Hingga akhirnya produk kami berkembang ada white wine, red wine, hingga sparkling rosé,” tuturnya kepada Bisnis di Hatten Wines Vineyard, Singaraja, Bali, Kamis (2/11).  Produk Hatten, semua bahan baku berasal dari anggur yang tumbuh di Kebun Hatten di Singaraja dengan luas total 25 hektare (ha), dan 60 ha termasuk mitra. Gus rai juga bekerja sama dengan sejumlah mitra petani untuk memproduksi anggur. Setahun, Hatten bisa melakukan dua kali panen pada Juni-Juli dan September—Oktober. Tidak seperti winery di negara Eropa dan Amerika, di mana pohon anggur menjadi dormant sepanjang musim dingin, pohon anggur di Bali berbuah sepanjang tahun. Gus Rai juga bekerja sama dengan winemaker, James Kalleske, Yeni Iramahayani dan Péter Gajdics untuk menemukan spesifikasi anggur yang berkualitas. Spesifikasi ini meliputi kadar gula, keasaman, dan warna.  Menurut Gus Rai, akademi wine ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang menawarkan program pendidikan seluas itu. Pesertanya mulai dari sommelier, hotelier, pencinta wine, atau bahkan masyarakat awam yang sangat ingin mengetahui lebih banyak tentang wine.

JAKARTA,ID-Stabilitas sistem keuangan  domestik tetap terjaga pada kuartal III-2023 ditengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan  global ini berkat harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan Komite Stabilitas Sistem keuangan (KSSK). KSSK yang terdiri atas Kementerian Keuangan (Kemekeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperkuat sinergi  dalam mengantisipasi dampak gejolak perekonomian global terhadap perekonomian domestik. "KSSK juga meningkatnya kewaspadaan terhadap resiko global kedepan, termasuk pada rambatan  efek ekonomi global ke domestik," ujar Menteri Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers hasil rapat berkala  KSSK IV tahun 2023 di kantor.  Jika dilihat dari kondisi ekonomi global, Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund/IMF) memperkirakan pertumbuhan  ekonomi global tahun 2023  mencapai 3%, sedangkan tahun 2024 melambat menjadi ke 2,9%. (Yetede)

JAKARTA,ID-Beragam ikhtiar dilakukan untuk mempercepat proses transisi energi yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya adalah penggunaan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel yang berasal dari kelapa sawit yang diolah menjadi biodiesel. Hal ini lantaran Indonesia memiliki sumber daya kelapa sawit yang melimpah, sehingga penggunaannya sebagai sumber daya bahan bakar nabati bisa lebih dioptimalkan. "Potensi cukup besar karena kita negara agraris, beberapa wilayah bisa menjadi basis pengembangan biofuel, baik untuk supporting solar maupun untuk gas-online (bensin)," kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (03/11/2023). Menurut Komaidi, pengembangan biofuel ke depan juga sangat prospektif, apalagi ditengah transisi energi. "Kedepan sangat besar market sizenya. Kalau selama ini biodiesel yang diproduksi lebih banyak ekspor, mungkin karena serapan didalam negeri masih terbatas, tetapi di pasar internasional kebutuhannya cukup besar," ujarnya. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Bukit Asam Tk (PTBA) mulai mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Mulut Tambang Sumsel-8 di Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pembangkit listrik dengan nilai investasi US$ 1,68 miliar ini akan memasok listrik ke PT PLN yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di pulau Sumatera. "PLTU Mulut Tambang Sumsel-8 berkapasitas 2x660 MW telah mencapai status  Commercial Operation Date (COD) alias beroperasi secara komersial. Tangggal COD ditetapkan efektif mulai 7 Oktober 2023 oleh PLN," kata Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail dalam resminya, Jumat (3/11?2023). Arsal mengungkapkan, PLTU MT Sumsel-8 merupakan bagian dari Program Pembangunan  Pembangkit Listrik 35.000 MW berlokasi di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Dikenal juga dengan nama PLTU Tanjung Lalang, pembangkit ini dibangun oleh PT Huadin Bukti Asam Power yang merupakan kerja sama strategi antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan China Huadin Hongkok Company Ltd. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, masih ada sejumlah penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lnding yang belum memenuhi ketentuan  batas ekuitas minimum dan dan belum berniat  meningkatkan modal. Padahal, OJK telah memberikan tambahan waktu bagi penyelenggara fintech tersebut, hingga Pktober 2023. Perihal permodalan fintech p2p lending in telah diatur dalam POJK 10/1022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK Fintech P2P Lending). Adapun POJK ini berlaku sejak diundangkan pada 4 Juli 2022, dan sekaligus mencabut POJK 77/2026. Dalam ketentuan tersebut, setiao penyelenggara eksisting diwajibkan untuk memenuhi ekuitas minimum secara berkala sejak aturan diterbitkan. Pada tahun pertama tepatnya hingga Juli 2023 perushaan fintech harus memenuhi kecukupan ekuitas minimum sebesar Rp 2,5 miliar, kemudian naik menjadi Rp7,5 miliar pada Juli 2024, dan menjadi Rp12,5 miliar pada Juli 2025. (Yetede)

Pelaku usaha pengolah kelapa sawit menilai Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah atau Bursa CPO yang sudah diresmikan belum menarik. Mereka menantikan insentif dari pemerintah agar makin banyak pengusaha berpartisipasi dalam bursa tersebut. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, salah satu alasan yang membuat pelaku usaha masih enggan masuk ke bursa adalah adanya biaya-biaya tambahan di luar transaksi perdagangan itu sendiri. Sebut saja biaya anggota bursa sekitar Rp 60 juta per tahun. Kemudian, biaya jaminan transaksi senilai Rp 32 juta.

”Sekarang untuk lokal, kan, transaksinya B to B (bisnis ke bisnis) tidak terkena biaya apa pun. Kalau di bursa, kan, ada biaya member dan biaya transaksi. Ini yang perlu dipikirkan bagaimana supaya penjual dan pembeli tertarik masuk bursa,” kata Eddy, Jumat (3/11). Jika biaya itu tidak bisa dihindari, ia meminta pemerintah agar memikirkan skema insentif sehingga mengurangi beban modal pelaku usaha. Aspirasi ini sudah disampaikan kepada pemerintah, tetapi belum jelas hingga saat ini. ”Memang, harus ada daya tarik agar penjual dan pembeli bersedia transaksi di bursa. Informasinya akan diberikan insentif. Nah, insentifnya seperti apa, belum jelas,” ujar Eddy. (Yoga)

Ekspor produk udang Indonesia terkena tuduhan praktik dumping dan praktik subsidi di pasar AS. Hal itu dinilai perlu segera disikapi agar perdagangan komoditas unggulan perikanan itu tidak terganjal di negara tujuan utama ekspor. Dumping merupakan sistem penjualan barang di luar negeri dengan harga lebih murah. Tuduhan dumping dilayangkan Asosiasi Pengolah Udang Amerika (ASPA) melalui petisi pada Oktober 2023. ASPA juga menyebut program subsidi Pemerintah Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam memberikan manfaat bagi produsen dan pengolah udang, termasuk subsidi pinjaman, pajak, hibah, dan kredit ekspor.  Terkait tuduhan itu, ASPA mengajukan petisi pengenaan bea masuk antidumping atas impor udang dari eksportir yang didapati melakukan praktik dumping serta bea masuk imbalan (CVD) untuk mengimbangi subsidi atas seluruh ekspor udang dari Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam.

Petisi tersebut diajukan ke Departemen Perdagangan AS (DOC) dan Komisi Perdagangan Internasional AS. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) Deny Mulyono, di Jakarta, Jumat (3/11) mengemukakan, dua tuduhan yang diperkarakan, yaitu praktik dumping dan subsidi, tengah direspons melalui koordinasi yang melibatkan Kemendag, KKP, asosiasi-asosiasi pelaku usaha perikanan, serta pengacara. Deny mengemukakan, AS merupakan negara tujuan utama ekspor udang Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait harus solid dalam membuktikan bahwa tuduhan  petisi tersebut tidak tepat. Jika upaya diplomasi gagal, bea masuk tambahan yang dike- nakan pasar AS bakal menghancurkan daya saing ekspor udang Indonesia. (Yoga)

OJK bersama semua anggota Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dari 12 kementerian / lembaga terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi bodong dan pinjaman daring ilegal. Sejak 1 Januari hingga 27 Oktober 2023, Satgas telah menghentikan 1.484 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 18 entitas investasi ilegal dan 1.466 entitas pinjaman daring ilegal. Satgas juga memblokir 53 nomor telepon, 309 akun Whatsapp, dan 47 rekening bank. Tujuan berinvestasi tentu untuk mendapatkan imbal hasil. Iming-iming mendapat imbal hasil tinggi dengan dana sedikit dan risiko kecil menjadi modus pelaku. Namun, alih-alih untung, malah buntunglah yang diperoleh.

Di pinjaman daring ilegal. Kemudahan pencairan dana dengan syarat yang relatif mudah tidak serta-merta menjamin cerita manis ketika korban gagal mengembalikan dana tepat waktu. Penagih utang (debt collector/DC) pinjaman daring ilegal akan mulai meneror korban, bahkan ke semua kontak di gawai korban, menyebarkan data pribadi, dan mempermalukan korban. Banyak korban pinjaman daring ilegal bercerita bahwa jumlah dana yang dicairkan dan waktu pengembalian tidak sesuai kesepakatan.

Tips Hindari Investasi Bodong : 1. Ingat prinsip 2L Ingat untuk menerapkan prinsip 2L (legal dan logis) ketika berinvestasi. Legal artinya perusahaan dan produk investasi yang ditawarkan berizin. Logis artinya keuntungan yang ditawarkan masuk akal dan wajar. 2. Kenali ciri-ciri investasi bodong, yang biasanya menawarkan bonus jika berhasil mendapatkan anggota baru. Perusahaan investasi bodong juga menawarkan produk investasi melalui media sosial yang terkadang menggunakan foto tokoh publik serta informasi terkait proses bisnis investasi yang dilakukan tidak jelas.

Tips Hindari Pinjaman Daring Ilegal : 1. Cek legalitas pinjaman daring dan gunakan aplikasi resmi. 2. Jaga kerahasiaan data pribadi, dengan menghindari mengunduh tautan atau aplikasi dari sumber yang tidak dikenal, mengunggah KTP atau data pribadi di media sosial. 3. Gunakan jaringan pribadi ketika bertransaksi, dan hindari penggunaan jaringan publik. 4. Fintech lending yang berizin OJK hanya diizinkan untuk mengakses camera, microphone, dan location (camilan), jika diminta akses lain, seperti galeri dan kontak, pinjaman daring tersebut ilegal. 5. Hapus SMS tawaran pinjaman daring, Fintech lending resmi yang berizin OJK tidak diperbolehkan menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi, baik SMS maupun pesan instan pribadi lain, tanpa persetujuan konsumen. 6. Lapor ke polisi Jika telah menjadi korban pinjaman daring ilegal dan menerima penagihan tidak beretika dari DC. (Yoga)

Sebagai ASN di daerah, Tienneke Adam mengerti bahwa sesuatu yang ditetapkan pemerintah pusat tidak dapat dibatalkan pemda. Meski terbersit enggan, ia tetap mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur yang telah diwacanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2021. ”Kebijakan PIT (penangkapan ikan terukur) ini bukan jelek. Bagus,” kata Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulut itu, Rabu (1/11). Enam bulan lalu, ratusan nelayan di Bitung berunjuk rasa menolak kebijakan tersebut. Bitung merupakan kota perikanan strategis yang berada 50 km di timur Manado. ”Semua (nelayan) menolak. Kalau ditanya, enggak ada yang setuju,” tambahTienneke. Kondisi itu menunjukkan kontrasnya kepentingan di atas dan sikap di akar rumput.

Tienneke menyatakan hingga kini mayoritas nelayan di Sulut belum siap. Padahal, kebijakan itu akan berlaku pada 2024, dimana lautan Republik Indonesia yang dibagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dibagi lagi menjadi enam zona, dengan kuota bobot ikan yang boleh ditangkap selama setahun, termasuk dalam skala besar di empat zona industri. Dengan produksi perikanan tangkap yang hampir mencapai 300.000 ton per tahun, Sulut akan diapit dua zona, yakni Zona 02 dan 03. Menurut perhitungan KKP pada 2022, kuota tangkapan di Zona 02 adalah 738.000 ton per tahun senilai Rp 15,8 triliun, sementara Zona 03 sebanyak 2,26 juta ton per tahun atau senilai Rp 46,12 triliun.

Pada November 2021, Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono berkunjung ke Bitung untuk apel kesiapan pasukan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Di sela-sela acara, ia menyinggung wacana penangkapan ikan terukur di depan para wartawan. Meski mayoritas nelayan belum siap, lanjut dia, kebijakan penangkapan ikan terukur tidak bisa ditunda. Namun, ia minta kebijakan itu diberlakukan hanya kepada kapal-kapal dengan surat izin penangkapan ikan (SIPI) yang diterbitkan pemerintah pusat. Artinya, hanya kapal-kapal berukuran di atas 30 gros ton (GT) dengan wilayah penangkapan Jalur III atau di atas 12 mil dari garis pantai yang sebaiknya diwajibkan mematuhi ketentuan kebijakan penangkapan itu. Untuk kapal-kapal yang lebih kecil, Tienneke menyebut, butuh sosialisasi dan persiapan lebih panjang, mulai dari infrastruktur sampai petugas di lapangan. (Yoga)