Bayang-bayang kenaikan inflasi nyatanya tak sekadar ilusi. Data Indeks Harga Konsumen (IHK) terkini, serta aneka faktor eksternal yang memengaruhi ekonomi nasional, menjadi pemantik lesatan inflasi pada sisa tahun ini. Terlebih, secara historis inflasi pada pengujung tahun acapkali menanjak yang dipicu oleh momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pemberat lain adalah pelemahan rupiah yang memiliki daya dorong cukup signifikan terhadap inflasi barang impor, serta tingginya harga komoditas pangan. Belum lagi efek dinamika geopolitik di Timur Tengah yang merongrong harga minyak, sehingga menekan daya beli masyarakat sebagaimana terjadi pada paruh kedua tahun lalu. Apalagi, World Bank dalam Commodity Markets Outlook 30 Oktober 2023, mengestimasi harga minyak berpotensi menyentuh US$90 per barel—US$157 per barel jika efek ketegangan geopolitik Timur Tengah setara dengan krisis minyak 1973 silam. Sementara itu, data dari dalam negeri tak bisa dibilang menggembirakan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi umum pada Oktober 2023 sebesar 2,56% (year-on-year/YoY). Tentu ini menjadi alarm bagi otoritas fiskal dan moneter untuk lagi-lagi menyiapkan manuver pengaman, tak hanya sisi permintaan atau konsumsi juga penawaran alias produksi. Maklum, pada saat bersamaan S&P Global mencatat perlambatan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia ke posisi 51,5, terendah dalam 5 bulan terakhir. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, mengatakan efek pelemahan rupiah tampak nyata pada komoditas yang mengandung komponen impor, seperti output manufaktur dan inflasi inti.

Dalam konteks ini, baik otoritas fiskal maupun otoritas moneter menyadari betul beratnya pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan bank sentral akan konsisten bersinergi dengan pemerintah melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, menambahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dioptimalkan dalam mengamankan daya beli masyarakat. Pemerintah pun telah menambah alokasi perlindungan sosial melalui bantuan besar hingga 2023 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino. Di sisi lain, manufaktur masih amat membutuhkan pendampingan fiskal. Sebab, meski PMI masih ekspansif, kinerja manufaktur menunjukkan perlambatan lantaran terimbas pelemahan ekonomi global. Perihal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dari sisi fiskal akan terus menggunakan berbagai instrumen, mulai dari pemberian insentif perpajakan, juga dari sisi belanja baik terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, maupun reformasi birokrasi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan kunci menjaga inflasi dengan mengendalikan rupiah sehingga peningkatan beban impor dan harga minyak dapat dikendalikan.