Angin sakal ekonomi, belum juga mereda. Potensi pertumbuhan ekonomi yang seharusnya terjadi di tahun politik karena dorongan konsumsi, berbenturan dengan eskalasi politik dan ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi saat ini. Akankah setiap musim Pemilu, kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) nasional selalu dirundung tulah? Itulah sekelumit kegelisahan yang terpantik, saat membaca judul artikel harian Bisnis Indonesia edisi 26 Oktober 2023 “Membalik Tulah Tahun Politik” Dus, sejak Pemilu 2004—2019, pertumbuhan ekonomi selalu memperlihatkan kinerja melambat dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal, idealnya, sepanjang Pemilu, sejatinya konsumsi pemerintah dan konsumsi Rumah Tangga (RT) menderukan mesin ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi melaju di tahun-tahun politik tersebut. Namun, pada kenyataannya, bak jauh panggang dari api. Dari data kinerja ekonomi yang dipaparkan Bisnis Indonesia, grafik pertumbuhan ekonomi selalu melambat sejak Pemilu 2004—2019. Jika kita menengok ke belakang, kontribusi konsumsi Rumah Tangga (RT) dan konsumsi pemerintah terhadap PDB, pun selalu mengalami koreksi di tahun politik. Hal ini menunjukkan ada faktor-faktor politik yang memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, seperti ketidakpastian, eskalasi politik, atau kekhawatiran terkait dengan hasil Pemilu dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Konsumsi RT merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi RT menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia, yaitu sekitar 56%. Namun, porsi konsumsi RT terhadap PDB terus menurun dari tahun ke tahun, dari 61,6% pada 2004 menjadi 51,5% pada 2019. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah adanya siklus politik lima tahunan yang berdampak pada dinamika konsumsi masyarakat. Dari dalam negeri, fluktuasi pasar juga terlihat dari arus modal keluar (capital outflow) dan tekanan terhadap saham yang masih terombang ambing dengan IHSG di bawah 7.000. Kurs Rupiah yang bergerak tembus level psikologis baru Rp16.000/US$ adalah impak dari ketidakpastian ekonomi saat ini. Dari krisis geopolitik Rusia-Ukraina dan Israel Palestina yang meluas ke kawasan Timur Tengah, fluktuasi harga minyak mentah dunia (crude price), fluktuasi harga pangan dan kebijakan suku bunga global (policy rate) adalah gambaran kondisi yang mencemaskan. Jalur transmisi dari momok ketidakpastian tersebut, berdampak pada ekspektasi inflasi dan terkereknya suku bunga kebijakan dalam negeri yang berkonsekuensi pada mahalnya beban pembiayaan usaha ke depan. Sementara dari sisi kebijakan moneter, diarahkan untuk menjaga stabilitas. Inflasi terkendali dalam sasaran 3%±1%, adalah bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan makroprudensial, yang longgar melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor perbankan untuk mendukung realisasi kredit ke sektor produktif untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi.