Seakan tak membuang waktu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memperkuat sejumlah strategi fiskal dan moneter guna menahan risiko kembali terjadinya gejolak ekonomi akibat faktor geopolitik dan kebijakan The Fed yang baru saja menahan suku bunga acuan. KSSK, yang merupakan aliansi seluruh penanggung jawab sektor keuangan, memperkirakan ekonomi Indonesia mampu membendung dampak negatif global yang berpengaruh terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah. Kendati demikian, persiapan dan strategi tetap dilakukan guna mengelola efek tak menguntungkan bagi Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memaparkan hasil stress test KSSK yang menunjukkan modal perekonomian Indonesia cukup kuat menghadapi tekanan global ke depan. KSSK juga menggunakan skenario dan indikator ekstrem yang masuk akal. “Faktor tantangan ini dari perlambatan ekonomi global, kenaikan suku bunga The Fed, meningkatnya harga minyak, faktor geopolitik, dan badai El Nino. Hasil keseluruhan menunjukkan sektor keuangan Indonesia punya ketahanan cukup kuat menghadapi berbagai tekanan itu, dengan buffer yang memadai,” paparnya, Jumat (3/11). Dia menerangkan setidaknya terdapat 4 buffer risiko yang menjadi modal di sektor perbankan. Pertama, permodalan yang kuat mengingat capital adequacy ratio (CAR) mencapai 27,41%. Kedua, likuiditas perbankan yang lebih dari cukup, berdasarkan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) berkisar 25,83%. Selain itu, terdapat bantalan likuiditas dari Bank Indonesia (BI). Dari catatan Perry, sisa kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KILM) masih sekitar Rp20 triliun dari Rp50 triliun yang disiapkan bagi perbankan. Ditambah lagi, bantalan penyangga likuiditas diturunkan sebesar 1% sehingga menambah likuiditas Rp81 triliun. Ketiga, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) masih rendah yaitu 0,79% per Agustus 2023. Keempat, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) di perbankan yang diklaim masih cukup. BI mengklaim telah melakukan langkah-langkah pro-stabilitas, tecermin dari penurunan jumlah cadangan devisa menjadi US$134,9 miliar pada September 2023. Penurunan ini merupakan terbesar kedua pada cadangan devisa sepanjang 2023.  Demi memanfaatkan momentum ini, Perry mengharapkan kebijakan wajib penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di bank dalam negeri akan mulai berdampak per November 2023. Dalam catatan BI, penempatan DHE SDA di Term Deposit Valas yang diteruskan perbankan dari eksportir mencapai US$1,9 miliar. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan pemerintah masih menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk memberikan insentif tambahan di antaranya berupa diskon tarif PPh bagi para eksportir yang menempatkan DHE di instrumen deposito dalam negeri.  Kendati mendapatkan momentum penguatan, tantangan ekonomi Indonesia masih nyata. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan sejumlah risiko di antaranya perlambatan permintaan global, kebijakan moneter higher for longer bank sentral utama di dunia, telah mendorong arus modal keluar dari berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Ekspektasi kebijakan higher for longer The Fed dan terjadinya ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah memicu investor beralih dari aset-aset berisiko ke aset-aset yang lebih aman. Tercatat, terjadi arus modal keluar dari pasar keuangan domestik sebesar US$4,44 miliar pada awal Agustus 2023 hingga pertengahan Oktober 2023. Akibatnya, nilai tukar rupiah terdepresiasi hingga berkisar Rp15.800 per 19 Oktober 2023. Wakil Ketua Dewan Pertimbanga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengharapkan adanya insentif tambahan dari pemerintah bagi para eksportir yang menyimpan DHE di dalam negeri berupa bunga deposito yang lebih tinggi.