Produsen rokok PT Gudang Garam Tbk (GGRM) masih harus menghadapi berbagai tantangan pada tahun depan. Salah satunya adalah kenaikan tarif cukai rokok yang akan memicu peralihan ke rokok murah masih berlanjut. Pada sembilan bulan pertama tahun ini, pendapatan GGRM turun 13% secara tahunan alias year on year (yoy) menjadi Rp 81,7 triliun. Analis Sinarmas Sekuritas, Vita Lestari mengatakan, hal ini terutama akibat penurunan penjualan segmen sigaret kretek mesin (SKM) yang mencapai 14,1% yoy. Kontribusi segmen ini terhadap total penjualan pun menurun menjadi 90,4%, dari 91,6% pada sembilan bulan pertama 2022. Sementara itu, kontribusi penjualan segmen sigaret kretek tangan (SKT) sedikit naik menjadi 8,4%, dari sebelumnya 7%. Tren pertumbuhan penjualan segmen SKT sejalan dengan pertumbuhan pesaing utama GGRM, yakni PT HM Sampoerna Tbk (HMSP). Kendati begitu, Analis MNC Sekuritas Raka Junico W dalam riset 15 November 2023, Raka mengatakan, di tengah kenaikan tarif cukai rata-rata 10% pada 2024, GGRM akan melakukan penyesuaian harga secara perlahan demi mempertahankan pangsa pasar. Pada semester kedua 2024, Raka memperkirakan harga ritel untuk produk andalan GGRM seperti Gudang Garam International 12 menjadi Rp 27.100–Rp 27.900 per bungkus, sedangkan Surya 16 seharga Rp 36.200–Rp 37.300 per bungkus. Angka-angka ini mewakili kenaikan 7%-10% dibandingkan harga eceran pada Oktober 2023. Head of Research Mega Capital Sekuritas (Investasiku) Cheril Tanuwijaya menambahkan, tekanan lainnya berasal dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 relatif kecil. Sehingga, konsumsi masyarakat menengah bawah bakal semakin tertekan. Di tengah penurunan volume penjualan GGRM, Raka memangkas proyeksi kinerja GGRM. Proyeksi pendapatan setahun penuh 2023 diturunkan sebesar 15,1% menjadi Rp 110,8 triliun dari Rp 130,44 triliun. Lalu target laba bersih diturunkan 4,8% menjadi Rp 6 triliun dari prediksi awal di Rp 6,31 triliun.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) masih getol meneruskan rencana pemisahan unit usaha syariah (UUS). Bank yang banyak menyalurkan kredit properti ini bahkan bertekad, hasil pemisahan UUS miliknya akan jadi bank syariah terbesar kedua di Indonesia. Ini akan diwujudkan dengan mengakuisisi bank syariah yang saat ini sudah beroperasi. Bank yang diakuisisi tersebut kemudian akan digabung unit usaha syariah BTN, atau BTN Syariah. Ada dua bank yang sedang diincar bank pelat merah ini. Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat ketertarikan untuk mengakuisisi saham kedua bank syariah ini. "Kami sudah mengirimkan letter of interest sejak awal November 2023," kata dia saat paparan publik BTN, Rabu (29/11). Jika tak ada aral melintang dan bank yang dibidik menerima pinangan BTN, akuisisi diperkirakan rampung pada April hingga Juni 2024. Nixon memperkirakan proses uji tuntas membutuhkan waktu dua hingga tiga bulan. Opsi akuisisi bank dipilih sebagai jalan untuk spin off karena prosesnya lebih mudah, dibanding membangun bank baru atau melebur BTN syariah ke salah satu bank syariah. Nixon memaparkan, ini sesuai kajian konsultan. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut, struktur perbankan syariah saat ini tidak ideal, karena hanya ada satu bank besar. Menurut Dian, industri bank syariah butuh dua hingga tiga pemain besar agar kompetitif. Jadi, OJK mendorong konsolidasi. "Selama ini hanya terjadi secara organik. Sehingga perlu ada langkah-langkah anorganik," ujarnya. Sepanjang sembilan bulan pertama 2023, PT Bank Tabungan Negara (BTN) mencetak laba bersih Rp 2,31 triliun. Capaian ini hanya tumbuh tipis sekitar 1,65% secara tahunan. Mininya kenaikan keuntungan ini disebabkan karena penurunan pendapatan bunga bersih dan meningkatnya biaya provisi. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN masih optimistis target laba sebesar Rp 3,2 triliun tahun ini tercapai. "Kami ada satu deal yang disepakati dibayar pada Desember 2023, yaitu pembayaran dari Jiwasraya atas asuransi-asuransi kredit di masa lalu," ujarnya.  

Otoritas moneter menyiapkan desain kebijakan taktis untuk memagari ekonomi nasional dari sengatan eksternal yang diprediksi masih berlanjut pada tahun depan. Bank Indonesia (BI) pun telah memetakan aneka risiko yang masih mengintai ekonomi domestik pada 2024. Mulai dari perlambatan ekonomi global yang diprediksi hanya naik 2,8%, inflasi yang belum termoderasi, rezim suku bunga tinggi di negara maju, perebutan uang tunai, hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Maklum, masing-masing penekan itu memiliki daya rambat yang cukup luas ke ekonomi nasional. Penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan fenomena cash is the king misalnya, yang berisiko menggoyahkan stabilitas rupiah. Bank sentral dalam Pertemuan Tahun­an Bank Indonesia 2023 yang digelar kemarin, Rabu (29/11) malam, pun telah merumuskan sederet kebijakan untuk menjaga eksistensi ekonomi di jalur ekspansi. Kebijakan makroprudensial pun bakal tetap longgar dengan menaikkan insentif likuiditas senilai Rp159 triliun dan akan ditambah Rp20 triliun dalam rangka meningkatkan kredit di sektor prioritas. Sejalan dengan itu, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2024 berkisar 4,7%—5,5% dan pada 2025 pada kisaran 4,8%—5,6%. Presiden Joko Widodo, dalam pertemuan itu mengatakan bahwa seluruh pemangku kebijakan wajib cekatan merespons dinamika eksternal yang masih penuh ketidakpastian. Apalagi, menurut Kepala Negara ketegangan politik baik di Eropa Timur maupun Timur Tengah tak akan berakhir dalam waktu dekat sehingga memicu gangguan pada rantai pasok global, lonjakan harga pangan, serta naiknya harga energi. Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara secara khusus menekankan dua upaya penting yang wajib dilakukan untuk mengimbangi upaya otoritas moneter dalam memacu ekonomi. Pertama, belanja pemerintah baik di level pusat maupun daerah yang perlu dipacu. Kedua, desakan kepada perbankan untuk tidak terlalu berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Gubernur BI Perry Warjiyo, menambahkan konsumsi dan investasi menjadi dua mesin yang bakal memacu pertumbuhan ekonomi sesuai target pada tahun depan. Merespons komitmen bank sentral untuk tetap longgar mengawal stabilitas, kalangan pelaku usaha pun lebih optimistis dalam meneropong ekonomi pada tahun depan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan sepanjang transisi kepemimpinan berjalan mulus, fundamental ekonomi tetap optimal, serta tidak adanya guncangan eksternal, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% bukan tidak mungkin. Sementara itu, kalangan ekonom menilai faktor global mulai dari inflasi hingga situasi perang akan memengaruhi pasar keuangan pada tahun depan. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual, mengungkapkan bahwa tensi geopolitik yang makin memanas akan berpengaruh terhadap harga minyak dunia dan pada akhirnya menentukan arah suku bunga acuan di AS. Untuk itu, menurutnya BI dan pemerintah perlu mengoptimalkan sederet instrumen penjaga rupiah, seperti Devisa Hasil Ekspor (DHE), Sekuritas Rupiah BI, Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), serta Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, juga menilai bahwa instrumen yang dikeluarkan BI telah cukup mendukung rupiah.

Nafsu besar Menteri BUMN Erick Thohir untuk meningkatkan setoran dividen perusahaan pelat merah ke kas negara bikin Menteri Keuangan Sri Mulyani senang bukan kepalang. Sampai dengan kuartal ketiga tahun ini saja, realisasinya sudah mencapai 144% dari target yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Pencapaian itu bahkan membuat Presiden Joko Widodo mesti mengatrol target setoran laba BUMN menjadi Rp81,5 triliun atau melesat 166% dari yang semula hanya ditargetkan senilai Rp49,1 triliun. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2023 yang mengatur perubahan atas Perpres Nomor 130/2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Revisi target itu rasanya cukup realistis. Dalam konferensi pers akhir pekan lalu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa setoran dividen BUMN telah mencapai Rp74,1 triliun, naik hampir 75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kontributor utama peningkatan dividen ke negara berasal dari sektor perbankan, selain BUMN nonbank seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Pertamina (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang juga membukukan profit cukup baik pada tahun ini. Seperti diketahui, tiga bank pelat merah penghuni kelompok modal inti lebih dari Rp70 triliun atau KBMI 4, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) kompak mengguyur dividen jumbo. Yang menarik, peningkatan nilai setoran laba ke negara turut mengerek besaran dividend payout ratio bank-bank pelat merah. BBRI, BMRI, dan BBNI mengalokasikan dana dividen dari laba bersih dengan rasio yang relatif besar. BBRI bahkan mengonversi 85% profitnya menjadi dividen. Sebagai tulang punggung dividen BUMN, BBRI, BMRI, dan BBNI bisa jadi akan ‘dipaksa’ untuk mempertahankan besaran dividend payout ratio, bahkan kalau bisa lebih tinggi lagi tahun depan. Pasalnya, pemerintah kian ambisius meningkatkan penerimaan negara dari dividen BUMN. Pemerintah bersama Panja A Badan Anggaran DPR telah sepakat menaikkan target setoran dividen BUMN pada 2024 menjadi Rp85,8 triliun, atau bertambah Rp5 triliun dari angka sebelumnya yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2024 yakni Rp80,8 triliun. Terlebih lagi, kesiapan itu tentu penuh tantangan di tengah sentimen ekonomi global, termasuk gejolak yang mendera beberapa bank di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Jika tidak siap, bukan tidak mungkin proses recovery dari program restrukturisasi justru tak berjalan mulus. Yang tak kalah penting, kita berharap bank-bank pelat merah juga cukup siap memacu investasi dalam mendukung transformasi dan inovasi digital. Ini sangat vital dan menjadi kepentingan besar demi memastikan peningkatan akses perbankan ke masyarakat, serta terjadi efisiensi yang mendorong pertumbuhan aktivitas perekonomian.

Dunia tengah menghadapi tenggat waktu yang ketat dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Banyak negara masih berjuang dengan konflik global yang sedang berlangsung dan berusaha pulih dari dampak pandemi yang baru saja berakhir.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang pertama kali diperkenalkan pada 2015 ini adalah untuk mengajak masyarakat global fokus pada isu-isu krusial kemanusiaan. Di dalamnya termasuk mengurangi kemiskinan, mengakhiri kelaparan, meningkatkan kualitas kesehatan, menyediakan pendidikan berkualitas, meningkatkan kesetaraan gender, melindungi lingkungan, serta memastikan akses air dan energi yang berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan sosial yang adil.Di laporan terbaru Boston Consulting Group (BCG) yang berjudul The Sustainable Development Goals Matter More Than Ever, kami menemukan sejumlah kemajuan signifikan yang telah dicapai oleh negara-negara berpenghasilan rendah. Di bidang kesehatan, negara-negara ini mencatat peningkatan kualitas tiga kali lebih tinggi dibandingkan negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi. Dalam menghadapi beragam isu dan keterbatasan alokasi anggaran, pejabat publik dan pembuat kebijakan dapat mempelajari strategi dan metode efektif dari negara-negara yang telah mencapai kemajuan signifikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Fakta menariknya adalah kemajuan SDG sering kali paling mencolok di negara-negara dengan sumber daya terbatas. Yang penting diperhatikan adalah bagaimana negara-negara ini memaksimalkan sumber daya yang ada, termasuk melalui kolaborasi dengan negara-negara maju dalam upaya pencapaian SDG.Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan contoh bagaimana komitmen pemerintah dapat menghasilkan momentum positif. Terlihat kemajuan signifikan dalam akses terhadap energi terjangkau dan ramah lingkungan, serta upaya bertahap dalam mencapai tujuan-tujuan SDG lainnya. Indonesia telah menjalankan mobilisasi masyarakat dalam mengakses energi bersih dan terjangkau, dengan penetapan komitmen untuk mencapai netralitas karbon pada 2060. Komitmen ini diperkuat selama masa kepresidenan G20 melalui Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership).Pemerintah Indonesia juga telah mengalokasikan investasi yang signifikan dalam program peningkatan akses energi ramah lingkungan. Salah satu inisiatif penting adalah Rencana Bisnis Pasokan Listrik (Electricity Supply Business Plan), yang merupakan proyek 10 tahun untuk mengembangkan pembangkit listrik guna memperluas suplai energi ramah lingkungan. Elemen penting lainnya adalah penegakan hukum, dengan mekanisme monitoring dan pelaporan kemajuan di bidang energi ramah lingkungan, untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen lingkungan dan keselamatan.

Emiten properti beradu jurus untuk mempertebal prapenjualan atau marketing sales pada akhir tahun ini dan memasuki 2024. Bergulirnya insentif pajak pembelian rumah dan tingginya permintaan lahan industri, menjadi katalis pendorong kinerja emiten ini. Pengembang dan pengelola kawasan terpadu Kota Deltamas, PT Puradelta Lestari Tbk. (DMAS) percaya diri mampu meraih target marketing sales atau prapenjualan sebesar Rp1,8 triliun yang ditetapkan awal tahun. Sampai dengan kuartal III/2023, perseroan telah mengakumulasikan prapenjualan sebesar Rp1,37 triliun. Jumlah itu setara dengan 76,16% dari target yang dibidik perseroan pada 2023. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Puradelta Lestari Tondy Suwanto mengatakan bahwa capaian tersebut dikontribusikan oleh penjualan lahan sektor industri, serta sektor hunian dan komersial. Menurutnya, seiring tingginya permintaan akan lahan industri, DMAS terus meningkatkan fasilitas infrastruktur dan kemudahan akses dalam upaya perwujudan Kota Deltamas sebagai sebuah kawasan terpadu modern dan sebagai pusat aktivitas regional di timur Jakarta.Terpisah, Direktur Utama PT Duta Pertiwi Tbk. (DUTI) Teky Mailoa menyatakan perseroan melanjutkan pengembangan portofolio proyek di tengah tahap pemulihan pascapandemi. Sementara itu, berlakunya insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan susun dengan harga maksimal Rp5 miliar hingga Juni 2024 menjadi katalis positif bagi emiten properti yang fokus pada produk residensial.Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) Hermawan Wijaya menuturkan insentif yang digelontorkan pemerintah akan mendongkrak pertumbuhan sektor properti. Pada 2023, BSDE membidik target marketing sales Rp8,8 triliun. Sepanjang Januari—September 2023, realisasi prapenjualan BSDE sudah mencapai Rp6,75 triliun.Prapenjualan itu bersumber dari proyek residensial rumah tapak dengan berkontribusi Rp4,47 triliun dan komersial Rp2,28 triliun. Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk. (DILD) Theresia Rustandi. Menu rutnya, kebijakan pembebasan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar hingga Juni 2024 akan menggairahkan kembali industri properti beserta 185 industri turunannya.Dalam risetnya, analis MNC Sekuritas Muhamad Rudy Setiawan menyematkan peringkat overweight untuk sektor properti. Di sektor ini, BSDE, CTRA, dan SMRA menjadi pilihan teratas sejalan dengan proyeksi dampak positif dari program insentif PPN pembelian rumah. Terpisah, Analis Ciptadana Sekuritas Yasmin Soulisa memperkirakan penjualan residensial dan segmen persewaan akan meningkat. Sementara itu, penjualan ruang komersial dan kawasan industri membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih.

Pemerintah bergerak cepat mengamankan peluang dari bisnis penangkapan dan penyimpanan karbon di Tanah Air yang diyakini bisa memompa investasi, serta mempercepat pencapaian target net zero emission. Besarnya potensi penyimpanan karbon dioksida di Indonesia memunculkan peluang bisnis dan investasi yang signifikan di dalam negeri. Pengembangan fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) pun dipercepat agar peluang yang ada di depan mata bisa segera optimalkan.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa bisnis CCS menjadi peluang ekonomi baru yang bisa membawa Indonesia menjadi negara maju. Hal tersebut pun telah dimulai oleh Presiden Joko Widodo yang fokus mengembangkan teknologi CCS sebagai strategi untuk menangkap kesempatan bisnis dan investasi di Tanah Air.Kekayaan sumber daya yang di perlukan untuk menyimpan karbon dioksida di dalam ne geri melengkapi keuntungan geo grafi s Indonesia, sehingga bisa menyimpan emisi karbon dari industri dari negara lain di kawasan.“Potensi penyimpanan di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 400 giga ton yang memberikan peluang bisnis dan investasi yang signifi kan di negara ini,” katanya saat bertemu dengan Ketua DPR Puan Maharani, dikutip Rabu (29/11). Selain itu, proyek CCUS Ubadari juga bakal memperpanjang usia lapangan gas tersebut, sembari mengurangi emisi gas rumah kaca di Tangguh. Bahkan, CCUS Ubadari bisa menerima dan menyimpan karbon dioksida dari pihak ketiga untuk mendukung pencapaian target net zero emission.Sebelumnya, Indonesia juga berhasil mengunci kesepakatan investasi dari ExxonMobil yang ingin menggelontorkan US$15 miliar untuk meningkatkan pertumbuhan industri dan dekarbonisasi di dalam negeri melalui pengembangan fasilitas CCS dan kilang petrokimia. Fasilitas yang akan dibangun oleh ExxonMobil nantinya bakal menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan bahwa proyek tersebut berpeluang untuk menyimpan karbon dioksida di wilayah strategis, dengan pengembangan hub CCS di wilayah Jawa yang dekat dengan lokasi industri. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan bahwa fasilitas CCS menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan target net zero emission tercapai. Untuk memuluskan pengembangan CCS di dalam negeri, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 2/2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.Beleid tersebut mencakup kegiatan penangkapan, transportasi, injeksi, penyimpanan, dan penggunaan karbon dioksida. Saat ini, kebijakan itu masih fokus kepada kegiatan di wilayah kerja minyak dan gas bumi. Sementara itu, Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan bahwa aturan kebijakan insentif fiskal dan nonfi skal menjadi sangat penting dalam pelaksanaan CCS di hulu migas.

Pengusaha angkutan barang berbasis jalan mengkhawatirkan gangguan distribusi selama pembatasan operasional truk di jalan tol dan jalan nasional selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2023/2024. Ketua Bidang Angkutan Multimoda DPP Organda Ivan Kamadjaja mengatakan bahwa pembatasan truk bisa memicu ketidakpastian dalam distribusi barang di Tanah Air. “Pandangan kami, Nataru bukan mudik. Kalau truk dibatasi selama Nataru, ini sangat berat bagi kami, karena ada ketidakpastian. Kalau sering pembatasan itu jadi high cost,” katanya seusai acara Penganugerahan Bisnis Indonesia Logistics Award (BILA) 2023, Selasa (29/11). Ivan yang juga CEO PT Kamadjaja Logistics melanjutkan kebijakan pembatasan operasional truk selama Nataru bisa memicu persaingan bisnis angkutan dalam hal harga. Selain itu, komponen biaya juga ikut naik seperti suku cadang. Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan berencana membatasi operasional angkutan barang pada masa libur Nataru guna membantu mengurangi kepadatan lalu lintas. Pembatasan angkutan barang di jalan tol akan dimulai pada 22—24 Desember 2023, dan dilanjutkan menjelang libur panjang, yaitu 26—27 Desember 2023, dan 29—30 Desember 2023. Berikutnya, pembatasan truk berlanjut pada 1—2 Januari 2024. Dalam kesempatan terpisah, PT Kereta Api Indonesia (Persero) siap mengoperasikan 34 kereta api (KA) tambahan pada periode angkutan Nataru 2023/2024. VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (KAI) Joni Martinus menjelaskan, KAI menambah 311.856 kursi untuk KA Jarak Jauh.

JAKARTA,ID-Di tengah gejolak global yang diperkirakan masih akan berlanjut, perekonomian Indonesia tahun 2024 dinilai memiliki prospek ketahanan dan kebangkitan. Karenanya, Bank Indonesia optimistik, ekonomi akan tumbuh  4,7-5,5% pada tahun depan  dan 4,8-5-6% pada tahun 2025, salah satu pertumbuhan ekonomi yang tertinggal di dunia. Sedangkan inflasi diupayakan tetap terjaga di level 2,5 plus/minus 1%. Namun demikian, untuk mewujudkan itu semua, dibutuhkan sinergi dan bauran kebijaksanaan  yang erat. "Kuncinya ada sinergi, bauran kebijakan ekonomi nasional. Karena itu, Bank Indonesia akan memperkuat sinergi dengan pemerintah, KSSK DPR dan berbagai pihak." ujar Gubernur BI Perry Warjiyo  saat menyampaikan paparan soal prospek perbaikan ekonomi  nasional kedepan pada Pertemuan  Tahunan Bank Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu (29/11/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Sejumlah bank memicu kinerja  bisnisnya di sisa tahun ini untuk mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dilakukan sejalan  dengan komitmen perbankan untuk membagikan dividen dengan nilai yang lebih besar kepada pemegang saham dari tahun sebelumnya. Seperti PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang akan membayar dividen interim pada 20 Desember 2023 dengan total nilai Rp 5,23 triliun atau Rp 42,5 per saham. Untuk dividen dari tahun buku 2023, akan dibayarkan pada tahun depan setelah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPMS). namun bank saham BBCA ini akan  meningkatkan dividen per saham yang akan diberikan kepada pemegang saham BBCA. " Kami bersyukur kualitas kredit terdampak juga lebih rendah dari rata-rata industri dan membaik dengan cepat, ini tentu  mempengaruhi kinerja. Itulah sebabnya kami bisa menjaga  dividen per share selalu meningkat. Kami harapkan payout ratio juga improving dari tahun ke tahun," jelas Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim. (Yetede)