Lagi, Sinyal Cukai Plastik dan Minuman Manis
Pemerintah mengirim sinyal lagi untuk menerapkan kebijakan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada tahun depan. Indikasinya, pemerintah kembali memasang target penerimaan dari dua objek cukai tersebut.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 76/2023 tentang Rincian APBN 2024, pemerintah membidik penerimaan cukai pada tahun depan mencapai Rp 246,1 triliun. Angka tersebut meningkat 8,3% dibandingkan
outlook
2023 yang sebesar Rp 227,2 triliun. Dari angka itu, penerimaan cukai plastik ditargetkan senilai Rp 1,85 triliun. Adapun penerimaan cukai MBDK dibidik sebesar Rp 4,39 triliun. Dus, total keduanya mencapai Rp 6,24 triliun. Sebenarnya, target penerimaan cukai plastik dan MBDK 2024 bukan kali pertama masuk dalam APBN. Melainkan sejak APBN tahun 2016 silam.
Sayangnya, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Penggunaan Barang dan Jasa Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto belum bisa memastikan apakah cukai plastik dan MBDK akan diterapkan mulai 2024. Sebab, "Aturan turunan cukai plastik dan MBDK harus ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah (PP), dan sampai saat ini PP terkait pengaturan tersebut masih dalam proses penyusunan," terang Nirwala, Kamis (30/1).
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemkeu Askolani mengatakan, implementasi cukai plastik dan MBDK masih disiapkan oleh pemerintah. Tak lupa, pihaknya juga masih mengkaji kebijakan tersebut dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, pemerintah masih akan terus mengikuti perkembangan ekonomi nasional dan global pada tahun depan sebelum menerapkan dua objek cukai tersebut.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, penerapan cukai plastik dan MBDK menjadi kebijakan strategis jika Indonesia mau lebih serius membangun ekonomi berkelanjutan. Di satu sisi, kebijakan ini akan memberikan konsekuensi bagi industri terkait.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah memaklumi rencana perluasan objek cukai sempat tertunda lantaran pemerintah masih mempertimbangkan kondisi ekonomi dan masyarakat menengah ke bawah yang belum pulih.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023