Ekonomi
( 40478 )2024, Bankir Optimistis Kredit Tumbuh Dua Digit
Telkom Cari Mitra Janjikan 20% Saham Data Center Co
Memacu Produktivitas Capai Visi Indonesia Emas 2045
Memacu Produktivitas Capai Visi Indonesia Emas 2045
IKI Kembali Meningkat di November
Mitratel Akuisisi 803 Menara Senilai Rp1,75 Triliun
Sekitar 1 Juta Petani dan Nelayan Berkurang di 2030
Peningkatan intensitas dan frekuensi anomali iklim berdampak
pada penurunan hasil panen petani dan tangkapan nelayan. Jika kondisi anomali
iklim kian ekstrem, hampir 1 juta petani dan nelayan berpotensi beralih pekerjaan
untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Anomali iklim yang berujung pada
hujan ekstrem ataupun kekeringan berkepanjangan diperkirakan semakin sering
terjadi pada tahun-tahun ke depan. Kecenderungan itu dapat terjadi lantaran
perubahan iklim yang tengah berlangsung. Merujuk data BPS selama 1993-2022,
jumlah pekerja di sector pertanian, kehutanan, dan perikanan rata-rata tumbuh
0,13 % per tahun. Namun, saat terjadi anomali iklim, seperti IOD positif yang
bersifat kering pada 1994, jumlah pekerja turun 2,03 juta orang dibandingkan tahun
sebelumnya.
Saat terjadi La Nina yang bersifat basah pada 2011, jumlah pekerja
turun 2,4 juta pekerja dibandingkan dengan 2010. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas
memproyeksikan hingga tahun 2030, jumlah petani dan nelayan akan menurun 2,4 %
atau sekitar 926.492 pekerja yang akan meninggalkan pekerjaannya akibat
perubahan iklim. Jumlah petani dan nelayan yang berusaha sendiri ataupun bekerja
pada orang lain berpotensi menurun jika pola anomali iklim El Nino, La Nina,
ataupun Dipol Samudra Hindia (Indian Ocean Dipole/IOD) makin ekstrem. Lebih
rentan Mereka yang beralih kerja paling banyak diperkirakan buruh yang tidak
memiliki lahan pertanian atau kapal. Angka penurunan buruh tani dan nelayan
2022-2030 diprediksi minimal 20 %. Adapun angka penurunan pekerja yang berstatus
berusaha sendiri minimal 6 %. (Yoga)
Kemitraan INDONESIA-KOREA SELATAN Setelah Mobil Listrik, Indonesia Bidik Industri Kreatif
Selain memprioritaskan pengembangan ekosistem industri
kendaraan listrik dan baterai, Indonesia dan Korsel kini membidik sektor
industri kreatif. Kerja sama itu diarahkan untuk menunjang kinerja ekonomi nasional.
Seperti Korsel yang sukses denganK-pop, Indonesia pun berharap dapat mendulang
devisa dari pengembangan budaya pop. Isu tersebut menjadi benang merah
Peringatan 50 Tahun Hubungan Diplomasi Indonesia-Korsel, Kamis (30/11) di
Jakarta. Tema acara ”Bersama untuk Masa Depan, K-Wave dan I-Wave” mencerminkan upaya
untuk meletakkan arah kerja sama Indonesia dan Korsel di masa depan. K-Wave,
merujuk pada Korean Wave, adalah fenomena budaya pop yang kian populer di dunia.
Geliat industri kreatif itu mampu mendongkrak ekonomi Korsel. Bahkan, saat ini
K-Pop mampu menjadi penopang utama ekonomi negeri itu.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Gandi Sulistiyanto,
mengatakan, Korsel merupakan bukti bahwa industri kreatif bisa menjadi tulang
punggung ekonomi sebuah negara. Forum ini diharapkan mempertemukan para pelaku
industri ekonomi digital berbasis budaya antara Korsel dan Indonesia. ”Indonesia
perlu belajar pada Korea Selatan yang mampu mengembangkan industri kreatif dan
ekonomi digital berbasis budaya,” kata mantan Dubes RI di Seoul itu. Kiprah dan
prestasi industri kreatif Korsel di dunia antara lain ditandai dengan film Parasite
yang memenangi Piala Oscar pada 2020 dan beragam kelompok musik, seperti BTS dan
Blackpink. Terkait industri kreatif, dibandingkan Korsel, Indonesia baru
menjadi pasar. (Yoga)
Kualitas Hidup Pekerja Dikhawatirkan Menurun
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir atau mulai dari 2018,
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) relatif tidak terlalu signifikan. Fenomena
ini dikhawatirkan berpotensi mengurangi kualitas hidup pekerja di tengah
tingginya biaya hidup akibat inflasi. Berdasarkan data Direjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker, nilai rata-rata UMP secara
nasional tahun 2018 yaitu Rp 2.268.874,19 per bulan, lalu naik menjadi Rp 2.455.662,23 (2019) dan
di 2020 tercatat sebesar Rp 2.673.371,36. Adapun pada 2021 dan 2022 masing-masing
sebesar Rp 2.687.723,69 dan Rp 2.725.504,94. Kemudian, pada 2023, nilai
rata-rata UMP nasional mencapai Rp 2.923.309,40. Aktivis buruh Kokom Komalawati
saat dihubungi pada Kamis (30/11) mengatakan, pada saat PP No 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan ditetapkan, kenaikan upah minimum berkisar 6-11,5 %. Kenaikan
upah minimum mulai tidak tinggi berlangsung pada periode 2021-2022. Bahkan, ada
daerah yang tidak menikmati kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di periode
tersebut, seperti di Kabupaten Tangerang, Banten.
Kokom, yang terlibat dalam Komite Hidup Layak, menyampaikan,
sesuai survei dan diskusi terfokus bersama 181 responden pekerja, rata-rata
biaya pengeluaran rumah tangga per bulan sebesar Rp 3.428.186,69, dengan
tanggungan hidup sebanyak 2,7 orang per rumah tangga. Sebanyak 181 responden itu
disurvei pada 18 September-18 Oktober 2023 ditiga kota dan delapan kabupaten di
empat provinsi, yaitu Jabar, Jateng, Banten, dan Sulteng. Responden berlatar
belakang pekerja di sektor manufaktur, ojek daring, pertambangan, dan perkebunan.
”Hal yang mengkhawatirkan adalah potensi kualitas hidup pekerja menurun (akibat
kenaikan upah minimum yang tidak signifikan tersebut),” kata Kokom. Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menambahkan, sejak UU
Cipta Kerja berlaku, kenaikan upah minimum tidak signifikan. ”Pada tahun 2021,
ada UMP yang kenaikannya nol % dan tidak lebih dari 1,8 %. Tahun 2022 pun
kondisinya mirip,” ujar Said. (Yoga)
Nilai Tambah Sektor Jasa Domestik Masih Rendah
Sektor jasa yang mendominasi perekonomian nasional masih
kurang memberikan nilai tambah. Hal ini menjadi tantangan dalam menggaet aliran
investasi asing yang kerap menargetkan sektor-sektor penyumbang besar PDB
Indonesia. Menkeu Sri Mulyani dalam Indonesia-EU Investment Summit 2023, di
Jakarta, Kamis (30/11) mengatakan, saat ini sektor jasa di Indonesia masih
kesulitan untuk berkembang menjadi sektor yang bernilai tambah tinggi. ”Dominasi
sektor jasa pada perekonomian membuat Indonesia terlihat seperti negara
berpendapatan tinggi. Padahal, berdasarkan
komposisi perekonomiannya, sektor jasa atau informal bernilai tambah rendah,”
ujarnya. Berdasarkan struktur ekonomi
Indonesia, dominasi sektor jasa terhadap PDB mencapai 54,4 %.
Angka ini mengungguli sektor manufaktur dan pertanian yang
dalam struktur PDB masing-masing sebesar 20,5 % dan 12,3 %. Ketergantungan
Indonesia yang tinggi pada sektor jasa juga terlihat dari struktur pertumbuhan
ekonomi nasional pada triwulan III-2023 yang tumbuh 4,94 % secara tahunan. Dilihat
berdasarkan lapangan usahanya, empat besar pertumbuhan tertinggi ada di sektor
jasa, yakni transportasi dan pergudangan yang tumbuh 14,74 % secara tahunan, sektor
jasa lainnya 11,14 %, jasa perusahaan 9,37 %, serta informasi dan komunikasi
8,52 %. Sri Mulyani menekankan perlunya transformasi agar sektor jasa dapat
memberikan nilai tambah dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









