Pemerintah telah mendapatkan ratusan data keuangan hasil pertukaran otomatis atau Automatic Exchange of Information bersama puluhan yurisdiksi. Hanya saja, tindak lanjut dari data keuangan tersebut sejauh ini amat terbatas. Sejak mengikuti atau Automatic Exchange of Information (AEOI) pada 2018, data keuangan yang diterima oleh otoritas pajak sangat melimpah dan terus menanjak setiap tahun.Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Global Forum Annual Report yang dirilis 1 Desember 2023, pada tahun ini Indonesia mendapatkan 76 data dari AEOI hasil penelaahan pada 2022.Secara total, sejak 2018 pemerintah mengantongi 419 data yang sejatinya bisa ditindaklanjuti dan kemudian dikenai pajak. Maklum, mayoritas data keuangan hasil pertukaran itu belum termuat dalam Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan wajib pajak.Sebagai gambaran, berdasarkan data yang diperoleh Bisnis, tahun pertama pemerintah mengikuti AEOI yakni pada 2018, nilai data yang diraih mencapai Rp2.742 triliun. Dari jumlah tersebut Ditjen Pajak melakukan penelitian sehingga ditemukan selisih setara kas pada SPT Tahunan 2018 dengan data AEOI senilai Rp670 triliun. Potensi Rp670 triliun itu hanya bersumber dari laporan satu tahun. Artinya, potensi dana yang bisa ditindaklanjuti oleh negara jauh lebih besar karena sejak 2019—2023 pemerintah belum mempublikasikan nilai data hasil AEOI.Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, hingga berita ini ditulis masih belum memberikan nilai data hasil pertukaran otomatis tersebut. Komite Urusan Fiskal OECD Gael Perraud, mengatakan optimalisasi data AEOI merupakan bukti kolaborasi internasional untuk melawan praktik penggelapan dan penghindaran pajak.“Kami akan terus mendorong transparansi dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan,” katanya, Senin (4/12).Sementara itu, kalangan pemerhati pajak memandang potensi penerimaan yang bisa digali dari data hasil AEOI sangat besar. Akan tetapi, tindak lanjut itu bukannya tanpa kendala. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto, mengatakan program AEOI sangat penting dalam upaya memperluas basis pajak. Terutama untuk mengetahui potensi pajak yang belum tergali optimal. Meski demikian, menurutnya ada beberapa hal yang menjadi catatan yang membuat program ini belum bisa berjalan maksimal. Salah satunya belum maksimalnya pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP seluruh wajib pajak. Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, menambahkan data AEOI memang tidak memiliki keseragaman informasi sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan deteksi penghindaran pajak.Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi keterbatasan lantaran ketentuan General Anti Avoidance Rule (GAAR) batal termuat di dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). “Selain itu juga integrasi NPWP dan NIK, serta kerja sama penagihan dengan negara mitra,” ujarnya.

Indonesia bakal memiliki dana pariwisata atau Indonesia tourism fund pada 2024 yang bertugas mendukung pembiayaan sektor pariwisata di Tanah Air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menjelaskan bahwa pendirian Indonesia tourism fund (ITF) merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menjelaskan ITF bertujuan mendukung penyelenggaraan ajang promosi pariwisata di Tanah Air. Untuk tahap awal, dana pariwisata yang dikelola sebesar Rp2 triliun. “Bapak Presiden memberikan arahan untuk mendirikan Indonesia tourism fund atau dana kepariwisataan Indonesia, yaitu sebuah dana yang difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan event promosi pariwisata dan juga nation branding atau peningkatan image Indonesia di mata dunia,” katanya seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (4/12). Selama ini, Sandiaga mengatakan banyak ajang internasional yang diselenggarakan di Indonesia telah sukses dan memberikan dampak ekonomi. Ajang tersebut antara lain Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, KTT ASEAN, dan ajang ekonomi kreatif seperti olahraga, musik, hingga seni budaya. Jokowi memberikan arahan kepada jajarannya agar dana kepariwisataan Indonesia dikelola penuh dengan tata kelola yang baik dan penuh kehati-hatian. Sandiaga mengungkapkan bahwa Presiden juga berpesan agar jajarannya mampu menghadirkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sehingga kunjungan wisatawan meningkat.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. mengincar pertumbuhan dana murah dengan menggenjot nasabah pengguna tabungan Simpeda yang diperkirakan naik lebih dari 10% pada 2024. Senior Executive Vice President (SEVP) Consumer Banking Bank Jatim Hermita mengatakan bahwa saat ini Bank Jatim memiliki sebanyak 2,3 juta nasabah tabungan Simpeda dengan saldo total mencapai Rp15,3 triliun. “Jumlah nasabah Simpeda tersebut mengalami peningkatan rerata 10% per tahun dan pada tahun depan diharapkan tumbuh double digit atau di atas 10%,” katanya seusai gelaran Spektaria Undian Tabungan Simpeda Bank Jatim, Sabtu (2/12) malam. “Fitur-fitur Bank Jatim terus dikembangkan mengikuti kebutuhan nasabah agar memberi kemudahan, salah satunya sekarang sudah bisa membuka rekening melalui aplikasi tanpa perlu ke cabang. Ini akan turut mendukung bertumbuhnya nasabah baru,” ujarnya. Adapun, hingga kuartal III/2023, Bank Jatim telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp84,1 triliun atau naik 1,46% secara tahunan. Jumlah tersebut terdiri atas tabungan Rp24,97 triliun atau naik 3,43% year-on-year (YoY), tabungan giro Rp21,38 triliun turun 14,2% YoY, dan deposito Rp37,82 triliun naik 11,56% YoY. Rasio loan to deposit (LDR) Bank Jatim tercatat 61,49%. Sementara itu, jumlah pengguna JConnect Mobile Bank Jatim hingga kuartal III/2023 tercatat sebanyak 606.239 user atau tumbuh 29% YoY, dengan tren volume transaksi sebanyak 3,2 juta atau tumbuh 41% YoY dan nominalnya mencapai Rp3,3 triliiun, tumbuh 35% YoY.

Indonesia memasuki babak baru layanan transportasi berbasis rel dalam kurun 4 tahun terakhir lewat hadirnya mass rapid transit (MRT), light rapid transit (LRT), dan Kereta Cepat Jakarta—Bandung. Layanan baru itu menandai majunya peradaban di Tanah Air dalam urusan pengembangan transportasi berbasis rel, mengiringi moda sejenis yang sudah mapan beroperasi sebelumnya. Dalam rencana strategis yang disusun, peta baru transportasi berbasis rel kian berkembang, tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga ke berbagai wilayah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Ajang International Maritime Organization (IMO) yang berlangsung di London, Inggris, menjadi momentum yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan lobi dengan para pemangku kepentingan dari berbagai negara terkait dengan proyek infrastruktur transportasi di Tanah Air. Di sela-sela menghadiri pertemuan IMO, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat bertemu dengan Menteri Agraria, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang, Kokuba Konosuke. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu yakni kelanjutan kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi yang dilakukan dengan Jepang, di antaranya proyek mass rapid transit (MRT) Fase 2A yang menghubungkan Bundaran HI—Jakarta Kota. Dalam kesempatan itu, Budi Karya mendorong agar proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. “Membangun transportasi massal perkotaan di Jabodetabek menjadi suatu keharusan. Dengan terus dilanjutkannya pembangunan MRT di berbagai koridor, diharapkan makin memudahkan mobilitas masyarakat, serta dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara,” kata Budi, Senin (27/11). embangunan MRT Fase 2 merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek Fase 2 tesebut terdiri dari dua tahap yaitu Fase 2A dan 2B. Fase 2A menghubungkan Bundaran HI—Jakarta Kota sepanjang 5,8 kilometer, yang melewati tujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Sedangkan Fase 2B menghubungkan Jakarta Kota—Ancol Barat yang saat ini masih dalam tahap studi kelayakan. Adapun untuk proyek MRT Fase 2 diperkirakan akan menghabiskan biaya antara Rp25 triliun—Rp26 triliun. Sementara itu, pertengahan November 2023, pemerintah telah menandatangani risalah pembahasan penilaian proyek MRT Ko­ridor Timur—Barat Fase 1 tahap 1 dengan JICA. MRT Jakarta koridor Timur—Barat akan terbentang sepanjang 84,1 km dari Balaraja, Tangerang hingga Cikarang, Bekasi. Dalam pengerjaannya akan terbagi menjadi empat tahap. Adapun Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menyebutkan bahwa setelah penandatanganan risalah tersebut, Kemenhub akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dari proyek itu. Pembangunan MRT Jakarta koridor Timur—Barat Fase 1 terbagi dalam empat tahap yakni Fase 1 Tahap 1 (Tomang—Medan Satria sepanjang 30,1 km), Fase 1 Tahap 2 (Kembangan—Tomang sepanjang 9,2 km), Fase 2 Timur (Medan Satria—Cikarang sepanjang 20,5 km), dan Fase 2 Barat (Kembangan Balaraja sepanjang 29,9 km).

Layanan transportasi massal berbasis rel menjadi perhatian serius sejumlah pemerintah daerah. Seolah terbangun dari tidur panjang, daerah melihat pembangunan jalur kereta menjadi solusi mengurangi kemacetan sekaligus memacu denyut ekonomi. Jauh sebelum mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur Bali, I Wayan Koster sempat terbang ke Jakarta. Dia menemui koleganya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pertemuan keduanya berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta pada Juli 2023. Koster bicara soal ketertarikan Bali membangun transportasi massal berbasis rel dan ingin belajar dari sukses yang diukir DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai memiliki pengalaman matang dalam pembangunan mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit atau Lintas Raya Terpadu (LRT). Bali berkepentingan dengan pembangunan MRT maupun LRT untuk mengatasi macet terutama di Kabupaten Badung dan Denpasar. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memang perlu memperluas basis layanan transportasi untuk memberi kenyamanan pada para wisatawan. Keseriusan Bali membangun transportasi massal berbasis rel dipertegas oleh Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, belum lama ini. Dia menyebut rencana peletakan batu pertama proyek LRT Bali akan berlangsung pada Januari 2024. Proyek LRT Bali masuk dalam proyek strategis transportasi nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Suharso Monoarfa sempat memberikan saran kepada Kepala Dinas Perhubungan Bali IGW Samsi Gunarta supaya pembiayaan pembangunan LRT Bali melalui dua skema, yakni dengan pinjaman dalam negeri dan skema pengumpulan dana melalui Bali Kerthi Development Fund (BDF). Berdasarkan rencana strategis di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, pemerintah menyiapkan proyek pembangunan jalur baru kereta api di Bali sepanjang 14 kilometer yang menghubungkan Singaraja—Mengwitani.

Jaringan transportasi kereta api juga terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra. Layanan di Jawa mayoritas untuk angkutan penumpang, sedangkan di Sumatra untuk kebutuhan angkutan barang. Belakangan, pemerintah mengoptimalkan pembangunan transportasi rel dan mengaktifkan kembali atau reaktivasi jalur kereta api. Saat ini, beberapa proyek reaktivasi di Banten dan Jawa Barat sedang berlangsung dan diharapkan beroperasi dalam waktu dekat. Mengutip rencana strategis Ditjen Perkeretaapian Kemenhub hingga 2030, jaringan perkeretaapian nasional ditargetkan sepanjang 10.524 km yang membentang dari Pulau Jawa-Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Supandi menuturkan masih perlu melakukan penertiban lahan untuk reaktivasi jalur kereta api, seperti jalur Naras–Sungai Limau, Sumatra Barat. “Pembebasan lahan ini memang menjadi tantangan juga, tapi dalam hal ini akan kita lakukan sebaik mungkin, sehingga rencana reaktivasi ini berjalan dengan baik,” ujarnya, Selasa (21/11). Supandi optimistis reaktivasi jalur itu dapat dimulai pada 2024. Apalagi, reaktivasi jalur kereta api Naras–Sungai Limau tersebut telah dimasukan ke dalam rencana kerja prioritas. Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) sempat melakukan operasi tangkap tangan sejumlah pejabat terkait dengan kasus suap dalam proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perkeretapian. Dalam kesempatan lain, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menuturkan pengembangan transportasi berbasis rel berada di jalur yang tepat ditunjang oleh banyaknya daerah yang mulai fokus pada pengembangan transportasi massal. Menurutnya, pendekatan infrastruktur di luar Jawa dinilai tidak sama dengan Pulau Jawa. Tory menuturkan pembangunan fasilitas kereta api luar Jawa yang sedang berlangsung di Sumatra dan Sulawesi, lebih tepat jika dilakukan melalui revitalisasi. Pengamat Transportasi Publik Djoko Setijowarno menuturkan sudah saatnya pemerintah bisa menarik investasi swasta untuk menjadi pemodal utama proyek pembangunan rel kereta api di Tanah Air. Terutama, di Pulau Jawa.

Kementerian BUMN resmi menggabungkan 13 perusahaan di bawah holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menjadi dua subholding, yakni PalmCo dan SupportingCo. PalmCo dibentuk melalui penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai entitas bertahan dan pemisahan tidak murni PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV. Sementara itu, pembentukan SupportingCo ditempuh melalui penggabungan PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV ke dalam PTPN I. Keduanya diresmikan pada Jumat (1/12). Melalui penggabungan ini, PalmCo diharapkan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan, yaitu mencapai lebih dari 600.000 hektare pada 2026. Subholding ini juga ditargetkan menjadi pemain utama industri sawit dunia.PTPN memperkirakan produksi minyak goreng akan naik dari 460.000 ton pada 2021 menjadi 1,8 juta ton per tahun mulai 2026. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan merger PTPN Grup merupakan salah satu skema yang dijalankan oleh Kementerian BUMN. Langkah ini bertujuan untuk efi siensi dan peningkatan berbagai indikator keuangan, serta operasional perseroan. Sementara itu, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Muhammad Abdul Ghani mengatakan trategi subholdingsecara konkret bertujuan memaksimalkan nilai aset landbank guna meraih nilai tambah, peningkatan margin Ebitda dalam 5 tahun mendatang, peningkatan ekuitas, dan fokus bisnis yang makin kuat.

Indonesia belum menyepakati ajakan Uni Eropa untuk meneken komitmen peningkatan kapasitas energi terbarukan hingga tiga kali lipat dalam Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim Ke-28 atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Pasalnya, target transisi energi Indonesia yang telah disesuaikan dengan Perjanjian Paris masih menemukan banyak hambatan. Daftar 118 negara yang telah menyepakati komitmen peningkatan kapasitas energi terbarukan tiga kali lipat atau tripling renewable per Sabtu (2/12) beredar di tengah penyelenggaraan COP28. Indonesia tidak masuk daftar itu. Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM HarrisYahya, salah satu utusan Indonesia dalam bidang energi di COP28, Minggu (3/12), menjelaskan, tawaran itu muncul sekitar sebulan lalu lewat surat yang disampaikan Uni Eropa melalui Kemenlu. Selain meningkatkan kapasitas energi terbarukan, mereka juga mengajak untuk menggandakan target efisiensi energi atau doubling energy efficiency. Sampai saat ini, Indonesia belum memutuskan untuk bergabung.

”Di situ ada target triple dan double sampai 2030 untuk renewable energy. Apakah kita mampu, yang ada sekarang saja, enggak usah triple, double pun untuk renewable energy belum tentu bisa berjalan,” ujarnya saat ditemui di lokasi penyelenggaraan COP28. Indonesia saat ini masih berkomitmen dengan Perjanjian Paris, melalui revisi dokumen kontribusi nasional atau Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) pada 2022, untuk menurunkan emisi karbon penyebab perubahan iklim sampai 2030. Dokumen itu, antara lain, mengatur, 37 % penurunan emisi gas rumah kaca diperoleh dari kegiatan efisiensi energi dan lebih dari 50 % dengan penerapan energi terbarukan. ”Kita sudah sejalan dengan semangatnya. Namun, kita juga harus melihat bahwa saat ini kita sedang bertransisi,” katanya. (Yoga)