Puluhan juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mesti bersiap merogoh kantong lebih dalam. Jika selama ini UMKM menikmati skema tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5%, mulai tahun 2025 mereka harus membayar pajak sesuai aturan Undang-Undang Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dengan kata lain, tarif pajak UMKM bakal naik tahun depan. Sebagai gambaran, tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 55/2022 dapat digunakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki nilai peredaran bruto dari usaha di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Namun tarif PPh final 0,5% tersebut paling lama tujuh tahun bagi wajib pajak (WP) orang pribadi, empat tahun untuk WP badan berbentuk koperasi dan CV, serta tiga tahun untuk WP badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu itu terhitung sejak wajib pajak yang terdaftar sebelum maupun setelah tahun 2018. 

Pemerintah ingin melanjutkan tren positif penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) membidik penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.988,9 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 6,4% dari realisasi 2023 yang mencapai Rp 1.869,23 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kemkeu, Suryo Utomo optimistis penerimaan pajak tahun ini mencetak quattrick atau meraih prestasi selama empat tahun berturut-turut. Pada tahun lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemkeu berhasil mengumpulkan penerimaan pajak Rp 1.869,23 triliun. Realisasi ini melampaui target 108,8% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dan 102,8% dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023. 

Pemerintah Indonesia berupaya memperluas pasar ekspor. Langkah ini sejalan dengan kinerja ekspor yang diramal semakin melemah, sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan moderasi harga komoditas. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah tengah memetakan negara tujuan ekspor di luar negara tradisional. Saat ini, pihaknya telah berdiskusi dengan dunia usaha dan mendapatkan setidaknya 12 negara yang potensial, seperti negara-negara di Amerika Latin, Afrika, Asia Selatan juga Timur Tengah. 

Harga jual ayam hidup di tingkat peternak saat ini masih menghadapi tantangan. Menurut Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) harga jual ayam saat ini masih di rentang Rp 16.000–17.000 per kilogram. Harga tersebut masih jauh dari biaya produksi yang dikeluarkan peternak. Yakni rata-rata Rp 20.500–Rp 21.500 per kilogram. Salah satu kendala utama adalah kenaikan pakan ternak. Analis Investindo Nusantara Sekuritas, Pandhu Dewanto melihat anjloknya harga ayam saat ini bisa mempengaruhi kinerja emiten perunggasan. "Jika harga harga ayam terus anjlok maka kinerja emiten pakan ternak diprediksi akan turun pada tahun ini," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (25/1). 

Momentum pemilihan umum (pemilu) bisa menjadi pendongkrak kinerja emiten ritel. Lonjakan perputaran uang dan daya beli berpotensi mengangkat omzet. Head of Legal & Corporate Secretary PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), Amelia Allen menyampaikan optimisme peritel datang dari perekonomian yang kondusif. Pesta demokrasi ini diharapkan mendorong daya beli masyarakat. PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) juga ingin menangkap peluang dari momentum ini. Hanya saja, Head of Corporate Communications ACES Melinda Pudjo menegaskan pihaknya akan lebih berhati-hati dan mempersiapkan segala kemungkinan di tengah tahun politik ini. 

PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) optimistis bisa mencatatkan pertumbuhan pendapatan pada tahun ini. Optimisme emiten tekstil tersebut berkaca dari hasil kinerja hingga kuartal III-2023. Di periode tersebut, BELL mencatatkan pendapatan Rp 359,45 miliar, naik 15% dari periode serupa tahun lalu. BELL membukukan laba yang diatribusikan ke pemilik sebesar Rp 8,79 miliar, tumbuh 23,57% dari periode September 2022. 

Musim rilis laporan keuangan kinerja bank 2023 sudah dimulai. Bank besar masih berpotensi mencetak rekor laba, kendati pertumbuhan laba tidak akan setinggi tahun sebelumnya. Bank Central Asia (BCA) mengawali musim rilis kinerja keuangan dengan mengumumkan mencetak laba bersih Rp 48,6 triliun, tumbuh 19,4% secara tahunan. Ini laba tertinggi BCA sepanjang masa. Tapi laju pertumbuhannya melambat dari 2022, yang tumbuh 29,6%. Capaian laba BCA ditopang kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar Rp 75,4 triliun, tumbuh 17,5% secara tahunan. Sedang pendapatan non bunga hanya tumbuh 5,5% menjadi Rp 23,9 triliun. Pertumbuhan pendapatan bunga bersih terjadi seiring ekspansi kredit yang tumbuh 13,9%. Pertumbuhan solid terjadi di semua segmen. Kredit korporasi tumbuh 15%, kredit komersial tumbuh 7,5%, kredit UMKM naik 16% dan kredit konsumer meningkat 14,8%. 

Situasi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian tinggi pada tahun ini membuat investor institusi harus mengatur strategi lebih jitu, guna mencari instrumen yang aman, tetapi tetap memberikan imbal hasil yang menarik. Belakangan, ekspektasi pemburukan ekonomi global mendorong penurunan suku bunga acuan. Selain ekspektasi penurunan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve, bank sentral China rupanya juga mengirim sinyal yang sama. People's Bank of China (PBoC) siap menurunkan suku bunga sebesar 0,5 poin persentase pada awal Februari 2024. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan sepanjang 2023, investor asing dan investor institusi lokal mengakumulasi infl ow, kecuali industri bank yang menarik dananya sebesar Rp202,24 triliun. Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon mengatakan bahwa investasi asuransi jiwa pada tahun ini menitikberatkan pada SBN. Kebijakan investasi ini mempertimbangkan ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan The Fed pada paruh kedua. Budi mengatakan, dari sisi imbal hasil, SBN pun berada pada posisi yang menarik sehingga menjadi salah satu instrumen investasi andalan. Dihubungi terpisah, Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi mengatakan dana pensiun masih memiliki minat terhadap SBN terlepas dari kewajiban alokasi aset pada surat utang negara itu. SBN menjadi pilihan karena stabilitas imbal hasil dan risiko rendah gagal bayar. Sementara itu, Kepala Departemen Riset dan Informasi Pasar PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) Roby Rushandie mengatakan SBN tenor pendek menjadi pengaman dari risiko seiring dengan masih tingginya ketidakpastian. Sementara itu, SBN tenor panjang memberikan peluang yield tinggi di tengah proyeksi perlambatan ekonomi. Adapun, Director & Chief Investment Offi cer, Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia Ezra Nazula memprediksi tahun 2024 menjadi periode konstruktif bagi pasar obligasi Indonesia. Faktor-faktor makroekonomi yang mendukung termasuk inflasi yang terjaga dan potensi pemangkasan suku bunga. Tingkat imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) acuan tenor 10 tahun sebesar 6,7% dianggap sebagai titik masuk menarik bagi investor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023—2027. Pelaku industri perbankan syariah di Tanah Air tentu menyambut baik dan berharap keberadaan roadmap perbankan syariah terbaru tersebut bisa lebih memperkuat daya saing dari industri ini dan pada saat yang sama turut mendorong minat konsumen lebih tinggi lagi dalam memilih layanan perbankan syariah (melalui program literasi dan insentif langsung maupun tak langsung). Sesuai dengan RP3SI tersebut, maka peningkatan aspek ketahanan dan daya saing perbankan syariah dilakukan melalui konsolidasi perbankan syariah, penguatan resiliensi dan prudensial, dan inovasi untuk memperkuat diferensiasi produk dan layanan. Sektor perbankan syariah di Indonesia memang terus menunjukkan pertumbuhan yang makin pesat. Laporan Islamic Finance Development Indicators (IDFI) 2022 menempatkan Indonesia pada posisi ketiga dalam peta keuangan syariah global, sekaligus posisi ketujuh untuk aset syariah tertinggi di dunia. Sementara, dari dalam negeri, data OJK Juni 2023 menunjukkan pertumbuhan keuangan syariah nasional mencapai 13,37% dari bulan yang sama di tahun sebelumnya. Jika mengacu pada data OJK per Juni 2023, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia mencapai 7,3%. Capaian itu memang masih lebih rendah dibandingkan dengan perkembangan pada sejumlah negara lain, sebut saja Malaysia yang pangsa pasar perbankan syariahnya sudah mencapai 46% pada Mei 2023. Selain itu perbankan Syariah juga diharapkan untuk terus berinovasi dan memberikan nilai tambah kepada konsumen melalui solusi-solusi keuangan yang unik. Shariah wealth management merupakan sistem pengelolaan kekayaan yang mengusung prinsip-prinsip syariah untuk membantu masyarakat mencapai tujuan jangka panjang. Ini merupakan layanan keuangan yang unik dan komprehensif yang tidak sekadar replikasi dari layanan yang ditawarkan perbankan konvensional. Yang menjadikannya berbeda, shariah wealth management tak hanya memberikan manfaat secara materiil, tetapi juga spiritual dan sosial melalui pilar wealth purification dan wealth distribution. Upaya memperbesar pangsa pasar perbankan syariah tentu menjadi pekerjaan rumah bersama dari seluruh ekosistem di sektor ini.