Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dioptimalkan untuk menggenjot ekspor produk hijau yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Untuk mengembangkan potensi yang ada tersebut, kebijakan pemerintah perlu berpihak kepada sektor industri berkelanjutan. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag, Kasan mengatakan, Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan sumber daya alam untuk meningkatkan kontribusi produk Indonesia di rantai pasok perdagangan produk hijau global. Produk hijau atau barang  ramah lingkungan (environmental goods) mengacu pada produk yang dirancang untuk menggunakan lebih sedikit sumber daya atau menghasilkan lebih sedikit emisi.

”Diharapkan upaya menggenjot perdagangan hijau dapat mengurangi dampak perubahan iklim juga memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya dalam forum yang diselenggarakan Bank Dunia bertema ”Peran Kebijakan Perdagangan dalam Transformasi Hijau di Indonesia”, Kamis (18/1/2023), di Jakarta. Kasan mencontohkan, salah satu komitmen tersebut tercermin dari ekspor komoditas bijih nikel yang menjadi bahan baku penting bagi produk kendaraan listrik. Di tingkat global, peringkat Indonesia sebagai eksportir sudah naik drastis dari urutan ke-8 pada 2021 menjadi urutan pertama pada 2022. Produksi bijih nikel Indonesia 1,6 juta ton pada tahun 2022, terpaut jauh dengan Filipina yang menduduki peringkat kedua dunia dengan produksi 330.000 ton. Ke depan, pemerintah akan mengandalkan program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas primer. Ekspor produk hilirisasi komoditas nikel dan komoditas primer lainnya akan ditujukan untuk mengutamakan perdagangan hijau yang turut berpihak kepada lingkungan dan perubahan iklim. (Yoga)

Desentralisasi pendidikan dari pusat ke daerah di era otonomi daerah, terutama terkait guru, belum juga mampu membereskan karut-marut tata kelola guru. Mulai dari perekrutan, distribusi, perlindungan, hingga peningkatan kualitas guru masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pengangkatan satu juta guru ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) tahun ini diklaim bakal terpenuhi. Pengangkatan guru non-ASN untuk memenuhi kekurangan guru di sekolah-sekolah negeri hingga tahun 2023 mencapai 800.000 guru. Kuota di tahun 2024 disediakan 419.146 formasi guru PPPK. Di atas kertas, program Kemendikbudristek tampak berhasil mengangkat status dan kesejahteraan banyak guru honorer.

Merekalah yang selama ini memperjuangkan nasib di tengah pengabdian bagi anak negeri. Penantian guru bertahun-tahun hingga belasan tahun menjadi guru honorer dengan gaji ala kadarnya untuk memiliki harkat dan martabat sebagai guru profesional, sebagian mulai terjawab dengan tetap menyisakan karut-marut. Belasan perwakilan guru honorer yang masuk kategori prioritas 1 (P1) karena sudah lulus nilai ambang batas, tapi sejak 2021 tidak mendapatkan penempatan, dalam pekan ini hingga Rabu (17/1) secara bergantian mendatangi Kemendikburistek, Kementerian PAN RB, serta Komisi X DPR. Mereka mengirimkan papan bunga dengan ucapan apresiasi dan terima kasih, memberikan sekuntum bunga mawar dan lukisan hitam putih, hingga membawa hasil kebun, seperti petai dan pisang, untuk pejabat ataupun wakil rakyat.

”Kami mau menyampaikan apresiasi karena perjuangan dan aspirasi kami untuk mendapatkan penempatan diwujudkan. Sekaligus kami tetap memperjuangkan 12.000 guru P1 yang masih tersisa supaya di tahun 2024 ini semuanya diangkat,” kata Heti Kustrianingsih, Ketua Umum FGHNLPSI. Penantian Heti lolos menjadi guru PPPK tahun 2023 belum juga berujung manis. Namanya memang diumumkan lolos sebagai guru PPPK formasi tahun 2023 oleh Pemkab Serang, Banten. Namun, hingga saat ini belum juga diumumkan sekolah tempat dia bertugas. ”Informasi yang kami dapat masih menunggu dari pusat karena ada perubahan surat keputusan,” ujar Heti yang terus mencoba bersabar. (Yoga)

Setelah sempat terseok hampir sepanjang 2023, sejumlah komponen pendorong mesin ekonomi pada tahun ini diproyeksikan lebih ciamik, setidaknya pada kuartal pertama. Konsumsi, yang sekitar empat tahun terakhir cukup tertekan akibat pandemi Covid-19, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta inflasi, kini kembali mengambil peran. Efek yang ditimbulkan pun tak bisa disepelekan. Ciamiknya konsumsi melahirkan asa bagi kalangan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi atau investasi baru guna mendukung lesatan sisi permintaan. Optimisme itu tecermin dari dua laporan yang dirilis Bank Indonesia (BI) kemarin, Kamis (18/1), yakni Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan Prompt Manufacturing Index (PMI), yang sama-sama mengestimasi situasi ekonomi pada kuartal I/2024 jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Kegiatan usaha pada kuartal I/2024 diyakini meningkat dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 15,38%, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kuartal IV/2023 hanya 13,17%. SBT adalah selisih antara persentase jawaban meningkat dikurangi persentase jawaban menurun soal kebutuhan penawaran dan pembiayaan perbankan. Apabila hasil dari pengurangan positif, maka dapat diartikan eks­pansi, begitu pula sebaliknya. Artinya, kenaikan SBT pada beberapa indikator di atas merefleksikan bahwa lini bisnis pada tahun ini lebih optimistis dibandingkan dengan tahun lalu.

Melengkapi optimisme laporan BI itu, Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), memprediksi ekonomi nasional tumbuh 5,2% pada tahun ini. Angka itu setara dengan target pemerintah dan di atas proyeksi World Bank yang hanya 4,9% dalam laporan pekan lalu. Ekspansi serta output manufaktur yang diyakini menggeliat itu merupakan sinyal bahwa konsumsi masyarakat bakal meningkat sehingga merangsang gairah ke sisi penawaran. Adapun, baik konsumsi maupun investasi merupakan dua besar pendorong produk domestik bruto (PDB) nasional. Kalangan pengusaha tentu merespons positif laporan BI dan AMRO yang menguatkan optimisme pelaku bisnis soal prospek ekonomi tahun ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan kinerja usaha pada kuartal I/2024 akan kuat karena momentum konsumsi yang konsisten mulai Imlek, Pemilihan Umum (Pemilu), hingga Ramadan. Meski didukung optimisme tinggi, Shinta melihat dunia usaha tetap diadang tantangan jangka pendek yaitu pelemahan rupiah dan inflasi, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok impor termasuk bahan bakar minyak (BBM).

Senada, Plt. Harian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai ada tantangan yang mesti dihadapi dan diantisipasi oleh pelaku usaha pada kuartal pertama tahun ini. Utamanya, aral yang menyangkut konflik geopolitik di Timur Tengah, Ukraina-Rusia, Laut Merah, dan pengaruh pelemahan ekonomi China. Sementara itu, kalangan ekonom menyarankan pemerintah untuk melakukan dua hal dalam rangka menjaga optimisme tahun ini. Pertama, menjaga stabilitas harga barang yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap inflasi. Kedua, menciptakan stabilitas apabila pemilu digelar dua putaran. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan secara historis pertumbuhan ekonomi selama Ramadan memang meningkat. Namun hal itu meninggalkan pekerjaan rumah bagi pemerintah karena Ramadan 2024 berbarengan dengan gejolak inflasi. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menambahkan selain ketidakpastian ekspansi dunia usaha juga dihadapkan pada risiko pelemahan daya beli masyarakat. Sebab selain gejolak harga pangan, kenaikan cukai hasil tembakau sebesar 10% juga menjadi pukulan bagi konsumsi rumah tangga. Kepala Ekonom AMRO Hoe Ee Khor, mengatakan Indonesia telah mengalami pemulihan yang sangat mengesankan dari pandemi Covid-19. Prospek pertumbuhan 2024 pun lebih tinggi dibandingkan dengan Jepang dan Korea Selatan yang masing-masing 1,1% dan 2,3%.

Pertumbuhan jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia meningkat signifikan dalam 3 tahun terakhir. Pencatatan perdana saham PT Griptha Putra Persada Tbk. (GRPH), kemarin (18/1), menambah daftar perusahaan tercatat ke-911 serta menjadi emiten ke-8 yang melantai di pasar saham sejak awal 2024. Jika dihitung sejak 2020, jumlah emiten sudah bertambah 243 perusahaan atau melonjak 36,4%. Semarak pendatang baru boleh saja dimaknai positif, tetapi kualitas IPO dan profil emiten debutan ini kerap menjadi gunjingan di tengah-tengah pelaku pasar. Sebagian besar emiten anyar tercatat di papan akselerasi dan pengembangan, hanya segelintir di antaranya yang masuk ke papan pencatatan utama. Ini menandai prospek saham-saham emiten tersebut secara fundamental relatif kurang menjanjikan karena belum memenuhi sejumlah kriteria yang salah satunya mencakup pembukuan laba bersih. Memang, dinamika pasar dan korporasi ke depan diharapkan mendorong perbaikan terhadap kinerja emiten. Akan tetapi, juga tidak sedikit emiten yang kepayahan melewati tantangan dan gagal untuk keluar dari si­tua­si sulit.

Kinerja keuangan yang buruk hampir selalu inline dengan performa saham perusahaan. Keputusan untuk menjadi perusahaan terbuka harus disadari melibatkan ekspektasi masyarakat melalui kepemilikan saham. Sejak akhir tahun lalu, Bursa Efek Indonesia telah memperingatkan 38 emiten agar memperbaiki kinerja jika tidak ingin ditendang dari pasar saham atau sahamnya di-delisting. Beberapa nama emiten yang berpotensi didepak dari papan pencatatan tahun ini di antaranya PT Armidian Karyatama Tbk. (ARMY), PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX), PT Bliss Properti Indonesia Tbk. (POSA), PT Triwira Insanlestari Tbk. (TRIL), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT). Seperti kita ketahui, penghapusan saham dilakukan oleh otoritas bursa jika emiten mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan hidup perusahaan, baik secara finansial maupun hukum. Saham WSKT, misalnya, telah disuspensi di seluruh pasar selama 6 bulan. Adapun masa suspensi akan mencapai 24 bulan pada tanggal 8 Mei 2025. Suspensi ini berkaitan dengan penundaan pembayaran bunga dan pokok atas sejumlah obligasi yang diterbitkan perusahaan. Emiten infrastruktur Group Salim yakni PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) juga menempuh langkah serupa dan telah mengajukan delisting sejak November tahun lalu. Ada beragam alasan META berencana meninggalkan pasar saham, yang terkuat tentu saja terkait dengan kondisi perusahaan yang merugi sejak kuartal III/2023.

Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan memanfaatkan potensi pasar muslim yang besar ini, Strategi Global Islamic Economy (SGIE) diharapkan dapat mengembangkan sektor ekonomi yang mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti keuangan syariah dan produk halal. SGIE mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk keuangan, perbankan, asuransi, pariwisata, teknologi, dan pangan. Ekonomi Islam di indonesia dalam tahun ketahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar didunia. Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula sektor riil ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariah islam. Menurut Laporan State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2023 yang merupakan laporan tahunan kondisi ekonomi halal di seluruh dunia dan dirilis oleh DinarStandard di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia berhasil menduduki posisi tiga besar pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Pada 2022, Indonesia berada di peringkat keempat, berada di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Sasaran utama dari SGIE adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy Report, sektor industri halal melibatkan tujuh sektor dan salah satunya adalah pangan halal. Faktor-faktor potensial dalam industri syariah di Indonesia termasuk fakta bahwa 87% populasi pen­duduk Indonesia adalah Muslim (BPS, 2020), Indonesia merupakan pasar konsumen produk halal yang signifikan, dan menduduki peringkat keempat sebagai negara eksportir produk halal ke negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Semua potensi ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk terus mengembangkan industri syariah. Keinginan masyarakat muslim untuk memiliki sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam menjadi dorongan untuk terus mengembangkan industri ini, sehingga mereka dapat beraktivitas ekonomi tanpa ragu dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.

Kolaborasi dengan negara-negara yang sudah memiliki infrastruktur dan pasar yang mapan dalam industri pangan halal dapat membantu Indonesia untuk lebih mudah memperoleh akses ke pasar internasional. Laporan SGIE 2023 juga mencatat bahwa Indonesia dengan giatnya telah bermitra dengan beberapa negara secara global guna menyelenggarakan layanan jaminan produk halal. Misalnya, dijalinnya kerja sama jaminan produk halal antara Indonesia dan Republik Islam Iran melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Upaya percepatan sertifikasi halal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merupakan bentuk dukungan konkret dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor UMKM guna mencapai tujuan dari Strategi Global Islamic Economy (SGIE). Produk halal berperan dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia, termasuk sektor keuangan syariah. Peningkatan partisipasi dalam keuangan syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Peran dan potensi Indonesia terhadap produk halal sangat besar di dalam negeri dan memiliki peluang signifikan untuk tumbuh di tingkat global. Langkah ini sejalan dengan visi Strategi Global Islamic Economy (SGIE) yang menitikberatkan pada penguat­an posisi ekonomi global Indonesia melalui sektor ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dukungan dalam hal sertifikasi halal memberikan dasar yang kuat bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang di dalam dan luar negeri. Pangan halal memerlukan sistem sertifikasi dan standardisasi yang ketat untuk memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan syariah. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penguat­an posisi ekonomi global In­­donesia. Dengan memaksimalkan potensi pasar muslim yang besar, Indonesia dapat mengalami kemajuan dalam mewujudkan Strategi Global Islamic Economy (SGIE) dan pangan halal.

Pemerataan pembangunan di Sumatra Utara diyakini mampu memompa perekonomian wilayah terutama di daerah dataran tinggi. Zona itu memiliki potensi ekonomi yang cukup besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus mendongkrak produk domestik regional bruto provinsi itu. Penguatan perekonomian pada daerah dataran tinggi di Sumatra Utara (Sumut) terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Provinsi Sumut 2025 Zona Dataran Tinggi yang digelar di Berastagi, Kabupaten Karo, belum lama ini.Pada pra-Musrenbang itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Sumut Hassanudin mengungkapkan bahwa ada empat program prioritas pembangunan daerah Sumut ke depannya.Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial masyarakat. Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hassanudin memandang bahwa pertumbuhan ekonomi bakal menjawab permasalahan penanganan pengangguran, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.Ketiga, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Keempat, peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif. Langkah ini, imbuhnya, dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan peningkatan nilai reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pelayanan publik dan lainnya,” jelasnya. 

Hassanudin menambahkan bahwa Sumut memiliki empat zona yakni zona dataran tinggi, zona pantai timur, zona pantai barat, dan zona Kepulauan Nias. Sementara itu, Bupati Karo Corry Sebayang menjelaskan bahwa wilayahnya merupakan daerah dengan karakter agraris. Oleh karena itu, sektor pertanian menjadi terpenting dalam sendi perekonomian Kabupaten Karo. “Semoga Musrenbang ini akan memberikan usulan rencana kerja yang mendorong pembangunan untuk setiap kabupaten/kota dan Provinsi Sumut tentunya,” ujarnya. Di sisi lain, penguatan fondasi perekonomian Sumut memang perlu diperkuat.Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Agus Tripriyono mengungkapkan bahwa perekonomian Sumut saat ini masih ditopang oleh sektor pertanian. Sektor ini, imbuhnya, memiliki tingkat kerawanan yang tinggi lantaran sangat bergantung pada faktor eksternal. Agus menilai bahwa pemerintah dan stakeholder terkait perlu mencari sumber-sumber alternatif pertumbuhan ekonomi yang baru.Selain sektor pertanian, imbuhnya, pemerintah juga perlu mendorong sektor-sektor potensial lain seperti sektor pariwisata mengingat multipllier effectnya yang besar.

Rencana pemerintah merivisi turun target bauran energi baru terbarukan (EBT) menjadi 17-19% pada 2025 dari tadinya 23% melalui pembaharuan Kebijakan Energi Nasioanal (KEN) disayangkan sejumlah kalangan. Sebab, upaya itu bertentangan dengan semangat transisi energi yang tengah melanda dunia. Seharusnya, pemerintah bersama para pemangku kepentingan berupaya keras mengejar target itu, bukan malah merivisi turun. Pemerintah bisa melakukan sejumlah terobosan  demi mencapai target bauran EBT, seperti merilis regulasi yang memberikan kepastian berusaha di sektor EBT untuk menarik minat investor.  Ini penting, mengingat investasi EBT di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir selalu di bawah target. Padahal di dunia, trennya selalu meningkat. Bahkan, pada 2022, investasi EBT melampaui energi fosil. Dalam peta jalan transisi energi terbaru DEN, target bauran energi primer EBT diusulkan berkisar 17-19% pada 2025, lalu naik menjadi 19-21% pada 2030, selanjutnya 25-26% pada 2035. (Yetede)

Kehadiran proyek lumbung pangan (food estate) baru bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas setelah berlangsung selama 3-5 tahun. Meski cenderung lama, pengembangan food estate patut diapresiasi. Sebab, di tengah meningkatnya konversi lahan pertanian, upaya ini dilakukan demi memacu produksi serta memperkuat ketahanan mewujudkan swasembada pangan. Guru Besar Bidang Sosiologi Pertanian Universitas Brawijaya mengku Purnomo menyatakan, butuh waktu paling cepat tiga tahun untuk  bisa merasakan manfaat food estate, termasuk yang dikomandai  Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Artinya, manfaat dari food estate memang tidak bisa  dirasakan dalam waktu dekat. "Yang bilang food estate tidak sukses hanya  karena satu kali gagal panen itu jelas-jelas tidak mengerti pertanian. Evaluasi baru bisa dilakukan setelah minimal tiga kali siklus  panen.  Paling cepat kita  merasakan manfaat food estate, kalau infrastrukturnya sudah bagus, maka dalam tiga tahun  bisa kita rasakan. Tapi kalau membangunnya dari awal, setidaknya butuh lima tahun," ujar mangku yang juga Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.  (Yetede)