Bertambah lagi emiten yang terancam terdepak dari lantai bursa. Terbaru, saham PT Hanson International Tbk (MYRX) dan saham PT Cowell Development Tbk (COWL). Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam keterangan Rabu (17/1) mencatat perdagangan sahamnya MYRX sudah dihentikan atau suspensi sejak 16 Januari 2020 silam. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan III, Lidia M Panjaitan menyampaikan, mengacu pada peraturan Bursa No I-I tentang Penghapusan Pencatatan dan Pencatatan Kembali atau Relisting Saham, bursa dapat menghapus pencatatan saham. Pertama, perusahaan mengalami kondisi atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat. Kedua, saham perusahaan tercatat yang akibat suspensi di pasar reguler dan pasar tunai, hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir. Suspensi MYRX  sendiri sudah berlangsung 48 bulan per 16 Januari 2024. Lantas saham PT Cowell Development Tbk juga terancam dihapus oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan peraturan serupa, BEI berhak melakukan pencabutan perdagangan sebuah saham. Untuk COWL porsi publik sebanyak 6,41% yang memegang 312 juta saham COWL. Pemegang saham COWL terbesar adalah PT Gama Nusapala memegang 3,46 miliar saham. Jumlah tersebut setara 71,12% dari total saham COWL. Sedangkan pemegang saham MYRX adalah Asabri 5,4%, terpidana Benny Tjokrosaputro 4,25% saham MYRX. Dan sisanya yakni 90,35% dipegang publik. Bursa meminta investor publik mencermati informasi perseroan ini.

Industri perbankan rupanya harus bermanuver lebih tajam guna mendongkrak penyaluran kredit tahun ini. Maklum saja, suku bunga yang masih sulit dipangkas, dapat menjadi batu sandungan dalam mengakselerasi fungsi intermediasi.Jika ditengok, di tengah iklim suku bunga mahal yang menekan pertumbuhan dana simpanan, industri perbankan melewati tahun lalu dengan pertumbuhan kredit 10,38% secara tahunan. Capaian tersebut memang sesuai dengan koridor proyeksi Bank Indonesia (BI) yakni 9% hingga 11%. Namun demikian, jika suku bunga terus di level tinggi, amat mungkin kinerja kredit tergerus, dan berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan. Terlebih, BI masih menahan diri untuk melonggarkan kebijakan moneter. Buktinya kemarin, Rabu (17/1), Rapat Dewan Gubernur BI, memutuskan untuk menahan BI-Rate pada level 6%, alias tak berubah sejak Oktober 2023. Dus, kalangan perbankan pun berharap bank sentral mulai memangkas suku bunga acuan pada tahun ini, sembari terus menyiapkan strategi agar ruang margin keuntungan tetap lapang. Pasalnya, belakangan ini potret margin keuntungan tercatat melandai. Berdasarkan data BI, hingga November 2023, margin keuntungan bank umum swasta nasional tercatat turun paling dalam yakni dari 2,89% pada November 2022 menjadi 2,39% pada November 2023. Kemudian, diikuti oleh kantor cabang bank asing dan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Merespons kebijakan suku bunga acuan, sejumlah bank ancang-ancang menyesuaikan suku bunga kredit dan simpanannya. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) Yuddy Renaldi menantikan suku bunga acuan yang lebih longgar. Dengan demikian, bank bisa melakukan penyesuaian suku bunga acuan terhadap bunga kredit dan simpanan. Yuddy juga memperkirakan tren longgar suku bunga acuan pada tahun ini akan berdampak positif bagi kinerja bank. 

Sementara itu, dari kalangan bank cilik, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) Efdinal Alamsyah mengatakan penyesuaian bunga simpanan lebih responsif terhadap perubahan suku bunga, sedangkan penyesuaian bunga kredit lebih selektif karena terkait dengan risiko pinjaman. Oleh karena itu, di masa suku bunga tinggi, perusahaan menyeimbangkan dana pihak ketiga (DPK) dengan ekspansi kredit sehingga ada ruang margin bunga bersih (net interest margin/NIM) lebih tinggi. Hal serupa ditempuh PT KB Bukopin Tbk. (BBKP). Corporate Relation Department Head KB Bukopin Adi Pribadi mencatat rasio likuiditas perseroan masih sangat sehat, yang tecermin pada AL/NCD dan AL/DPK masing-masing stabil di atas 250% dan 35%. Dengan demikian, perusahaan bisa meraih margin dan pendapatan bunga lebih tebal. Dengan prospek penurunan suku bunga, pada 2024, perseroan optimistis mencetak laba operasional sebelum pencadangan dan biaya akuisisi (Pre-Provision Operating Profi t/PPOP) positif. Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan. Dia memperkirakan penurunan suku bunga acuan paling cepat terealisasi pada medio 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa ruang penurunan suku bunga acuan ke depan tetap terbuka sejalan dengan arah kebijakan moneter yang pro stabilitas. Di sisi lain, Perry mengatakan sinyal positif terlihat dari kinerja dolar AS yang tak lagi menguat dan cenderung melemah pada awal tahun. Dengan kondisi ini, tekanan penguatan dolar AS terhadap mata uang negara berkembang pun redup, sejalan dengan kembali mengalirnya modal asing, termasuk ke Tanah Air. Adapun, Chief India and Indonesia Economist HSBC Pranjul Bhandari memprediksi pertumbuhan kredit Tanah Air berada pada 9% secara tahunan pada 2024. Hal ini seiring perkiraan bahwa BI bakal menurunkan suku bunga sebesar 100 basis poin (bps).

Besarnya jumlah usia produktif menjadi pasar potensial di sektor finansial. Beragam produk ditawarkan secara masif, dari investasi hingga konsumtif. Akses pendanaan pun makin mudah dan diklaim murah.Sayangnya, di tengah triliunan dana yang mengalir ke anak-anak muda, tidak semuanya termanfaatkan dengan baik. Sebagian besar bahkan dipergunakan untuk kegiatan konsumtif. Peminjam pun banyak yang sekadar ikut-ikutan tanpa melihat kemampuan membayar.Akibatnya, kredit macet banyak terjadi. Data PT Pefindo Biro Kredit menyebutkan bahwa kalangan usia muda masih yang paling besar pemupuk utang paling tinggi dalam layanan keuangan seperti buy now pay later dan peer-to-peer (P2P) lending.Per November 2023, pada layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL), tingkat kolektibilitas (kol) 3 hingga 5 disumbang paling banyak oleh kelompok usia 20—30 tahun, yang mencapai 39,2%. Kelompok ini disusul oleh grup usia 30—40 tahun yang mencapai 35,84% terhadap kredit bermasalah. Hal serupa diungkapkan oleh data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan bahwa kredit bermasalah pada layanan finansial peer-to-peer (P2P) lending juga disumbang lebih banyak oleh peminjam umur 19—34 tahun. Dengan pengetahuan yang cukup, diharapkan generasi muda yang pada masanya akan menjadi calon-calon nasabah industri keuangan akan lebih mahir dalam memilih produk-produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga risiko kredit macet pun dapat berkurang. Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya adalah memperketat aturan main bagi perusahaan yang akan masuk pada industri ini. Mengawasi dengan ketat kegiatan operasional masing-masing institusi. Tidak memberikan ruang bagi aksi tipu-tipu. Memberi sanksi tegas terhadap para pelanggar. Membatasi calon nasabah penerima, tidak hanya baik bagi nasabah tetapi juga bagi industri itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan kualitas pinjaman akan lebih baik lagi sehingga angka-angka kredit macet dapat berkurang dengan sendirinya. Perusahaan teknologi finansial tentunya tidak menghendaki ratusan miliar hingga triliunan dana yang sudah diberikan menguap dengan sendirinya yang dapat berakibat pada operasional perusahaan. Industri P2P memiliki ruang cukup besar untuk bertumbuh, untuk itu ekosistem yang sehat harus dihadirkan. 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengkhawatirkan terus berlanjutnya tumpang tindih kebijakan pengembangan industri kelapa sawit di Tanah Air. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan bahwa kerap kali pelaku usaha di industri kelapa sawit kebingungan dengan kebijakan yang tumpang tindih. Dia memberikan contoh tumpang tindih kebijakan soal kewajiban pelaku usaha untuk membangun kebun sawit rakyat melalui pola kemitraan dengan penduduk di sekitar wilayah operasi perusahaan.Merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat paling sedikit seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Danang Girindrawardana, menjanjikan reformasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengatasi tumpang tindih aturan industri kelapa sawit. Perlu diketahui, BPDPKS merupakan lembaga yang bertugas mengelola dana perkebunan kelapa sawit, baik dana pengembangan maupun dana cadangan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Dengan mereformasi BPDPKS, lanjutnya, segala hal yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit diatur oleh satu lembaga saja.

Kolaborasi apik dua bank pembangan daerah diharapkan mampu mendongkrak bisnis syariah yang memiliki potensi besar bagi perbankan Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB).Bahkan, proses pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) antara Bank NTB Syariah dengan Bank Jawa Timur (Bank Jatim) sudah masuk tahap fi nalisasi dan ditargetkan rampung pada 2024.Pembentukan KUB ini bertujuan untuk membantu Bank NTB Syariah guna memenuhi modal inti Rp3 triliun sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/2020, yang menuntut semua bank pembangunan daerah (BPD) memenuhi modal inti Rp3 triliun pada 2024. Bank NTB sendiri masih kekurangan modal inti di atas Rp1 triliun, tetapi opsi penambahan modal dari pemegang saham di daerah belum memungkinkan lantaran keterbatasan anggaran. Opsi ini diambil bukan tanpa alasan. Apabila Bank NTB gagal memenuhi modal inti hingga akhir 2024, maka akan terancam turun dari bank umum atau syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Penjabat (Pj.) NTB Lalu Gita Ariadi menjelaskan bahwa KUB ini ditargetkan segera rampung. Sebelumnya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB Rico Rinaldy menyebut terus mendorong KUB tersebut segera terealisasi agar modal inti Bank NTB Syariah bisa segera terpenuhi. “Kami terus mendorong agar dipercepat, karena ada deadline hingga 2024.”  Rencananya, Bank Jatim akan mengakuisisi 100 mili-ar lembar saham Bank NTB Syariah. Nilai ini setara dengan 15% saham Bank NTB Syariah.

Orang kaya kian kaya karena akses modal lebih besar, sementara orang miskin kian miskin karena upah riil yang diterima turun. Intervensi perlu dilakukan. Sejak tahun 2020, kesenjangan ekonomi di dunia semakin lebar. Lima orang terkaya di dunia, yakni CEO Tesla Elon Musk; Bernard Arnault dari perusahaan barang mewah LVMH; pendiri Amazon, Jeff Bezos; pendiri Oracle, Larry Ellison; dan pakar investasi Warren Buffet, menjadi lebih kaya dua kali lipat atau 114 % sejak 2020, berkat lonjakan harga saham.  Laporan tahunan mengenai kondisi kesenjangan di seluruh dunia dari lembaga amal Oxfam ini dipublikasikan sebelum Forum Ekonomi Dunia dimulai di Davos, Swiss, Senin (15/1). Di 52 negara yang dianalisis, upah riil rata-rata hampir 800 juta pekerja turun. Para pekerja ini telah kehilangan total kerugian 1,5 triliun USD atau Rp 23 kuadriliun selama dua tahun terakhir atau setara dengan hilangnya gaji selama 25 hari untuk setiap pekerja (Kompas.id, 16/1). Masalah ini membutuhkan intervensi dari pemerintah dan juga organisasi masyarakat sipil.

Upaya yang bisa dilakukan adalah membuat program-program pemerintah yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam waktu singkat, intervensi ke kaum miskin dengan program bantuan langsung tunai bisa dilakukan, tapi sayangnya di beberapa negara, program ini disimpangkan untuk kepentingan politik menjelang pemilihan umum. Langkah jangka panjang, pemerintah harus menanggulangi kemiskinan dengan cara yang lebih struktural, seperti perbaikan lapangan pekerjaan, akses modal yang lebih mudah, serta pengembangan UMKM. Intervensi masyarakat sipil diperlukan untuk menopang berbagai akses hajat hidup sehingga bisa menekan pengeluaran warga miskin. Melalui berbagai program mereka dapat meningkatkan keterampilan warga dalam berusaha, akses permodalan, serta mengembangkan lembaga usaha kecil dan menengah di masyarakat. Di sisi lain, kelompok orang kaya didorong untuk peduli melalui filantropisme. (Yoga)

Mengamati debat para calon presiden dan para calon wakil presiden, beberapa hal perlu menjadi catatan. Khususnya, ditinjau dari aspek manajemen sumber pertumbuhan serta peningkatan kapasitas para actor ekonomi sebagai pencipta nilai di tengah persaingan pasar bebas. Debat capres dan cawapres yang dibatasi aturan waktu ketat tidak memberikan peluang untuk menjelaskan secara mendalam dan komprehensif bagaimana cara mereka menerjemahkan Pancasila sebagai core values dan konstitusi sebagai core mission ketika kelak mereka memegang kepemimpinan nasional, karena tak satu pun dari mereka menjelaskan bagaimana caranya pemerintah dan aktor ekonomi bersinergi untuk menciptakan nilai menuju Indonesia maju yang dicita-citakan itu.

Indonesia maju hanya bisa dihadirkan oleh para pencipta nilai (value creators), yaitu aktor-aktor ekonomi Pancasila yang terdiri dari BUMN dan badan BUMD; swasta nasional dan swasta asing; serta koperasi dan UMKM. Para aktor ekonomi inilah yang menggerakkan pertumbuhan melalui pendayagunaan sumber-sumber daya nasional, khususnya SDA yang melimpah. Tugas pemerintah hanya memberikan proteksi keamanan, termasuk kepastian hukum dan kebijakan yang memfasilitasi mereka untuk berkembang secara sehat serta keberpihakan untuk menciptakan keadilan. Kebijakan pengalokasian SDA tidak boleh hanya menguntungkan sekelompok aktor ekonomi tertentu dan pada akhirnya mencederai keadilan sekaligus merugikan negara.

Produktivitas dari SDA kita masih sangat rendah karena dikelola atau dimiliki oleh rakyat. Misalnya, di sektor sawit 41 %, karet 94 %, kakao 96 %, kopi 92 %, dan perikanan 80 %. Yang dibutuhkan di sini adalah keberpihakan pada UKM. Tanpa keberpihakan, tak mungkin terjadi keadilan karena tak mungkin mereka bisa naik kelas. Di sektor keuangan, pemberian kredit, perlu dikelola oleh bank khusus yang menangani BUMR. Disinilah peranan para aktor ekonomi sebagai pencipta nilai atau wealth creator sangatlah penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan makmur. (Yoga)

Pemanfaatan skema kredit pemilikan rumah (KPR) dinilai masih dominan dalam penjualan rumah tapak (landed house) pada 2024. tahun lalu, hingga kuartal ketiga 2023, pemanfaatan KPR mencapai 75,5% dari total skema pembayaran dalam memberi properti. Di sisi lain, pembeli rumah dari kalangan milenial yang memanfaatkan skema KPR cukup besar. "Saat ini, berkisar 70-80% pembelian properti memakai skema KPR, karena itu peran bank penting untuk menggerakkan sektor properti. Pemanfataan KPR akan terus meningkat karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia," ujar Ade Lukito, vice president Consumer Loan PT Bank Central Asia. Dari sisi konsumen, skema pembiayaan utama dalam pembelian rumah primer adalah KPR, dengan pangsa 75,50% dari total pembiayaan. Menurut Ade Lukito, saat ini pasar digerakkan oleh konsumen kalangan muda. Salah satu pemicunya adalah kemudahan informasi sehingga kaum muda terdorong membeli rumah. "Di sisi lain, tren generasi membeli rumah melalui KPR kian terasa dalam tiga tahun terakhir," katanya. (Yetede)

Produksi jagung pipil kering berkadar air 14 persen nasional dilaporkan terus menurun akibat kekeringan sebagai dampak fenomena iklim El Nino yang terjadi sejak pertengahan tahun lalu. Ketua Umum Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) Sholahuddin mengungkapkan, di sejumlah tempat, petani mengalami gagal panen karena tidak adanya hujan. Di daerah Lamongan, Jawa Timur, misalnya, penurunan produksi mencapai 80 persen pada masa panen pertama. Sedangkan di daerah lain, seperti Gresik dan Bima, Nusa Tenggara Barat, hasil panen anjlok hingga 50 persen.

Musim tanam pertama yang dimulai pada akhir Agustus 2023, kata Sholahuddin, terganggu akibat nyaris tak ada hujan. Kondisi ini berlanjut hingga musim tanam kedua yang dimulai pada akhir November 2023. Akibatnya, banyak tanaman jagung kerdil karena tak terkena hujan di usia tanaman 15-60 hari. “Minimal jagung harus terkena hujan sejak umur 1 hingga 90 hari. Banyak juga yang tidak tumbuh pada musim tanam pertama,” ujarnya, kemarin.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, produksi jagung nasional pada Oktober 2023 mencapai 1,29 juta ton. Pada bulan berikutnya, produksi menurun ke 1,17 juta ton dan berlanjut kembali turun ke 0,89 juta ton pada Desember. Di sisi lain, kebutuhan jagung nasional per bulan mencapai 1,25 juta ton. Tak maksimalnya produksi pada musim tanam pertama dan kedua lalu, stok jagung domestik diperkirakan terus menipis. (Yetede)

Sengkarut tata niaga bawang putih terus berlanjut. Ombudsman Indonesia mencium aroma tak sedap dari proses penerbitan rekomendasi impor produk holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian (Kementan). Padahal, rekomendasi ini menjadi acuan yang digunakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih. Dari hasil investigasi, Ombudsman menemukan adanya sejumlah penyimpangan, mulai dari pungutan liar, penerbitan RIPH bawang putih yang melebihi rencana impor, hingga ketidaksesuaian antara komitmen dan realisasi wajib tanam bawang putih. Berdasarkan laporan yang diperoleh Ombudsman, pelaku usaha dibebankan pungutan ilegal Rp 200-Rp 250 per kilogram dari besaran RIPH yang ingin diterbitkan. "Jika RIPH misal mendapat kuota 6.000 kg dan SPI 1.000 kg, pungutannya tetap untuk 6.000 kg sesuai RIPH," jelas ungkap Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, Selasa (16/1). Ombudsman juga menemukan, banyak importir enggan melakukan wajib tanam lantaran takut merugi karena tak mendapat kepastian SPI dari Kemendag. Alhasil, wajib tanam tidak berjalan. Anggota Perkumpulan Pengusaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) Jaya Sartika mengklaim, seluruh importir yang mendapat RIPH telah memenuhi wajib tanam. Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto menampik adanya pungutan liar dalam proses penerbitan RIPH bawang putih. Pemberian RIPH bawang putih sesuai Pementan No. 39/2019. Tapi dia mengakui jumlah RIPH tahun 2023 melebihi kuota impor yakni mencapai 1,2 juta ton.