;
Kategori

Ekonomi

( 40600 )

Mewujudkan SGIE & Pangan Halal

19 Jan 2024

Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan memanfaatkan potensi pasar muslim yang besar ini, Strategi Global Islamic Economy (SGIE) diharapkan dapat mengembangkan sektor ekonomi yang mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti keuangan syariah dan produk halal. SGIE mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk keuangan, perbankan, asuransi, pariwisata, teknologi, dan pangan. Ekonomi Islam di indonesia dalam tahun ketahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar didunia. Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula sektor riil ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariah islam. Menurut Laporan State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2023 yang merupakan laporan tahunan kondisi ekonomi halal di seluruh dunia dan dirilis oleh DinarStandard di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia berhasil menduduki posisi tiga besar pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Pada 2022, Indonesia berada di peringkat keempat, berada di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Sasaran utama dari SGIE adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy Report, sektor industri halal melibatkan tujuh sektor dan salah satunya adalah pangan halal. Faktor-faktor potensial dalam industri syariah di Indonesia termasuk fakta bahwa 87% populasi pen­duduk Indonesia adalah Muslim (BPS, 2020), Indonesia merupakan pasar konsumen produk halal yang signifikan, dan menduduki peringkat keempat sebagai negara eksportir produk halal ke negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Semua potensi ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk terus mengembangkan industri syariah. Keinginan masyarakat muslim untuk memiliki sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam menjadi dorongan untuk terus mengembangkan industri ini, sehingga mereka dapat beraktivitas ekonomi tanpa ragu dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.

Kolaborasi dengan negara-negara yang sudah memiliki infrastruktur dan pasar yang mapan dalam industri pangan halal dapat membantu Indonesia untuk lebih mudah memperoleh akses ke pasar internasional. Laporan SGIE 2023 juga mencatat bahwa Indonesia dengan giatnya telah bermitra dengan beberapa negara secara global guna menyelenggarakan layanan jaminan produk halal. Misalnya, dijalinnya kerja sama jaminan produk halal antara Indonesia dan Republik Islam Iran melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Upaya percepatan sertifikasi halal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merupakan bentuk dukungan konkret dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor UMKM guna mencapai tujuan dari Strategi Global Islamic Economy (SGIE). Produk halal berperan dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia, termasuk sektor keuangan syariah. Peningkatan partisipasi dalam keuangan syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Peran dan potensi Indonesia terhadap produk halal sangat besar di dalam negeri dan memiliki peluang signifikan untuk tumbuh di tingkat global. Langkah ini sejalan dengan visi Strategi Global Islamic Economy (SGIE) yang menitikberatkan pada penguat­an posisi ekonomi global Indonesia melalui sektor ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dukungan dalam hal sertifikasi halal memberikan dasar yang kuat bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang di dalam dan luar negeri. Pangan halal memerlukan sistem sertifikasi dan standardisasi yang ketat untuk memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan syariah. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penguat­an posisi ekonomi global In­­donesia. Dengan memaksimalkan potensi pasar muslim yang besar, Indonesia dapat mengalami kemajuan dalam mewujudkan Strategi Global Islamic Economy (SGIE) dan pangan halal.

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH : POTENSI EKONOMI DATARAN TINGGI

19 Jan 2024

Pemerataan pembangunan di Sumatra Utara diyakini mampu memompa perekonomian wilayah terutama di daerah dataran tinggi. Zona itu memiliki potensi ekonomi yang cukup besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus mendongkrak produk domestik regional bruto provinsi itu. Penguatan perekonomian pada daerah dataran tinggi di Sumatra Utara (Sumut) terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Provinsi Sumut 2025 Zona Dataran Tinggi yang digelar di Berastagi, Kabupaten Karo, belum lama ini.Pada pra-Musrenbang itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Sumut Hassanudin mengungkapkan bahwa ada empat program prioritas pembangunan daerah Sumut ke depannya.Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial masyarakat. Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hassanudin memandang bahwa pertumbuhan ekonomi bakal menjawab permasalahan penanganan pengangguran, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.Ketiga, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Keempat, peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif. Langkah ini, imbuhnya, dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan peningkatan nilai reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pelayanan publik dan lainnya,” jelasnya. 

Hassanudin menambahkan bahwa Sumut memiliki empat zona yakni zona dataran tinggi, zona pantai timur, zona pantai barat, dan zona Kepulauan Nias. Sementara itu, Bupati Karo Corry Sebayang menjelaskan bahwa wilayahnya merupakan daerah dengan karakter agraris. Oleh karena itu, sektor pertanian menjadi terpenting dalam sendi perekonomian Kabupaten Karo. “Semoga Musrenbang ini akan memberikan usulan rencana kerja yang mendorong pembangunan untuk setiap kabupaten/kota dan Provinsi Sumut tentunya,” ujarnya. Di sisi lain, penguatan fondasi perekonomian Sumut memang perlu diperkuat.Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Agus Tripriyono mengungkapkan bahwa perekonomian Sumut saat ini masih ditopang oleh sektor pertanian. Sektor ini, imbuhnya, memiliki tingkat kerawanan yang tinggi lantaran sangat bergantung pada faktor eksternal. Agus menilai bahwa pemerintah dan stakeholder terkait perlu mencari sumber-sumber alternatif pertumbuhan ekonomi yang baru.Selain sektor pertanian, imbuhnya, pemerintah juga perlu mendorong sektor-sektor potensial lain seperti sektor pariwisata mengingat multipllier effectnya yang besar.

Kejar Target Bauran EBT

19 Jan 2024
Rencana pemerintah merivisi turun target bauran energi baru terbarukan (EBT) menjadi 17-19% pada 2025 dari tadinya 23% melalui pembaharuan Kebijakan Energi Nasioanal (KEN) disayangkan sejumlah kalangan. Sebab, upaya itu bertentangan dengan semangat transisi energi yang tengah melanda dunia. Seharusnya, pemerintah bersama para pemangku kepentingan berupaya keras mengejar target itu, bukan malah merivisi turun. Pemerintah bisa melakukan sejumlah terobosan  demi mencapai target bauran EBT, seperti merilis regulasi yang memberikan kepastian berusaha di sektor EBT untuk menarik minat investor.  Ini penting, mengingat investasi EBT di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir selalu di bawah target. Padahal di dunia, trennya selalu meningkat. Bahkan, pada 2022, investasi EBT melampaui energi fosil. Dalam peta jalan transisi energi terbaru DEN, target bauran energi primer EBT diusulkan berkisar 17-19% pada 2025, lalu naik menjadi 19-21% pada 2030, selanjutnya 25-26% pada 2035. (Yetede)

Food Estate, Jurus Indonesia Perkuat Ketahanan Pangan

19 Jan 2024
Kehadiran proyek lumbung pangan (food estate) baru bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas setelah berlangsung selama 3-5 tahun. Meski cenderung lama, pengembangan food estate patut diapresiasi. Sebab, di tengah meningkatnya konversi lahan pertanian, upaya ini dilakukan demi memacu produksi serta memperkuat ketahanan mewujudkan swasembada pangan. Guru Besar Bidang Sosiologi Pertanian Universitas Brawijaya mengku Purnomo menyatakan, butuh waktu paling cepat tiga tahun untuk  bisa merasakan manfaat food estate, termasuk yang dikomandai  Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Artinya, manfaat dari food estate memang tidak bisa  dirasakan dalam waktu dekat. "Yang bilang food estate tidak sukses hanya  karena satu kali gagal panen itu jelas-jelas tidak mengerti pertanian. Evaluasi baru bisa dilakukan setelah minimal tiga kali siklus  panen.  Paling cepat kita  merasakan manfaat food estate, kalau infrastrukturnya sudah bagus, maka dalam tiga tahun  bisa kita rasakan. Tapi kalau membangunnya dari awal, setidaknya butuh lima tahun," ujar mangku yang juga Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.  (Yetede)

Menhan Prabowo Lepas KRI Radjiman untuk Kirim Bantuan ke Palestine

19 Jan 2024
Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto melepas keberangkatan kapal bantu rumah sakit KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992 di Dermaga Kolonlamil TNI AL, Jakarta (18/1/2024). Kapal tersebut mengangkut  bantuan untuk rakyat Palestina di Gaza yang terdiri atas makanan, pakaian, air mineral, dan obat-obatan. Bantuan tersebut diantar dari Jakarta menuju Al Arish, kota di Mesir yang berbatasan dengan Rafah di gaza. "Ini bukti kita terus mendukung rakyat Palestina dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan sebagaimana diketahui  Indonesia selalu dukung perjuangan rakyat Palestina dan kita terus kerahkan apa yang bisa kita buat untuk dukung perjuangan rakyat Palestina," kata Menhan Prabowo saat upacara pelepasan KRI dr. Radjiman, didampingi oleh Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali. 

Mitratel Akuisisi Emiten Tower Grup Sinar Mas di Semester I-2024

19 Jan 2024
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel mengatakan akan mengakuisi saham  emiten penyewaan menara telekomunikasi (tower Grup Sinar Mas, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) pada semester I-2024. Akuisisi IBST akan menjadi transaksi  terbesar perseroan pada tahun ini. IBST merupakan perusahaan yang bergerak di industri jasa telekomunikasi nirkabel yang hampir memiliki 16.642 km serat optik di fiber to the building  (FTTB) fiber to the home (FTTH), fiber to the tower (FTTT), bersama dengan 3.383 menara telekomunikasi. Saat ini, sebanyak 79,88% saham dimiliki PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (Grup Sinar Mas), dan 11,62% saham dimiliki publik. Direktur investasi sekaligus  Sekretaris Perusahaan Mitratel menyampaikan bahwa rencana transaksi tersebut sampai saat ini masih dalam proses, sehingga perseroan belum dapat mengumumkan besaran nilai transaksinya. (Yetede)

Spin Off Ramaikan Persaingan Bisnis Bank Syariah

19 Jan 2024
Asosiasi bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menilai pemisahan (spin off) unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS) akan semakin meramaikan persaingan pasar perbankan syariah di Indonesia. Diharapkan semakin banyak BUS yang bisa menjadi pilihan masyarakat. Ketua Umum Asbisindo Hery Gunardi mengungkapkan, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar yakni mencapai 87%. Bahkan lebih besar dari Pakistan, Turki yang merupakan negara Islam. Dia mengungkapkan, berdasarkan survei terdapat 20-25% kelompok konformis yang harus memiliki rekening syariah. Kemudian, 20-25%  kelompok universalis, yakni kelompok yang ingin punya  rekening syariah selama bank syariah  itu bisa kompetisi dengan empat bank besar, baik dari layanan, produk, maupun harga. (Yetede)

Waskita Beton Incar Kontrak Baru Rp 2 T

19 Jan 2024
PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mengincar nilai nilai kontrak baru (NKB) sebesar Rp2,09 triliun pada 2024, naik 15-20% dari realisasi kontrak tahun lau Rp 1,74 triliun. President Direktur Waskita Beton FX Poerbayu Ratsunu mengatakan, target tersebut akan dibarengi dengan program kerja strategis perseroan melalui optimalisasi aset perusahaan, pengembangan, inovasi produk baru sesuai kebutuhan pasar, serta menjalankan transformasi bisnis yang ditujukan dari perbaikan manajemen operasional dan arus kas. WSBP juga berkomitmen penuh menuntaskan seluruh kewajiban sesuai ketentuan perjanjian perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap. "WSBP senantiasa memastikan  seluruh program all new transformation terealisasi sesuai target pemulihan kinerja setelah restrukturisasi," kata Peorbayu dalam keterangan resminya. (Yetede)

Merah-Biru Rapor Sri Mulyani

19 Jan 2024
Sri Mulyani Indrawati semula dikenal sebagai pribadi yang memegang prinsip disiplin fiskal sejak menjabat Menteri Keuangan pada 2016. Kinerja pengelolaan keuangan negara pada awal kepemimpinan Sri Mulyani, kata ekonom dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Latif Adam, memastikan beban fiskal seimbang. Dia menilai Sri Mulyani memiliki kompetensi, jejaring, dan prinsip dalam menakhodai Kementerian Keuangan. Salah satunya menjaga utang pemerintah tidak melebihi batas yang ditoleransi undang-undang, yakni defisit anggaran 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang maksimal 60 persen terhadap PDB. 

Agar beban fiskal sehat, kata Latif, Sri Mulyani mencari sumber baru penerimaan perpajakan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan anggaran pembangunan juga diarahkan ke badan usaha milik negara (BUMN) agar utang pemerintah tidak bertambah. Kedua cara tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan negara. “Tapi, di akhir-akhir masa jabatannya, pertahanan Menkeu runtuh,” kata Latif kepada Tempo, kemarin. Belakangan, dia mengatakan, sejumlah program berikut anggaran dengan jumlah jumbo digarap kementerian teknis.

Latif mencontohkan program lumbung pangan alias food estate dari Kementerian Pertahanan yang menelan dana triliunan rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan pada Juni 2022 bahwa ditemukan banyak masalah dalam program itu dan berpotensi memboroskan anggaran ratusan miliar rupiah. Tingginya anggaran yang diperlukan, dia menuturkan, membuat ruang fiskal untuk program lain menyempit. Latif mengandaikan, jika program food estate dikelola BUMN, perencanaannya akan lebih ketat. “Akan lebih rigid hitungan untung-ruginya karena BUMN dituntut membuat utang produktif,” katanya.

Kasus food estate, menurut Latif, adalah contoh pemborosan anggaran dari dalam pemerintah yang menjadi tantangan Sri Mulyani. Pemborosan anggaran disebutkan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022. Dalam laporan tersebut, BPK menemukan pemborosan anggaran senilai Rp 25,85 triliun dari ketidakhematan, ketidakefisienan, hingga kelemahan sistem pengendalian intern. Presiden Joko Widodo juga pernah menyinggung pemborosan uang negara untuk perjalanan dinas dan rapat, salah satunya dari anggaran stunting. (Yetede)

China Waspada meski Pertumbuhan Melebihi Target

18 Jan 2024

Perekonomian China tumbuh sedikit di atas harapan. Meski demikian, Bejing tetap waspada karena masalah properti dan perlambatan ekspor tetap melanda. Dalam pernyataan pada Rabu (17/1) Biro Statistik Nasional (NBS) China mengungkapkan, PDB 2023 tumbuh 5,2 %. Capaian itu selaras dengan taksiran Bank Dunia dan sejumlah lembaga investasi. Sementara Pemerintah China dan IMF menaksir PDB China 2023 hanya tumbuh 5 %. Kini, perekonomian China bernilai 17,6 triliun USD, dan mempertahankan status sebagai perekonomian terbesar kedua setelah AS. PDB AS hampir 26 triliun USD.

Pertumbuhan PDB China lebih baik dibandingkan dengan global dan berbagai negara Eropa Barat serta Amerika Utara. Analis makroekonomi China Tian Yun menyebut, perekonomian China terbantu industri otomotif, manufaktur dirgantara, dan kapal. Secara umum, pertumbuhan sektor industri China di atas 4 %. Tahun lalu, China menjadi eksportir mobil terbesar di dunia. Bahkan, pada triwulan IV 2023, BYD dari China menjual lebih banyak mobil listrik dibandingkan Tesla. China juga sukses mengatasi persoalan industri teknologi tinggi. ”Stimulus bekerja dan tepat sasaran bisa memperkuat,” ujar Tian kepada media China, Global Times.

Meski melebihi harapan, pertumbuhan PDB China tetap memicu kewaspadaan. Sejak 2011, PDB China tak pernah tumbuh lebih dari 10 %. Tian juga memperingatkan persoalan yang belum selesai. Sektor properti terus menjadi beban perekonomian China. Banyak warga China berinvestasi pada property, tapi belakangan, harga properti China anjlok dan sejumlah pengembang bangkrut. Persoalan lain adalah perlambatan ekspor. Bea dan Cukai China mencatat, ekspor 2023 hanya tumbuh 0,2 %. Merujuk data Bank Dunia, 40 % PDB China didapatkan dari ekspor-impor. Kondisi ini dikhawatirkan belum membaik di 2024. Sebab, berbagai mitra terus membatasi perdagangan dengan China. (Yoga)