Proyek-proyek infrastruktur pemerintah belum signifikan menyerap tenaga kerja. Padahal, alokasi dana infrastuktur yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu meningkat saban tahun. Pada tahun 2023, realisasi anggaran infrastruktur dalam APBN mencapai Rp 455,8 triliun. Angka itu tumbuh 22,2% dibandingkan realisasi di periode yang sama tahun 2022. Sayangnya, serapan tenaga kerja di bidang konstruksi belum sebanding. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penyerapan tenaga kerja konstruksi per Agustus 2023 hanya naik 770.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau naik 8,77% year on year (yoy). Dari data BPS pula, penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi per Agustus tahun lalu mencapai 9,25 juta orang. Sektor ini hanya berkontribusi 6% terhadap jumlah penduduk bekerja di Indonesia. Pada tahun 2022, anggaran infrastruktur melalui APBN memang rendah. Realisasinya hanya sebesar Rp 372,8 triliun, terkontraksi 7,6% yoy. Sementara per Agustus tahun 2021, penyerapan tenaga kerja di bidang konstruksi tercatat naik 2,73% yoy.  Adapun realisasi anggaran infrastruktur pada 2021 mencapai Rp 403,3 trilun, naik 31,2% yoy. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo beralasan, investasi pemerintah hanya berkontribusi 10% dari total investasi. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti proyek infrastruktur pemerintah yang lebih padat modal. Sebab, kebanyakan model proyek konstruksi yang sifatnya precast sehingga tidak butuh banyak tenaga kerja. Selain itu, kemajuan teknologi konstruksi juga mempengaruhi jumlah pekerja proyek infrastruktur. Bhima juga bilang, sebagian Proyek Strategis Nasional (PSN) memasuki fase akhir atau hampir selesai di 2023, sehingga jumlah tenaga kerja konstruksi terutama dari kontraktor berkurang. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita juga bilang, adanya disrupsi dari kemajuan teknologi di bidang konstruksi. Alhasil, teknologi ini mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia di sektor tersebut. Bukan hanya itu, kontribusi belanja infrastruktur pemerintah terhadap sektor konstruksi tidak terlalu besar. Ditambah, secara keseluruhan sektor konstruksi mengalami pertumbuhan yang lambat di tahun 2023 karena permintaan di sektor properti yang diperkirakan melambat.

Di tengah tren penurunan harga komoditas batubara, emiten tambang batubara mencetak pertumbuhan kinerja operasional. Para emiten juga membidik kenaikan volume produksi dan penjualan tahun ini. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) misalnya, membukukan volume produksi sebanyak 41,9 juta ton. Angka ini tumbuh 13% dibanding tahun 2022 sebesar 37,1 juta ton. Pencapaian produksi ini juga melampaui target produksi yang dipasang PTBA, yakni sebesar 41 juta ton. Salah satu pendorong kinerjanya produksi batubara PTBA adalah kontribusi dari kontraktor jasa pertambangan dan cucu usaha PTBA yakni PT Satria Bahana Sarana (SBS) sebesar 37,7 juta ton. Sedangkan sebesar 4,2 juta ton merupakan hasil produksi swakelola PTBA. Volume penjualan batubara PTBA juga naik 16,9% menjadi 37 juta ton pada tahun 2023. Sekretaris Perusahaan PTBA, Niko Chandra mengatakan, penjualan ekspor PTBA sepanjang tahun lalu mencapai 15,6 juta ton atau naik 25% dibanding tahun 2022. Sementara itu, penjualan domestik mencapai 21,4 juta ton atau tumbuh 12% secara tahunan. Pasar ekspor PTBA pada 2023 juga semakin beragam. Tercatat ada beberapa pasar baru yang berhasil dioptimalkan, di antaranya Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, hingga Bangladesh. Selain PTBA, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) juga mengantongi pertumbuhan kinerja operasional. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Resources, Dileep Srivastava memperkirakan, volume produksi BUMI tahun 2023 berada di kisaran 78 juta metrik ton, atau naik 11,4% dari produksi tahun 2022. Menurut Dileep, salah satu faktor yang mendorong kenaikan produksi BUMI tahun lalu adalah cuaca yang lebih kering. Sedangkan PT United Tractors Tbk (UNTR) baru melaporkan penjualan per November 2023. Melalui PT Tuah Turangga Agung, UNTR telah menjual 10,45 juta ton batubara dalam sebelas bulan pertama 2023. Capaian ini naik 14,24% secara tahunan. Nah tahun 2024 ini, emiten batubara masih berharap bisa mengejar produksi lebih tinggi.BUMI membidik volume produksi dapat melampaui 80 juta ton batubara hingga akhir 2024. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) juga berencana meningkatkan kapasitas produksi di tahun depan. Apalagi, tambang baru milik ITMG, yakni Graha Panca Karsa akan mulai beroperasi tahun ini. Kepala Riset Trimegah Sekuritas, Willinoy Sitorus mengatakan, kendati cenderung turun, harga komoditas batubara tahun ini masih cukup prospektif, dengan adanya sejumlah katalis. Sektor batubara dalam negeri mendapat katalis dari berlakunya Mitra Instansi Pengelola (MIP). Menurut Trimegah, penerapan MIP akan memberikan keuntungan terbesar bagi PTBA sebagai emiten dengan pangsa pasar domestik yang besar. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Erindra Krisnawan memperkirakan, harga rata-rata batubara Newcastle akan berada di level US$ 120 per ton. Erindra masih mempertahankan peringkat netral pada sektor batubara seiring dengan valuasi di sektor ini yang murah.

Emiten konstruksi swasta berpeluang meraih nilai kontrak proyek yang lebih besar pada tahun 2024. Kendati begitu, masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi emiten sektor ini. PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) misalnya, membidik pertumbuhan kinerja sebesar 15% hingga 21% pada tahun 2024. Sekretaris Perusahaan Total Bangun Persada, Anggie S. Sidharta mengatakan, TOTL sedang terlibat dalam sejumlah proses tender dengan nilai sekitar Rp 8,7 triliun, antara proyek gedung mixed used, hotel, data center, industrial dan lainnya. Sepanjang tahun 2023 lalu, TOTL membukukan nilai kontrak baru Rp 4,2 triliun. Pencapaian ini lebih tinggi 43% dari target 2023 Rp 2,9 triliun. Sedangkan di tahun 2024, TOTL membidik nilai kontrak baru Rp 3,5 triliun. TOTL juga mengincar pendapatan Rp 3,1 triliun tahun ini. Direktur Utama Kiwoom Sekuritas Indonesia, Chang-kun Shin mengatakan, ada beberapa sentimen pendorong kinerja emiten konstruksi swasta. Seperti gencarnya pembangunan infrastruktur, peluang pemulihan permintaan properti dan pembangunan infrastruktur digital, Antara lain, jaringan telekomunikasi dan data center. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji Gusta mengatakan, kinerja emiten konstruksi swasta bakal lebih baik dari emiten BUMN Karya. Sebab, debt to equity ratio (DER) emiten swasta masih lebih rendah. Misalnya, DER PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA) di 0,9 kali, PT Acset Indonusa Tbk (ACST) 2,6 kali dan TOTL 1,4 kali. Nafan merekomendasikan hold TOTL dengan target harga Rp 410 per saham.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menggelar grand launching Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) Online Bank Syariah Pertama di Indonesia di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Launching ini menandakan BSI berkomitmen kuat untuk mendorong percepatan bisnis Pasar Modal Syariah dalam negeri.Menurut Direktur Utama BSI Hery Gunardi, kolaborasi dengan Perusahaan Sekuritas Anggota Bursa Sharia Online Trading System (AB SOTS) ini merupakan salah satu upaya BSI untuk meningkatkan literasi, inklusi, dan peneterasi keuangan syariah. Menyadari perlunya percepatan pertumbuhan bisnis di Pasar Modal Syariah dan dengan dukungan penuh dari OJK, Bursa Efek Indonesia, KSEI, KPEI dan AB SOTS per 1 Desember 2023 lalu BSI telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk melakukan pembukaan RDN secara online. Peluncuran RDN Online merupakan komitmen BSI untuk mempermudah pembukaan RDN Syariah yang mudah dan cepat bagi para investor pasar modal sehingga dapat membuka peluang untuk ekspansi produk investasi bagi nasabah investor lebih lanjut. BSI juga telah berfokus pada penyusunan peta jalan khusus untuk Ekosistem Investasi Pasar Modal Syariah di mana ke depan nya BSI akan menjadi bank yang memiliki izin MPPPE (Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek) yang diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan market sharePasar Modal Syariah secara progressif. Dengan digitalisasi dan integrasi sistem dengan Peru sahaan Sekuritas, BSI menargetkan dapat mengakuisisi dua kali lipat dari jumlah investor Syariah yang telah menjadi nasabah RDN BSI saat ini di tahun 2024.

Tahun politik tidak menyurutkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Sejak awal tahun ini, tercatat setidaknya sudah ada tambahan 15 letter of intent.Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono mengatakan tahun politik tidak membuat minat berinvestasi di IKN melambat. Buktinya, saat ini setidaknya sudah ada 345 letter of intent (LoI) yang diterima pihaknya.“Apakah [minat investasi] akan melambat, saya kira tidak. Akhir tahun lalu itu ada 330 LoI, sekarang sudah menjadi 345 LoI. Jadi, akan terus bertambah,” katanya, Selasa (16/1). “[Konsorsium] menyampaikan LoI sebagai langkah pertama dari investasi, estimasi nilai investasi masih perlu dihitung, tapi paling tidak Rp4,5 triliun—Rp7 triliun,” ujarnya.Agung menjelaskan, tahun ini Otorita Ibu Kota Nusantara baru akan memproses LoI proyek yang bakal dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, di sekitar Sumbu Kebangsaan. Alasannya, kawasan tersebut dalam waktu dekat akan digunakan sebagai pusat pemerintahan, ditandai dengan peringatan HUT ke-74 Indonesia pada 17 Agustus 2024. Tak hanya melakukan groundbreaking, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan melakukan peninjauan sejumlah proyek yang telah dibangun di IKN. Hingga kini, progres pembangunan IKN tahap 1 dilaporkan telah mencapai 70%.

Penghiliran komoditas pertanian unggulan Sumatra Utara diyakini bakal memperlancar pemulihan perekonomian wilayah ini pada 2024.Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Utara (KPw BI Sumut) memperkirakan bahwa perekonomian wilayah ini bakal mencapai 4,5%—5,3% pada 2024.Kepala KPw BI Sumut IGP Wira Kusuma optimisme itu tak lepas dari kinerja perekonomian wilayah ini yang tetap kuat dengan mencapai 4,94% pada kuartal III/2024. di tengah tren perlambatan ekonomi global.“Pada triwulan III/2023, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sumut. Angkanya naik dari 5,12% menjadi 6,42%. Ini didorong oleh meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang Pemilu serta berlanjutnya penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah,” jelasnya dalam ajang Bisnis IndonesiaSumut Economic Outlook 2024 di Medan, Selasa (16/1). Pertama, adanya peningkatan indeks penjualan riil yang didorong oleh makanan dan minuman serta tembakau (sesuai pola historisnya).Kedua, harga komoditi ekspor Sumut yang diperkirakan tetap tinggi meski minyak sawit mentah dan karet sempat sedikit termoderasi.Ketiga, dunia usaha khususnya konstruksi yang diprakirakan meningkat seiring dengan peningkatan pengadaan semen. Selain itu, Wira meyakini bahwa permintaan domestik tetap kuat pada 2024 lantaran adanya momen pemilu dan Pekan Olah Raga Nasional (PON) yang bakal menggerakkan roda perekonomian, misalnya lewat aktivitas belanja kampanye.“BI optimis perekonomian Sumut tetap terakselerasi di tahun ini. Namun, tetap ada kondisi-kondisi yang harus diwaspadai sehingga perlu adanya strategi atau penguatan agar pertumbuhan ekonomi Sumut tetap tercapai,” ujarnya. Dari sisi lapangan usaha pertanian/perkebunan, imbuhnya, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang menjadi primadona ekspor Sumut, perlu diupayakan hilirisasinya sehingga kontribusi komoditas ini terhadap perekonomian makin meningkat. KPw BI Sumut juga merekomendasikan adanya pengembangan aglomerasi industri dan wilayah pendukungnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang juga akan menciptakan lapangan kerja. Senada, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumut Agus Tripriyono memandang bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pendukung perekonomian. Forum investor bernama North Sumatra Invest yang dikembangkan BI bersama dengan Pemprov Sumut juga perlu diperkuat. “Penguatan NSI akan membantu pula mengembangkan potensi unggulan daerah,” ujar Wira.

Bukti perluasan perang Gaza terus terlihat di kawasan. Iran menembakkan rudal ke Irak, sementara kapal -kapal di Laut Merah terus menjadi sasaran Houthi. Dalam pernyataan pada Selasa (16/1) Kemenlu Irak mengumumkan Baghdad menyelidiki serangan Iran. Irak menyebut, serangan itu melanggar kedaulatannya dan membahayakan warganya. Baghdad akan mengadu ke Dewan Keamanan PBB. Kuasa usaha Kedutaan Besar Iran di Baghdad dipanggil ke Kemenlu Irak selepas serangan tersebut. Irak juga menarik duta besarnya dari Teheran. Garda Revolusi Iran (IRGC) mengakui menembakkan rudal ke Erbil, Irak. Serangan pada Senin dini hari itu disebut menyasar markas mata-mata Israel di Irak.

IRGC juga menembakkan rudal ke Suriah. sasarannya diklaim markas Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Kelompok NIIS mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri di Iran, beberapa pekan lalu. Serangan Iran ke Irak serta Suriah terjadi di tengah kekhawatiran perluasan perang Gaza. Selain di Gaza, serangan terkait perang tersebut terjadi di Lebanon, Yaman, Irak, dan Suriah. Pelakunya pihak yang terlibat perang Gaza, pendukung, dan kaki tangan pihak-pihak itu. Di Laut Merah, kapal milik perusahaan Yunani menjadi sasaran serangan Houthi. Akibat serangan pada Selasa tersebut, sebagian lambung MV Zografia rusak.

Serangan terjadi beberapa hari setelah Yaman disasar rudal dan bom AS dan sekutunya. Washington beralasan, serbuan ke Yaman untuk melumpuhkan kemampuan Houthi mengganggu pelayaran di Laut Merah. Secara terpisah, Indonesia kembali menegaskan dukungan pada upaya-upaya membela Palestina. Indonesia juga mendukung Afsel mengadukan pelanggaran Israel atas Konvensi Genosida di Mahkamah Internasional (ICJ). Israel dinilai melanggar hukum internasional. Israel menduduki Tepi Barat, membangun permukiman ilegal di sana, Menlu RI Retno LP Marsudi menyampaikan hal itu dalam diskusi pakar di Kemenlu RI, membahas soal upaya pencarian nasihat hukum dari ICJ soal tindakan Israel di Palestina. (Yoga)

Banyak kendaraan angkutan barang, terutama truk, memilih jalur pantai utara Jawa. Jalan tol yang mestinya menjadi jalur utama distribusi logistik masih dianggap mahal tarifnya. Akibatnya, biaya logistik belum dapat ditekan optimal. Berdasarkan data Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), jalan tol Jakarta-Surabaya berhasil memangkas setengah waktu tempuh truk angkutan logistik dari 25-27 jam menjadi 13-15 jam. Upaya ini dinilai mampu mempercepat proses distribusi barang-barang yang sensitif terhadap durasi waktu. Walau pertumbuhan infrastruktur berdampak positif terhadap dunia logistik, dampaknya tak optimal, karena truk-truk logistik masih mendominasi jalur pantura Pulau Jawa.

”Tol itu harusnya didominasi truk. Namun, tarif tol truk mahal sekali sehingga masih banyak pemain transportasi yang menggunakan jalur pantura untuk menghindari biaya tol,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar-institusi Internasional ALI Adhitya Sari pada 2024 Growth Opportunites: Navigating Indonesia’s Supply Chain and Logistics Landscape yang digelar ALI bersama Frost and Sullivan di Jakarta, Selasa (16/1/2024). Biaya tol untuk jenis kendaraan logistik dinilai masih memberatkan. Proporsinya 20 % dari total biaya transportasi, belum termasuk pungutan liar alias pungli di luar tol.

Ketua ALI Mahendra Rianto mengatakan, mayoritas angkutan logistik masih memanfaatkan truk. Padahal, biaya menggunakan truk adalah yang paling mahal dibandingkan penggunaan kereta api atau kapal. ”Sekarang, (tarif) paling murah adalah kendaraan pribadi. Jadi, jangan subsidi kendaraan pribadi dan mobil-mobil mewah. Akhirnya enggak dilewati itu jalan-jalan tol (dengan angkutan logistik),” kata Mahendra. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol, dari Jakarta hingga Surabaya (Warugunung) tarif tol golongan II (truk dua gandar) mulai dari Rp 1,1 juta dan untuk golongan V (truk lima gandar) hingga 1,2 Juta. Struktur tarif itu membuat para pelaku usaha logistik enggan melewatkan truk-truknya melalui jalan tol. (Yoga)

Hingga akhir 2023, kekosongan ruang perkantoran di kawasan pusat bisnis di Jakarta menembus 2 juta meter persegi. Tingkat kekosongan yang fantastis di gedung-gedung pencakar langit menyisakan pekerjaan berat dalam menghadapi siklus perlambatan properti pada 2024. Survei Colliers Indonesia merilis, luas gedung perkantoran di kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta pada tahun 2023 sekitar 7,38 juta meter persegi. Tingkat kekosongan sebesar 2 juta meter persegi atau 27 % dari total luas perkantoran itu merupakan titik terendah bagi kawasan bergengsi Ibu Kota, yang mencakup Thamrin, Sudirman, Rasuna Said, Mega Kuningan, Gatot Subroto, dan Satrio. Pemicunya adalah banyaknya pasokan ruang perkantoran baru dalam beberapa tahun terakhir. Suplai yang terus masuk membuat sektor perkantoran sulit bergerak meski permintaan sewa ruang perkantoran yang tertahan selama pandemi kini mulai bergeliat.

Sepanjang 2023, suplai baru ruang perkantoran di CBD Jakarta tercatat 350.000 meter persegi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ruang perkantoran di luar CBD, yakni berkisar 60.000 meter persegi. Pasokan gedung baru di luar CBD Jakarta yang tidak signifikan telah mendorong okupansi perkantoran di kawasan itu meningkat. Dari total luas gedung perkantoran di luar CBD Jakarta sekitar 3,75 juta meter persegi, tingkat okupansi mencapai 75,01 %. Permasalahan okupansi juga turut dipicu tren pengurangan luas perkantoran. Namun, Colliers Indonesia memprediksi permintaan ruang perkantoran tahun ini akan meningkat sejalan dengan ekspansi dan relokasi kantor. Dengan kekosongan ruang kantor yang masih besar, kenaikan permintaan diharapkan menjadi oase untuk menggeliatkan ruang perkantoran.

Di samping perkantoran, rendahnya okupansi juga dialami sejumlah pusat perbelanjaan kelas menengah   bawah serta mal dengan konsep kepemilikan (strata title). Meski pandemi telah berlalu dan sektor ritel secara umum dinyatakan kembali normal, beberapa pusat perbelanjaan belum mampu terkerek bangkit. Viral di media sosial terkait deretan mal yang sepi di kawasan strategis Jakarta, seperti Blok M dan Senayan, serta kekosongan sejumlah trade centre yang pernah berjaya sebagai destinasi belanja menjadi ironi. Per tahun 2023, rata-rata okupansi mal kelas menengah bawah, menurut survei Colliers Indonesia, hanya 60 %, jauh di bawah mal-mal kelas menengah atas yang rata-rata mencapai 80-90 %. Sejumlah langkah adaptasi diperlukan pengembang untuk relevan dengan pasar. Pilihannya hanya dua: bertahan atau ditinggalkan.  (Yoga)

Ombudsman RI tengah mendalami kasus dugaan malaadministrasi penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura dan wajib tanam bawang putih di lingkup Kementan. Lembaga negara itu akan memeriksa empat pejabat Kementan secara marathon pada 16-18 Januari 2024. Mereka adalah dirjen hortikultura, sekretaris, direktur pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, serta direktur perlindungan hortikultura Upaya investigasi atas prakarsa sendiri itu merupakan tindak lanjut dari laporan akhir hasil pemeriksaan dugaan malaadministrasi pemberian surat persetujuan impor (PI) bawang putih terhadap Kemendag pada 17 Oktober 2023. PI bawang putih yang diterbitkan Kemendag itu berdasarkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) Kementan.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Selasa (16/1) mengatakan, Ombudsman telah meminta keterangan pelapor serta mengecek data pendukung lokasi penanaman bawang putih di Kabupaten Temanggung, Jateng. Hasilnya, Ombudsman mengidentifikasi empat permasalahan yang mengarah pada potensi malaadministrasi. Pertama, penerbitan RIPH bawang putih melebihi kuota impor bawang putih yang ditetapkan pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas. Pada 2023, kuota impor bawang putih ditetapkan 560.000 ton, tetapi impornya mencapai 1,2 juta ton. Kedua, ada dugaan pungutan liar dalam pemberian RIPH bawang putih, dengan besaran pungutan bervariasi.

Ketiga, dana biaya tanam bawang putih yang diberikan importir tidak sesuai kebutuhan petani. Di Temanggung, misalnya, biaya tanam bawang putih Rp 70 juta per hektar. Namun, dana yang diberikan ke petani Rp 15 juta-Rp 20 juta per hektar. Keempat, ada ketidaksesuaian antara komitmen wajib tanam dan realisasi wajib tanam bawang putih. Ombudsman menemukan ada anggota fiktif pada kelompok tani pelaksana wajib tanam bawang putih dan ada importir yang tidak melaksanakan wajib tanam. Pemerintah mewajibkan importir bawang putih menanam bawang putih dengan produksi minimal 5 % dari volume permohonan RIPH per tahun, sesuai Permentan No 38 Tahun 2017 tentang RIPH, yang disempurnakan Permentan No 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis. (Yoga)