Ekonomi
( 40600 )Mewujudkan SGIE & Pangan Halal
Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan memanfaatkan potensi pasar muslim yang besar ini, Strategi Global Islamic Economy (SGIE) diharapkan dapat mengembangkan sektor ekonomi yang mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti keuangan syariah dan produk halal. SGIE mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk keuangan, perbankan, asuransi, pariwisata, teknologi, dan pangan. Ekonomi Islam di indonesia dalam tahun ketahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar didunia. Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula sektor riil ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariah islam. Menurut Laporan State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2023 yang merupakan laporan tahunan kondisi ekonomi halal di seluruh dunia dan dirilis oleh DinarStandard di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia berhasil menduduki posisi tiga besar pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Pada 2022, Indonesia berada di peringkat keempat, berada di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Sasaran utama dari SGIE adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy Report, sektor industri halal melibatkan tujuh sektor dan salah satunya adalah pangan halal. Faktor-faktor potensial dalam industri syariah di Indonesia termasuk fakta bahwa 87% populasi penduduk Indonesia adalah Muslim (BPS, 2020), Indonesia merupakan pasar konsumen produk halal yang signifikan, dan menduduki peringkat keempat sebagai negara eksportir produk halal ke negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Semua potensi ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk terus mengembangkan industri syariah. Keinginan masyarakat muslim untuk memiliki sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam menjadi dorongan untuk terus mengembangkan industri ini, sehingga mereka dapat beraktivitas ekonomi tanpa ragu dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.
Kolaborasi dengan negara-negara yang sudah memiliki infrastruktur dan pasar yang mapan dalam industri pangan halal dapat membantu Indonesia untuk lebih mudah memperoleh akses ke pasar internasional. Laporan SGIE 2023 juga mencatat bahwa Indonesia dengan giatnya telah bermitra dengan beberapa negara secara global guna menyelenggarakan layanan jaminan produk halal. Misalnya, dijalinnya kerja sama jaminan produk halal antara Indonesia dan Republik Islam Iran melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Upaya percepatan sertifikasi halal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merupakan bentuk dukungan konkret dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor UMKM guna mencapai tujuan dari Strategi Global Islamic Economy (SGIE). Produk halal berperan dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia, termasuk sektor keuangan syariah. Peningkatan partisipasi dalam keuangan syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Peran dan potensi Indonesia terhadap produk halal sangat besar di dalam negeri dan memiliki peluang signifikan untuk tumbuh di tingkat global. Langkah ini sejalan dengan visi Strategi Global Islamic Economy (SGIE) yang menitikberatkan pada penguatan posisi ekonomi global Indonesia melalui sektor ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dukungan dalam hal sertifikasi halal memberikan dasar yang kuat bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang di dalam dan luar negeri. Pangan halal memerlukan sistem sertifikasi dan standardisasi yang ketat untuk memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan syariah. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan posisi ekonomi global Indonesia. Dengan memaksimalkan potensi pasar muslim yang besar, Indonesia dapat mengalami kemajuan dalam mewujudkan Strategi Global Islamic Economy (SGIE) dan pangan halal.
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH : POTENSI EKONOMI DATARAN TINGGI
Pemerataan pembangunan di Sumatra Utara diyakini mampu memompa perekonomian wilayah terutama di daerah dataran tinggi. Zona itu memiliki potensi ekonomi yang cukup besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus mendongkrak produk domestik regional bruto provinsi itu. Penguatan perekonomian pada daerah dataran tinggi di Sumatra Utara (Sumut) terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Provinsi Sumut 2025 Zona Dataran Tinggi yang digelar di Berastagi, Kabupaten Karo, belum lama ini.Pada pra-Musrenbang itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Sumut Hassanudin mengungkapkan bahwa ada empat program prioritas pembangunan daerah Sumut ke depannya.Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial masyarakat. Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Hassanudin memandang bahwa pertumbuhan ekonomi bakal menjawab permasalahan penanganan pengangguran, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.Ketiga, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Keempat, peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif. Langkah ini, imbuhnya, dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan peningkatan nilai reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pelayanan publik dan lainnya,” jelasnya.
Hassanudin menambahkan bahwa Sumut memiliki empat zona yakni zona dataran tinggi, zona pantai timur, zona pantai barat, dan zona Kepulauan Nias.
Sementara itu, Bupati Karo Corry Sebayang menjelaskan bahwa wilayahnya merupakan daerah dengan karakter agraris. Oleh karena itu, sektor pertanian menjadi terpenting dalam sendi perekonomian Kabupaten Karo. “Semoga Musrenbang ini akan memberikan usulan rencana kerja yang mendorong pembangunan untuk setiap kabupaten/kota dan Provinsi Sumut tentunya,” ujarnya.
Di sisi lain, penguatan fondasi perekonomian Sumut memang perlu diperkuat.Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Agus Tripriyono mengungkapkan bahwa perekonomian Sumut saat ini masih ditopang oleh sektor pertanian. Sektor ini, imbuhnya, memiliki tingkat kerawanan yang tinggi lantaran sangat bergantung pada faktor eksternal.
Agus menilai bahwa pemerintah dan stakeholder terkait perlu mencari sumber-sumber alternatif pertumbuhan ekonomi yang baru.Selain sektor pertanian, imbuhnya, pemerintah juga perlu mendorong sektor-sektor potensial lain seperti sektor pariwisata mengingat multipllier effectnya yang besar.
Kejar Target Bauran EBT
Food Estate, Jurus Indonesia Perkuat Ketahanan Pangan
Menhan Prabowo Lepas KRI Radjiman untuk Kirim Bantuan ke Palestine
Mitratel Akuisisi Emiten Tower Grup Sinar Mas di Semester I-2024
Spin Off Ramaikan Persaingan Bisnis Bank Syariah
Waskita Beton Incar Kontrak Baru Rp 2 T
Merah-Biru Rapor Sri Mulyani
China Waspada meski Pertumbuhan Melebihi Target
Perekonomian China tumbuh sedikit di atas harapan. Meski
demikian, Bejing tetap waspada karena masalah properti dan perlambatan ekspor
tetap melanda. Dalam pernyataan pada Rabu (17/1) Biro Statistik Nasional (NBS)
China mengungkapkan, PDB 2023 tumbuh 5,2 %. Capaian itu selaras dengan taksiran
Bank Dunia dan sejumlah lembaga investasi. Sementara Pemerintah China dan IMF
menaksir PDB China 2023 hanya tumbuh 5 %. Kini, perekonomian China bernilai
17,6 triliun USD, dan mempertahankan status sebagai perekonomian terbesar kedua
setelah AS. PDB AS hampir 26 triliun USD.
Pertumbuhan PDB China lebih baik dibandingkan dengan global
dan berbagai negara Eropa Barat serta Amerika Utara. Analis makroekonomi China Tian
Yun menyebut, perekonomian China terbantu industri otomotif, manufaktur dirgantara,
dan kapal. Secara umum, pertumbuhan sektor industri China di atas 4 %. Tahun
lalu, China menjadi eksportir mobil terbesar di dunia. Bahkan, pada triwulan IV
2023, BYD dari China menjual lebih banyak mobil listrik dibandingkan Tesla. China
juga sukses mengatasi persoalan industri teknologi tinggi. ”Stimulus bekerja
dan tepat sasaran bisa memperkuat,” ujar Tian kepada media China, Global Times.
Meski melebihi harapan, pertumbuhan PDB China tetap memicu
kewaspadaan. Sejak 2011, PDB China tak pernah tumbuh lebih dari 10 %. Tian juga
memperingatkan persoalan yang belum selesai. Sektor properti terus menjadi beban
perekonomian China. Banyak warga China berinvestasi pada property, tapi belakangan,
harga properti China anjlok dan sejumlah pengembang bangkrut. Persoalan lain
adalah perlambatan ekspor. Bea dan Cukai China mencatat, ekspor 2023 hanya
tumbuh 0,2 %. Merujuk data Bank Dunia, 40 % PDB China didapatkan dari ekspor-impor.
Kondisi ini dikhawatirkan belum membaik di 2024. Sebab, berbagai mitra terus
membatasi perdagangan dengan China. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









