Program jalan Tol Laut diharapkan masih tetap dilanjutkan pada tahun 2024. Hal tersebut bertujuan untuk memacu distribusi logistik di Tanah Air. PT Pelayaran Naisonal Indonesia atau Pelni (Persero) menyatakan masih mampu menyerap  pelaksanaan Program Tol Laut. Program Tol Laut yang bergulir sejak 2015 ini diharapkan bisa terus berjalan  memperlancar distribusi logistik antar wilayah dan menjamin ketersediaan  bahan kebutuhan pokok penting di daerah tertinggi, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP). Kepala Kesekretariatan Pelni Evan  Aryanto  mengatakan sebagai operator  Program Tol Laut, pihaknya mendengarkan aspirasi  langsung dari masyarakat. Dari sisi pelaku usaha, biaya pengiriman  dengan Kapal Tol laut jauh lebih murah. "Ini fakta-fakta  langsung yang kami dengar di lapangan sehingga mereka berani memperbesar skala bisnisnya karena  menggantungkan harapannya ke program ini sehingga bisa mendorong UMKM di daerah lebih berkembang," ujarnya kepada Investor Daily. (Yetede)

Indonesia mengimpor beras 3,06 juta ton pada 2023, atau meningkat pesat hingga 613,61 dibandingkan 2022 yang hanya 429.210 ton. Sebanyak 1,38 juta ton atau 45,12% dari impor beras tahun lalu itu berasal dari Thailand, sisanya didatangkan dari Vietnam, Pakistan, Myanmar, dan lainnya.  Sementara itu, pemerintah telah merencanakan impor beras sebesar 2 juta ton untuk tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, impor beras pada 2023 yang sebesar 3,06 juta ton tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Impor beras pada 2019 mencapai 444.510 ton, lalu turun menjadi 356.290 ton pada 2020, kemudian meningkat lagi menjadi 407.740 ton pada 2021, dan terealisasi sebesar 429.210 ton pada 2022. "Selama lima tahun terakhir, impor beras pada 2023 menjadi yang terbesar yaitu 3,06 juta ton atau mengalami peningkatan 613,61% dibandingkan 2022," ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan jasa BPS Pudji Ismartini. (Yetede)

Pebisnis usaha hiburan mengawali tahun 2024 ini dengan was-was. Belum sepenuhnya pulih pasca dihantam badai pandemi virus Covid-19, beban bisnis baru terpampang di depan mata. Ancaman yang dihadapi bukan kaleng-kaleng. Mereka berhadapan dengan kebijakan baru pemerintah di sektor perpajakan. Awal tahun ini, sejumlah pemerintah daerah resmi menaikkan pajak hiburan 40%-75%. Kebijakan daerah mengerek tarif pajak hiburan hingga ke angkasa itu mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Memang tak semua bisnis hiburan dikenakan pajak tinggi. Hanya hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dipungut pajak tinggi. "Khusus tarif PBJT (pajak barang dan jasa tertentu) atas jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%," demikian bunyi Pasal 58 ayat 2 UU HKPD. Beberapa di antaranya adalah DKI Jakarta, Kabupaten Badung (Bali), Kotawaringin Timur (Kalteng), Pangandaran, Bandar Lampung dan beberapa daerah lainnya. Sontak saja, terbitnya aturan baru ini mendapat penolakan keras dari pelaku usaha hiburan. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani menegaskan, bakal mengajukan permohonan judicial review  UU PHKD ke Mahkamah Konstisusi (MK). Menurutnya, kenaikan tarif pajak hiburan bakal mematikan bisnis hiburan di Tanah Air. Di sisi lain, pelaku usaha hiburan ilegal akan semakin menjamur. Emiten pengelola resto & bar Lucy In The Sky, PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) juga mendukung penuh upaya judicial review tersebut. Sekretaris Perusahaan LUCY, Ratna Sari bilang, kenaikan pajak itu sangat memberatkan seluruh pengusaha hiburan. Namun demikian, LUCY belum menyesuaikan harga jual ke konsumen. "Yang pasti, kami akan meninjau kembali harga penjualan," katanya, Minggu (14/1). Head of Spa & Wellness Taman Sari Royal Heritage Spa (TSRH), anak usaha Mustika Ratu, Dian V. Soeryomurti juga menentang kenaikan pajak yang demikian tinggi.

Sejumlah pemerintah daerah bergerak cepat, mengerek tarif pajak dengan penerbitan peraturan daerah (perda). Ini adalah buntut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintah Daerah (HKPD) yang berlaku Januari 2024. Kenaikan tarif pajak terutama terkait pajak hiburan. Ini mengacu pasal 58 Ayat 2 UU HKPD. Dalam UU itu,  tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Sejalan amanat UU HKPD itu, sejumlah pemda menetapkan perda yang merupakan aturan turunan   pasal 58 ayat 2 itu. Penelusuran KONTAN, banyak daerah yang sudah mengenakan tarif pajak hiburan hingga 40% atau tarif minimal, sesuai pasal 58 itu. Namun, ada beberapa daerah yang mengerek tarif pajak hiburan lebih dari 40%. Pertama, Kota Surabaya, dalam Perda Kota Surabaya No. 7/2023 khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke keluarga ditetapkan sebesar 40%. Kedua, Kota Malang yang menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 50% dalam Perda No. 4 Tahun 2023. Ketiga, Kabupaten Bogor juga menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 50% di Perda Nomor 11 Tahun 2023. Beberapa daerah lainnya seperti DKI Jakarta juga telah menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024. Tarif ini naik dari aturan sebelumnya, yang  cuma 25%. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai,  tingginya tarif pajak hiburan, bisa membuat pelaku usaha di bisnis ini mengambil dua opsi. Yakni, melakukan efisiensi bahkan tutup atau membebankan pajak tersebut kepada konsumen, dalam hal ini wisatawan. Pengamat Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga meramal, tingginya tarif pajak yang ditetapkan bisa berdampak negatif terhadap penerimaan daerah. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi menilai, perda tersebut kurang tepat jika  diterapkan saat ini, mengingat kondisi masyarakat maupun dunia usaha yang belum stabil.

Koreksi harga komoditas turut menciutkan surplus neraca perdagangan Indonesia di sepanjang 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca dagang pada tahun lalu senilai US$ 36,93 miliar, atau turun 33,46% year-on-year (yoy). Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan, penurunan surplus neraca perdagangan tidak terlepas dari pelemahan kinerja ekspor maupun impor. Nilai ekspor selama Januari-Desember 2023 sebesar US$ 258,82 miliar atau turun 11,33% yoy. Ini dipicu penurunan ekspor migas maupun nonmigas. Perinciannya, ekspor nonmigas mencapai US$ 242,90 miliar atau turun 11,96%. Sedangkan ekspor migas US$ 15,92 miliar, turun 0,47% yoy. Secara sektoral, penurunan nilai ekspor nonmigas terutama dipicu koreksi ekspor industri pengolahan sebesar 9,26% yoy, akibat penurunan bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan atau nabati dan berbagai produk kimia. "Industri pengolahan ini memegang pangsa sebesar 76,98% terhadap total ekspor nonmigas," kata Pudji. Di sisi lain, impor sepanjang 2023 sebesar US$ 221,89 miliar, turun 6,55%. Impor migas US$ 126,96 miliar, terkontraksi 5,57% yoy dan impor nonmigas US$ 35,83 miliar, turun 11,35% yoy. Berdasarkan sektornya, penurunan impor terbesar terjadi pada kelompok bahan baku atau penolong sebesar 11,09% menjadi US$ 161,16 miliar, terutama kontraksi pada komoditas bahan bakar mineral, besi dan baja, dan barang dari plastik. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz mengatakan, pihaknya mempertahankan perkiraan defisit transaksi berjalan alias current account deficit (CAD) sebesar 0,4% dari produk domestik bruto (PDB) 2023. Bahkan CAD bakal semakin lebar di tahun ini, dengan perkiraan naik menjadi 1,0% dari PDB pada 2024. Faiz bilang, seiring melemahnya perekonomian global, permintaan ekspor akan terus melambat dan diperburuk oleh penurunan harga komoditas ekspor. "Kami memperkirakan defisit transaksi berjalan akan semakin melebar ke depan," kata Faiz dalam keterangannya, Senin (15/1). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memprediksi, transaksi berjalan defisit di 2023, dan melebar pada tahun 2024. Hitungan Josua, CAD 2023 akan berada di kisaran 0,14% dari PDB dan 2024 sebesar 0,7% PDB. Meski demikian, Josua menegaskan CAD masih di bawah 1% PDB. Ini seiring upaya pemerintah dalam mendorong percepatan hilirisasi. Upaya itu diharapkan mampu membatasi risiko penurunan surplus neraca perdagangan saat permintaan global melemah dan harga komoditas susut. Jadi, nilai tukar rupiah pada akhir 2024 berpotensi bergerak di kisaran Rp 15.000 hingga Rp 15.300 per dolar AS.

Utang menjadi momok yang menghantui prospek sejumlah perusahaan, termasuk emiten yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika dicermati, mayoritas emiten BUMN karya memiliki liabilitas yang lebih besar ketimbang perusahaan pelat merah dari sektor lainnya. Bahkan, satu per satu BUMN karya mulai tersangkut kasus gagal bayar. Salah satunya, PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Fitch Ratings melaporkan total gagal bayar obligasi korporasi di Indonesia mencapai Rp 5,6 triliun per November 2023 dan mayoritas berasal dari WSKT. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) juga mengalami nasib serupa. Pada Desember 2023, WIKA telah gagal membayar pokok sukuk Rp 184 miliar dan dan memperpanjang jatuh tempo obligasi korporasi senilai Rp 331 miliar. Menilik laporan keuangan per September 2023, total liabilitas WSKT mencapai Rp 84,11 triliun, naik 0,14% dibanding per 31 Desember 2023 yang senilai  Rp 83,99 triliun. Sementara jumlah liabilitas WIKA Rp 55,68 triliun, atau turun 3,29%. Beban liabilitas tinggi juga harus dipanggul oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebesar Rp 30,44 triliun. Angkanya sedikit menurun, yakni -2,33% dibanding posisi per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp 31,16 triliun. Lonjakan liabilitas juga terjadi pada PT PP Tbk (PTPP). Per 31 Desember 2023, total liabilitas PTPP mencapai Rp 42,79 triliun dan meningkat menjadi Rp 44,22 triliun per September 2023. Ratna Lim, Vice President Research and Corporate Finance Waterfront Sekuritas menjelaskan membengkaknya utang BUMN Karya disebabkan beberapa faktor. Pertama, proyek infrastruktur yang besar yang tidak menguntungkan tetapi diperlukan dalam pembangunan. Kedua, modal belanja yang terbatas, tetapi proyek harus terus berlangsung. Miftahul Khaer, Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas menambahkan masifnya kontrak yang diperoleh emiten konstruksi membuat investasi yang digelontorkan juga semakin besar. Pengamat Pasar Modal dan Direktur Avere Investama Teguh Hidayat bilang tak semua BUMN bermasalah. Misalnya, perusahaan perbankan dan pertambangan yang kinerja mentereng dengan posisi utang yang terjaga. Miftahul menjelaskan selain indikator DER, investor juga harus mencermati jenis utang baik secara jangka waktu jatuh tempo maupun secara struktur atau tingkat risiko utang tersebut. Dia memproyeksikan saham-saham BUMN yang tergabung di dalam Indeks BUMN20 masih akan melaju positif  tahun ini. Lantaran  ada beberapa sentimen positif yang bakal memengaruhi kinerja emiten penghuni indeks ini. 

Industri pengolahan sedang terimpit di sana-sini. Tingginya inflasi menahan permintaan di pasar global. Adapun, tertatihnya daya beli membatasi pemesanan di pasar lokal.Buktinya, kemarin, Senin (15/1), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor industri pengolahan atau manufaktur hanya US$186,98 miliar, turun 9,26% dibandingkan dengan 2022 yang senilai US$206,07 miliar. Ekspor sektor usaha yang berkorelasi erat dengan manufaktur pun menyusut, di antaranya pertambangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan.Tak pelak, ekspansi pelaku industri pun terus menyusut sebagai efek dari kinerja penjualan yang kurang menggembirakan sepanjang tahun lalu.Alarm waspada ekspansi usaha juga tecermin dari menyusutnya pendanaan baik melalui utang luar negeri (ULN) maupun di dalam negeri.Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN swasta pada November 2023 senilai US$196,2 miliar, terkontraksi 3,2% (year-on-year/YoY), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,3% (YoY).Kontraksi pertumbuhan ULN itu bersumber dari lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan yang masing-masing 6,1% dan 2,5%. Dalam Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan yang dirilis BI, pada November 2023 terjadi penyusutan kebutuhan pembiayaan korporasi. Hal itu tecermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pembiayaan korporasi yang turun yakni dari 15,7% menjadi 14,9% pada November 2023. Pembiayaan industri pengolahan pun merosot dari 3,1% menjadi 1,8%.Sayangnya, dua faktor yang melandasi hal itu adalah penurunan kegiatan operasional karena lemahnya permintaan domestik dan pasar ekspor. Kalangan pelaku industri pun berharap pemerintah memberikan stimulan tambahan agar mampu memacu produktivitas manufaktur nasional.

Pelaksana Tugas Harian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan, mendorong pemerintah untuk menstimulasi kebijakan dan fasilitas ekspor pada negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas serta membuka pasar nontradisional baru.Tak hanya kemudahan prosedur ekspor untuk menggenjot kinerja, pemerintah juga perlu mendorong peningkatan program pemberdayaan produk ekspor, serta pembukaan akses pembiayaan agar sektor manufaktur lebih menggeliat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan turunnya ekspor manufaktur lantaran pertumbuhan ekonomi negara tujuan utama yang melemah, seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS). Sementara itu, langkah pemerintah sejauh ini lebih tertarik untuk meningkatkan kinerja ekspor manufaktur dengan penghiliran, alih-alih perbaikan ekosistem industri yang berorientasi ekspor. "Sehingga peningkatan kinerja ekspor manufaktur kita juga lebih sulit dan perlu waktu lebih panjang," katanya.Menurut Shinta, selain penghiliran, pemerintah juga perlu menciptakan ekosistem industri manufaktur yang berorientasi ekspor.Sementara itu, Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, perubahan posisi ULN dipengaruhi oleh berbagai hal. Di antaranya adalah faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan insentif tambahan amat mendesak lantaran ekspektasi perlambatan global berlangsung cukup lama.Menurutnya, ada tiga langkah yang perlu dilakukan pemerintah yakni memberikan insentif pajak untuk sektor tertentu, reformasi struktural, peningkatan kualitas infrastruktur, serta dukungan pembiayaan. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, menambahkan pemerintah mengoptimalkan restrukturisasi kredit dan menyediakan perpanjangan untuk industri pengolahan.

Industri manufaktur di dalam negeri menghadapi tekanan yang tak ringan. Sejumlah sektor penopang ekspor seperti industri pengolahan, pertambangan, pertanian dan perkebunan mencatatkan kinerja yang turun secara tahunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor manufaktur pada 2023 tercatat senilai US$186,98 miliar atau turun 9,26% dari 2022 yang sebesar US$206 miliar. Padahal industri manufaktur selama ini konsisten menjadi kontributor terbesar dalam capaian nilai ekspor nasional. Bahkan, laporan safeguardglobal.com menyebutkan Indonesia masuk 10 besar penyumbang produk manufaktur dunia, yang sekaligus satu-satunya negara Asean dalam daftar tersebut. Berdasarkan publikasi itu, Indonesia berkontribusi sebesar 1,4% kepada produk manufaktur global. Posisi 10 besar ini merupakan kenaikan yang berarti, karena pada 4 tahun yang lalu, Indonesia masih berada di posisi 16. Tentu saja posisi yang baik tersebut rentan tergerus mengingat tekanan besar di industri manufaktur Indonesia juga diperkirakan berlanjut pada 2024 ini. Ekspansi para pelaku bisnis industri manufaktur pada tahun ini berpotensi tidak segemilang tahun sebelumnya. Hal itu tecermin dari penurunan utang luar negeri korporasi yang menjadi sinyal tertahannya ekspansi manufaktur.

Selain itu, gebyar tahun politik yang berlangsung di dalam negeri dan daya beli masyarakat yang lesu termasuk melemahnya harga komoditas unggulan ekspor asal Tanah Air, turut memicu pelemahan ekspansi tersebut. Faktor geopolitik internasional juga menahan geliat industri manufaktur. Kalangan pengusaha telah waswas sejak permintaan global untuk produk asal Indonesia yang menurun pada 2023. Ketidakpastian ekonomi global memang memiliki dampak besar. Selain itu, produk unggulan ekspor seperti komoditas mineral seperti batu bara hingga minyak sawit mentah mengalami penurunan nilai pada perdagangan global. Kondisi ini kontras bila dibandingkan dengan 2022. Tentu pemerintah tidak bisa tinggal diam. Kerja keras dan langkah inovatif sangat dibutuhkan untuk menggairahkan kembali industri manufaktur sebagai salah satu primadona penggerak ekonomi nasional ini. Selain itu, upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri dilaksanakan melalui program sertifikasi tingkat komponen dalam negeri, dan melanjutkan penghiliran sumber daya alam di industri berbasis agro, industri berbasis bahan tambang dan mineral, serta industri berbasis migas dan batu bara. Namun, semua itu membutuhkan keterlibatan pelaku usaha pula. Bagi para pebisnis, memacu ekspor nonmigas sesuai target 2,5%—4,5% di 2024 tetap memerlukan intervensi, stimulus dan bantuan.