Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berpendapat besaran pajak jasa hiburan idealnya 20%-25% sebagai jalan tengah peningkatan penerimaan negara dan investasi pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan tarif pajak jasa hiburan itu setara dengan negara tetangga seperti Singapura.“Mungkin itu yang pas untuk industri. Rezim pajak kita ini juga memberikan insentif banyak untuk investasi, sedangkan kita justru butuh investasi yang kita harapkan dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” katanya, Senin (15/1). Menurutnya, besaran pajak jasa hiburan itu disampaikan menyusul protes pelaku usaha atas kutipan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang sangat tinggi. Dalam Undang-undang (UU) No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PBJT atas jasa hiburan untuk penjualan atau konsumsi barang dan jasa tertentu ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau SPA, UU No.1/2022 menetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Tarif PBJT akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Dia mengimbau pemda menunggu hasil judicial review atau pengujian yudisial dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum menerapkan PBJT atas jasa hiburan. Saat ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) masih menunggu hasil judicial review, mengingat Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI) baru mengajukan judicial review pada 3 Januari 2024.Menurutnya, Kemenparekraf terus berkomunikasi dengan pelaku industri jasa hiburan serta pihak terkait guna membahas berapa besaran pajak yang ideal untuk industri itu. Sandiaga juga akan mengundang Inul Daratista dan Hotman Paris untuk berdiskusi ihwal PBJT.Rencananya, pertemuan tersebut akan diadakan dalam pekan ini, jika keduanya tidak berhalangan. Inul Daratista dan Hotman Paris memang memprotes pengenaan PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau SPA, ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Pesohor Inul Daratista mengusulkan pajak hiburan sebesar 20%. 

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menetapkan PBJT untuk kategori hiburan seperti karaoke hingga spa sebesar 40% mulai 2024. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang diteken pada 5 Januari 2024 oleh Pj. Gubernur Heru Budi Hartono. Tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan, ditetapkan sebesar 10%. Bila mengacu peraturan sebelumnya, yakni Perda No. 3/2015 tentang Pajak Hiburan, tarif pajak untuk kategori diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan disc jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 25%. Sementara, tarif untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 35%. Artinya, kenaikan tarif pajak hiburan untuk diskotik mencapai 15%, sementara untuk spa naik sebesar 5% dalam beleid yang mulai berlaku per 5 Januari 2024. Secara umum, pajak hiburan dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan sebuah hiburan. Pajak hiburan dapat meliputi, semua jenis pertunjukkan, tontonan, permainan, atau keramaian yang dinikmati secara berbayar. Di sisi lain, peneliti Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bahwa hal yang menjadi biang masalah adalah penentuan tarif minimum 40%. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga menyampaikan bahwa aturan itu menuai banyak kritikan karena tidak melibatkan pelaku usaha industri jasa hiburan dalam perumusan. “Karena kalau kenaikannya sampai terlalu tinggi maka industri hiburan kita pasti akan terpukul di saat pascapandemi Covid-19 di mana diharapkan wisatawan meningkat, event-event juga sedang naik. Nanti kan arahnya akan berdampak ke devisa pariwisata,” katanya. Selain itu, Bhima mengatakan aturan itu akan memberikan beban tambahan bagi konsumen karena pelaku usaha pasti akan melakukan penyesuaian tarif pajak hiburan yang tinggi ke harga final yang diberikan kepada konsumen.

Provinsi Sumatra Utara masih menyimpan peluang ekonomi dan bisnis, serta investasi di sektor agro maritim yang cukup besar.Akan tetapi, pelemahan harga minyak sawit mentah di pasar global menekan harga tandan buah segar komoditas unggulan provinsi ini.Ajang Bisnis Indonesia Sumut Economic Outlook 2024 (SEO 2024)diharapkan mampu memberikan pandangan baru bagi soko guru perekonomian wilayah ini.Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan bahwa dukungan Gapki untuk pelaksanaan SEO 2024 untuk makin memperjelas peran agro kelapa sawit sebagai soko guru perekonomian di Sumut. SEO 2024 dengan tema Menjaga Momentum Pertumbuhan Bisnis & Investasi bakal digelar hari ini, Selasa (16/1) di Hotel JW Marriott, Medan.Kepala Kantor Perwakilan Bisnis Indonesia wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Irsad mengatakan bahwa ajang ini akan diisi oleh para pembicara yang kompetensi dari kalangan pebisnis, perusahaan keuangan, dan ketua asosiasi dunia usaha. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Wilayah Sumut M. Pintor Nasution berharap potensi bisnis dan investasi di Sumut mampu diungkap melalui ajang ini, sehingga meningkatkan minat investasi di Sumut. “SEO 2024 ini cukup menarik, sehingga ada juga fund manager dari Jakarta ingin hadir di acara ini untuk jadi peserta. Semoga ajang ini bisa memunculkan gambaran yang jelas tentang peluang investasi di Sumut,” ujarnya.

Jumlah saham tidur yang mangkrak di level terendah Rp 50 alias gocap bak cendawan di musim hujan. Saham-saham penghuni zona gocap ini tak cuma berasal dari saham-saham emiten kecil ataupun saham dengan free float mini. Saham-saham milik para konglomerat juga banyak yang terkapar di zona gocap. Sejumlah saham itu bahkan punya jumlah kepemilikan publik yang lumayan besar. Dari data Bloomberg, jumlah saham yang ngepas di level gocap per 12 Januari 2024 sebanyak 120 saham. Jumlah ini naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 72 saham. Nah, dari 72 saham yang mangkrak di zona gocap pada tahun lalu, sebagian saham ambles di bawah Rp 50, bahkan ada yang menyentuh Rp 2 per saham. Jika ditotal, saham-saham yang berada di zona gocap punya nilai kapitalisasi pasar sekitar Rp 66,4 triliun. Jumlah ini belum termasuk saham-saham yang turun naik tak jauh dari Rp 50 per saham. Penghuni level gocap lainnya mayoritas diisi saham-saham anyar yang belum lama melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham-saham baru ini juga kebanyakan masuk ke papan akselerasi. Di papan ini, harga saham bisa longsor ke bawah Rp 50. CEO Edvisor Profina Visindo, Praska Putrantyo mengatakan, dari sekitar 120 saham yang bersarang di level gocap, sebanyak 30 saham tidak memiliki notasi khusus.

Sementara 89 saham punya notasi khusus. Sebanyak 48 di antaranya memiliki status "X" atau ada di papan pemantauan khusus. Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri membuat Papan Pemantauan Khusus ini sebagai perlindungan investor, agar investor bisa lebih mudah mengetahui kondisi likuiditas dan fundamental emiten sebelum berinvestasi. Semakin banyak saham gocap di bursa, makin banyak pula duit investor yang nyangkut. Potensi kerugian investor bisa semakin besar jika saham-saham ini kembali turun. Bahkan duit investor bisa menguap. Sebelumnya Kontan menulis, harga saham di bawah Rp 50 bikin investor tekor Rp 9,4 triliun (Harian KONTAN, 11 Januari 2024). "Emiten-emiten ini seharusnya memberi paparan keterbukaan publik terkait prospek atau rencana bisnis emiten ke depan. Jadi investor dapat menilai atau mendapat kejelasan prospek harga sahamnya ke depan," ujar Praska ke KONTAN Minggu (14/1). Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan, penyebab utama saham tertidur di gocap adalah faktor fundamental, ada penurunan kinerja atau merugi. Termasuk untuk saham yang tergolong masih baru di bursa. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani menimpali, saham-saham gocap identik dengan persepsi saham gorengan. Pergerakan harga sering tidak wajar, lalu kembali ke Rp 50, terutama setelah profit taking.Kepala Riset Praus Capital, Marolop Alfred Nainggolan bilang, sentimen penggerak harga saham gocap lebih sulit terprediksi. Jadi sebaiknya melirik saham lain saja.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan investasi per kapita negara-negara berkembang pada tahun 2023 dan 2024 melambat. Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2024, Bank Dunia menghitung, rata-rata pertumbuhan investasi per kapita negara berkembang, termasuk Indonesia, pada tahun lalu dan tahun ini sebesar 3,7% year-on-year (yoy). Pertumbuhan itu hanya setengah dari performa rata-rata pertumbuhan dalam dua dekade sebelumnya. Padahal, Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia Ayhan Kose mengungkapkan, investasi merupakan hal penting untuk digenjot oleh pemerintahan negara-negara berkembang. "Seperti, tingkat pendapatan yang akan melaju, tingkat kemiskinan bakal menurun lebih cepat dan pertumbuhan produktivitas akan meningkat empat kali lipat," terang Kose, dikutip Jumat (12/1). Selain itu, manfaat lainnya adalah penurunan inflasi, posisi fiskal dan ketahanan eksternal yang kian kuat, serta akses masyarakat terhadap internet akan tumbuh pesat. Peningkatan investasi juga memiliki potensi untuk mentransformasi negara berkembang dan membantu mempercepat transisi energi, termasuk mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menggenjot investasi, Kose mengimbau negara berkembang menempuh beberapa hal. Misalnya, meningkatkan kerangka fiskal dan moneter secara komprehensif, memperluas perdagangan lintas negara dan arus keuangan, memperbaiki iklim investasi, serta memperkuat kualitas kelembagaan. Mengacu data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diunduh kemarin (nswi.bkpm.go.id), nilai investasi langsung dari luar negeri (FDI) yang masuk Indonesia pada 2023 mencapai US$ 37,81 miliar. Angka ini turun 17% dibandingkan 2022 senilai US$ 45,60 miliar. Namun dalam lima tahun terakhir, investasi asing tahun lalu sudah tumbuh 34%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, tahun 2024 menjadi tahun menantang bagi prospek pertumbuhan investasi di Indonesia. "Tantangan terutama karena ketidakpastian berlanjut, yang bersumber dari era suku bunga tinggi," terang dia, Sabtu (13/1). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menambahkan, masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah Indonesia terkait investasi. Dia menilai adanya investasi asing yang masuk belum mendorong penciptaan nilai tambah. "Investor cenderung wait and see, setidaknya sampai pemimpin baru sudah menjabat dan kebijakan berjalan," kata dia.

Prospek saham-saham perbankan tahun ini terbilang kondusif. Meski begitu sejumlah sentimen masih akan mempengaruhi perkembangan saham sektor perbankan ini.  Analis NH Korindo Sekuritas, Leonardo Liu melihat aliran dana asing sudah mulai nampak lagi ke pasar saham dan mulai rotasi ke big bank.  Kinerja perbankan secara tahunan alias year on year (yoy) juga masih bertumbuh masif. Kredit perbankan di November 2023 tumbuh sekitar 9,7% yoy mencapai Rp 6.930 triliun dibanding Oktober 2023 yang 9% yoy. Namun, ada satu perhatian Leonardo, yakni pemilu. Menurutnya, laju pertumbuhan kredit kemungkinan sedikit melambat tahun ini. Lantaran pasar masih menunggu hasil pemilu. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Victor Stefano dan Naura Reyhan Muchlis memprediksi, kredit perbankan besar akan tumbuh moderat tahun ini. Pertumbuhan kredit empat bank besar, yaitu BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI diperkirakan naik 8,8% di tahun 2024 dari 10,7% pada 2023. Tak ketinggalan, sentimen pemilu juga mempengaruhi pertumbuhan kredit perbankan di semester I-2024. Meski pertumbuhan kredit diprediksi melambat, keempat bank tersebut diyakini akan terus membukukan pertumbuhan laba bersih. Kenaikan laba bersih diperkirakan sebesar 8,7% year on year pada 2024, ternormalisasi dari kenaikan 2023 yang mencapai 21,6%. Pertumbuhan laba bersih ini didukung peningkatan rasio biaya terhadap pendapatan sebesar 32,3%-43,8% pada 2023 menjadi 31,8%-43,0% pada tahun 2024. 

"Kami memperkirakan, pertumbuhan pinjaman yang melambat dan cost of fund yang lebih tinggi mengakibatkan pertumbuhan laba bersih melambat jadi 8,7% di 2024, sebelum meningkat 11,1% di tahun 2025," tutur kedua analis tersebut. BRI Danareksa Sekuritas yakin keempat bank ini akan tetap memiliki posisi baik di pasar. Ini didukung kekuatan penetapan harga dan current account saving account (CASA) selama kenaikan suku bunga. Di tengah kenaikan suku bunga, BBNI memiliki keuntungan terbesar karena memiliki porsi pinjaman dengan suku bunga mengambang tertinggi, yakni 82% dari pinjaman. BBCA juga diuntungkan karena rasio dana murah (CASA) tertinggi sebesar 80%. Dalam riset 8 Januari 2024, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Handiman Soetoyo dan Abyan H. Yuntoharjo menambahkan, sentimen positif lain saham perbankan berasal dari pembagian dividen. Sebagian besar bank besar diprediksi akan membagikan dividen menarik di musim pembagian dividen mendatang. Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan BRI Danareksa Sekuritas menetapkan rekomendasi overweight untuk sektor perbankan. Risikonya pertumbuhan pinjaman yang lebih rendah dari prediksi dan cost of fund yang lebih tinggi dari ekspektasi.

Lahir sebagai motor perekonomian serta menopang usaha mikro kecil dan menengah, peran Bank Perekonomian Rakyat atau BPR masih tergolong kerdil dibandingkan dengan bank-bank umum lainnya.Besarnya jumlah BPR di Tanah Air yang beroperasi hingga ribuan unit, memunculkan tantangan tersendiri baik dalam tata kelola maupun pengawasan. Belum lagi, berbagai masalah dalam pengelolaan BPR yang sebagian besar akibat mismanagement dan fraud. Upaya perbaikan yang dilakukan oleh regulator mestinya bisa membawa ekosistem di industri BPR menjadi lebih baik.

Semenjak bank perkreditan rakyat berganti nama menjadi bank perekonomian rakyat pada Mei 2023, angin perubahan ke arah bisnis yang lebih baik justru tak kunjung berembus. BPR/BPRS justru terus menemui tantangan cukup berat. Masalah yang melilit bisnis ini tiada habisnya.Masalah yang paling disorot oleh Harian ini adalah BPR di Indonesia sebagian besar tak memiliki standar tata kelola bisnis yang baik, kompetensi SDM yang kurang, dan aspek pengembangan digitalisasi yang minim investasi serta inovasi. Harus disadari bahwa mengelola BPR/BPRS, alias bank yang fokus pada pelayanan kepada segmen ekonomi masyarakat menengah ke bawah, membawa sejumlah tantangan yang wajib diatasi untuk menjaga keberlanjutan dan keberhasilan operasional.Masalah tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) di BPR adalah kunci untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan operasional. Beberapa aspek utama tata kelola yang baik di BPR melibatkan struktur organisasi, transparansi, manajemen risiko, dan perlindungan hak pemegang saham. Ada pula kita jumpai di salah satu BPR yang dirutnya juga memasukkan anaknya bekerja di kantor yang sama. Hal ini rentan memicu kecemburuan di antara karyawan lainnya karena anak sang dirut akan mendapat privilese lebih besar daripada karyawan yang merintis karier dari bawah.

Tak jarang anak petinggi di BPR memperoleh lompatan karier yang cemerlang dan tak jarang menggunakan kekuasaan orang tuanya melakukan tindakan tangan besi kepada bawahannya. Peraturan ketenagakerjaan terkait anggota keluarga yang bekerja di BPR yang sama, tidak diatur secara tegas berdasarkan merit system. Malah ada di salah satu BPR yang jajaran direksinya hanya ada tiga posisi, yaitu seorang dirut dan dua orang direktur. Saat seorang direktur meninggal, tidak ada penggantian posisi sehingga BPR tersebut berjalan hanya tinggal dua direksi. Tidak ada direktur kepatuhan atau pengawasan, sehingga jajaran pimpinan BPR rentan menyalahgunakan kewenangan mereka. Dengan dinamika yang terjadi BPR belakangan ini, tak ayal membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi perhatian sangat istimewa di industri ini, lebih-lebih BPR yang dirundung masalah berat. OJK mencatat hingga Oktober 2023, jumlah BPR di Indonesia tinggal 1.410 entitas. Angka itu sudah berkurang cukup banyak dibandingkan dengan posisi pada 2015 yang masih mencapai 1.636 entitas. Harian ini berpandangan bahwa langkah pemerintah untuk melakukan revitalisasi BPR dan BPRS, setelah berganti jubah perekonomian pada Mei 2023, harus lebih serius dan presisi. Sebab, di pundak BPR tersemat tugas suci sebagai penggerak roda perekonomian rakyat. Jangan berhenti sebatas konsolidasi dan merger. Semua pihak harus saling memberikan dukungan dan bantuan konkret.

Vital tetapi tidak viral. Peranannya sangat penting tetapi jarang dibicarakan. Itulah Central Bank Digital Currency (CBDC). Setelah UU P2SK diterbitkan, penambahan pasal menarik mengenai kebijakan sistem pembayaran adalah Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengelola Rupiah Digital, yaitu artinya CBDC Indonesia sudah disahkan dengan nama “Rupiah Digital” oleh pemerintah Indonesia dan rencananya akan mulai diimplementasikan di tahun 2024. Sampai saat ini, sepertinya konsep CBDC masih belum banyak dikenal di kalangan masyarakat umum di Indonesia. CBDC adalah uang resmi yang berbentuk digital yang dikeluarkan secara resmi oleh Bank Sentral, sejenis crypto currency, tetapi legal karena dikeluarkan oleh otoritas negara terkait. Simpelnya, uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral. Mungkin pemikiran simpel inilah yang membuatnya tidak viral, padahal dibalik itu semua, teknologi rupiah digital jauh lebih rumit dan sangat canggih, sehingga menjadi game changer untuk pemerintah dari sisi kebijakan Indonesia dan masyarakat sebagai penggunanya. Berdasarkan laporan IMF, baru sedikit negara yang telah menggunakan CBDC, yaitu The Bahamas dengan Sand Dollars, Jamaica dengan Jam Dex, Nigeria dengan eNaira, dan China yang masih dalam tahap adopsi dengan e-CNY. Sisanya masih banyak negara yang sedang dalam tahap eksplorasi. Mari kita pelajari sedikit kasus yang ada di negara yang telah mengimplementasikan uang digital mereka. Keuntungan dari transaksi menggunakan CBDC adalah bisa mempunyai alat pembayaran cashless yang tidak bergantung pada pihak ketiga seperti bank ataupun e-wallet sehingga cukup dengan aplikasi CBDC. Dalam kasus pilot e-CNY, transaksi dilakukan langsung dari aplikasi CBDC mereka ke penjual. Top up CBDC tidak dikenai biaya karena hanya mengubah uang cash menjadi digital dengan cara seperti top up, tidak ada biaya-biaya lain yang dikenakan oleh transaksi ini.

Dari sisi masyarakat atau konsumen, hal ini sangat menguntungkan karena kita tidak dikenai biaya-biaya yang biasanya kita keluarkan untuk transaksi melalui pihak ketiga. Pada tahap selanjutnya, CBDC tidak hanya bisa dipakai pada saat online saja, tetapi dapat dipakai juga dalam keadaan offline. Dengan kata lain, transaksi serupa dengan memakai cash, selama anda mempunyai HP sehingga tidak akan ada masalah jika tidak mempunyai koneksi internet pada saat membayar. Kemudahan pembayaran dengan cashless inilah yang akan dinikmati oleh masyarakat jika pemerintah sudah mempunyai CBDC. Transparansi transaksi inilah yang menguntungkan karena dapat mendeteksi dan menjadi bukti kecurangan, penipuan, money laundry dan tindak kriminal lainnya. Namun, hal ini juga dikhawatirkan oleh sebagian pengguna di China, apakah privasi transaksi keuangan mereka akan tetap terjaga? Pencatatan transaksi ini sebenarnya dipegang penuh dan langsung oleh pemerintah, tanpa ada pihak lain. Ini dapat mengurangi resiko kebocoran data sehingga justru lebih aman daripada penggunakan e-banking atau e-wallet.

Dari sisi analisis, tentunya data yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Hal inilah yang menjadi kendala karena data yang tersedia saat ini umumnya tahunan, maka kita hanya bisa mendapat maksimal 76 tahun semenjak kemerdekaan Indonesia, itu pun biasanya tidak lengkap karena data yang terlalu lampau tidak tersedia. Jika rupiah digital sudah diimplementasikan, maka data dari rupiah digital ini bisa digunakan untuk memproyeksi lebih akurat, karena data dicatat real-time, tidak hanya harian, melainkan di setiap transaksi, jutaan data akan terkumpul.  Data rupiah digital juga nantinya bisa digunakan untuk menelusuri guncangan ekonomi dan mendeteksi sumber permasalahannya. Namun, di balik kegunaannya, kita juga harus mewaspadai kejahatan siber. Kebijakan atas teknologi harus dapat dibuat seimbang mungkin untuk memaksimalkan fungsinya dengan tetap meminimalisir resiko dari peluang kejahatan siber. Vital untuk pemerintah memiliki data yang akurat, karena strategi kebijakan nantinya akan menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. Jika pemerintah bisa mengurai masalah yang sebenarnya, maka solusi yang dibuat pun diharapkan akan tepat sasaran.