Bukti perluasan perang Gaza terus terlihat di kawasan. Iran menembakkan rudal ke Irak, sementara kapal -kapal di Laut Merah terus menjadi sasaran Houthi. Dalam pernyataan pada Selasa (16/1) Kemenlu Irak mengumumkan Baghdad menyelidiki serangan Iran. Irak menyebut, serangan itu melanggar kedaulatannya dan membahayakan warganya. Baghdad akan mengadu ke Dewan Keamanan PBB. Kuasa usaha Kedutaan Besar Iran di Baghdad dipanggil ke Kemenlu Irak selepas serangan tersebut. Irak juga menarik duta besarnya dari Teheran. Garda Revolusi Iran (IRGC) mengakui menembakkan rudal ke Erbil, Irak. Serangan pada Senin dini hari itu disebut menyasar markas mata-mata Israel di Irak.

IRGC juga menembakkan rudal ke Suriah. sasarannya diklaim markas Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Kelompok NIIS mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri di Iran, beberapa pekan lalu. Serangan Iran ke Irak serta Suriah terjadi di tengah kekhawatiran perluasan perang Gaza. Selain di Gaza, serangan terkait perang tersebut terjadi di Lebanon, Yaman, Irak, dan Suriah. Pelakunya pihak yang terlibat perang Gaza, pendukung, dan kaki tangan pihak-pihak itu. Di Laut Merah, kapal milik perusahaan Yunani menjadi sasaran serangan Houthi. Akibat serangan pada Selasa tersebut, sebagian lambung MV Zografia rusak.

Serangan terjadi beberapa hari setelah Yaman disasar rudal dan bom AS dan sekutunya. Washington beralasan, serbuan ke Yaman untuk melumpuhkan kemampuan Houthi mengganggu pelayaran di Laut Merah. Secara terpisah, Indonesia kembali menegaskan dukungan pada upaya-upaya membela Palestina. Indonesia juga mendukung Afsel mengadukan pelanggaran Israel atas Konvensi Genosida di Mahkamah Internasional (ICJ). Israel dinilai melanggar hukum internasional. Israel menduduki Tepi Barat, membangun permukiman ilegal di sana, Menlu RI Retno LP Marsudi menyampaikan hal itu dalam diskusi pakar di Kemenlu RI, membahas soal upaya pencarian nasihat hukum dari ICJ soal tindakan Israel di Palestina. (Yoga)

Banyak kendaraan angkutan barang, terutama truk, memilih jalur pantai utara Jawa. Jalan tol yang mestinya menjadi jalur utama distribusi logistik masih dianggap mahal tarifnya. Akibatnya, biaya logistik belum dapat ditekan optimal. Berdasarkan data Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), jalan tol Jakarta-Surabaya berhasil memangkas setengah waktu tempuh truk angkutan logistik dari 25-27 jam menjadi 13-15 jam. Upaya ini dinilai mampu mempercepat proses distribusi barang-barang yang sensitif terhadap durasi waktu. Walau pertumbuhan infrastruktur berdampak positif terhadap dunia logistik, dampaknya tak optimal, karena truk-truk logistik masih mendominasi jalur pantura Pulau Jawa.

”Tol itu harusnya didominasi truk. Namun, tarif tol truk mahal sekali sehingga masih banyak pemain transportasi yang menggunakan jalur pantura untuk menghindari biaya tol,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar-institusi Internasional ALI Adhitya Sari pada 2024 Growth Opportunites: Navigating Indonesia’s Supply Chain and Logistics Landscape yang digelar ALI bersama Frost and Sullivan di Jakarta, Selasa (16/1/2024). Biaya tol untuk jenis kendaraan logistik dinilai masih memberatkan. Proporsinya 20 % dari total biaya transportasi, belum termasuk pungutan liar alias pungli di luar tol.

Ketua ALI Mahendra Rianto mengatakan, mayoritas angkutan logistik masih memanfaatkan truk. Padahal, biaya menggunakan truk adalah yang paling mahal dibandingkan penggunaan kereta api atau kapal. ”Sekarang, (tarif) paling murah adalah kendaraan pribadi. Jadi, jangan subsidi kendaraan pribadi dan mobil-mobil mewah. Akhirnya enggak dilewati itu jalan-jalan tol (dengan angkutan logistik),” kata Mahendra. Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol, dari Jakarta hingga Surabaya (Warugunung) tarif tol golongan II (truk dua gandar) mulai dari Rp 1,1 juta dan untuk golongan V (truk lima gandar) hingga 1,2 Juta. Struktur tarif itu membuat para pelaku usaha logistik enggan melewatkan truk-truknya melalui jalan tol. (Yoga)

Hingga akhir 2023, kekosongan ruang perkantoran di kawasan pusat bisnis di Jakarta menembus 2 juta meter persegi. Tingkat kekosongan yang fantastis di gedung-gedung pencakar langit menyisakan pekerjaan berat dalam menghadapi siklus perlambatan properti pada 2024. Survei Colliers Indonesia merilis, luas gedung perkantoran di kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta pada tahun 2023 sekitar 7,38 juta meter persegi. Tingkat kekosongan sebesar 2 juta meter persegi atau 27 % dari total luas perkantoran itu merupakan titik terendah bagi kawasan bergengsi Ibu Kota, yang mencakup Thamrin, Sudirman, Rasuna Said, Mega Kuningan, Gatot Subroto, dan Satrio. Pemicunya adalah banyaknya pasokan ruang perkantoran baru dalam beberapa tahun terakhir. Suplai yang terus masuk membuat sektor perkantoran sulit bergerak meski permintaan sewa ruang perkantoran yang tertahan selama pandemi kini mulai bergeliat.

Sepanjang 2023, suplai baru ruang perkantoran di CBD Jakarta tercatat 350.000 meter persegi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ruang perkantoran di luar CBD, yakni berkisar 60.000 meter persegi. Pasokan gedung baru di luar CBD Jakarta yang tidak signifikan telah mendorong okupansi perkantoran di kawasan itu meningkat. Dari total luas gedung perkantoran di luar CBD Jakarta sekitar 3,75 juta meter persegi, tingkat okupansi mencapai 75,01 %. Permasalahan okupansi juga turut dipicu tren pengurangan luas perkantoran. Namun, Colliers Indonesia memprediksi permintaan ruang perkantoran tahun ini akan meningkat sejalan dengan ekspansi dan relokasi kantor. Dengan kekosongan ruang kantor yang masih besar, kenaikan permintaan diharapkan menjadi oase untuk menggeliatkan ruang perkantoran.

Di samping perkantoran, rendahnya okupansi juga dialami sejumlah pusat perbelanjaan kelas menengah   bawah serta mal dengan konsep kepemilikan (strata title). Meski pandemi telah berlalu dan sektor ritel secara umum dinyatakan kembali normal, beberapa pusat perbelanjaan belum mampu terkerek bangkit. Viral di media sosial terkait deretan mal yang sepi di kawasan strategis Jakarta, seperti Blok M dan Senayan, serta kekosongan sejumlah trade centre yang pernah berjaya sebagai destinasi belanja menjadi ironi. Per tahun 2023, rata-rata okupansi mal kelas menengah bawah, menurut survei Colliers Indonesia, hanya 60 %, jauh di bawah mal-mal kelas menengah atas yang rata-rata mencapai 80-90 %. Sejumlah langkah adaptasi diperlukan pengembang untuk relevan dengan pasar. Pilihannya hanya dua: bertahan atau ditinggalkan.  (Yoga)

Ombudsman RI tengah mendalami kasus dugaan malaadministrasi penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura dan wajib tanam bawang putih di lingkup Kementan. Lembaga negara itu akan memeriksa empat pejabat Kementan secara marathon pada 16-18 Januari 2024. Mereka adalah dirjen hortikultura, sekretaris, direktur pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, serta direktur perlindungan hortikultura Upaya investigasi atas prakarsa sendiri itu merupakan tindak lanjut dari laporan akhir hasil pemeriksaan dugaan malaadministrasi pemberian surat persetujuan impor (PI) bawang putih terhadap Kemendag pada 17 Oktober 2023. PI bawang putih yang diterbitkan Kemendag itu berdasarkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) Kementan.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Selasa (16/1) mengatakan, Ombudsman telah meminta keterangan pelapor serta mengecek data pendukung lokasi penanaman bawang putih di Kabupaten Temanggung, Jateng. Hasilnya, Ombudsman mengidentifikasi empat permasalahan yang mengarah pada potensi malaadministrasi. Pertama, penerbitan RIPH bawang putih melebihi kuota impor bawang putih yang ditetapkan pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas. Pada 2023, kuota impor bawang putih ditetapkan 560.000 ton, tetapi impornya mencapai 1,2 juta ton. Kedua, ada dugaan pungutan liar dalam pemberian RIPH bawang putih, dengan besaran pungutan bervariasi.

Ketiga, dana biaya tanam bawang putih yang diberikan importir tidak sesuai kebutuhan petani. Di Temanggung, misalnya, biaya tanam bawang putih Rp 70 juta per hektar. Namun, dana yang diberikan ke petani Rp 15 juta-Rp 20 juta per hektar. Keempat, ada ketidaksesuaian antara komitmen wajib tanam dan realisasi wajib tanam bawang putih. Ombudsman menemukan ada anggota fiktif pada kelompok tani pelaksana wajib tanam bawang putih dan ada importir yang tidak melaksanakan wajib tanam. Pemerintah mewajibkan importir bawang putih menanam bawang putih dengan produksi minimal 5 % dari volume permohonan RIPH per tahun, sesuai Permentan No 38 Tahun 2017 tentang RIPH, yang disempurnakan Permentan No 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis. (Yoga)

Industri manufaktur elektronik dalam negeri sejatinya punya potensi besar. Hanya saja, industri ini masih acap kali dipandang sebelah mata di pasar domestik sendiri dibandingkan dengan merek global. Mengutip data BPS, industri elektronik terus mencatatkan pertumbuhan sejak triwulan III-2022 hingga triwulan III-2023. Selama lima triwulan itu, industri berturut-turut tumbuh 12,56 %, 7,62 %, 12,78 %, 17,32 %, dan 13,68 %. Catatan ini hanya kalah dari industri logam dasar yang tengah kinclong dengan maraknya hilirisasi mineral. Industri elektronik berkontribusi 8,3 % terhadap kinerja total industri manufaktur pada triwulan III-2023, menempatkan industri elektronik di posisi keempat kontributor terbesar terhadap industri manufaktur, di bawah industri makanan dan minuman, industri batubara dan pengilangan migas, serta industri kimia dan farmasi.

Direktur Operasional PT Supertone Tri Isyanta mengatakan, pertumbuhan industri elektronik belakangan tumbuh pesat, berkaitan dengan tumbuhnya UMKM perakit komponen yang menghasilkan barang elektronik. ”Saat ini, membuat barang elektronik mudah sekali. Tidak seperti dahulu yang perlu kemampuan sangat modern. Sekarang, cukup menyatukan bagian-bagian yang sesuai saja. Ditancap atau di-pin saja sudah bisa,” ujar Tri saat dihubungi, Jumat (12/1). Kini banyak UMKM yang beroperasi di ruko-ruko sudah bisa merakit sendiri barang elektronik, lalu menjualnya. Geliat ini mendorong industri ini berkembang hingga ke berbagai pelosok daerah.

Kendati mencatat pertumbuhan pesat, secara keseluruhan pasar ritel barang elektronik dalam negeri masih dikuasai merek global. Konsumen dalam negeri cenderung lebih memilih merek global. Tri berharap dukungan lebih besar lagi dari pemerintah dan konsumen dalam negeri. Dukungan yang sudah ada, misalnya, aturan penggunaan produk dalam negeri dalam program pengadaan barang elektronik pemda ataupun pusat. Barang elektronik yang dimaksud, misalnya, laptop, CCTV, dan komputer untuk kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemda. Merek produk lokal masuk dalam e-katalog dalam pengadaan barang-barang dan inventaris pemerintah. (Yoga)

Industri mi instan semakin berkembang mengikuti zaman. Adaptasi terus mereka lakukan. Dari sisi produksi, produsen mengeluarkan varian rasa yang semakin beragam untuk menyasar aneka ceruk pasar, termasuk membuat mi yang lebih sehat. Di luar itu, mereka menggelar aneka aktivitas untuk menggaet konsumen, termasuk untuk kalangan milenial atau generasi Z. Mi instan kini telah berkembang menjadi makanan yang tidak hanya untuk dikonsumsi di rumah, tetapi juga di warung makan, perjalanan, bahkan di tempat pertunjukan seperti konser musik. BPS melaporkan, rata-rata pengeluaran masyarakat untuk komoditas mi instan meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2018, pengeluaran mi instan Rp 1.887,68 per kapita per minggu. Pada 2021, naik menjadi Rp 2.286,21 per kapita per minggu. Immanuel Rio (28), warga Jakbar, mengatakan, saat ini, pilihan acara pertunjukan musik semakin banyak menarik minat anak muda, mengonsumsi mi instan pun jadi solusi praktis saat berada di tengah acara. Menurut Stefanny (23), warga Bekasi, Jabar, menyaksikan konser musik semakin asyik jika dilakukan bersama teman-teman. Menikmati jajanan makanan di konser, termasuk mi instan cup, juga menjadi keseruan tersendiri. Sederet pertunjukan musik pada 2023, yang sebagian besar ditonton anak-anak muda, menjadi pintu pengembangan pasar bagi sejumlah produk fast moving consumer goods, termasuk mi instan.

Mie Sedaap, misalnya, menggelar perayaan 20 tahun pada Desember 2023, dengan Come See Mie Fest 2023 yang menyasar anak muda. Selain diramaikan pertunjukan musik, acara itu juga menyajikan produk-produk Mie Sedaap. Marketing Manager Noodle Category Wings Group Indonesia Katria Arintya Anindyantari mengatakan, pihaknya memang menyasar gen Z dalam pengembangan pasar. ”Pasar gen X dan Y kami masih ada, tetapi kami ingin menggaet target baru,termasuk dengan aktivitas-aktivitas yang serba digital, juga interaktif,” ujarnya. (Yoga)

Puluhan tahun menggarap dan menggantungkan hidup pada timbulan tanah sedimentasi Segara Anakan, ribuan petani di Cilacap, Jateng, mengharapkan pengakuan atas kepemilikan tanah lewat sertifikat hak milik. Mereka menghadapi sengketa hak tanah seluas 13.000 hektar yang melibatkan 25.000 kepala keluarga.  Wilayah itu dulunya berupa perairan Segara Anakan, sedimentasi mengakibatkan tanah timbul berawa-rawa. ”Tanah ini sudah dikelola sejak tahun 1980-an sampai sekarang,” kata Ketua Presidium Serikat Tani Mandiri (STaM) Cilacap Petrus Sugeng di Cilacap, Selasa (9/1). Mulanya tanah itu merupakan sedimentasi di sekitar Segara Anakan. Luasnya 10.000 hektar. Sesuai aturan, tanah sedimentasi adalah tanah yang dikuasai negara. Hak kepemilikan bisa diberikan kepada warga Indonesia yang telah mengelolanya selama 20 tahun berturut-turut.

Sugeng mengatakan, petani bersama STaM dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memperjuangkan pengakuan kepemilikan tanah sejak lama, tetapi hingga kini belum terwujud. Harapan warga adalah SHM atas nama setiap penggarap atau warga. Sejumlah petani yang menggarap tanah sedimentasi dari beberapa wilayah, seperti Desa Bulupayung dan Rawaapu, Kecamatan Patimuan, serta Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, menuturkan hal serupa. Junarto (48), petani dari Desa Bulupayung, mengisahkan, kakek dan ayahnya sudah menggarap tanah yang semula berupa rawa sejak 1985. Mereka membersihkan semak belukar dan menjadikannya sawah dengan luas 600 ubin atau sekitar 8.400 meter persegi. ”Ini dulu rawa-rawa dan semak belukar. Ada banyak rumput rawa yang kami menyebutnya prepetan. Tanah timbul akibat sedimentasi bawaan dari Sungai Cibeureum yang bermuara di Segara Anakan. Hulunya ada di Majenang, Cipari, Sidareja, Kawunganten,” kata Junarto.

Junarto mengatakan, ”Kami takut setelah membangun jalan usaha tani dan menggarap lahan yang sudah produktif, ada investor datang, terus diberi HGU, kami mau ke mana. Kami merasa belum tenang meskipun lahan sudah kami garap,” katanya. Dari 600 ubin, sekali panen, Junarto bisa memanen 6 ton gabah kering panen.  Supaya masyarakat bisa mendapatkan SHM atas tanah itu, pemerintah diharapkan mencabut UU Cipta Kerja kembali ke UU Pokok Agraria. KPA sudah merekomendasikan, pemerintah melalui KLHK perlu menerbitkan keputusan perihal penetapan batas kawasan hutan agar desa yang berkonflik dengan kawasan hutan dapat diredistribusikan. Selain itu, rekomendasi kedua adalah Menteri ATR/BPN menerbitkan keputusan pengakuan hak atas tanah hasil pelaksanaan reforma agraria melalui sertifikat. (Yoga)

Pemerintah secara bertahap akan menyesuaikan 13 tarif jalan tol pada kuartal I-2024. Kebijakan ini akan memberikan kepastian hukum bagi para investor, karena penyesuaian tarif jalan bebas hambatan sudah ditetapkan  dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) mencatat kebutuhan investasi untuk mendukung pembangunan jalan tol  saja di Indonesia selama periode 2020-2024 mencapai Rp500 triliun. Angka tersebut mengacu dalam publikasi rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. namun demikian, kemmapuan pembiayaan infrastruktur  yang digelontorkan melalui APBN nilainya hanya sebesar Rp623 triliun atau sekitar 30% dari total kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur  seperti yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yakni sebesar Rp2.058 triliun. Tercatat sejak tahun 1978 hingga pertengahan Januari 2024 ini total panjang jalan tol di Indonesia telah mencapai 2.816 Km yang terbagi di Pulau Jawa 1.782,47 Km, Pulau Sumatera 865,43 Km, Pulau Kalimantan 97,27 Km,  Pulau Sulawesi 61,64 Km, dan Pulau Bali 10,07 Km. Sementara itu, jumlah tol beroperasi sebanyak 73 ruas,  jumlah tol konstruksi 23 ruas. (Yetede)