laju inflasi dunia diyakini sudah terus turun dan tekanannya juga kian mereda. Pada saat yang sama, ekonomi global diakui lebih tangguh mengadapi rezim suku bunga tinggi yang diakibatkan inflasi tersebut. Tapi, bank sentral diingatkan untuk tidak terburu-buru memangkas suku bunga  sekarang. Dana Moneter Internasional (IMF) mengharapkan, suku bunga baru turun  di semester II nanti. Demikian benang merah pernyataan para ekonom dan pemimpin bisnis pada hari pertama Pertemuan Tahunan World Economic Forum di Davos, Swiss, Selasa (16/1/2024). IMF memperkirakan suku bunga turun pada paruh kedua tahun ini. Berbicara pada diskusi panel "The High rate Reality" CNBC di Davos Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath mengatakan, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa  bank-bank sentral dunia akan menurunkan suku bunga secara agresif tahun ini." Meskipun inflasi telah turun, tugas belum selesai. kami menyoroti ketatnya pasar tenaga kerja  di AS dan Eropa," ujar Gopinath. (Yetede)

Aktivitas ekonomi global  masih menghadapi risiko dan ketidakpastian, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas perdagangan  Indonesia pada tahun ini. Berkaitan itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI)  memperkuat sinergi kebijakan guna meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febri Nathan Kacaribu menjelaskan, prognosa tersebut tercermin pada proyeksi  perlambatan pertumbuhan ekonomi global oleh berbagai lembaga  internasional yang juga diikuti oleh  moderasi harga komoditas. " Pemerintah akan terus memantau dampak perlambatan global  terhadap eskpor nasional, serta menyiapkan langkah antisipasi melalui dorongan terhadap keberlanjutan  hilirisasi SDA ( sumber daya alam) peningkatan daya saing produk ekspor nasional,  serta diverifikasi negara  mitra dagang utama," jelas Febrio. Aktivitas perdagangan Indonesia pada tahun lalu terjaga, neraca perdagangan  Indonesia secara total kembali mencatat surplus sebesar  US$ 36,93. (Yetede) 

Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana, mengatakan sikap politik Mauarar Sirait untuk mundur dari PDI Perjuangan (PDIP) jangan dihubungkan dengan Presiden Joko Widodo. Sikap politik Maruarar Sirait merupakan keputusan pribadi yang bersangkutan. "Apa pun sikap politik yang diambil Bang Ara itu adalah pribadi yang bersangkutan ya. Jadi jangan menghubung-hubungkan dengan  Presiden," kata Ari di Kpmpleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Ari mengatakan Presiden Jokowi juga menganggap bahwa sikap politik Ara merupakan keputusan pribadi yang bersangkutan. "Tentang bagaimana sikap Presiden, ya beliau mengatakan itu sikap pribadi politik yang bersangkutan," ujarnya.  Menurutnya, sampai saat ini tidak ada  pernyataan resmi dari Presiden Jokowi mengenai keanggotaan di PDIP. "Ya sampai saat ini belum ada apa-apakan, tidak ada apapun, pernyataan dari Presiden maupun dari PDIP soal itu. Jadi baik-baik sajalah," ujar dia. (Yetede)

Tiga saham emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu yakni PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), kompak mengalami kenaikan pada  penutupan perdagangan Selasa (16/1/2024). Ketiga saham ini bahkan menjadi penggerak utama indeks harga saham gabungan (IHSG),  yang pada perdagangan kemarin menguat 18,78 poin (0,26%) ke posisi 7.242. Berdasarkan data RTI, saham BREN mencatat keniakan 450 poin atai 10,16% ke posisi Rp4.880. Saham emiten energi baru terbarukan (EBT) ini ditransaksikan sebanyak 30.340 kali dengan jumlah saham berpindah tangan 70,24 juta saham senilai Rp336,29 miliar. Kenaikan tinggi lainnya juga ditorehkan oleh saham PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA). Saham emiten kimia dan infrastruktur ini menguat 330 poin atau 10,22% ke level Rp3.560. Sepanjang perdagangan kemarin, saham berkode TPIA ini ditransaksikan sebanyak  13.831 kali dengan jumlah saham berpindah tangan 52,6 juta kembar dan total transaksi Rp 178,38 miliar. (Yetede)

Pemilu biasanya berdampak positif bagi perekonomian melalui peningkatan konsumsi masyarakat dan lembaga nonprofit rumah tangga. Namun, di sisi lain, hajatan lima tahunan itu cenderung mengakibatkan penurunan investasi sehingga mendorong perlambatan ekonomi. Semakin tinggi ketidakpastian (politik), semakin besar koreksi investasi, dan semakin dalam pula risiko perlambatan ekonomi. Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden, tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi. Ditambah situasi global yang makin rumit, investasi diperkirakan akan merosot tahun ini sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun ini berpotensi terkoreksi. BI memperkirakan pertumbuhan tahun 2024 berkisar 4,5-5,3 %. Selain punya implikasi pada siklus ekonomi jangka pendek (cyclical effect), pemilu juga punya potensi memengaruhi situasi struktural jangka panjang (structural effect).

Untuk itu, diperlukan evaluasi kebijakan pembangunan selama ini serta identifikasi perbaikan kebijakan. Pemerintahan Presiden Jokowi selama dua periode sangat fokus pada pembangunan infrastruktur. Tentu saja arah kebijakan ini harus dilanjutkan dengan beberapa perbaikan. Pembangunan infrastruktur adalah syarat perlu bagi pembangunan ekonomi dan industri (hilirisasi). Namun, itu belum cukup. Masih diperlukan pilar kebijakan lain, terutama penguatan regulasi dan institusi serta pengembangan sumber daya manusia. Ketiganya harus dilakukan secara komprehensif dengan proporsi yang tepat. Merujuk studi Bappenas,faktor paling menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia adalah regulasi dan kelembagaan.

Siapa pun presiden terpilih nanti perlu fokus pada aspek ini. Dengan demikian, terjadi penataan menyeluruh pada aspek tata kelola, proses kerja, serta koordinasi antara kementerian dan lembaga, ataupun koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan. Melalui perbaikan regulasi dan kelembagaan, anggaran pemerintah yang terbatas bisa lebih efektif dan efisien guna mendorong produktivitas perekonomian. Dengan begitu, pemilu tidak sekadar memengaruhi dinamika perekonomian jangka pendek, tetapi juga menentukan arah pembangunan jangka panjang. Pemerintah ke depan perlu mengakui keberhasilan pembangunan selama ini, tetapi juga harus berani memperbaiki berbagai hal mendasar yang perlu perubahan (Yoga)

Sejak tahun 2020, kesenjangan ekonomi di dunia semakin lebar. Lima orang terkaya di dunia, yakni CEO Tesla Elon Musk, Bernard Arnault dari perusahaan mewah LVMH, pendiri Amazon Jeff Bezos, pendiri Oracle Larry Ellison, dan pakar investasi Warren Buffett, menjadi lebih kaya dua kali lipat atau 114 % sejak 2020, berkat lonjakan harga saham. Kekayaan mereka meningkat dari 405 miliar USD, sekitar Rp 6,3 ribu triliun atau kuadriliun pada 2020, menjadi 869 miliar USD atau Rp 13,5 kuadriliun pada 2022. Tapi, sejak 2020 pula, lima miliar orang miskin di seluruh dunia menjadi semakin miskin. Dengan serentetan krisis yang terjadi, perekonomian dunia runtuh akibat pandemi Covid-19. Laporan tahunan mengenai kondisi kesenjangan di seluruh dunia dari lembaga amal Oxfam ini dipublikasikan sebelum Forum Ekonomi Dunia dimulai di Davos, Swiss, Senin (15/1). Untuk menghitung kekayaan lima miliarder terkaya, Oxfam menggunakan angka dari Forbes per November 2023. Oxfam merupakan konfederasi internasional yang terdiri atas 20 organisasi yang bekerja sama dengan 90 negara untuk membangun masa depan yang bebas ketidakadilan akibat kemiskinan.

”Dunia sedang memasuki dekade perpecahan. Dalam waktu dekat, kita perkirakan dalam satu dekade ke depan kita akan memiliki triliuner. Setidaknya akan ada satu orang yang memiliki kekayaan sampai seribu miliar USD. Jika tren ini terus meningkat, upaya memerangi kemiskinan di seluruh dunia baru bisa tuntas 229 tahun lagi,” kata direktur eksekutif sementara Oxfam, Amitabh Behar, di Swiss. Di sisi lain, ratusan juta orang di seluruh dunia kini harus bekerja lebih keras, dengan jam kerja yang lebih lama dan upah yang rendah. Di 52 negara yang dianalisis, upah riil rata-rata dari hampir 800 juta pekerja turun. Mereka kehilangan 1,5 triliun USD atau Rp 23 kuadriliun selama dua tahun terakhir, atau setara dengan hilangnya gaji selama 25 hari untuk setiap pekerja. Orang yang miskin akan bertambah lebih banyak lagi jika perang Rusia-Ukraina dan Israel-Hamas terus terjadi. Akibat konflik, harga energi dan pangan melonjak dan ini sangat berdampak pada negara-negara termiskin. Ironisnya, keuntungan bisnis justru meningkat tajam.  (Yoga)

Kinerja ekspor Indonesia pada 2023 menurun dibandingkan tahun 2022. Harga komoditas unggulan yang turun, ditambah perlambatan ekonomi global, memicu turunnya permintaan dari negara tujuan ekspor. Mengutip data BPSk, total nilai ekspor Indonesia pada Januari-Desember 2023 mencapai 258,82 miliar USD, turun 11,33 % dibandingkan tahun 2022 senilai 275,96 miliar USD. Kontributor ekspor masih didominasi oleh ekspor nonmigas sebesar 242,89 miliar USD atau 93,85 % dari total ekspor, sisanya berasal dari ekspor migas yang nilainya 15,92 miliar USD. Dalam paparan kinerja ekspor-impor 2023, di Jakarta, Senin (15/1) Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan, sepanjang 2023, ada sejumlah fenomena yang memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Harga komoditas unggulan penyumbang ekspor mengalami penurunan.

Harga minyak sawit yang pada Desember 2022 berada pada level 940,4 USD per metrik ton, akhir Desember 2023 turun jadi 813,5 USD per metrik ton. Dampaknya, kinerja ekspor lemak dan minyak hewani/nabati pada 2023 merosot 23,42 % dibandingkan 2022. Nilai ekspor komoditas ini pada 2023 sebesar 28,45 miliar USD, turun dibandingkan nilai ekspor pada 2022 di 35,15 miliar USD. Padahal, komoditas ini berkontribusi 11,71 % pada ekspor nonmigas atau 10,99 % dari total ekspor. Harga batubara pada Desember 2023 senilai 141,8 USD per metrik ton, merosot dari 379,2 USD per metrik ton pada Desember 2022, membuat kinerja ekspor batubara menurun 19,09 % secara tahunan. Padahal, kontribusinya 13,38 % total ekspor Indonesia.

Perlambatan ekonomi negara tujuan juga menurunkan permintaan ekspor. Perekonomian China, misalnya, yang pada triwulan tiga 2023 tumbuh 4,9 % turun dibandingkan triwulan dua, sebesar 6,3 %. Padahal, China adalah mitra dagang utama RI dengan kontribusi ekspor 25,66 %, senilai 62 miliar USD. Ekonom Bank Danamon, Irman Faiz, mengatakan, kendati mencatat penurunan ekspor, Indonesia masih mencatat surplus neraca perdagangan, 44 bulan terakhir. Namun surplus turun dari 3,92 miliar USD pada 2022 menjadi 3,31 miliar USD pada 2023. (Yoga)

Setiap pergantian kepala daerah dan presiden, Gede Sutape (71), petani Kampung Bukit Sari, Desa Sumber Klampok, Kabupaten Buleleng, Bali, selalu gundah. Petani eks transmigran Timor Timur itu takut kehilangan lahan garapan seluas 0,5 hektar yang menjadi sumber hidup keluarganya. Lahan itu belum resmi jadi miliknya kendati sudah dia garap sejak 24 tahun lalu. Lahan itu ia tanami jagung, cabai, rumput gajah, dan kacang-kacangan. Sutape mengaku, hasil panen dari lahan itu satu-satunya sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. ”Jika lahan ini diambil karena ada perubahan kebijakan, saya sekeluarga hidup dari apa?” kata bapak enam anak dan kakek empat cucu itu di sela rehat menanam cabai, Selasa (9/1). Nengah Kisid (60) dihantui kekhawatiran serupa. Bercocok tanam di lahan yang belum jadi hak milik membuat hidupnya tidak tenang. Pemanfaatan lahan di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) itu sewaktu-waktu bisa dialihkan dari rakyat untuk keperluan lain. Jika itu terjadi, masa depan anak cucu bisa terkatung-katung.

”Untuk itu, kami meminta agar pemerintah menerbitkan sertifikat lahan garapan itu atas nama warga eks transmigran Timor Timur. Lahan itu penting bagi hidup kami saat ini hingga anak cucu nanti,” ucap Nengah. Sutape dan Nengah merupakan bagian dari 107 keluarga transmigran Bali yang ditempatkan di Timor Timur. Pascareferendum atau lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada 1999, Pemerintah Indonesia meminta mereka kembali ke Bali. Lantaran sudah tak punya tanah keluarga, eks transmigran itu ditempatkan di tempat transit Kantor Transmigrasi, Kabupaten Buleleng. September 2000, mereka dipindahkan ke kawasan HPT yang saat ini dikelola KLHK. Di lokasi yang berbatasan dengan Taman Nasional Bali Barat itu, setiap keluarga mendapatkan tanah seluas 54 are atau 0,54 hektar (ha), sebanyak 0,04 ha di antaranya untuk permukiman dan 0,5 ha untuk pertanian.

Per 4 November 2021, KLHK menetapkan Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan untuk Provinsi Bali. Dalam peta itu, kawasan eks transmigran Timor Timur ditetapkan 157,5 ha, terdiri dari 54 ha untuk permukiman dan fasilitas sosial dan umum serta sekitar 104 ha untuk lahan pertanian. Lalu pada 30 Desember 2022, KLHK melepas 7,98 ha kawasan HPT untuk sumber tanah obyek reforma agrarian masyarakat eks transmigran Timor Timur. Namun, pelepasan itu baru mencakup permukiman dan pekarangan, tak termasuk lahan garapan. Saat ini, masyarakat eks transmigran Timor Timur didampingi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta pemerintah melepas tanah sisanya yang seluas 149,52 ha, mengingat tanah tersebut, terutama lahan pertanian, merupakan sumber utama penghasilan masyarakat eks transmigran Timor Timur. (Yoga)