Pemerintah memastikan komitmennya untuk mendukung dan mempermudah proses investasi produsen otomotif asal Vietnam, VinFast dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.Presiden Joko Widodo mengatakan, kehadiran VinFast di Indonesia bakal membuat ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air lebih berkembang. Kehadiran kendaraan listrik dari perusahaan asal Vietnam itu pun nantinya bisa tersambung dengan industri baterai kendaraan listrik.“Kami mendukung penuh rencana investasi VinFast di Indonesia. Nanti kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan izin, bisa tanya ke menteri [terkait],” katanya akhir pekan lalu.Menteri Perindustri Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, ada sejumlah insentif yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan kendaraan listrik yang mau berinvestasi di Indonesia, yakni tax holiday, tax allowance, insentif bea masuk, dan insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM. “Pada tahap produksi, perusahaan juga bisa memanfaatkan fasilitas tarif 0% untuk skema impor CKD [completely knock down] atau incompletely knock down [IKD] yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 29/2023,” katanya. VinFast sendiri berkomitmen untuk melakukan investasi sebesar US$1,2 miliar agar bisa memproduksi kendaraan listrik di Indonesia. Iklim investasi di dalam negeri yang kondusif menjadi alasan utama perusahaan tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan untuk membangun pabriknya.Saat ini, VinFast sedang mencari lokasi yang cocok untuk mendirikan pabriknya, karena membutuhkan lahan sekitar 240 hektare. Nantinya, kapasitas pabrik kendaraan tersebut diperkirakan mencapai 50.000 unit kendaraan listrik per tahun, dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.000—3.000 orang.

Pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan industri perlu diperkuat untuk menyiapkan keterampilan dan masa depan talenta yang lebih terbuka, relevan, dan inovatif. Budaya industri dalam pendidikan vokasi membuat siswa lebih siap masuk dunia kerja. Pendidikan vokasi di jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) dan pendidikan tinggi vokasi menyiapkan talenta-talenta masa depan Indonesia di berbagai bidang, seperti teknologi, industri manufaktur, musik, dan animasi. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, kolaborasi pendidikan vokasi dengan industri tak boleh lagi berhenti di penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Hal ini mesti dilanjutkan dengan penerapan kurikulum, praktisi pengajar, dan kolaborasi usaha. Direktur SMK Kemendikbudristek Wardani Sugiyanto, di Jakarta, Minggu (14/1/2024) menyatakan, kolaborasi SMK-industri diwujudkan dalam program SMK Pusat Keunggulan.

Pemerintah juga mendorong SMK menerapkan Merdeka Belajar yang memberi kemerdekaan guru menyajikan materi sesuai bakat anak. Guru perlu memakai pembelajaran berdiferensiasi yang menghasilkan produk dari proyek yang dikerjakan para siswa. Penguatan budaya industri di SMK juga dilakukan dengan mendorong SMK negeri mendirikan badan layanan umum daerah (BLUD) di satuan pendidikan. Pada 2023 lebih dari 300 SMK negeri mendirikan BLUD dan masih berproses. Sementara SMK swasta diharapkan mendirikan CV atau perseroan terbatas untuk menyalurkan produk-produk karya siswa. Selain itu, SMK-SMK didorong berkolaborasi dengan UMKM untuk memasarkan hasil karya siswa. ”Jika sekolah bermitra dengan UMKM, produk-produk Teaching Factory bisa dipasarkan, ide UMKM ditangkap sekolah. Jadi, produk bisa dijual bersama,” kata Wardani. (Yoga)

Tahun ini tidak mudah bagi banyak negara. Menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global 2024 turun menjadi 2,4 % dari 2,6 % pada 2023, lebih rendah satu poin dibandingkan rata-rata pertumbuhan pada 2010-an. Bank Dunia juga memperkirakan, negara-negara berkembang hanya tumbuh 3,9 %n tahun ini, lebih dari satu poin di bawah rata-rata pertumbuhan pada dekade sebelumnya. Turut merefleksikan pelemahan perekonomian dunia, pertumbuhan perdagangan global tahun 2024 diperkirakan hanya setengah rata-rata pertumbuhan perdagangan global pada dekade lalu (The World Bank, ”Global Economy Set for Weakest Half-Decade Performance in 30 Years”, 9/1/2024).

Seperti ditulis dalam Kompas.id edisi 12 Januari 2024, perlambatan ekonomi dunia itu adalah dampak dari kebijakan moneter ketat yang diambil negara maju guna mengelola inflasi. Suku bunga tinggi membuat investasi global terhambat. Kenaikan harga bahan pokok akibat kekeringan yang dipicu El Nino dan konflik berlarut-larut, terutama di Timur Tengah, mengganggu suplai di pasar komoditas sehingga turut mendorong inflasi. Dalam situasi itu, negara-negara berkembang perlu memberi perhatian khusus pada upaya menarik investasi agar dapat menjaga pertumbuhan mereka.

Laporan Bank Dunia, ”Global Economic Prospects”, menyebut pentingnya peningkatan kualitas institusi agar investasi mengalir masuk lebih cepat. Disebutkan, di negara dengan kualitas institusi yang baik, ada peluang lebih besar tercipta percepatan investasi setelah perbaikan kebijakan fiskal dan reformasi perdagangan. Institusi yang dibangun secara politik menentukan distribusi kekayaan dan sumber daya. Institusi yang tak berkeadilan menyebabkan hanya segelintir elite yang menikmati kue pembangunan. Kita berharap pemilu Februari mendatang membantu kita memiliki pemerintahan yang mampu membangun institusi yang baik: berkeadilan, tidak korup, hukumnya tak memihak, dan penegakannya obyektif. (Yoga)

Pekan lalu, media sosial gempar membahas PHK yang diam-diam terjadi di sejumlah perusahaan rintisan bidang teknologi atau start up. Warganet memberikan deretan nama start up yang melakukan PHK, di antaranya Flip (start up teknologi finansial untuk pembayaran) dan Lazada (lokapasar tingkat Asia Tenggara). Dalam keterangan resminya, Flip menyatakan keputusan memangkas karyawan ditempuh perusahaan demi menjamin keberlangsungan bisnis. Kondisi perekonomian global yang tak menentu juga jadi alasan. Lazada dikabarkan mengurangi 30 % pekerjanya di wilayah Asia Tenggara. Beberapa pos eksekutif di kawasan pun dipangkas. Keputusan Lazada itu dilakukan mendadak. The South China Morning Post pada Jumat (5/1/2024) menurunkan pernyataan The National Trades Union Congress (NTUC).

Isinya, NTUC dan serikat afiliasinya, Food Drinks and Allied Workers Union (FDAWU), kecewa karena Lazada tidak memberi tahu dan berkonsultasi dengan FDAWU. Apalagi, pekerja Lazada tergabung dalam serikat pekerja di bawah FDAWU. Mengutip CNA, PHK masih berlangsung. Jubir Lazada mengatakan, perusahaan membuat penyesuaian untuk mentransformasi tenaga kerja. Koordinator Divisi Advokasi dan Pendampingan Hukum Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Jabodetabek Setyo A Saputro, Minggu (14/1) di Jakarta mengatakan, selain start up dan perusahaan teknologi besar, beberapa perusahaan yang bergerak di sektor media juga melakukan PHK beberapa minggu terakhir.

Aksi tersebut tidak banyak terdengar di masyarakat luas. Pekerja yang menjadi korban sempat berdiskusi mengenai hak-hak setelah terkena PHK, tetapi jarang berlanjut ke pengadilan hubungan industrial. Pada Pemilu 2024 para capres-cawapres juga menyertakan gagasan tentang ekonomi digital, seperti digitalisasi dalam UMKM dan start up, ekonomi digital sebagai sumber pertumbuhan, seperti meratakan literasi digital. Setyo khawatir, industri digital cuma jadi komoditas politik. ”Belum ada kejelasan program untuk mendorong ekonomi digital. Digitalisasi industri dilepas begitu saja. Kalaupun terjadi PHK, PHK terjadi dalam suasana silent yang kami duga karena kesadaran hak pekerja di antara karyawan belum masif,” kata Setyo. Di sisi lain, omnibus law Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan PHK. Dulu PHK karena rugi sehingga operasionalisasi harus tutup permanen. Kini, perusahaan tidak perlu tutup permanen. (Yoga)

Pemerintah berhasil mencapai kesepakatan pembebasan tarif ekspor untuk empat komoditas olahan ke Jepang. Produk ekspor tuna olahanasal Indonesia ke Jepang beberapa tahun terakhir terus meningkat. Tarif ekspor 0 % tersebut berlaku untuk empat kode HS, yakni ekspor tuna kaleng dan cakalang kaleng dari semula 9,6 % menjadi 0 % serta pos tarif ekspor katsuobushi dengan kode HS 1604.14-091 dan tuna lain dengan kode HS 1604.14-099 dari semula 9,6 % menjadi 0 %. Otoritas Jepang terlebih dulu memberikan eliminasi tarif untuk pos tarif tuna kaleng Filipina, Thailand, dan Vietnam. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis, pada tahun 2022 Jepang mengimpor produk tuna-cakalang olahan dengan empat kode HS tersebut sebesar 395 juta USD.

Pemasok utamanya Thailand (58 %), diikuti Indonesia (17,96 %), Filipina (16 %), dan Vietnam (4 %). Total produk tuna-cakalang yang diimpor Jepang senilai 2,2 miliar USD, kedua terbesar di dunia setelah AS. Dimana pasokan Indonesia senilai 154 juta USD (7 %) atau urutan ke-6 negara pengekspor tuna-cakalang ke Jepang. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo, pekan lalu mengemukakan, tarif 0 % memberikan peluang signifikan terhadap peningkatan pasar ekspor tuna olahan ke Jepang. Hal ini mengingat pihak Jepang sejak perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA) berlaku tahun 2007 tidak memberikan tarif preferensi terhadap produk tuna olahan kepada Indonesia.

Daya saing produk tuna Indonesia di pasar Jepang diharapkan akan terus meningat mengingat Thailand sebagai kompetitor sudah lebih dulu menikmati tarif preferensi produk olahan tuna. ”Dengan tarif 0 % ini, diharapkan pada lima tahun ke depan ekspor tuna dan cakalang Indonesia meningkat 20 %. Selain itu, mendorong peningkatan akses pasar tuna olahan Indonesia ke Jepang. Ini juga diharapkan dapat meningkatkan investasi pengolahan produk tuna olahan, baik PMDN maupun PMA, dan meningkatkan hilirasi industri tuna di Indonesia,” katanya saat dihubungi, Minggu (14/1/2024). (Yoga)

Gejolak stok dan harga pangan kerap menjadi ”peluru” politik untuk menumbangkan lawan. Menjelang pesta demokrasi 2024, ”peluru” itu kian tajam. Pemerintah, yang selalu menjadi sasaran tembak, menempa perisai krisis pangan. Hingga pekan kedua Januari 2024, harga sejumlah pangan pokok masih tinggi, terutama beras dan gula pasir atau konsumsi. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, per Sabtu (13/1) harga rata-rata nasional beras medium dan gula pasir masing-masing Rp 13.290 per kg dan Rp 17.330 per kg. Harga beras medium masih di atas HET yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zonasi, yakni Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Begitu juga gula pasir, harganya di atas harga acuan penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah berdasarkan wilayah, yakni Rp 16.000-Rp 17.000 per kg.

Harga kedua komoditas pangan pokok itu masih tinggi lantaran penurunan produksi akibat El Nino. Selain itu, keduanya tengah berada pada fase paceklik. Panen raya padi diperkirakan baru terjadi pada April-Mei 2024, sedangkan musim giling tebu baru akan mulai pada Mei 2024. emerintah telah menempa ”perisai” untuk menangkal kekurangan stok dan kenaikan harga, Bapanas telah menetapkan jumlah stok 13 bahan pangan pokok untuk cadangan pangan pemerintah (CPP). Kementan berupaya menambah stok beras di fase paceklik sembari menunggu realisasi panen raya. Pemerintah juga telah menetapkan kuota impor beras sebanyak 2 juta ton serta gula mentah dan konsumsi sebanyak 745.000 ton.

Kemendag juga telah menerbitkan persetujuan impor (PI) sejumlah pangan pokok yang dibutuhkan di dalam negeri. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, salah satu tantangan ketahanan pangan pada tahun ini adalah ancaman ketersediaan pangan di tengah kondisi ketidakpastian global. Untuk itu, penguatan CPP perlu dilakukan, baik melalui peningkatan kapasitas penyimpanan dan distribusi maupun koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta. ”CPP itu akan dikelola Perum Bulog dan ID Food. Untuk merealisasikan CPP itu, kami telah menyediakan dana Rp 28,7 triliun yang akan digulirkan kepada dua badan usaha milik negara itu,” ujarnya. (Yoga)

Perusahaan produsen kendaraan listrik Vietnam, VinFast, siap untuk berinvestasi membangun pabrik di Indonesia. Total penanaman modal diperkirakan mencapai 1,2 miliar dollar AS. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, rencana investasi itu diterima setelah pihaknya mendampingi Presiden Jokowi bertemu dengan perwakilan VinFast di Vietnam. Agus menjelaskan, VinFast sedang mengidentifikasi lokasi yang cocok untuk mendirikan pabrik di Indonesia dengan kebutuhan lahan sekitar 240 hektar. ”Kami sangat mengapresiasi rencana investasi VinFast karena akan turut mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia mengingat potensi yang besar di Indonesia,” ujar Agus dalam keterangannya, akhir pekan lalu.VinFast akan berkolaborasi dengan perusahaan dalam negeri untuk proses produksi.

Selain itu, VinFast akan bermitra dengan perusahaan transportasi dan penyedia jasa teknologi dalam rangka ekspansi untuk kendaraan taksi listrik. VinFast juga berminat membuat bus listrik. Bahkan, mereka juga ingin berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Terkait rencana investasi VinFast ini, Pemerintah Indonesia akan memberikan sejumlah insentif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, termasuk untuk industri kendaraan listrik, antara lain fasilitas tax holiday, tax allowance, insentif bea masuk, serta insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pada tahap produksi, VinFast bisa memanfaatkan fasilitas tarif 0 % untuk skema impor completely knock down (CKD) atau incompletely knock down (IKD) yang diatur dalam Permenperin No 29 Tahun 2023. Selain itu, fasilitas PPnBM 0 % juga dapat dimanfaatkan jika mencapai persyaratan minimum kandungan lokal sebagaimana Perpres No 79 Tahun 2023. (Yoga)

Kemenhub melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan menghadirkan layanan bus berbasis skema pembelian layanan atau buy the service (BTS) di Kota Depok, Jabar. Skema ini diharapkan dapat mengurangi masalah kemacetan di Jabodetabek serta membangkitkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Menyusul penerapan di Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor, BPTJ melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding / MoU) bersama Pemkot Depok mengenai layanan bus berbasis BTS di Depok, Jumat (12/1). Namun, belum diumumkan kapan layanan ini mulai beroperasi.

BTS merupakan layanan jasa angkutan massal perkotaan berupa bus yang memperkuat konektivitas moda transportasi. Layanan ini termasuk salah satu upaya pemerintah pusat dalam rangka menyediakan layanan angkutan umum yang memadai dan menjangkau semua wilayah. Plt Kepala BPTJ Suharto, Minggu (14/1), mengatakan, perluasan layanan BTS di daerah-daerah Bodetabek merupakan hal penting yang terus diupayakan. Angkutan massal dengan program BTS akan menyediakan layanan yang aman dan nyaman. Sebagai proyek rintisan layanan BTS di Kota Depok, rute pertamanya yaitu dari Terminal Margonda menuju Stasiun LRT Jabodebek Harjamukti.

Rute tersebut merupakan rute prioritas dari lima rute yang diusulkan oleh Pemkot Depok dan terintegrasi langsung dengan layanan LRT Jabodebek. ”Rencana operasi secepat nya, tergantung kesiapan Pemkot Depok terkait apakah halte atau bus stop sudah siap. Menurut rencana, kami akan mengoperasikan 13 bus medium dan 12 titik lokasi pemberhentian bus dari terminal Margonda hingga Stasiun LRT Harjamukti,” kata Suharto. BTS di Depok akan menggunakan bus listrik, dilengkapi fasilitas yang nyaman, seperti penyejuk ruangan (AC), jaringan internet nirkabel (Wi- fi), dan kursi yang empuk. (Yoga)