Kolaborasi apik dua bank pembangan daerah diharapkan mampu mendongkrak bisnis syariah yang memiliki potensi besar bagi perbankan Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB).Bahkan, proses pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) antara Bank NTB Syariah dengan Bank Jawa Timur (Bank Jatim) sudah masuk tahap fi nalisasi dan ditargetkan rampung pada 2024.Pembentukan KUB ini bertujuan untuk membantu Bank NTB Syariah guna memenuhi modal inti Rp3 triliun sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/2020, yang menuntut semua bank pembangunan daerah (BPD) memenuhi modal inti Rp3 triliun pada 2024. Bank NTB sendiri masih kekurangan modal inti di atas Rp1 triliun, tetapi opsi penambahan modal dari pemegang saham di daerah belum memungkinkan lantaran keterbatasan anggaran. Opsi ini diambil bukan tanpa alasan. Apabila Bank NTB gagal memenuhi modal inti hingga akhir 2024, maka akan terancam turun dari bank umum atau syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Penjabat (Pj.) NTB Lalu Gita Ariadi menjelaskan bahwa KUB ini ditargetkan segera rampung. Sebelumnya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB Rico Rinaldy menyebut terus mendorong KUB tersebut segera terealisasi agar modal inti Bank NTB Syariah bisa segera terpenuhi. “Kami terus mendorong agar dipercepat, karena ada deadline hingga 2024.”  Rencananya, Bank Jatim akan mengakuisisi 100 mili-ar lembar saham Bank NTB Syariah. Nilai ini setara dengan 15% saham Bank NTB Syariah.

Orang kaya kian kaya karena akses modal lebih besar, sementara orang miskin kian miskin karena upah riil yang diterima turun. Intervensi perlu dilakukan. Sejak tahun 2020, kesenjangan ekonomi di dunia semakin lebar. Lima orang terkaya di dunia, yakni CEO Tesla Elon Musk; Bernard Arnault dari perusahaan barang mewah LVMH; pendiri Amazon, Jeff Bezos; pendiri Oracle, Larry Ellison; dan pakar investasi Warren Buffet, menjadi lebih kaya dua kali lipat atau 114 % sejak 2020, berkat lonjakan harga saham.  Laporan tahunan mengenai kondisi kesenjangan di seluruh dunia dari lembaga amal Oxfam ini dipublikasikan sebelum Forum Ekonomi Dunia dimulai di Davos, Swiss, Senin (15/1). Di 52 negara yang dianalisis, upah riil rata-rata hampir 800 juta pekerja turun. Para pekerja ini telah kehilangan total kerugian 1,5 triliun USD atau Rp 23 kuadriliun selama dua tahun terakhir atau setara dengan hilangnya gaji selama 25 hari untuk setiap pekerja (Kompas.id, 16/1). Masalah ini membutuhkan intervensi dari pemerintah dan juga organisasi masyarakat sipil.

Upaya yang bisa dilakukan adalah membuat program-program pemerintah yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam waktu singkat, intervensi ke kaum miskin dengan program bantuan langsung tunai bisa dilakukan, tapi sayangnya di beberapa negara, program ini disimpangkan untuk kepentingan politik menjelang pemilihan umum. Langkah jangka panjang, pemerintah harus menanggulangi kemiskinan dengan cara yang lebih struktural, seperti perbaikan lapangan pekerjaan, akses modal yang lebih mudah, serta pengembangan UMKM. Intervensi masyarakat sipil diperlukan untuk menopang berbagai akses hajat hidup sehingga bisa menekan pengeluaran warga miskin. Melalui berbagai program mereka dapat meningkatkan keterampilan warga dalam berusaha, akses permodalan, serta mengembangkan lembaga usaha kecil dan menengah di masyarakat. Di sisi lain, kelompok orang kaya didorong untuk peduli melalui filantropisme. (Yoga)

Mengamati debat para calon presiden dan para calon wakil presiden, beberapa hal perlu menjadi catatan. Khususnya, ditinjau dari aspek manajemen sumber pertumbuhan serta peningkatan kapasitas para actor ekonomi sebagai pencipta nilai di tengah persaingan pasar bebas. Debat capres dan cawapres yang dibatasi aturan waktu ketat tidak memberikan peluang untuk menjelaskan secara mendalam dan komprehensif bagaimana cara mereka menerjemahkan Pancasila sebagai core values dan konstitusi sebagai core mission ketika kelak mereka memegang kepemimpinan nasional, karena tak satu pun dari mereka menjelaskan bagaimana caranya pemerintah dan aktor ekonomi bersinergi untuk menciptakan nilai menuju Indonesia maju yang dicita-citakan itu.

Indonesia maju hanya bisa dihadirkan oleh para pencipta nilai (value creators), yaitu aktor-aktor ekonomi Pancasila yang terdiri dari BUMN dan badan BUMD; swasta nasional dan swasta asing; serta koperasi dan UMKM. Para aktor ekonomi inilah yang menggerakkan pertumbuhan melalui pendayagunaan sumber-sumber daya nasional, khususnya SDA yang melimpah. Tugas pemerintah hanya memberikan proteksi keamanan, termasuk kepastian hukum dan kebijakan yang memfasilitasi mereka untuk berkembang secara sehat serta keberpihakan untuk menciptakan keadilan. Kebijakan pengalokasian SDA tidak boleh hanya menguntungkan sekelompok aktor ekonomi tertentu dan pada akhirnya mencederai keadilan sekaligus merugikan negara.

Produktivitas dari SDA kita masih sangat rendah karena dikelola atau dimiliki oleh rakyat. Misalnya, di sektor sawit 41 %, karet 94 %, kakao 96 %, kopi 92 %, dan perikanan 80 %. Yang dibutuhkan di sini adalah keberpihakan pada UKM. Tanpa keberpihakan, tak mungkin terjadi keadilan karena tak mungkin mereka bisa naik kelas. Di sektor keuangan, pemberian kredit, perlu dikelola oleh bank khusus yang menangani BUMR. Disinilah peranan para aktor ekonomi sebagai pencipta nilai atau wealth creator sangatlah penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan makmur. (Yoga)

Pemanfaatan skema kredit pemilikan rumah (KPR) dinilai masih dominan dalam penjualan rumah tapak (landed house) pada 2024. tahun lalu, hingga kuartal ketiga 2023, pemanfaatan KPR mencapai 75,5% dari total skema pembayaran dalam memberi properti. Di sisi lain, pembeli rumah dari kalangan milenial yang memanfaatkan skema KPR cukup besar. "Saat ini, berkisar 70-80% pembelian properti memakai skema KPR, karena itu peran bank penting untuk menggerakkan sektor properti. Pemanfataan KPR akan terus meningkat karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia," ujar Ade Lukito, vice president Consumer Loan PT Bank Central Asia. Dari sisi konsumen, skema pembiayaan utama dalam pembelian rumah primer adalah KPR, dengan pangsa 75,50% dari total pembiayaan. Menurut Ade Lukito, saat ini pasar digerakkan oleh konsumen kalangan muda. Salah satu pemicunya adalah kemudahan informasi sehingga kaum muda terdorong membeli rumah. "Di sisi lain, tren generasi membeli rumah melalui KPR kian terasa dalam tiga tahun terakhir," katanya. (Yetede)

Produksi jagung pipil kering berkadar air 14 persen nasional dilaporkan terus menurun akibat kekeringan sebagai dampak fenomena iklim El Nino yang terjadi sejak pertengahan tahun lalu. Ketua Umum Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) Sholahuddin mengungkapkan, di sejumlah tempat, petani mengalami gagal panen karena tidak adanya hujan. Di daerah Lamongan, Jawa Timur, misalnya, penurunan produksi mencapai 80 persen pada masa panen pertama. Sedangkan di daerah lain, seperti Gresik dan Bima, Nusa Tenggara Barat, hasil panen anjlok hingga 50 persen.

Musim tanam pertama yang dimulai pada akhir Agustus 2023, kata Sholahuddin, terganggu akibat nyaris tak ada hujan. Kondisi ini berlanjut hingga musim tanam kedua yang dimulai pada akhir November 2023. Akibatnya, banyak tanaman jagung kerdil karena tak terkena hujan di usia tanaman 15-60 hari. “Minimal jagung harus terkena hujan sejak umur 1 hingga 90 hari. Banyak juga yang tidak tumbuh pada musim tanam pertama,” ujarnya, kemarin.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, produksi jagung nasional pada Oktober 2023 mencapai 1,29 juta ton. Pada bulan berikutnya, produksi menurun ke 1,17 juta ton dan berlanjut kembali turun ke 0,89 juta ton pada Desember. Di sisi lain, kebutuhan jagung nasional per bulan mencapai 1,25 juta ton. Tak maksimalnya produksi pada musim tanam pertama dan kedua lalu, stok jagung domestik diperkirakan terus menipis. (Yetede)

Sengkarut tata niaga bawang putih terus berlanjut. Ombudsman Indonesia mencium aroma tak sedap dari proses penerbitan rekomendasi impor produk holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian (Kementan). Padahal, rekomendasi ini menjadi acuan yang digunakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih. Dari hasil investigasi, Ombudsman menemukan adanya sejumlah penyimpangan, mulai dari pungutan liar, penerbitan RIPH bawang putih yang melebihi rencana impor, hingga ketidaksesuaian antara komitmen dan realisasi wajib tanam bawang putih. Berdasarkan laporan yang diperoleh Ombudsman, pelaku usaha dibebankan pungutan ilegal Rp 200-Rp 250 per kilogram dari besaran RIPH yang ingin diterbitkan. "Jika RIPH misal mendapat kuota 6.000 kg dan SPI 1.000 kg, pungutannya tetap untuk 6.000 kg sesuai RIPH," jelas ungkap Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, Selasa (16/1). Ombudsman juga menemukan, banyak importir enggan melakukan wajib tanam lantaran takut merugi karena tak mendapat kepastian SPI dari Kemendag. Alhasil, wajib tanam tidak berjalan. Anggota Perkumpulan Pengusaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) Jaya Sartika mengklaim, seluruh importir yang mendapat RIPH telah memenuhi wajib tanam. Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto menampik adanya pungutan liar dalam proses penerbitan RIPH bawang putih. Pemberian RIPH bawang putih sesuai Pementan No. 39/2019. Tapi dia mengakui jumlah RIPH tahun 2023 melebihi kuota impor yakni mencapai 1,2 juta ton.

Proyek-proyek infrastruktur pemerintah belum signifikan menyerap tenaga kerja. Padahal, alokasi dana infrastuktur yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu meningkat saban tahun. Pada tahun 2023, realisasi anggaran infrastruktur dalam APBN mencapai Rp 455,8 triliun. Angka itu tumbuh 22,2% dibandingkan realisasi di periode yang sama tahun 2022. Sayangnya, serapan tenaga kerja di bidang konstruksi belum sebanding. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penyerapan tenaga kerja konstruksi per Agustus 2023 hanya naik 770.000 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau naik 8,77% year on year (yoy). Dari data BPS pula, penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi per Agustus tahun lalu mencapai 9,25 juta orang. Sektor ini hanya berkontribusi 6% terhadap jumlah penduduk bekerja di Indonesia. Pada tahun 2022, anggaran infrastruktur melalui APBN memang rendah. Realisasinya hanya sebesar Rp 372,8 triliun, terkontraksi 7,6% yoy. Sementara per Agustus tahun 2021, penyerapan tenaga kerja di bidang konstruksi tercatat naik 2,73% yoy.  Adapun realisasi anggaran infrastruktur pada 2021 mencapai Rp 403,3 trilun, naik 31,2% yoy. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo beralasan, investasi pemerintah hanya berkontribusi 10% dari total investasi. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti proyek infrastruktur pemerintah yang lebih padat modal. Sebab, kebanyakan model proyek konstruksi yang sifatnya precast sehingga tidak butuh banyak tenaga kerja. Selain itu, kemajuan teknologi konstruksi juga mempengaruhi jumlah pekerja proyek infrastruktur. Bhima juga bilang, sebagian Proyek Strategis Nasional (PSN) memasuki fase akhir atau hampir selesai di 2023, sehingga jumlah tenaga kerja konstruksi terutama dari kontraktor berkurang. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita juga bilang, adanya disrupsi dari kemajuan teknologi di bidang konstruksi. Alhasil, teknologi ini mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia di sektor tersebut. Bukan hanya itu, kontribusi belanja infrastruktur pemerintah terhadap sektor konstruksi tidak terlalu besar. Ditambah, secara keseluruhan sektor konstruksi mengalami pertumbuhan yang lambat di tahun 2023 karena permintaan di sektor properti yang diperkirakan melambat.

Di tengah tren penurunan harga komoditas batubara, emiten tambang batubara mencetak pertumbuhan kinerja operasional. Para emiten juga membidik kenaikan volume produksi dan penjualan tahun ini. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) misalnya, membukukan volume produksi sebanyak 41,9 juta ton. Angka ini tumbuh 13% dibanding tahun 2022 sebesar 37,1 juta ton. Pencapaian produksi ini juga melampaui target produksi yang dipasang PTBA, yakni sebesar 41 juta ton. Salah satu pendorong kinerjanya produksi batubara PTBA adalah kontribusi dari kontraktor jasa pertambangan dan cucu usaha PTBA yakni PT Satria Bahana Sarana (SBS) sebesar 37,7 juta ton. Sedangkan sebesar 4,2 juta ton merupakan hasil produksi swakelola PTBA. Volume penjualan batubara PTBA juga naik 16,9% menjadi 37 juta ton pada tahun 2023. Sekretaris Perusahaan PTBA, Niko Chandra mengatakan, penjualan ekspor PTBA sepanjang tahun lalu mencapai 15,6 juta ton atau naik 25% dibanding tahun 2022. Sementara itu, penjualan domestik mencapai 21,4 juta ton atau tumbuh 12% secara tahunan. Pasar ekspor PTBA pada 2023 juga semakin beragam. Tercatat ada beberapa pasar baru yang berhasil dioptimalkan, di antaranya Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, hingga Bangladesh. Selain PTBA, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) juga mengantongi pertumbuhan kinerja operasional. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Resources, Dileep Srivastava memperkirakan, volume produksi BUMI tahun 2023 berada di kisaran 78 juta metrik ton, atau naik 11,4% dari produksi tahun 2022. Menurut Dileep, salah satu faktor yang mendorong kenaikan produksi BUMI tahun lalu adalah cuaca yang lebih kering. Sedangkan PT United Tractors Tbk (UNTR) baru melaporkan penjualan per November 2023. Melalui PT Tuah Turangga Agung, UNTR telah menjual 10,45 juta ton batubara dalam sebelas bulan pertama 2023. Capaian ini naik 14,24% secara tahunan. Nah tahun 2024 ini, emiten batubara masih berharap bisa mengejar produksi lebih tinggi.BUMI membidik volume produksi dapat melampaui 80 juta ton batubara hingga akhir 2024. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) juga berencana meningkatkan kapasitas produksi di tahun depan. Apalagi, tambang baru milik ITMG, yakni Graha Panca Karsa akan mulai beroperasi tahun ini. Kepala Riset Trimegah Sekuritas, Willinoy Sitorus mengatakan, kendati cenderung turun, harga komoditas batubara tahun ini masih cukup prospektif, dengan adanya sejumlah katalis. Sektor batubara dalam negeri mendapat katalis dari berlakunya Mitra Instansi Pengelola (MIP). Menurut Trimegah, penerapan MIP akan memberikan keuntungan terbesar bagi PTBA sebagai emiten dengan pangsa pasar domestik yang besar. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Erindra Krisnawan memperkirakan, harga rata-rata batubara Newcastle akan berada di level US$ 120 per ton. Erindra masih mempertahankan peringkat netral pada sektor batubara seiring dengan valuasi di sektor ini yang murah.

Emiten konstruksi swasta berpeluang meraih nilai kontrak proyek yang lebih besar pada tahun 2024. Kendati begitu, masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi emiten sektor ini. PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) misalnya, membidik pertumbuhan kinerja sebesar 15% hingga 21% pada tahun 2024. Sekretaris Perusahaan Total Bangun Persada, Anggie S. Sidharta mengatakan, TOTL sedang terlibat dalam sejumlah proses tender dengan nilai sekitar Rp 8,7 triliun, antara proyek gedung mixed used, hotel, data center, industrial dan lainnya. Sepanjang tahun 2023 lalu, TOTL membukukan nilai kontrak baru Rp 4,2 triliun. Pencapaian ini lebih tinggi 43% dari target 2023 Rp 2,9 triliun. Sedangkan di tahun 2024, TOTL membidik nilai kontrak baru Rp 3,5 triliun. TOTL juga mengincar pendapatan Rp 3,1 triliun tahun ini. Direktur Utama Kiwoom Sekuritas Indonesia, Chang-kun Shin mengatakan, ada beberapa sentimen pendorong kinerja emiten konstruksi swasta. Seperti gencarnya pembangunan infrastruktur, peluang pemulihan permintaan properti dan pembangunan infrastruktur digital, Antara lain, jaringan telekomunikasi dan data center. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji Gusta mengatakan, kinerja emiten konstruksi swasta bakal lebih baik dari emiten BUMN Karya. Sebab, debt to equity ratio (DER) emiten swasta masih lebih rendah. Misalnya, DER PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA) di 0,9 kali, PT Acset Indonusa Tbk (ACST) 2,6 kali dan TOTL 1,4 kali. Nafan merekomendasikan hold TOTL dengan target harga Rp 410 per saham.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menggelar grand launching Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) Online Bank Syariah Pertama di Indonesia di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Launching ini menandakan BSI berkomitmen kuat untuk mendorong percepatan bisnis Pasar Modal Syariah dalam negeri.Menurut Direktur Utama BSI Hery Gunardi, kolaborasi dengan Perusahaan Sekuritas Anggota Bursa Sharia Online Trading System (AB SOTS) ini merupakan salah satu upaya BSI untuk meningkatkan literasi, inklusi, dan peneterasi keuangan syariah. Menyadari perlunya percepatan pertumbuhan bisnis di Pasar Modal Syariah dan dengan dukungan penuh dari OJK, Bursa Efek Indonesia, KSEI, KPEI dan AB SOTS per 1 Desember 2023 lalu BSI telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk melakukan pembukaan RDN secara online. Peluncuran RDN Online merupakan komitmen BSI untuk mempermudah pembukaan RDN Syariah yang mudah dan cepat bagi para investor pasar modal sehingga dapat membuka peluang untuk ekspansi produk investasi bagi nasabah investor lebih lanjut. BSI juga telah berfokus pada penyusunan peta jalan khusus untuk Ekosistem Investasi Pasar Modal Syariah di mana ke depan nya BSI akan menjadi bank yang memiliki izin MPPPE (Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek) yang diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan market sharePasar Modal Syariah secara progressif. Dengan digitalisasi dan integrasi sistem dengan Peru sahaan Sekuritas, BSI menargetkan dapat mengakuisisi dua kali lipat dari jumlah investor Syariah yang telah menjadi nasabah RDN BSI saat ini di tahun 2024.