Nilai ekspor Indonesia turun 11% menjadi US$ 258 miliar pada 2023, dibandingkan tahun 2022 sebesar US$ 291 miliar. Ekspor terpukul oleh pelemahan harga komoditas dan ekonomi mitra dagang. Sejalan dengan itu, surplus neraca perdagangan Indonesia tergerus 33% menjadi US$ 36,94 miliar sepanjang 2023 dari 2022 sebesar US$ 54,4 miliar. Namun, patut dicatat, Indonesia sukses mencetak surplus perdagangan selama 44 bulan beruntun. Tahun 2023, impor Indonesia turun 3,8% menjadi US$ 221 miliar dari sebelumnya US$ 237 miliar. Perinciannya, impor migas naik 5,35% menjadi US$ 35 miliar, sedangkan nonmigas turun  5,5% menjadi US$ 186 miliar. Imbasnya, ekspor bahan bakar mineral turun 20,7 % menjadi US$ 43,5 miliar, sedangkan minyak hewani/nabati turun 19% menjadi US$ 28 miliar pada 2023. (Yetede)

Otoritas jasa keuangan (OJK)  terus mendukung perkembangan industri perbankan ke depannya. Dimana tahun ini OJK akan menerbitkan sejumlah ketentuan di sektor perbankan,  sehingga bank dapat meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian. Adapun ketentuan tersebut berupa Peraturan  OJK (SEOJK). "Pada 2024 OJK akan menerbitkan 27 ketentuan sektor perbankan, terdiri atas 18 POJK dan 9  SEOJK," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Salah satu ketentuan yang kemungkinan besar akan diterbitkan tahun ini adalah POJK (RPOJK) Transparan dan Publikasi SBDK bagi Bank Umum Konvensional (BUK). Pasalnya, pada 13 November 2023, OJK mengeluarkan Rancangan POJK dan meminta tanggapan kepada masyarakat umum sebelum menerbitkan POJK SBDK. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2023 sebesar US$ 400,9 miliar, atau tumbuh 2,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 0,7% (yoy). Perkembangan ULN terutama disebabkan oleh transaksi ULN sektor publik. Kepala Departeman Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, posisi ULN pada November 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global yang berdampak pada  meningkatnya angka statistik ULN Indonesia valuta lainnya dalam satuan dolar AS.  Posisi ULN pemerintah di bulan November 2023 sebesar US$ 192,6 miliar atau tumbuh 6,0% (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,0% (yoy). ULN pemerintah tetap terkendali dan terkelola secara terukur dan akuntabel. Perkembangan ULN terutama disebabkan peningkatan penempatan  investasi portfolio di pasar Surat Berharga Negara  (SBN) domestik dan internasional, dalam bentuk sukuk global, seiring sentimen positif kepercayaan  pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. (Yetede)

Pada awal 2024, perusahaan baja PT Gunung Raja Paksi (GRP) melakukan pelepasan ekspor baja struktur sebanyak 1500 Metric Tons (MT) ke Kanada, dengan nilai sekitar US$ 2 juta. Selama 2023, GRP telah membukukan capaian ekspor sebesar US$ 25 miliar. Presiden Direktur GRP Fedaus menyampaikan, produk baja struktural yang diekspor GRP pada awal tahun ini untuk mendukung pembangunan proyek Yukon Bridge di Kanada. Dengan Weather Resistance Grade, produk ini mengandung penambahan nikel untuk ketahanan korosi, menjadikannya pilihan ideal untuk konstruksi jembatan dalam cuaca ekstrem," jelas Fedaus. Melalui ekspor baja struktural ini, lanjut Fedaus, GR berupaya untuk menciptakan prestasi baru dan memperkuat  posisi Indonesia di panggung global. (Yetede)

Program jalan Tol Laut diharapkan masih tetap dilanjutkan pada tahun 2024. Hal tersebut bertujuan untuk memacu distribusi logistik di Tanah Air. PT Pelayaran Naisonal Indonesia atau Pelni (Persero) menyatakan masih mampu menyerap  pelaksanaan Program Tol Laut. Program Tol Laut yang bergulir sejak 2015 ini diharapkan bisa terus berjalan  memperlancar distribusi logistik antar wilayah dan menjamin ketersediaan  bahan kebutuhan pokok penting di daerah tertinggi, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP). Kepala Kesekretariatan Pelni Evan  Aryanto  mengatakan sebagai operator  Program Tol Laut, pihaknya mendengarkan aspirasi  langsung dari masyarakat. Dari sisi pelaku usaha, biaya pengiriman  dengan Kapal Tol laut jauh lebih murah. "Ini fakta-fakta  langsung yang kami dengar di lapangan sehingga mereka berani memperbesar skala bisnisnya karena  menggantungkan harapannya ke program ini sehingga bisa mendorong UMKM di daerah lebih berkembang," ujarnya kepada Investor Daily. (Yetede)

Indonesia mengimpor beras 3,06 juta ton pada 2023, atau meningkat pesat hingga 613,61 dibandingkan 2022 yang hanya 429.210 ton. Sebanyak 1,38 juta ton atau 45,12% dari impor beras tahun lalu itu berasal dari Thailand, sisanya didatangkan dari Vietnam, Pakistan, Myanmar, dan lainnya.  Sementara itu, pemerintah telah merencanakan impor beras sebesar 2 juta ton untuk tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, impor beras pada 2023 yang sebesar 3,06 juta ton tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Impor beras pada 2019 mencapai 444.510 ton, lalu turun menjadi 356.290 ton pada 2020, kemudian meningkat lagi menjadi 407.740 ton pada 2021, dan terealisasi sebesar 429.210 ton pada 2022. "Selama lima tahun terakhir, impor beras pada 2023 menjadi yang terbesar yaitu 3,06 juta ton atau mengalami peningkatan 613,61% dibandingkan 2022," ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan jasa BPS Pudji Ismartini. (Yetede)

Pebisnis usaha hiburan mengawali tahun 2024 ini dengan was-was. Belum sepenuhnya pulih pasca dihantam badai pandemi virus Covid-19, beban bisnis baru terpampang di depan mata. Ancaman yang dihadapi bukan kaleng-kaleng. Mereka berhadapan dengan kebijakan baru pemerintah di sektor perpajakan. Awal tahun ini, sejumlah pemerintah daerah resmi menaikkan pajak hiburan 40%-75%. Kebijakan daerah mengerek tarif pajak hiburan hingga ke angkasa itu mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Memang tak semua bisnis hiburan dikenakan pajak tinggi. Hanya hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dipungut pajak tinggi. "Khusus tarif PBJT (pajak barang dan jasa tertentu) atas jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%," demikian bunyi Pasal 58 ayat 2 UU HKPD. Beberapa di antaranya adalah DKI Jakarta, Kabupaten Badung (Bali), Kotawaringin Timur (Kalteng), Pangandaran, Bandar Lampung dan beberapa daerah lainnya. Sontak saja, terbitnya aturan baru ini mendapat penolakan keras dari pelaku usaha hiburan. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani menegaskan, bakal mengajukan permohonan judicial review  UU PHKD ke Mahkamah Konstisusi (MK). Menurutnya, kenaikan tarif pajak hiburan bakal mematikan bisnis hiburan di Tanah Air. Di sisi lain, pelaku usaha hiburan ilegal akan semakin menjamur. Emiten pengelola resto & bar Lucy In The Sky, PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) juga mendukung penuh upaya judicial review tersebut. Sekretaris Perusahaan LUCY, Ratna Sari bilang, kenaikan pajak itu sangat memberatkan seluruh pengusaha hiburan. Namun demikian, LUCY belum menyesuaikan harga jual ke konsumen. "Yang pasti, kami akan meninjau kembali harga penjualan," katanya, Minggu (14/1). Head of Spa & Wellness Taman Sari Royal Heritage Spa (TSRH), anak usaha Mustika Ratu, Dian V. Soeryomurti juga menentang kenaikan pajak yang demikian tinggi.

Sejumlah pemerintah daerah bergerak cepat, mengerek tarif pajak dengan penerbitan peraturan daerah (perda). Ini adalah buntut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintah Daerah (HKPD) yang berlaku Januari 2024. Kenaikan tarif pajak terutama terkait pajak hiburan. Ini mengacu pasal 58 Ayat 2 UU HKPD. Dalam UU itu,  tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Sejalan amanat UU HKPD itu, sejumlah pemda menetapkan perda yang merupakan aturan turunan   pasal 58 ayat 2 itu. Penelusuran KONTAN, banyak daerah yang sudah mengenakan tarif pajak hiburan hingga 40% atau tarif minimal, sesuai pasal 58 itu. Namun, ada beberapa daerah yang mengerek tarif pajak hiburan lebih dari 40%. Pertama, Kota Surabaya, dalam Perda Kota Surabaya No. 7/2023 khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke keluarga ditetapkan sebesar 40%. Kedua, Kota Malang yang menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 50% dalam Perda No. 4 Tahun 2023. Ketiga, Kabupaten Bogor juga menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 50% di Perda Nomor 11 Tahun 2023. Beberapa daerah lainnya seperti DKI Jakarta juga telah menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024. Tarif ini naik dari aturan sebelumnya, yang  cuma 25%. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai,  tingginya tarif pajak hiburan, bisa membuat pelaku usaha di bisnis ini mengambil dua opsi. Yakni, melakukan efisiensi bahkan tutup atau membebankan pajak tersebut kepada konsumen, dalam hal ini wisatawan. Pengamat Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga meramal, tingginya tarif pajak yang ditetapkan bisa berdampak negatif terhadap penerimaan daerah. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi menilai, perda tersebut kurang tepat jika  diterapkan saat ini, mengingat kondisi masyarakat maupun dunia usaha yang belum stabil.