Ekonomi
( 40733 )PERJUANGAN PETANI CILACAP UNTUK SAWAH SEDIMENTASI SEGARA ANAKAN
Puluhan tahun menggarap dan menggantungkan hidup pada
timbulan tanah sedimentasi Segara Anakan, ribuan petani di Cilacap, Jateng, mengharapkan
pengakuan atas kepemilikan tanah lewat sertifikat hak milik. Mereka menghadapi
sengketa hak tanah seluas 13.000 hektar yang melibatkan 25.000 kepala keluarga.
Wilayah itu dulunya berupa perairan
Segara Anakan, sedimentasi mengakibatkan tanah timbul berawa-rawa. ”Tanah ini
sudah dikelola sejak tahun 1980-an sampai sekarang,” kata Ketua Presidium Serikat
Tani Mandiri (STaM) Cilacap Petrus Sugeng di Cilacap, Selasa (9/1). Mulanya
tanah itu merupakan sedimentasi di sekitar Segara Anakan. Luasnya 10.000
hektar. Sesuai aturan, tanah sedimentasi adalah tanah yang dikuasai negara. Hak
kepemilikan bisa diberikan kepada warga Indonesia yang telah mengelolanya
selama 20 tahun berturut-turut.
Sugeng mengatakan, petani bersama STaM dan Konsorsium
Pembaruan Agraria (KPA) memperjuangkan pengakuan kepemilikan tanah sejak lama,
tetapi hingga kini belum terwujud. Harapan warga adalah SHM atas nama setiap penggarap
atau warga. Sejumlah petani yang menggarap tanah sedimentasi dari beberapa
wilayah, seperti Desa Bulupayung dan Rawaapu, Kecamatan Patimuan, serta Desa
Sidaurip, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, menuturkan hal serupa. Junarto
(48), petani dari Desa Bulupayung, mengisahkan, kakek dan ayahnya sudah menggarap
tanah yang semula berupa rawa sejak 1985. Mereka membersihkan semak belukar dan
menjadikannya sawah dengan luas 600 ubin atau sekitar 8.400 meter persegi. ”Ini
dulu rawa-rawa dan semak belukar. Ada banyak rumput rawa yang kami menyebutnya
prepetan. Tanah timbul akibat sedimentasi bawaan dari Sungai Cibeureum yang bermuara
di Segara Anakan. Hulunya ada di Majenang, Cipari, Sidareja, Kawunganten,” kata
Junarto.
Junarto mengatakan, ”Kami takut setelah membangun jalan usaha
tani dan menggarap lahan yang sudah produktif, ada investor datang, terus
diberi HGU, kami mau ke mana. Kami merasa belum tenang meskipun lahan sudah kami
garap,” katanya. Dari 600 ubin, sekali panen, Junarto bisa memanen 6 ton gabah
kering panen. Supaya masyarakat bisa mendapatkan
SHM atas tanah itu, pemerintah diharapkan mencabut UU Cipta Kerja kembali ke UU
Pokok Agraria. KPA sudah merekomendasikan, pemerintah melalui KLHK perlu
menerbitkan keputusan perihal penetapan batas kawasan hutan agar desa yang berkonflik
dengan kawasan hutan dapat diredistribusikan. Selain itu, rekomendasi kedua
adalah Menteri ATR/BPN menerbitkan keputusan pengakuan hak atas tanah hasil
pelaksanaan reforma agraria melalui sertifikat. (Yoga)
Penyesuaian Tarif Tol Beri Kepastian bagi Investor
Pemerintah secara bertahap akan menyesuaikan 13 tarif jalan tol pada kuartal I-2024. Kebijakan ini akan memberikan kepastian hukum bagi para investor, karena penyesuaian tarif jalan bebas hambatan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) mencatat kebutuhan investasi untuk mendukung pembangunan jalan tol saja di Indonesia selama periode 2020-2024 mencapai Rp500 triliun. Angka tersebut mengacu dalam publikasi rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. namun demikian, kemmapuan pembiayaan infrastruktur yang digelontorkan melalui APBN nilainya hanya sebesar Rp623 triliun atau sekitar 30% dari total kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur seperti yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yakni sebesar Rp2.058 triliun. Tercatat sejak tahun 1978 hingga pertengahan Januari 2024 ini total panjang jalan tol di Indonesia telah mencapai 2.816 Km yang terbagi di Pulau Jawa 1.782,47 Km, Pulau Sumatera 865,43 Km, Pulau Kalimantan 97,27 Km, Pulau Sulawesi 61,64 Km, dan Pulau Bali 10,07 Km. Sementara itu, jumlah tol beroperasi sebanyak 73 ruas, jumlah tol konstruksi 23 ruas. (Yetede)
Suku Bunga Turun di Semester II
laju inflasi dunia diyakini sudah terus turun dan tekanannya juga kian mereda. Pada saat yang sama, ekonomi global diakui lebih tangguh mengadapi rezim suku bunga tinggi yang diakibatkan inflasi tersebut. Tapi, bank sentral diingatkan untuk tidak terburu-buru memangkas suku bunga sekarang. Dana Moneter Internasional (IMF) mengharapkan, suku bunga baru turun di semester II nanti. Demikian benang merah pernyataan para ekonom dan pemimpin bisnis pada hari pertama Pertemuan Tahunan World Economic Forum di Davos, Swiss, Selasa (16/1/2024). IMF memperkirakan suku bunga turun pada paruh kedua tahun ini. Berbicara pada diskusi panel "The High rate Reality" CNBC di Davos Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath mengatakan, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa bank-bank sentral dunia akan menurunkan suku bunga secara agresif tahun ini." Meskipun inflasi telah turun, tugas belum selesai. kami menyoroti ketatnya pasar tenaga kerja di AS dan Eropa," ujar Gopinath. (Yetede)
Menjaga Kinerja Pedagangan dari Dampak Ketidakpastian Global
Aktivitas ekonomi global masih menghadapi risiko dan ketidakpastian, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas perdagangan Indonesia pada tahun ini. Berkaitan itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi kebijakan guna meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febri Nathan Kacaribu menjelaskan, prognosa tersebut tercermin pada proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi global oleh berbagai lembaga internasional yang juga diikuti oleh moderasi harga komoditas. " Pemerintah akan terus memantau dampak perlambatan global terhadap eskpor nasional, serta menyiapkan langkah antisipasi melalui dorongan terhadap keberlanjutan hilirisasi SDA ( sumber daya alam) peningkatan daya saing produk ekspor nasional, serta diverifikasi negara mitra dagang utama," jelas Febrio. Aktivitas perdagangan Indonesia pada tahun lalu terjaga, neraca perdagangan Indonesia secara total kembali mencatat surplus sebesar US$ 36,93. (Yetede)
Istana: Mundurnya Maruara Sirait Jangan Dihubungkan dengan Presiden Jokowi
Tiga Saham Emiten Prajogo Pangestu Kompak Melesat
Tiga saham emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu yakni PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), kompak mengalami kenaikan pada penutupan perdagangan Selasa (16/1/2024). Ketiga saham ini bahkan menjadi penggerak utama indeks harga saham gabungan (IHSG), yang pada perdagangan kemarin menguat 18,78 poin (0,26%) ke posisi 7.242. Berdasarkan data RTI, saham BREN mencatat keniakan 450 poin atai 10,16% ke posisi Rp4.880. Saham emiten energi baru terbarukan (EBT) ini ditransaksikan sebanyak 30.340 kali dengan jumlah saham berpindah tangan 70,24 juta saham senilai Rp336,29 miliar. Kenaikan tinggi lainnya juga ditorehkan oleh saham PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA). Saham emiten kimia dan infrastruktur ini menguat 330 poin atau 10,22% ke level Rp3.560. Sepanjang perdagangan kemarin, saham berkode TPIA ini ditransaksikan sebanyak 13.831 kali dengan jumlah saham berpindah tangan 52,6 juta kembar dan total transaksi Rp 178,38 miliar. (Yetede)
Pemilu 2024 dan Arah Perekonomian Kita
Pemilu biasanya berdampak positif bagi perekonomian melalui
peningkatan konsumsi masyarakat dan lembaga nonprofit rumah tangga. Namun, di
sisi lain, hajatan lima tahunan itu cenderung mengakibatkan penurunan investasi
sehingga mendorong perlambatan ekonomi. Semakin tinggi ketidakpastian (politik),
semakin besar koreksi investasi, dan semakin dalam pula risiko perlambatan
ekonomi. Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden, tingkat ketidakpastiannya
sangat tinggi. Ditambah situasi global yang makin rumit, investasi diperkirakan
akan merosot tahun ini sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun ini berpotensi
terkoreksi. BI memperkirakan pertumbuhan tahun 2024 berkisar 4,5-5,3 %. Selain
punya implikasi pada siklus ekonomi jangka pendek (cyclical effect), pemilu
juga punya potensi memengaruhi situasi struktural jangka panjang (structural effect).
Untuk itu, diperlukan evaluasi kebijakan pembangunan selama
ini serta identifikasi perbaikan kebijakan. Pemerintahan Presiden Jokowi selama
dua periode sangat fokus pada pembangunan infrastruktur. Tentu saja arah kebijakan
ini harus dilanjutkan dengan beberapa perbaikan. Pembangunan infrastruktur
adalah syarat perlu bagi pembangunan ekonomi dan industri (hilirisasi). Namun,
itu belum cukup. Masih diperlukan pilar kebijakan lain, terutama penguatan regulasi
dan institusi serta pengembangan sumber daya manusia. Ketiganya harus dilakukan
secara komprehensif dengan proporsi yang tepat. Merujuk studi Bappenas,faktor
paling menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia adalah regulasi dan kelembagaan.
Siapa pun presiden terpilih nanti perlu fokus pada aspek ini.
Dengan demikian, terjadi penataan menyeluruh pada aspek tata kelola, proses
kerja, serta koordinasi antara kementerian dan lembaga, ataupun koordinasi
pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan. Melalui perbaikan regulasi dan
kelembagaan, anggaran pemerintah yang terbatas bisa lebih efektif dan efisien guna
mendorong produktivitas perekonomian. Dengan begitu, pemilu tidak sekadar
memengaruhi dinamika perekonomian jangka pendek, tetapi juga menentukan arah pembangunan
jangka panjang. Pemerintah ke depan perlu mengakui keberhasilan pembangunan
selama ini, tetapi juga harus berani memperbaiki berbagai hal mendasar yang
perlu perubahan (Yoga)
Yang Kaya Kian Kaya, yang Miskin Kian Merana
Sejak tahun 2020, kesenjangan ekonomi di dunia semakin lebar.
Lima orang terkaya di dunia, yakni CEO Tesla Elon Musk, Bernard Arnault dari
perusahaan mewah LVMH, pendiri Amazon Jeff Bezos, pendiri Oracle Larry Ellison,
dan pakar investasi Warren Buffett, menjadi lebih kaya dua kali lipat atau 114 %
sejak 2020, berkat lonjakan harga saham. Kekayaan mereka meningkat dari 405
miliar USD, sekitar Rp 6,3 ribu triliun atau kuadriliun pada 2020, menjadi 869
miliar USD atau Rp 13,5 kuadriliun pada 2022. Tapi, sejak 2020 pula, lima miliar
orang miskin di seluruh dunia menjadi semakin miskin. Dengan serentetan krisis
yang terjadi, perekonomian dunia runtuh akibat pandemi Covid-19. Laporan
tahunan mengenai kondisi kesenjangan di seluruh dunia dari lembaga amal Oxfam ini
dipublikasikan sebelum Forum Ekonomi Dunia dimulai di Davos, Swiss, Senin
(15/1). Untuk menghitung kekayaan lima miliarder terkaya, Oxfam menggunakan
angka dari Forbes per November 2023. Oxfam merupakan konfederasi internasional
yang terdiri atas 20 organisasi yang bekerja sama dengan 90 negara untuk
membangun masa depan yang bebas ketidakadilan akibat kemiskinan.
”Dunia sedang memasuki dekade perpecahan. Dalam waktu dekat,
kita perkirakan dalam satu dekade ke depan kita akan memiliki triliuner. Setidaknya
akan ada satu orang yang memiliki kekayaan sampai seribu miliar USD. Jika tren
ini terus meningkat, upaya memerangi kemiskinan di seluruh dunia baru bisa
tuntas 229 tahun lagi,” kata direktur eksekutif sementara Oxfam, Amitabh Behar,
di Swiss. Di sisi lain, ratusan juta orang di seluruh dunia kini harus bekerja
lebih keras, dengan jam kerja yang lebih lama dan upah yang rendah. Di 52
negara yang dianalisis, upah riil rata-rata dari hampir 800 juta pekerja turun.
Mereka kehilangan 1,5 triliun USD atau Rp 23 kuadriliun selama dua tahun
terakhir, atau setara dengan hilangnya gaji selama 25 hari untuk setiap
pekerja. Orang yang miskin akan bertambah lebih banyak lagi jika perang
Rusia-Ukraina dan Israel-Hamas terus terjadi. Akibat konflik, harga energi dan
pangan melonjak dan ini sangat berdampak pada negara-negara termiskin. Ironisnya,
keuntungan bisnis justru meningkat tajam. (Yoga)
Pakaian Paling Diincar di ”Live Shopping”
177 Pengaduan Perusahaan Pialang Berjangka
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









