Indonesia memiliki potensi  besar sebagai produsen utama dalam industri halal dunia. Indonesia juga memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sejumlah 240 juta penduduk Indonesia beragama Islam pada 2023. Potensi ini tidak hanya  sisi konsumen tetapi juga sisi produsen. "Artinya, penduduk Indonesia  memiliki peluang sangat besar  untuk produksi barang yang bersifat halal sehingga bisa ekspor ke 8 miliar penduduk dunia. Jadi perspektifnya harus melihat keluar (outward looking) dari 240 juta penduduk Indonesia ke 8 miliar penduduk dunia," kata Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Al Faras Adha.  Saat ini, 46 lembaga penelitian halal di Indonesia yang bergerak di bidang tersebut masih menghadapi tantangan  dalam mencari data penelitian, memiliki dan memelihara  laboratorium yang layak, serta keterbatasan sumber daya manusia. (Yetede)

Pemerintah berencana menuntaskan regulasi terkait dengan ekspor benih bening lobster pada akhir Januari 2024. Kebijakan membuka keran ekspor benih itu sempat menuai kontroversi publik berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya atau plasma nutfah, serta terpukulnya budidaya lobster dalam negeri. Salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam periode 2021-2024 adalah perikanan budidaya berkelanjutan dengan fokus pada pengembangan komoditas unggulan, yakni udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan nila. Guru Besar Sumber Daya Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan IPB University Luky Adrianto berpendapat, ekspor berupa benih sumber daya ikan, termasuk di dalamnya benih bening lobster, seharusnya memperhitungkan aspek neraca sumber daya ikan dan bukan hanya neraca ekspor dalam perspektif ekonomi.

”Neraca sumber daya ikan sangat penting dalam perspektif spasial dan temporal,” katanya, saat dihubungi, Kamis (11/1/2024). Benih bening lobster memiliki karakteristik spasial berupa ruang yang terbatas serta temporal dalam kaitan siklus hidup. Dengan demikian, stok lobster di suatu lokasi tidak selalu berlimpah sepanjang tahun serta bergantung pula pada kualitas ekosistem. Pengelolaan berbasis wilayah perikanan dinilai sangat penting untuk memastikan keberlanjutan stok benih lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam konferensi pers ”Outlook dan Program Prioritas Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2024”, Rabu (10/1), memaparkan, payung hukum terkait dengan kebijakan ekspor benih bening lobster sedang disusun agar keran ekspor benih itu bisa dibuka dan memberikan manfaat bagi negara. ”Targetnya akhir bulan ini aturan bisa selesai,” ujarnya. 

Penasihat Himpunan Budidaya Laut Indonesia (Hibilindo) Effendy Wong mengingatkan, sewaktu keran ekspor benih bening lobster dibuka pada 2020, penyelundupan benih lobster itu masih tetap berlangsung. Sementara itu, kewajiban bagi eksportir benih lobster untuk mengembangkan budidaya lobster di dalam negeri terindikasi praktik manipulasi. Effendy meminta komitmen pemerintah untuk mendorong hilirisasi perikanan dengan tidak mengeksploitasi benih atau plasma nutfah untuk diekspor. Budidaya lobster sebagai komoditas unggulan perikanan Indonesia harus didorong untuk berdaya saing dan menghasilkan nilai tambah. Kebijakan ekspor benih merupakan langkah mundur budidaya lobster di Indonesia dan, sebaliknya, hanya akan menguntungkan pembudidaya lobster di Vietnam. (Yoga)

Dilansir dari Reuters, Kamis (11/1/2024) Deputy Chief Economist Bank Dunia Ayhan Kose menyebutkan, fokus laporan Prospek Ekonomi Global 2024 adalah China yang diperkirakan akan mengalami perlambatan ekspansi ekonomi daripada 2023. ”Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi China, termasuk penurunan belanja konsumen, masalah struktural seperti populasi yang menua, dan tingginya tingkat utang,” ujarnya. Kose menilai, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, membutuhkan ”ledakan” investasi, termasuk penanaman modal asing (PMA). Sebab, negara-negara yang mengalami percepatan investasi sering kali memperoleh keuntungan ekonomi tak terduga. Di tengah perlambatan ekonomi global, negara-negara berkembang perlu menerapkan paket kebijakan komprehensif dalam kerangka fiskal dan moneter, untuk memperluas perdagangan lintas batas dan arus keuangan, meningkatkan iklim investasi, dan memperkuat kualitas institusi.

Dalam laporan bertajuk ”Prospek Ekonomi Global”, Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat ke angka 2,4 % pada 2024. Artinya, pertumbuhan ekonomi dunia melambat selama tiga tahun beruntun. Bank Dunia menyebutkan, perlambatan ekonomi dunia 2024 merupakan akibat kebijakan moneter ketat yang ditempuh negara-negara maju untuk mengendalikan inflasi. Imbasnya, aktivitas investasi global akan ikut terhambat. Proyeksi perekonomian global pada 2024 ini menjadi alarm bagi Indonesia yang mengejar realisasi investasi langsung senilai Rp 1.650 triliun. Investasi penting demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,1-5,7 %. Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia selama lima tahun mendatang butuh investasi langsung senilai Rp 45.500 triliun. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas Eka Chandra Buana mengatakan, kebutuhan investasi senilai itu untuk merealisasikan target rata-rata pertumbuhan ekonomi 2025-2029 sebesar 5,6-6,1 %. Target pertumbuhan investasinya 7,2 % - 7,9 %. (Yoga)

Perusahaan di bursa yang bergerak di bidang infrastruktur dinilai akan melanjutkan pertumbuhan sejak akhir 2023 hingga tahun 2024. Proyeksi penurunan suku bunga dan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur menjadi katalisnya. Perusahaan tercatat di pasar modal atau emiten bidang infrastruktur masih mencatatkan pertumbuhan positif sejak awal Oktober 2023. Indeks lebih dari 60 saham emiten telah bertahan di level 1.500 sejak Desember 2023 hingga awal Januari 2024 ini. Level itu secara historis tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Momentum ini pun dimanfaatkan beberapa perusahaan infrastruktur untuk mendapatkan pendanaan lewat pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) di pasar modal. PT Manggung Polahraya Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham MANG, Kamis (11/1/2024).

MANG menerbitkan 762,5 juta lembar saham dengan harga penawaran Rp 100 per saham, dengan tujuan mendapat dana Rp 76,25 miliar. MANG juga menerbitkan 228,75 juta waran seri I dengan harga pelaksanaan waran Rp 125 per lembar. Total hasil pelaksanaan waran seri I sebanyak-banyaknya Rp 28,59 miliar. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain biaya pokok untuk proses dari konstruksi gedung dan bangunan, pembangunan infrastruktur jalan, produksi aspal hot mix dan produksi beton ready mix, serta gaji dan tunjangan. Dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri I akan digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang berdiri sejak 1992 tersebut.

”Aksi korporasi ini jadi langkah penting untuk mewujudkan visi ikut serta dalam pembangunan nasional bidang jasa konstruksi,” kata Dirut PT Manggung Polahraya Tbk Ni Ketut Mariani di Gedung BEI, Jakarta. Sebelumnya, ada PT Asri Karya Lestari Tbk yang melakukan IPO dengan kode saham ASLI pada Jumat (5/1). Perusahaan yang banyak terlibat dalam pekerjaan fondasi hingga struktur berat untuk pembangunan fasilitas umum itu menjadi perusahaan pertama yang melakukan IPO pada 2024 sekaligus perusahaan tercatat ke-904 di BEI. Menurut Dirut PT Asri Karya Lestari Tbk Sudjatmiko, pencatatan itu menjadi momentum perusahaan untuk ekspansi usaha, kepastian pendanaan, serta tata kelola dan prinsip keterbukaan perusahaan yang lebih baik. ASLI banyak bekerja di proyek strategis nasional. (Yoga)

Wajah penegakan hukum Indonesia sedang karut marut. Kabar teranyar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya dana proyek strategis nasional (PSN) yang bocor alias digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat negara hingga mengalir ke kegiatan politik. PPATK mencatat sebesar 36,67% dana PSN mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) dan pihak-pihak yang memiliki profil sebagai politikus. Ini adalah temuan PPATK di sepanjang tahun 2023. "Sekitar 36,67% dana PSN diduga digunakan di luar pembangunan proyek itu, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Ivan Yustiavandana,  Ketua PPATK di acara Rekfleksi Akhir Tahun 2023 dan Proyeksi Kerja Tahun 2024, Rabu (10/1). Pegiat Antikorupsi Herdiansyah Hamzah menegaskan,  temuan PPATK mengonfirmasi bahwa proyek-proyek strategis nasional cenderung hanya jadi bancakan para elit politik dan kekuasaan. "Mereka berebut pembiayaan politik dari PSN," ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (11/1). Menurut Herdiansyah, temuan PPATK bukan hanya urusan KPU dan Bawaslu terkait pendanaan kampanye Pemilu 2024. Urusan ini seharusan juga tanggungjawab aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berharap, aparat penegak hukum diminta segera masuk menelusuri informasi PPATK tersebut. "Bisa jadi ini berasal dari hasil korupsi dan kejahatan di sektor sumber daya alam (green financial crime) lainnya," ujar Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menyatakan,  PPATK bisa meneruskan kepada instansi terkait dan penegak hukum untuk mendalami langsung apakah transaksi itu ilegal alias hasil tindak pidana ataukah transaksi yang legal. "Ini bukan saja moral hazard, tapi sudah masuk ranah tindak pidana yang harus diusut dan ditindak tegas," kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat  itu, kemarin. DPR mendorong agar aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti dan mendalami secara serius dan saksama temuan PPATK. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang bersih, maka temuan itu sebagai sebuah kejahatan serius atau tindak pidana. Hingga kini, pemerintah terus menggenjot PSN. Di luar 190 PSN, saat ini terdapat 30 proyek dan sembilan program dalam status beroperasi sebagian. Kemudian, 50 proyek masuk dalam tahap kontruksi. "Sebanyak 4 program dalam tahap transaksi, serta 37 proyek dan empat program dalam tahap persiapan," kata Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Rabu (10/1).

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menetapkan skema perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan memakai tarif efektif rata-rata (TER) yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Kendati diklaim bakal memudahkan perhitungan pemotongan PPh 21 bagi wajib pajak, skema baru ini juga berpotensi memberatkan perusahaan dan pembayar pajak. Skema terbaru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 serta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023. Tarif efektif bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Januari-November dengan hanya mengalikan penghasilan bruto sebulan dengan tarif efektif bulanan. Nah, pada masa Desember akan dilakukan perhitungan yang sama dengan sebelumnya atau tetap menggunakan tarif Pasal 17 huruf a UU PPh. Namun, tarif efektif ini justru menuai perdebatan, khususnya bagi perusahaan sebagai pemotong pajak. Sebab, menurut Ketua Departemen Litbang dan Focus Group Discussion Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Lani Dharmasetya, ada kemungkinan pemotongan PPh 21 di masa Desember lebih besar dibandingkan masa Januari-November. Bahkan bisa mengakibatkan lebih bayar. Hal tersebut nantinya mempengaruhi kondisi keuangan karyawan. Apalagi,  biasanya banyak karyawan memerlukan pengeluaran cukup besar di akhir tahun. Sebab itu, kata Lani, komunikasi antara perusahaan dan karyawan perlu dilakukan secara jelas terkait adanya kemungkinan kurang bayar di akhir Desember dengan jumlah yang besar. Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menjelaskan bahwa perhitungan PPh 21 menggunakan skema TER akan menjadi masalah jika PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Artinya, perusahaan bisa jadi akan membayar lebih banyak dari sebelumnya, terutama karena dampak aturan imbalan kenikmatan alias natura yang menjadi objek PPh Pasal 21. Sementara bagi karyawan, apabila terjadi kurang bayar di Desember, maka ini akan menjadi beban karyawan lantaran penghasilan yang diterima alias take home pay bisa menjadi lebih kecil. Apalagi jika perusahaan tersebut tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) maupun bonus. Sementara itu, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono menjelaskan, dari simulasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan berbagai opsi besaran penghasilan, maka cash flow (arus kas) perusahaan akan tergantung kepada jumlah penghasilan yang dibayarkan ke pemberi kerja.