Lampu kuning menyala bagi perekonomian Indonesia. Di tahun politik, yang digadang-gadang bisa mengerek permintaan, justru memperlihatkan sejumlah indikator konsumsi dan bisnis bergerak dalam tren melemah. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terhadap perekonomian enam bulan ke depan melorot. Hasil Survei Konsumen oleh Bank Indonesia (BI) di Desember 2023, IEK di level 133,9, turun 0,3 poin dari bulan sebelumnya. Dari komponennya, Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja turun 1,5 poin ke level 129,9. Selain itu, Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha juga menurun 1 poin menjadi 132,2. Demikian pula pandangan pebisnis maupun pelaku usaha. Hasil Survei Penjualan Eceran oleh BI menunjukkan bahwa Indeks Penjualan Riil (IPR) kuartal IV-2023 hanya tumbuh 1,5% secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini naik tipis dibandingkan pertumbuhan pada kuartal III-2023 yang sebesar 1,4% yoy. Dari survei KONTAN, kalangan dunia usaha tetap akan melanjutkan ekspansi bisnis i sepanjang tahun ini, hanya ekspansi dilakukan dengan sangat terbatas dan hati-hati. Para pebisnis menimbang  stabilitas politik dalam negeri, seraya menunggu kepastian pemimpin dari hasil pemilihan umum serta mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan. Sikap wait and see pelaku usaha juga terlihat dari data kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik alias undisbursed loan pada Oktober 2023 sebesar Rp  2.092,13 triliun. Angka ini naik dari posisi Januari 2023 yang sebesar Rp 1.924,27 triliun. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual melihat, pola tersebut telah terjadi sejak pertengahan tahun 2023. David pernah mengungkapkan, pertumbuhan belanja modal (capital expenditure) perusahaan-perusahaan di dalam negeri mengalami perlambatan. 

Misalnya, data belanja modal perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kuartal II-2023 tercatat tumbuh 22,12% yoy, melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 28,16% yoy. Bahkan pada kuartal IV-2022, pertumbuhannya tercatat sebesar 55,27% yoy. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkap, merosotnya sejumlah indikator dini perekonomian lantaran pada awal tahun 2024 ada pemilu yang biasanya memberi sentimen wait and see bagi para penanam modal. Hal tersebut akan menahan laju pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi. "Dari sisi investasi, bukan hanya investor asing yang wait and see. Tapi juga penanam modal dalam negeri. Setidaknya, sampai hasil pemilu keluar," terang Josua kepada KONTAN, Rabu (10/1). Sementara masyarakat kelompok berpenghasilan rendah telah disokong pemerintah lewat bantuan sosial (bansos), dan juga terdampak aktivitas kampanye pemilu. Hitungan Josua, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 akan berada di kisaran 5,05% hingga 5,1%, sedikit lebih tinggi dari ramalan ekonomi tahun 2023 yang tumbuh sekitar 5% hingga 5,05%.

Rencana pemerintah untuk menerapkan tarif pajak tinggi untuk sektor jasa hiburan menuai penolakan dari berbagai kalangan. Bahkan, pemerintah diminta menunda penerapan kebijakan yang dinilai merugikan dunia usaha tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemerintah mengerek tarif pajak hiburan menjadi minimal 40%. Pasal 58 Ayat 2 UU tersebut mengatur bahwa khusus tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. UU HKPD mengamanatkan aturan pajak ini berlaku Januari 2024. Namun, tarif PBJT itu akan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan peraturan daerah (perda). Sejauh ini, Kabupaten Badung, Bali, telah menetapkan Perda Nomor 7 Tahun 2023 yang menetapkan tarif pajak daerah khusus untuk jasa hiburan sebesar 40% dari sebelumnya sebesar 15%. Aturan ini berlaku 1 Januari 2024. Pengacara Kondang Hotman Paris Hutapea meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk menunda tarif pajak tersebut. Ia menilai, tarif pajak yang baru memberatkan pelaku usaha. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi juga menilai, aturan itu akan memberatkan para pebisnis, mengingat saat ini sejumlah sektor usaha berupaya bangkit pasca pandemi Covid-19. Sektor pariwisata juga akan terdampak kebijakan ini. Padahal, pemerintah sedang menggenjot pendapatan dari sektor pariwisata. Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai tarif di UU HKPD khusus untuk sektor diskotik, bar, kelab malam, spa dan sejenisnya di Indonesia memang lebih tinggi dibandingkan negara lain. Di Thailand, diskotek dan sejenisnya dikenakan dalam bentuk cukai dengan tarif 5%. Sementara di Malaysia masuk service tax dengan tarif 6%. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan kebijakan pemerintah tidak akan mematikan usaha para pelaku di sektor pariwisata, khususnya industri hiburan.

Dampak pemilihan umum terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sepertinya akan lebih rendah dari ekspektasi. Pasalnya, banyak keluhan dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bahwa orderan atribut kampanye sangat minim. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop & UKM) menyatakan, ada partai politik yang membeli berbagai atribut kampanye seperti baliho, kaos, kemeja, jaket, dan topi dari luar negeri alias barang impor. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius mengungkapkan, pemesanan atribut itu dilakukan melalui transaksi e-commerce. Kondisi ini menekan omzet UMKM. Dia bilang, UMKM biasanya mengalami lonjakan omzet dari penjualan alat peraga kampanye yang signifikan setiap pemilu. Pada Pemilu 2024, meski ada peningkatan, tak sebesar biasanya. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, memang sejak awal ada kekhawatiran belanja atribut parpol malah akan dikuasai dan dimiliki sendiri oleh calon legislatif (caleg) maupun tim sukses calon presiden. "Jadi enggak langsung ke pelaku usaha UMKM untuk cetak baliho dan atribut kampanyenya," tutur dia, kemarin. Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia berpendapat, wajar apabila pilpres tahun ini relatif lebih kecil dalam memberikan kontribusi terhadap PDB, mengingat terjadi penyesuaian terkait atribut yang digunakan dalam kampanye dibandingkan pemilu sebelumnya. Pola kampanye pemilu tahun ini mulai melibatkan beragam pihak dan menggelar panggung untuk diskusi.

Transaksi bursa karbon alias IDXCarbon masih sepi. Nilai transaksi, jumlah penjual dan pembeli di bursa karbon sepanjang tahun 2023 masih sepi dan tak berkembang. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per 28 Desember 2023, jumlah penjual unit karbon baru ada dua pihak, dengan jumlah pembeli mencapai 27. Sementara, jumlah pengguna jasa bursa karbon sebanyak 46 dengan nilai perdagangan sebesar Rp 30,91 miliar. Adapun total volume bursa karbon mencapai 494.254 ton CO2. Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku penyelenggara IDXCarbon menargetkan tahun ini setidaknya ada 50 pengguna jasa bursa karbon hingga tutup tahun 2024. Untuk mencapai itu, BEI telah menyiapkan sejumlah strategi. "Diharapkan ada penambahan minimal 50 pengguna jasa, dari total 46 pengguna jasa di 2023," kata Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan BEI, kepada KONTAN, Rabu (10/1). Dari sisi supply unit karbon, BEI masih menunggu dan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) karena pencatatan karbon ada di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK mengatakan ada beberapa faktor yang akan mendorong perkembangan bursa karbon di dalam negeri. Pertama, adanya kenaikan unit karbon yang ditransaksikan. Inarno menyebut ada potensi penambahan unit karbon dari skema carbon credit atau Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPE-GRK) dan allowance atau persetujuan batas atas emisi pelaku usaha (PTBAE-PU). Kedua, adanya realisasi perdagangan untuk investor asing. Pengamat Investasi dan Sustainability Rio Christiawan mencermati, persoalan utama yang membuat bursa karbon sepi adalah belum adanya Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) oleh pemerintah. "Jadi ambangnya belum ditetapkan untuk setiap industri sehingga belum diketahui perusahaan yang harus membeli maupun menjual karbon," jelas dia.

Emiten milik Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) resmi bersalin nama menjadi PT Chandra Asri Pacific Tbk. Pergantian nama ini sejalan dengan transformasi TPIA yang saat ini tak cuma berbisnis petrokimia. Direktur Sumber Daya Manusia dan Urusan Korporat TPIA, Suryandi mengatakan, diversifikasi bisnis ini mulai digalakkan pada 2023 lalu, diantaranya dengan mengakuisisi anak usaha PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), yakni 70% saham Krakatau Daya Listrik, yang saat ini menjadi Krakatau Chandra Energi, dan akuisisi 49% saham Krakatau Tirta Industri. TPIA juga membenamkan investasi signifikan di sektor infrastruktur energi, melalui Krakatau Chandra Energi. Investasi tersebut dibagi menjadi dua tahap dengan nilai hingga US$ 200 juta. Dengan nilai investasi tersebut kepemilikan saham Krakatau Chandra Energi di PT Krakatau Posco Energy (KPE) kini menjadi 45%. Segmen infrastruktur digarap melalui anak usahanya, PT Chandra Daya Investasi (CDI) yang menggarap bisnis pembangkit dan distribusi listrik, bisnis pengolahan air dan pelayanan tangki serta dermaga. Bisnis infrastruktur ini diharapkan bisa mengimbangi volatilitas bisnis inti TPIA, yakni petrokimia, sehingga bisa mendorong bottom line.

Menurut Suryandi, ada dua faktor utama yang mempengaruhi industri petrokimia saat ini. Pertama, harga bahan baku, yakni minyak mentah memang turun. Tapi, spread margin dari produk petrokimia dipengaruhi oleh konflik geopolitik yang masih berlangsung, sehingga berdampak pada kondisi pasokan dan permintaan. Kedua, pertumbuhan ekonomi China, yang memegang peranan penting di industri petrokimia. Pabrik CA-EDC nantinya dioperasikan oleh anak usaha Chandra Asri Perkasa (CAP) 2, yakni PT Chandra Asri Alkali, yang akan memproduksi 500.000 metrik ton ethylene dichloride per tahun serta lebih dari 400.000 metrik ton caustic soda per tahun. Kehadiran pabrik CA-EDC dapat membantu kekurangan bahan baku di Asia Tenggara. Direktur Chandra Asri Edi Rivai menimpali, caustic soda merupakan material penting untuk hilirisasi nikel. Caustic soda menjadi salah satu bahan baku pemurnian nikel. Selain pemurnian nikel, caustic soda juga digunakan untuk industri sabun dan deterjen. Pada Rabu (10/1), saham TPIA ditutup melemah 5,21% ke Rp 4.000 per saham. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan, saat ini TPIA sedang bergerak di fase downtrend.

Meski tengah memperbaiki kinerja, badan usaha milik negara (BUMN) karya bernasib manis terkait urusan perolehan proyek. Misalnya PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar Rp 37,4 triliun di tahun 2023. Raihan itu melonjak 58% dari capaian tahun 2022 yang sebesar Rp 23,7 triliun. Farid Budiyanto, Sekretaris Perusahaan ADHI menyatakan, hasil tersebut melampaui target ADHI. Tahun lalu, ADHI semula menargetkan pertumbuhan proyek  antara 15% – 20% dari tahun 2022. Melansir keterbukaan informasi, Rabu (10/1), perolehan kontrak baru ADHI didominasi oleh lini bisnis engineering and construction sebesar 93%. Menurut Farid pencapaian kontrak baru ini menjadi modal ADHI untuk meningkatkan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Apalagi ADHI saat ini tengah menerapkan operational excellence. Terkait langkah yang tengah dijalankan olah manajemen ADHI, analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memberi rekomendasi trading buy untuk ADHI dengan target harga Rp 326 - Rp 340 per saham. Sedangkan pengamat pasar modal dan pendiri WH Project, William Hartanto mengingatkan, saham ADHI tengah dalam tren menurun dengan konsolidasi membentuk pattern double bottom.

Performa PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TOWR) kembali pulih di kuartal ketiga 2023. Kinerja emiten yang dikendalikan Saratoga (SRTG) ini diharapkan semakin membaik di 2024, sejalan dengan digitalisasi di Indonesia. Selama periode Januari hingga September 2023, TBIG mencetak pendapatan senilai Rp 4,95 triliun. Pendapatan TBIG hanya naik tipis 0,63% secara tahunan alias year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 4,92 triliun. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengatakan, penurunan kinerja TBIG karena membengkaknya biaya operasional selama sembilan bulan pertama di 2023. Namun, Sukarno mengamati sudah mulai ada perbaikan yang dialami TBIG. "Prospek kinerja emiten menara telekomunikasi seperti TBIG di tahun 2024 masih akan positif, seiring dengan ekspansi jaringan 5G di Indonesia," jelas Sukarno, Rabu (10/1). Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menjangkau 90% dari populasi Indonesia dengan jaringan 5G pada 2024. Untuk mencapai target tersebut, operator telekomunikasi perlu melakukan ekspansi jaringan 5G yang dapat membawa katalis positif untuk perusahaan menara telekomunikasi seperti TBIG. Analis BRI Danareksa Sekuritas Niko Margaronis melihat, pendapatan dari segmen fiber to the tower (FTTT) meningkat 20,6% secara kuartalan dan melesat 338,3% secara tahunan, serta berkontribusi 6% terhadap total pendapatan di kuartal III 2023. Menurut Niko, TBIG mempunyai kemampuan membangun aliran pendapatan baru dari fiber optik, sehingga menjaga perolehan arus kas. "TBIG juga berada pada posisi yang baik untuk pertumbuhan masa depan di wilayah luar Jawa," tutur Niko. Analis Mirae Asset Sekuritas, Christopher Rusli dan Jonghoon Won mengamati pertumbuhan penyewa baru terpantau melambat, dengan penambahan 137 penyewa pada kuartal ketiga 2023. Sehingga ini menyebabkan sedikit penurunan pada rasio penyewaan menjadi 1,87 kali pada kuartal ketiga 2023 daripada 1,88 kali pada kuartal sebelumnya. Namun, tarif sewa menara tetap stabil di Rp 13,5 juta per bulan, dan TBIG mengelola 22.175 lokasi menara dengan 41.455 penyewa pada akhir September 2023. Christopher menilai, prospek emiten menara ini tetap positif karena hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar. Basis pelanggan utama TBIG terdiri dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, terutama Telkomsel, IOH, dan XL Axiata. Christopher mempertahankan rekomendasi hold dengan target harga Rp 2.270 per saham. Ada risiko tingkat sewa yang rendah, pertumbuhan serat optik yang lebih lambat, serta EPS yang rendah karena tingginya biaya utang.

Pemerintah terus memutar otak untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang dewasa ini menghadapi berbagai permasalahan, baik dari internal maupun eksternal. Tiga pemantik utama laju produk domestik bruto (PDB) juga penuh dengan tantangan sehingga menjadi penyumbat deru mesin ekonomi, yakni konsumsi, investasi, dan perdagangan. Dari sisi konsumsi, ekspektasi masyarakat soal kondisi ekonomi dalam enam bulan ke depan menurun. Dalam konteks perdagangan, ekspor nasional terkendala perlambatan ekonomi global. Adapun, aspek penanaman modal dihadapkan pada belum tuntasnya perbaikan ekosistem investasi termasuk soal perizinan hingga lahan. Apalagi, World Bank dalam Global Economic Prospects January 2024 yang dirilis kemarin, Rabu (10/1), memproyeksikan adanya penurunan laju ekonomi sejumlah negara strategis seperti Amerika Serikat (AS) dan China. Demikian pula dengan Indonesia, yang pada tahun ini diestimasi hanya mampu tumbuh sebesar 4,9%. Besarnya ketergantungan Indonesia terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi bumerang tatkala terjadi pelemahan harga komoditas. Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi dalam asumsi dasar itu berada di bawah angka sasaran dalam Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yakni 5,3%—5,7%. Pemerintah pun menyadari betul banyaknya sumbatan dalam motor penggerak mesin ekonomi. Beberapa langkah taktis pun ditempuh sejak awal tahun ini.

Tujuannya adalah menetapkan lokasi kawasan strategis serta menyediakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), syarat utama perizinan investasi. Sebab, mengacu pada data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dari 2.000 target RDTR baru terselesaikan 399 RDTR. Pekan ini, Presiden Joko Widodo, berkunjung ke Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam untuk menjajaki perluasan kemitraan dagang dan investasi. Dalam pertemuan dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Presiden mengatakan kedua negara sepakat untuk membuka akses pasar sebagai upaya untuk meningkatkan perdagangan. Secara khusus, Presiden meminta dukungan Filipina terkait tindakan pengamanan terhadap produk kopi Indonesia. "Kami sepakat terus membuka akses pasar," kata Kepala Negara.Guna memperlicin aliran investasi, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, mengatakan akan terus mendorong percepatan penyelesaian RDTR, sehingga akses untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) lebih mudah.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah telah mengurai persoalan terhadap komponen yang berisiko mengalami reduksi kontribusi ke PDB. Berpijak pada situasi tersebut, ada tiga komponen yang akan dioptimalkan yakni konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, memandang secara historis pertumbuhan ekonomi ketika pemilihan umum (pemilu) menurun. Apabila Pilpres berlangsung dua putaran, Indonesia dihadapkan pada kelesuan karena adanya stagnasi perluasan ekspor dan investasi.

Selain ketidakpastian ekonomi global hingga tren suku bunga tinggi, industri perbankan di Tanah Air masih menghadapi tantangan dalam upaya memacu fungsi intermediasi. Bank tak akan lagi menerima relaksasi restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Sebelumnya, melalui relaksasi ini, bank-bank dizinkan untuk memperhitungkan kredit debitur yang direstrukturisasi akibat Covid-19 sebagai kredit dalam kategori lancar. Dampaknya memang baik bagi industri perbankan. Bank jadi lebih leluasa untuk memberikan fasilitas restrukturisasi karena bebas dari persyaratan administratif kredit berisiko. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah beberapa kali memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama masa pandemi Covid-19. Terakhir, kebijakan stimulus ini kembali diperpanjang dari yang semestinya berakhir pada 31 Maret 2023, menjadi 31 Maret 2024. Bagi OJK, industri perbankan sudah siap untuk beroperasi tanpa insentif ini, meskipun risiko kredit bakal membesar. Selama ini, bank-bank memang sudah teruji dengan berbagai krisis ekonomi. Risiko kredit bermasalah hingga kredit macet memang berhasil dimitigasi melalui kebijakan otoritas maupun instrumen seperti pencadangan/CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai).

Berdasarkan data OJK, rata-rata rasio CKPN perbankan ber ada di atas 56%. Bahkan, banyak bank yang mencatatkan CKPN di atas 60%. Data kredit restrukturisasi yang terus turun ini menunjukkan kemampuan membayar debitur yang membaik seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perbaikan mobilitas masyarakat. Tentu kita mendukung kebijakan OJK ini sebagai upaya untuk memperkuat confidence para bankir untuk tetap mengedepankan aspek kehatihatian dan tak hanya sekadar mengandalkan insentif untuk mengoptimalkan fungsi intermediasinya. Secara umum, bisnis bank pun tumbuh subur, terlihat dari nilai penyaluran kredit yang terus meningkat. Per November 2023, laju penyaluran kredit tumbuh 9,74% YoY, terus membaik sejak Juni 2023 yang tumbuh 7,76% Yo Y. Bank-bank yang belum memiliki permodalan yang kuat tentu harus segera menerapkan langkah antisipasi ketika tak akan menerima lagi stimulus dari otoritas. Bank dengan modal kecil itu dikhawatirkan terdampak berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19 dari OJK, karena memiliki pencadangan minim dalam mengantisipasi peningkatan kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL). Apalagi pencadangan puluhan bank dalam Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) I yang bermodal inti antara Rp3 triliun—Rp6 triliun, belumlah kuat-kuat benar.

Besarnya investasi yang harus digelontorkan PT Freeport Indonesia untuk mengembangkan tambang bawah tanah di Kucing Liar membutuhkan kepastian perpanjangan kontrak selepas 2041 agar bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai Kucing Liar memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan torehan produksi tembaga dan emas dari Freeport Indonesia di masa mendatang. Hanya saja, investasi untuk pengembangan produksinya saat ini sebagian terhalang masa konsesi yang berakhir pada 2041. Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli berpendapat, komitmen investasi lanjutan Freeport Indonesia untuk mengembangkan Kucing Liar bisa terkoreksi jika perpanjangan kontrak tidak kunjung direalisasikan. Pasalnya, investasi untuk pengembangan infrastruktur tambang bawah tanah bakal menyita banyak modal. “Prospek Kucing Liar ini masuk dalam perencanaan Freeport Indonesia setelah 2041, di mana kita ketahui bahwa pada 2041 izin penambangan Freeport Indonesia berakhir. Apakah infrastruktur yang sekarang ada masih efisien dan secara teknis layak untuk digunakan setelah 2041?” katanya, Rabu (10/1). “Pengembangan Kucing Liar di Grasberg masih sesuai dengan jadwal, kami harap dapat mulai produksi komersial pada 2030,” kata President Freeport-McMoRan Kathleen Quirk saat conference call FCX kuartal III/2023. Produksi tahunan dari Kucing Liar ditargetkan dapat menyentuh di level 550 juta pound tembaga, dan 560.000 ounce emas saat masuk tahap komersial awal nantinya.

“Peningkatan produksi yang intensif ke level 550 juta pound tembaga, dan 560.000 ounce emas akan dilakukan satu dekade ke depan,” jelasnya. Di sisi lain, dia menambahkan bahwa FCX juga tengah melakukan eksplorasi tambahan di kawasan Grasberg selepas identifikasi atas potensi baru di Blok Deep Mill Level Zone (MLZ). Dalam kesempatan terpisah, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas menyebut perusahaan yang memiliki konsesi tambang seluas 110.000 hektare itu perlu mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak setelah 2041 untuk merancang program kerja dalam jangka menengah panjang. Di sisi lain, kepastian perpanjangan kontrak juga bakal berimbas terhadap kelanjutan kontribusi perusahaan ke negara yang mencapai US$4 miliar per tahun, kontribusi sosial sekitar US$100 juta per tahun, nasib ribuan tenaga kerja, serta efek berganda eksistensi Freeport Indonesia terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Papua. Di sisi lain, pemerintah mengaku sedang melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 96/2021. Revisi itu salah satunya bakal mengakomodir penghapusan tenggat waktu permohonan perpanjangan kontrak. Komitmen pemerintah untuk memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041 pun telah beberapa kali disampaikan. Banyaknya cadangan mineral di Grasberg, Papua, menjadi alasan utama pemerintah menyetujui permintaan perusahaan. “Karena mereka sudah sekian puluh tahun [di sana], dan dalam persyaratan ini ada cadangan. Masa kami mau putus [kontraknya], nanti mencari investor lagi,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif beberapa waktu lalu. Menurutnya, Freeport Indonesia masih bisa mengoptimalkan cadangan mineral yang ada di tambang bawah tanah. Dengan begitu, kekayaan Indonesia bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bangsa. Alasan yang sama disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa puncak produksi dari tambang Grasberg bakal terjadi pada 2035. Tanpa adanya eksplorasi lanjutan yang masif, tren produksi tembaga dan emas dari Grasberg bakal terus mengalami penurunan setelahnya.