;
Kategori

Ekonomi

( 40600 )

Penjualan Eceran Diperkirakan Tetap Kuat

12 Jan 2024
Kinerja penjualan eceran pada Desember 2023 diperkirakan tetap kuat. Hal tersebut tecermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Desember sebesar 217,9 atau secara tahunan tumbuh 0,1 persen, didorong oleh meningkatnya pertumbuhan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor serta makanan, minuman, dan tembakau. Demikian keterangan resmi dari Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Rabu (10/1/2024). (Yoga)

Cuaca Ekstrem Jadi Ancaman Ekonomi Global

12 Jan 2024
Terjangan cuaca ekstrem akibat degradasi lingkungan menjadi ancaman serius yang dapat memengaruhi  perekonomian global di sepanjang tahun 2024. Direktur Pelaksana Forum Ekonomi Dunia (WEF) Saadia Zahidi, seperti dilansir Reuters, Kamis (11/1/2024), mengatakan, ancaman lingkungan akibat pemanasan global saat ini menjadi tantangan sangat serius untuk segera diatasi oleh semua negara di dunia. (Yoga)

Aroma Bancakan Duit Proyek Strategis Nasional

12 Jan 2024
Wajah penegakan hukum Indonesia sedang karut marut. Kabar teranyar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya dana proyek strategis nasional (PSN) yang bocor alias digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat negara hingga mengalir ke kegiatan politik. PPATK mencatat sebesar 36,67% dana PSN mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) dan pihak-pihak yang memiliki profil sebagai politikus. Ini adalah temuan PPATK di sepanjang tahun 2023. "Sekitar 36,67% dana PSN diduga digunakan di luar pembangunan proyek itu, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Ivan Yustiavandana,  Ketua PPATK di acara Rekfleksi Akhir Tahun 2023 dan Proyeksi Kerja Tahun 2024, Rabu (10/1). Pegiat Antikorupsi Herdiansyah Hamzah menegaskan,  temuan PPATK mengonfirmasi bahwa proyek-proyek strategis nasional cenderung hanya jadi bancakan para elit politik dan kekuasaan. "Mereka berebut pembiayaan politik dari PSN," ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (11/1). Menurut Herdiansyah, temuan PPATK bukan hanya urusan KPU dan Bawaslu terkait pendanaan kampanye Pemilu 2024. Urusan ini seharusan juga tanggungjawab aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berharap, aparat penegak hukum diminta segera masuk menelusuri informasi PPATK tersebut. "Bisa jadi ini berasal dari hasil korupsi dan kejahatan di sektor sumber daya alam (green financial crime) lainnya," ujar Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menyatakan,  PPATK bisa meneruskan kepada instansi terkait dan penegak hukum untuk mendalami langsung apakah transaksi itu ilegal alias hasil tindak pidana ataukah transaksi yang legal. "Ini bukan saja moral hazard, tapi sudah masuk ranah tindak pidana yang harus diusut dan ditindak tegas," kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat  itu, kemarin. DPR mendorong agar aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti dan mendalami secara serius dan saksama temuan PPATK. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang bersih, maka temuan itu sebagai sebuah kejahatan serius atau tindak pidana. Hingga kini, pemerintah terus menggenjot PSN. Di luar 190 PSN, saat ini terdapat 30 proyek dan sembilan program dalam status beroperasi sebagian. Kemudian, 50 proyek masuk dalam tahap kontruksi. "Sebanyak 4 program dalam tahap transaksi, serta 37 proyek dan empat program dalam tahap persiapan," kata Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Rabu (10/1).

Skema Baru PPh 21 Bisa Bebani Pembayar Pajak

12 Jan 2024
Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menetapkan skema perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan memakai tarif efektif rata-rata (TER) yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Kendati diklaim bakal memudahkan perhitungan pemotongan PPh 21 bagi wajib pajak, skema baru ini juga berpotensi memberatkan perusahaan dan pembayar pajak. Skema terbaru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 serta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023. Tarif efektif bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Januari-November dengan hanya mengalikan penghasilan bruto sebulan dengan tarif efektif bulanan. Nah, pada masa Desember akan dilakukan perhitungan yang sama dengan sebelumnya atau tetap menggunakan tarif Pasal 17 huruf a UU PPh. Namun, tarif efektif ini justru menuai perdebatan, khususnya bagi perusahaan sebagai pemotong pajak. Sebab, menurut Ketua Departemen Litbang dan Focus Group Discussion Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Lani Dharmasetya, ada kemungkinan pemotongan PPh 21 di masa Desember lebih besar dibandingkan masa Januari-November. Bahkan bisa mengakibatkan lebih bayar. Hal tersebut nantinya mempengaruhi kondisi keuangan karyawan. Apalagi,  biasanya banyak karyawan memerlukan pengeluaran cukup besar di akhir tahun. Sebab itu, kata Lani, komunikasi antara perusahaan dan karyawan perlu dilakukan secara jelas terkait adanya kemungkinan kurang bayar di akhir Desember dengan jumlah yang besar. Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menjelaskan bahwa perhitungan PPh 21 menggunakan skema TER akan menjadi masalah jika PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Artinya, perusahaan bisa jadi akan membayar lebih banyak dari sebelumnya, terutama karena dampak aturan imbalan kenikmatan alias natura yang menjadi objek PPh Pasal 21. Sementara bagi karyawan, apabila terjadi kurang bayar di Desember, maka ini akan menjadi beban karyawan lantaran penghasilan yang diterima alias take home pay bisa menjadi lebih kecil. Apalagi jika perusahaan tersebut tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) maupun bonus. Sementara itu, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono menjelaskan, dari simulasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan berbagai opsi besaran penghasilan, maka cash flow (arus kas) perusahaan akan tergantung kepada jumlah penghasilan yang dibayarkan ke pemberi kerja.

Harga Batubara Menekan UNTR

12 Jan 2024
Tren pelemahan harga batubara global membuat kinerja PT United Tractors Tbk di tahun ini tak terlalu oke dibanding kinerja 2018. Bahkan, perusahaan dengan kode emiten UNTR ini cenderung bersikap hati-hati dengan memangkas target penjualan alat beratnya. Langkah tersebut diambil UNTR karena pemerintah juga memangkas target produksi batubara di tahun ini hanya 480 juta ton. Angka ini turun 5 juta ton dari produksi tahun lalu di 485 juta ton. Di sisi lain, penurunan harga batubara juga kian terlihat jelas di awal tahun ini. Buktinya, Senin (28/1), harga batubara kontrak pengiriman bulan April 2019 di ICE Futures telah melemah 0,15% secara year to date (ytd) menjadi US$ 100,00 per metrik ton. Analis JP Morgan Sekuritas Indonesia Indra Cahya mengatakan, pergerakan harga batubara dapat mempengaruhi kinerja UNTR. Kebijakan dari dalam negeri atau luar negeri mengenai produksi dan perdagangan batubara dapat menjadi sentimen bagi UNTR," tulis dia dalam risetnya. Analis Danareksa Sekuritas Stephanus Darmagiri menambahkan, walau penjualan alat berat terpangkas, namun kinerja UNTR bisa ditopang oleh kinerja PT Pamapersada Nusantara (PAM). PAMA akan menjadi stimulus pertumbuhan UNTR tahun ini, kata dia, kemarin. Sebab, anak usaha UNTR ini masih mempertahankan produksi batubaranya di 126 juta ton. Bisnis aktivitas penggalian batuan penutup atawa overburded removal PAMA juga diramal masih positif. Target mencapai 950-980 juta bank cubic metre (BCM). Analis Samuel Sekuritas Akhmad Nurcahyadi dalam riset per 28 Januari menyebut, Martabe dapat berkontribusi 10%-19% pada laba bersih UNTR yang diprediksi mencapai Rp 10,6 triliun. Sementara pendapatan anak usaha Astra Grup ini diperkirakan mencapai Rp 90,81 triliun.

Bank Masih Genjot Kredit

12 Jan 2024
Di tengah ketatnya likuiditas akibat melambatnya ekonomi global dan tren suku bunga tinggi, perbankan terus berupaya menggenjot penyaluran kredit. Kondisi ini tercermin dari masih derasnya aliran kredit perbankan di sepanjang tahun 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga November 2023, penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,74% secara tahunan jadi Rp 6.966 triliun. Capaian itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), yang hanya tumbuh 3,43% secara tahunan menjadi Rp 8.216,21 triliun per November 2023. Upaya bank mendorong penyaluran kredit juga terlihat dari menyusutnya penempatan dana di sejumlah instrumen invetasi. Contohnya portofolio dana perbankan di surat berharga negara (SBN). "Ini kontribusi sektor perbankan dalam pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, awal pekan ini. Direktur Treasury & Capital Market Bank CIMB Niaga John Simon bilang, saat ini penempatan dana bank, baik di obligasi korporasi maupun SBN, dilakukan sesuai kondisi di pasar. Per November 2023, penempatan dana CIMB Niaga di surat berharga juga mengempis 7,5% secara tahunan jadi Rp 60,7 triliun. Sedangkan penyaluran kredit CIMB Niaga tumbuh 1,5% secara tahunan jadi Rp 145,7 triliun per November 2023. John yakin, pertumbuhan kredit akan lebih tinggi ke depannya. Sindhu Rahadian Ardita, EVP Treasury Division Head PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), menimpali, fokus utama BTN saat ini tetap pada fungsi intermediasi. Dus, dana yang dihimpun bank lebih diutamakan untuk penyaluran kredit. Di sisi lain, dana berlebih dioptimalkan untuk berinvestasi pada instrumen yang memberikan pendapatan. Cuma, saat ini BTN masih wait and see terkait prospek pemangkasan suku bunga acuan, baik dari The Fed dan Bank Indonesia. Sebab, kebijakan bank sentral akan berdampak pada harga instrumen obligasi di pasar.

INTP Memacu Produksi Semen

12 Jan 2024
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) akan melakukan optimalisasi distribusi semen di tahun ini.  Langkah ini dilakukan menyusul adanya tambahan produksi paska akuisisi PT Semen Grobogan. Aksi akuisisi ini merupakan upaya Indocement memperkuat penguasaan pasar di Jawa Tengah. Melalui PT Semen Grobogan, INTP berharap bisa lebih maksimal dalam mendistribusikan semen untuk pelanggan toko bangunan dan juga ready mix serta kontraktor di Jawa Tengah. "Indocement akan mendapatkan tambahan volume penjualan semen sekitar 1,5 juta ton yang selama ini telah dijual oleh Semen Grobogan," ungkap Dani Handajani, Corporate Secretary INTP kepada KONTAN, Selasa (9/1). Tak hanya memaksimalkan penjualan semen dari volume yang sudah ada,  INTP juga akan lebih mendorong penggunaan semen hijau atau semen Non Ordinary Portland Cement (OPC). Selain pasar domestik, INTP juga berupaya memaksimalkan penjualan di pasar ekspor. Sejauh ini, INTP telah mengekspor klinker dan semen ke empat negara. Yakni, Brunei Darussalam, Bangladesh, Australia, dan Filipina. "Ekspor melalui fasilitas yang kami miliki, yaitu Kompleks Pabrik Tarjun dan fasilitas yang kami sewa dari Bosowa Group, yaitu Kompleks Pabrik Maros," jelasnya. Untuk menggenjot kinerja penjualan di tahun ini, INTP menyiapkan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 1,2 triliun-Rp 1,5 triliun yang berasal dari kas internal perusahaan. Hingga November 2023 lalu, Indocement mencatatkan penjualan sebanyak 15,8 juta ton. Angka tersebut lebih tinggi 9% dibandingkan penjualan semen pada periode yang sama tahun 2022. Dani mengatakan, angka penjualan hingga bulan Desember 2023 masih dihitung. Pihaknya berharap, angka pertumbuhan penjualan semen hingga akhir tahun bisa lebih baik dari capaian di bulan November 2023. "Khususnya setelah pengambil alihan dengan Perjanjian Sewa Pakai Aset dengan Bosowa Group untuk Pabrik di Maros, Sulawesi Selatan dan juga Unit Grinding Mill di Banyuwangi, Jawa Timur pada 2022," ujar Dani. Indocement sendiri memprediksi konsumsi semen nasional akan tetap bertumbuh di tahun 2024 sebesar 2%-3%.Optimisme INTP itu sejalan dengan giatnya agenda ekspansi perusahaan, termasuk akuisisi Semen Grobogan.

Menerka Lanskap E-Commerce Pascakonsolidasi TikTok & Tokopedia

12 Jan 2024

Beberapa tahun sebelum kehadiran TikTok Shop Indonesia, dunia e-commerce Tanah Air memang tengah bertumbuh. Apalagi sejak Maret 2020, Indonesia dan dunia sempat dilanda pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat beraktivitas online. Saat itu, e-commerce mulai dari Tokopedia (berdiri 2009), Bukalapak (2010), Blibli (2011), Lazada (2012), hingga Shopee (2015) terus memanfaatkan momentum tingginya keinginan masyarakat berbelanja online guna menghindari pandemi tersebut. Tingginya minat ini tecermin dari data Bank Indonesia (BI) yang mencatat nilai transaksi e-commerce 2021 menembus Rp401 triliun. Pada 2022 angkanya naik 19% menjadi Rp476,3 triliun, sangat besar untuk ukuran negara berkembang, pasar yang tak bisa dielakkan begitu saja oleh para pelaku e-commerce mana pun. Jika ditarik ke belakang, sebelum nama-nama besar seperti Tokopedia hingga Shopee, sudah ada para pendahulu yang bisa dibilang menjadi pionir e-commerce. Meski punya potensi sangat besar, faktanya perjalanan e-commerce Indonesia selalu mulus. Beberapa di antaranya terpaksa mengibarkan bendera putih dan melakukan PHK—sesuatu yang sangat disayangkan. Di November 2022, GoTo yang menaungi Tokopedia mulai melakukan PHK, dan di awal tahun baru 2024 Lazada pun dikabarkan akan melakukan PHK. JDID tutup per 31 Maret 2023 setelah beroperasi November 2015. Blanja.com, milik Grup Telkom dan e-Bay, tutup 1 September 2020, lalu Elevenia juga tutup per 1 Desember 2022 setelah ber­operasi 9 tahun.

Salah satu wujud inovasi itu adalah tren belanja langsung via aplikasi (live shopping) yang ditawarkan TikTok Shop. Maka hadirnya kembali TikTok Shop Indonesia sejak 12 Desember 2023 dengan menggandeng Tokopedia bisa jadi merupakan game changer yang mungkin bisa membawa wajah baru di lanskap e-commerce Indonesia, lantaran mereka berhasil berinovasi via konten video pendek dan fitur live shopping yang dimanfaatkan lebih dari 6 juta pebisnis lokal dan hampir 7 juta kreator affiliate. Ketika TikTok Shop menghentikan operasi per 4 Oktober 2023 menyusul terbitnya Permendag No. 31/2023, para pengguna termasuk UMKM pun berdampak karena telah memanfaatkan layanan sejak pertama kali hadir di April 2021. Apa yang dilakukan TikTok-Tokopedia memicu per­ubahan lanskap persaing­an e-commerce nasional ke depan. Persaingan antara Shopee dengan Tokopedia-TikTok bakal makin sengit, sementara Lazada, Blibli, apalagi Bukalapak punya pekerjaan rumah mengejar para kompetitor yang didukung ekosistem yang besar dan modal kuat. Namun, yang wajib sama-sama dilakukan semua e-commerce dalam persaingan yang sehat ini adalah: bagaimana membuat transaksi lintas negara (cross border selling) tidak membunuh UMKM, mencegah predatory pricing (jual rugi di bawah harga pasar), dan bagaimana menempatkan produk lokal menjadi jawara di negeri sendiri. Inovasi melalui live shopping tak bisa dibendung, yang perlu dilakukan pemerintah dan sudah tepat adalah membuat regulasi: Permendag 31/2023, yang memisahkan marketplace (boleh transaksi) dan social commerce (hanya etalase, tak boleh transaksi).

Di sektor telekomunikasi, integrasi bisa memakan waktu hingga setahun lebih, bahkan sinergi data pemerintahan yakni Indonesia Satu Data, butuh bertahun-tahun. Dengan begitu, tinggal bagaimana TikTok-Tokopedia memenuhi ketentuan 4 bulan itu agar mematuhi regulasi. Kepatuhan tak hanya soal sistem backend yang mesti terpisah di belakang layar, tapi juga harus dipastikan pertukaran data TikTok dan Tokopedia harus sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi yang mengutamakan persetujuan pengguna. Jangan lupa, pemerintahan Presiden Joko Widodo masih punya pekerjaan rumah besar buat UMKM. Target 30 juta UMKM onboarding digital mesti tercapai di 2024. Di Oktober 2022, ada 20,2 juta UMKM onboarding digital, artinya 67% dari target. Jadi, selayaknya pemerintah dan para pemangku kepentingan bisa mendukung apa pun langkah strategis dan positif demi kemajuan ekonomi nasional dan kemajuan UMKM. TikTok-Tokopedia bisa dibilang menjadi salah satu katalis positif untuk mencapai target itu. 

DIALOG CAPRES BERSAMA KADIN : MEMPERKUAT INDUSTRI & IKLIM USAHA

12 Jan 2024

Calon Presiden Ganar Pranowo dan Anies Baswedan berkomitmen memperkuat industri dalam negeri serta iklim usaha tetap kondusif. Hal itu disampaikan keduanya saat mengikuti dialog capres bersama Kadin Indonesia. Sementara itu, capres Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri dialog bertema ‘Menuju Indonesia Emas 2045’ tersebut pada hari ini, Jumat (11/1). “Insyaallah Pak Prabowo besok jadinya jam 9.30 pagi di tempat yang sama,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (11/1). Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendapatkan kesempatan pertama dialog, kemarin. Dia berkomitmen menjaga iklim usaha tetap kondusif yang tecermin saat menjawab pertanyaan Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Tony Wenas terkait strategi mengerek rasio pajak Indonesia dan persaingan usaha tidak sehat lantaran ada pengusaha membayar pajak penuh dan ada yang tidak. Ganjar menyampakan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak pajak menjadi jurus utama dalam mengerek rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) RI. “Intensifikasi itu optimalisasi bukan memeras, beda lho ini. Bahas ini enggak enak banget di pengusaha,” katanya. Sementara itu, intensifikasi melalui optimalisasi pajak bagi wajib pajak yang tidak bayar pajak agar dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Pasalnya, tercatat tingkat kepatuhan pajak per 2023 masih belum mencapai 100%. Pada kesempatan itu, Ganjar juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku/penolong akan dibatasi tanpa mengganggu keberlangsungan usaha pelaku industri. Meskipun demikian, dia tidak menepis peran penting mitra strategis untuk perdagangan komoditas, sekaligus memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Di sisi lain, persoalan minimnya bahan baku industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia yang 90% masih impor juga menjadi perhatian. Ganjar menyinggung pentingnya peningkatan research and development (R&D). Sementara itu pada dialog kedua, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkualitas diiringi dengan pemerataan dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menginginkan pengusaha dalam negeri dapat menjadi tuan rumah yang gemilang tidak hanya di negeri sendiri, tetapi juga menjadi tamu yang mengesankan dan mempesona di negeri orang. Sementara itu, terkait upaya untuk memajukan industri farmasi, Anies menilai perlunya studi banding kebijakan atau benchmarking dari negara-negara lain guna memajukan industri farmasi dan alat kesehatan nasional.

PEREMAJAAN KERETA : KCI Butuh Dana Rp8,65 Triliun

12 Jan 2024

PT Kereta Commuter Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp8,65 triliun untuk memenuhi upaya peremajaan dan penambahan armada kereta rel listrik hingga 2027. Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter Asdo Artriviyanto mengatakan peremajaan armada kereta rel listrik (KRL) dilakukan melalui sejumlah cara yakni impor, retrofit, dan juga pengadaan sarana trainset baru. Dari kebutuhan Rp8,65 triliun, dia menyatakan sekitar Rp3,65 triliun diperoleh melalui pinjaman bank, sementara sebanyak Rp5 triliun akan diperoleh melalui penyertaan modal negara (PMN). “Kebutuhan capex [capital expenditure] pengadaan KRL baik impor dan retrofit ini diajukan Rp 8,65 triliun, dari pemerintah itu PMN Rp5 triliun ke KAI yang akan dialirkan ke KCI,” jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (11/1). Saat ini, KCI Commuter mengupayakan impor sebanyak tiga rangkaian kereta. Dia menuturkan trainset yang akan diimpor itu masing-masing akan terdiri atas 12 kereta. Asdo mengatakan KAI Commuter menargetkan tiga rangkaian kereta impor tersebut sudah diterima pada tahun ini sehingga dapat dioperasikan untuk melayani pelanggan. Saat ini, KAI Commuter menandatangani kontrak dengan Inka untuk pengadaan 16 trainset baru dalam rangka penambahan kapasitas yang akan dikirimkan secara bertahap pada periode 2025—2026. Direktur Utama Inka Eko Purwanto menuturkan mulai membuat 16 unit KRL pesanan KAI Commuter pada tahun ini.