Performa PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TOWR) kembali pulih di kuartal ketiga 2023. Kinerja emiten yang dikendalikan Saratoga (SRTG) ini diharapkan semakin membaik di 2024, sejalan dengan digitalisasi di Indonesia. Selama periode Januari hingga September 2023, TBIG mencetak pendapatan senilai Rp 4,95 triliun. Pendapatan TBIG hanya naik tipis 0,63% secara tahunan alias year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 4,92 triliun. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengatakan, penurunan kinerja TBIG karena membengkaknya biaya operasional selama sembilan bulan pertama di 2023. Namun, Sukarno mengamati sudah mulai ada perbaikan yang dialami TBIG. "Prospek kinerja emiten menara telekomunikasi seperti TBIG di tahun 2024 masih akan positif, seiring dengan ekspansi jaringan 5G di Indonesia," jelas Sukarno, Rabu (10/1). Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menjangkau 90% dari populasi Indonesia dengan jaringan 5G pada 2024. Untuk mencapai target tersebut, operator telekomunikasi perlu melakukan ekspansi jaringan 5G yang dapat membawa katalis positif untuk perusahaan menara telekomunikasi seperti TBIG. Analis BRI Danareksa Sekuritas Niko Margaronis melihat, pendapatan dari segmen fiber to the tower (FTTT) meningkat 20,6% secara kuartalan dan melesat 338,3% secara tahunan, serta berkontribusi 6% terhadap total pendapatan di kuartal III 2023. Menurut Niko, TBIG mempunyai kemampuan membangun aliran pendapatan baru dari fiber optik, sehingga menjaga perolehan arus kas. "TBIG juga berada pada posisi yang baik untuk pertumbuhan masa depan di wilayah luar Jawa," tutur Niko. Analis Mirae Asset Sekuritas, Christopher Rusli dan Jonghoon Won mengamati pertumbuhan penyewa baru terpantau melambat, dengan penambahan 137 penyewa pada kuartal ketiga 2023. Sehingga ini menyebabkan sedikit penurunan pada rasio penyewaan menjadi 1,87 kali pada kuartal ketiga 2023 daripada 1,88 kali pada kuartal sebelumnya. Namun, tarif sewa menara tetap stabil di Rp 13,5 juta per bulan, dan TBIG mengelola 22.175 lokasi menara dengan 41.455 penyewa pada akhir September 2023. Christopher menilai, prospek emiten menara ini tetap positif karena hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar. Basis pelanggan utama TBIG terdiri dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, terutama Telkomsel, IOH, dan XL Axiata. Christopher mempertahankan rekomendasi hold dengan target harga Rp 2.270 per saham. Ada risiko tingkat sewa yang rendah, pertumbuhan serat optik yang lebih lambat, serta EPS yang rendah karena tingginya biaya utang.

Pemerintah terus memutar otak untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang dewasa ini menghadapi berbagai permasalahan, baik dari internal maupun eksternal. Tiga pemantik utama laju produk domestik bruto (PDB) juga penuh dengan tantangan sehingga menjadi penyumbat deru mesin ekonomi, yakni konsumsi, investasi, dan perdagangan. Dari sisi konsumsi, ekspektasi masyarakat soal kondisi ekonomi dalam enam bulan ke depan menurun. Dalam konteks perdagangan, ekspor nasional terkendala perlambatan ekonomi global. Adapun, aspek penanaman modal dihadapkan pada belum tuntasnya perbaikan ekosistem investasi termasuk soal perizinan hingga lahan. Apalagi, World Bank dalam Global Economic Prospects January 2024 yang dirilis kemarin, Rabu (10/1), memproyeksikan adanya penurunan laju ekonomi sejumlah negara strategis seperti Amerika Serikat (AS) dan China. Demikian pula dengan Indonesia, yang pada tahun ini diestimasi hanya mampu tumbuh sebesar 4,9%. Besarnya ketergantungan Indonesia terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi bumerang tatkala terjadi pelemahan harga komoditas. Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi dalam asumsi dasar itu berada di bawah angka sasaran dalam Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yakni 5,3%—5,7%. Pemerintah pun menyadari betul banyaknya sumbatan dalam motor penggerak mesin ekonomi. Beberapa langkah taktis pun ditempuh sejak awal tahun ini.

Tujuannya adalah menetapkan lokasi kawasan strategis serta menyediakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), syarat utama perizinan investasi. Sebab, mengacu pada data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dari 2.000 target RDTR baru terselesaikan 399 RDTR. Pekan ini, Presiden Joko Widodo, berkunjung ke Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam untuk menjajaki perluasan kemitraan dagang dan investasi. Dalam pertemuan dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Presiden mengatakan kedua negara sepakat untuk membuka akses pasar sebagai upaya untuk meningkatkan perdagangan. Secara khusus, Presiden meminta dukungan Filipina terkait tindakan pengamanan terhadap produk kopi Indonesia. "Kami sepakat terus membuka akses pasar," kata Kepala Negara.Guna memperlicin aliran investasi, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, mengatakan akan terus mendorong percepatan penyelesaian RDTR, sehingga akses untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) lebih mudah.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah telah mengurai persoalan terhadap komponen yang berisiko mengalami reduksi kontribusi ke PDB. Berpijak pada situasi tersebut, ada tiga komponen yang akan dioptimalkan yakni konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, memandang secara historis pertumbuhan ekonomi ketika pemilihan umum (pemilu) menurun. Apabila Pilpres berlangsung dua putaran, Indonesia dihadapkan pada kelesuan karena adanya stagnasi perluasan ekspor dan investasi.

Selain ketidakpastian ekonomi global hingga tren suku bunga tinggi, industri perbankan di Tanah Air masih menghadapi tantangan dalam upaya memacu fungsi intermediasi. Bank tak akan lagi menerima relaksasi restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Sebelumnya, melalui relaksasi ini, bank-bank dizinkan untuk memperhitungkan kredit debitur yang direstrukturisasi akibat Covid-19 sebagai kredit dalam kategori lancar. Dampaknya memang baik bagi industri perbankan. Bank jadi lebih leluasa untuk memberikan fasilitas restrukturisasi karena bebas dari persyaratan administratif kredit berisiko. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah beberapa kali memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama masa pandemi Covid-19. Terakhir, kebijakan stimulus ini kembali diperpanjang dari yang semestinya berakhir pada 31 Maret 2023, menjadi 31 Maret 2024. Bagi OJK, industri perbankan sudah siap untuk beroperasi tanpa insentif ini, meskipun risiko kredit bakal membesar. Selama ini, bank-bank memang sudah teruji dengan berbagai krisis ekonomi. Risiko kredit bermasalah hingga kredit macet memang berhasil dimitigasi melalui kebijakan otoritas maupun instrumen seperti pencadangan/CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai).

Berdasarkan data OJK, rata-rata rasio CKPN perbankan ber ada di atas 56%. Bahkan, banyak bank yang mencatatkan CKPN di atas 60%. Data kredit restrukturisasi yang terus turun ini menunjukkan kemampuan membayar debitur yang membaik seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perbaikan mobilitas masyarakat. Tentu kita mendukung kebijakan OJK ini sebagai upaya untuk memperkuat confidence para bankir untuk tetap mengedepankan aspek kehatihatian dan tak hanya sekadar mengandalkan insentif untuk mengoptimalkan fungsi intermediasinya. Secara umum, bisnis bank pun tumbuh subur, terlihat dari nilai penyaluran kredit yang terus meningkat. Per November 2023, laju penyaluran kredit tumbuh 9,74% YoY, terus membaik sejak Juni 2023 yang tumbuh 7,76% Yo Y. Bank-bank yang belum memiliki permodalan yang kuat tentu harus segera menerapkan langkah antisipasi ketika tak akan menerima lagi stimulus dari otoritas. Bank dengan modal kecil itu dikhawatirkan terdampak berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19 dari OJK, karena memiliki pencadangan minim dalam mengantisipasi peningkatan kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL). Apalagi pencadangan puluhan bank dalam Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) I yang bermodal inti antara Rp3 triliun—Rp6 triliun, belumlah kuat-kuat benar.

Besarnya investasi yang harus digelontorkan PT Freeport Indonesia untuk mengembangkan tambang bawah tanah di Kucing Liar membutuhkan kepastian perpanjangan kontrak selepas 2041 agar bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai Kucing Liar memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan torehan produksi tembaga dan emas dari Freeport Indonesia di masa mendatang. Hanya saja, investasi untuk pengembangan produksinya saat ini sebagian terhalang masa konsesi yang berakhir pada 2041. Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli berpendapat, komitmen investasi lanjutan Freeport Indonesia untuk mengembangkan Kucing Liar bisa terkoreksi jika perpanjangan kontrak tidak kunjung direalisasikan. Pasalnya, investasi untuk pengembangan infrastruktur tambang bawah tanah bakal menyita banyak modal. “Prospek Kucing Liar ini masuk dalam perencanaan Freeport Indonesia setelah 2041, di mana kita ketahui bahwa pada 2041 izin penambangan Freeport Indonesia berakhir. Apakah infrastruktur yang sekarang ada masih efisien dan secara teknis layak untuk digunakan setelah 2041?” katanya, Rabu (10/1). “Pengembangan Kucing Liar di Grasberg masih sesuai dengan jadwal, kami harap dapat mulai produksi komersial pada 2030,” kata President Freeport-McMoRan Kathleen Quirk saat conference call FCX kuartal III/2023. Produksi tahunan dari Kucing Liar ditargetkan dapat menyentuh di level 550 juta pound tembaga, dan 560.000 ounce emas saat masuk tahap komersial awal nantinya.

“Peningkatan produksi yang intensif ke level 550 juta pound tembaga, dan 560.000 ounce emas akan dilakukan satu dekade ke depan,” jelasnya. Di sisi lain, dia menambahkan bahwa FCX juga tengah melakukan eksplorasi tambahan di kawasan Grasberg selepas identifikasi atas potensi baru di Blok Deep Mill Level Zone (MLZ). Dalam kesempatan terpisah, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas menyebut perusahaan yang memiliki konsesi tambang seluas 110.000 hektare itu perlu mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak setelah 2041 untuk merancang program kerja dalam jangka menengah panjang. Di sisi lain, kepastian perpanjangan kontrak juga bakal berimbas terhadap kelanjutan kontribusi perusahaan ke negara yang mencapai US$4 miliar per tahun, kontribusi sosial sekitar US$100 juta per tahun, nasib ribuan tenaga kerja, serta efek berganda eksistensi Freeport Indonesia terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Papua. Di sisi lain, pemerintah mengaku sedang melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 96/2021. Revisi itu salah satunya bakal mengakomodir penghapusan tenggat waktu permohonan perpanjangan kontrak. Komitmen pemerintah untuk memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041 pun telah beberapa kali disampaikan. Banyaknya cadangan mineral di Grasberg, Papua, menjadi alasan utama pemerintah menyetujui permintaan perusahaan. “Karena mereka sudah sekian puluh tahun [di sana], dan dalam persyaratan ini ada cadangan. Masa kami mau putus [kontraknya], nanti mencari investor lagi,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif beberapa waktu lalu. Menurutnya, Freeport Indonesia masih bisa mengoptimalkan cadangan mineral yang ada di tambang bawah tanah. Dengan begitu, kekayaan Indonesia bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bangsa. Alasan yang sama disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa puncak produksi dari tambang Grasberg bakal terjadi pada 2035. Tanpa adanya eksplorasi lanjutan yang masif, tren produksi tembaga dan emas dari Grasberg bakal terus mengalami penurunan setelahnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan optimistis nilai ekspor perikanan pada tahun ini menembus US$7,2 miliar atau setara Rp112 triliun, meskipun realisasi 2023 tidak mencapai target. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa target Rp112 triliun bisa dikejar dengan adanya regulasi penangkapan ikan terukur. “Kalau kita mau [capai] target 2024 menjadi US$7,2 miliar, tentu yang kita mau push tadi, harapannya PP No.11/2023 bisa kita jalankan dengan baik,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta Rabu (10/1). Dia berkeyakinan produksi perikanan mencapai 30,85 juta ton pada 2024 dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional 5%-6%. Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menargetkan menyelesaikan penataan ruang laut dan zonasi pesisir di 21 kawasan dan luas kawasan konservasi laut ditargetkan mencapai 29,30 juta hektare. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batas biologis yang aman ditargetkan sekitar 80%. Trenggono melaporkan nilai ekspor produk perikanan sepanjang 2023 baru mencapai US$5,6 miliar atau setara Rp87 triliun, atau di bawah target yang ditetapkan sebesar US$6,7 miliar atau setara Rp104 triliun. Trenggono mengakui, tata kelola sumber daya perikanan Indonesia belum mencapai pada level tertinggi. Untuk mencapai level tersebut pun diakuinya tidak mudah karena diperlukan regulasi yang mampu mendorong ekspor perikanan nasional. Salah satu langkah KKP adalah implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2023.

Program hilirisasi, khususnya di bidang sumber daya alam (SDA) yang digalakkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini perlu terus dilanjutkan meski ada pergantian presiden di 2024 mendatang. Hal ini mengingat  kebijakan hilirisasi  pada dasarnya adalah industrialisasi, sebagai kunci bagi Indonesia  untuk menjadi negara maju. Program hilirisasi juga dapat membuka peluang Indonesia untuk menjadi negara maju. Program hilirisasi juga dapat membuka peluang Indonesia melewati jebakan pendapatan kelas menegah atau middle income trap.  Mengutip data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai realisasi investasi untuk hilirisasi  periode januari-September 2023 adalah sebesar Rp 266 triliun yang mencakup lima sektor, yakni sektor mineral senilai Rp151,7 triliun terdiri atas nikel sebesar Rp97,0 triliun, bauksit Rp7,1 triliun, dan tembaga sebesar Rp47,6 triliun. (Yetede)

Restrukturisasi polis PT  Asuransi Jiwasraya (Persero) belum sepenuhnya berakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menantikan rencana aksi yang akan dilakukan usai restrukturisasi dan juga rencana aksi karena masih terdapat 0,49% pemegang polis yang menolak. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, progres restrukturisasi Jiwasraya sejak 2020 sampai dengan 29 Desember 2023 sebesar 99,5% yang setuju dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). Sedangkan masih terdapat pemegang polis yang menolak sekitar 0,49% dengan jumlah klaimnya senilai Rp187 miliar. "Kami minta pada pemegang saham dan direksi, komisaris merancang rencana aksi dari tindak setelah dialihkan dan yang tidak bersedia direstrukturisasi, rencana aksi seperti apa. Itu yang kami tunggu, dalam langkah seperti apa rencana aksi untuk yang tidak setuju itu," Ungkap Ogi. (Yetede)

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 12 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 9 Januari 2024. Dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (9/1/2024), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPRR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  menjelaskan jumlah penawaran yang masuk untuk ketujuh seri tersebut yaitu Rp 28,30 triliun. Tujuh seri yang dilelang adalah SPNS09072024 (penerbitan baru), SPNS07102024 (penerbitan baru), PBS030 (pembukaan kembali), PBS004 (pembukaan kembali), PBS039 (penerbitan baru), dan PBS038 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Pada lelang tersebut, penyerapan terbesar berasal dari seri PBS032 dengan jumlah nominal yang dimenangkan senilai Rp7,19 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,53797%. (Yetede)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menilai penyelenggara World Water Forum (WWF) ke-10 pada Mei 2024 di Bali dapat menciptakan peluang investasi untuk membangun infrastruktur. Deputi bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti mengatakan Indonesia  kembali mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah  event internasional, World Water for Shared Prosperity. Forum tersebut direncanakan digelar di Bali pada 18 hingga 24 Mei 2024. "Ini nanti akan dibagi untuk didiskusikan untuk bagaimana direplika dan dikembangkan sehingga akan ada aksi-aksi konkret di lapangan. Ini arahan Presiden bahwa air adalah untuk kesejahteraan bersama. Semua orang harus punya  akses untuk air bersih," kata Nani. (Yetede)