;
Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Indonesia Butuh ”Ledakan” Investasi

12 Jan 2024

Dilansir dari Reuters, Kamis (11/1/2024) Deputy Chief Economist Bank Dunia Ayhan Kose menyebutkan, fokus laporan Prospek Ekonomi Global 2024 adalah China yang diperkirakan akan mengalami perlambatan ekspansi ekonomi daripada 2023. ”Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi China, termasuk penurunan belanja konsumen, masalah struktural seperti populasi yang menua, dan tingginya tingkat utang,” ujarnya. Kose menilai, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, membutuhkan ”ledakan” investasi, termasuk penanaman modal asing (PMA). Sebab, negara-negara yang mengalami percepatan investasi sering kali memperoleh keuntungan ekonomi tak terduga. Di tengah perlambatan ekonomi global, negara-negara berkembang perlu menerapkan paket kebijakan komprehensif dalam kerangka fiskal dan moneter, untuk memperluas perdagangan lintas batas dan arus keuangan, meningkatkan iklim investasi, dan memperkuat kualitas institusi.

Dalam laporan bertajuk ”Prospek Ekonomi Global”, Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi global akan melambat ke angka 2,4 % pada 2024. Artinya, pertumbuhan ekonomi dunia melambat selama tiga tahun beruntun. Bank Dunia menyebutkan, perlambatan ekonomi dunia 2024 merupakan akibat kebijakan moneter ketat yang ditempuh negara-negara maju untuk mengendalikan inflasi. Imbasnya, aktivitas investasi global akan ikut terhambat. Proyeksi perekonomian global pada 2024 ini menjadi alarm bagi Indonesia yang mengejar realisasi investasi langsung senilai Rp 1.650 triliun. Investasi penting demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,1-5,7 %. Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia selama lima tahun mendatang butuh investasi langsung senilai Rp 45.500 triliun. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas Eka Chandra Buana mengatakan, kebutuhan investasi senilai itu untuk merealisasikan target rata-rata pertumbuhan ekonomi 2025-2029 sebesar 5,6-6,1 %. Target pertumbuhan investasinya 7,2 % - 7,9 %. (Yoga)

Emiten Infrastruktur Diprediksi Bertumbuh

12 Jan 2024

Perusahaan di bursa yang bergerak di bidang infrastruktur dinilai akan melanjutkan pertumbuhan sejak akhir 2023 hingga tahun 2024. Proyeksi penurunan suku bunga dan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur menjadi katalisnya. Perusahaan tercatat di pasar modal atau emiten bidang infrastruktur masih mencatatkan pertumbuhan positif sejak awal Oktober 2023. Indeks lebih dari 60 saham emiten telah bertahan di level 1.500 sejak Desember 2023 hingga awal Januari 2024 ini. Level itu secara historis tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Momentum ini pun dimanfaatkan beberapa perusahaan infrastruktur untuk mendapatkan pendanaan lewat pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) di pasar modal. PT Manggung Polahraya Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham MANG, Kamis (11/1/2024).

MANG menerbitkan 762,5 juta lembar saham dengan harga penawaran Rp 100 per saham, dengan tujuan mendapat dana Rp 76,25 miliar. MANG juga menerbitkan 228,75 juta waran seri I dengan harga pelaksanaan waran Rp 125 per lembar. Total hasil pelaksanaan waran seri I sebanyak-banyaknya Rp 28,59 miliar. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, antara lain biaya pokok untuk proses dari konstruksi gedung dan bangunan, pembangunan infrastruktur jalan, produksi aspal hot mix dan produksi beton ready mix, serta gaji dan tunjangan. Dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri I akan digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang berdiri sejak 1992 tersebut.

”Aksi korporasi ini jadi langkah penting untuk mewujudkan visi ikut serta dalam pembangunan nasional bidang jasa konstruksi,” kata Dirut PT Manggung Polahraya Tbk Ni Ketut Mariani di Gedung BEI, Jakarta. Sebelumnya, ada PT Asri Karya Lestari Tbk yang melakukan IPO dengan kode saham ASLI pada Jumat (5/1). Perusahaan yang banyak terlibat dalam pekerjaan fondasi hingga struktur berat untuk pembangunan fasilitas umum itu menjadi perusahaan pertama yang melakukan IPO pada 2024 sekaligus perusahaan tercatat ke-904 di BEI. Menurut Dirut PT Asri Karya Lestari Tbk Sudjatmiko, pencatatan itu menjadi momentum perusahaan untuk ekspansi usaha, kepastian pendanaan, serta tata kelola dan prinsip keterbukaan perusahaan yang lebih baik. ASLI banyak bekerja di proyek strategis nasional. (Yoga)

Penjualan Eceran Diperkirakan Tetap Kuat

12 Jan 2024
Kinerja penjualan eceran pada Desember 2023 diperkirakan tetap kuat. Hal tersebut tecermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Desember sebesar 217,9 atau secara tahunan tumbuh 0,1 persen, didorong oleh meningkatnya pertumbuhan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor serta makanan, minuman, dan tembakau. Demikian keterangan resmi dari Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Rabu (10/1/2024). (Yoga)

Cuaca Ekstrem Jadi Ancaman Ekonomi Global

12 Jan 2024
Terjangan cuaca ekstrem akibat degradasi lingkungan menjadi ancaman serius yang dapat memengaruhi  perekonomian global di sepanjang tahun 2024. Direktur Pelaksana Forum Ekonomi Dunia (WEF) Saadia Zahidi, seperti dilansir Reuters, Kamis (11/1/2024), mengatakan, ancaman lingkungan akibat pemanasan global saat ini menjadi tantangan sangat serius untuk segera diatasi oleh semua negara di dunia. (Yoga)

Aroma Bancakan Duit Proyek Strategis Nasional

12 Jan 2024
Wajah penegakan hukum Indonesia sedang karut marut. Kabar teranyar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya dana proyek strategis nasional (PSN) yang bocor alias digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat negara hingga mengalir ke kegiatan politik. PPATK mencatat sebesar 36,67% dana PSN mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) dan pihak-pihak yang memiliki profil sebagai politikus. Ini adalah temuan PPATK di sepanjang tahun 2023. "Sekitar 36,67% dana PSN diduga digunakan di luar pembangunan proyek itu, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Ivan Yustiavandana,  Ketua PPATK di acara Rekfleksi Akhir Tahun 2023 dan Proyeksi Kerja Tahun 2024, Rabu (10/1). Pegiat Antikorupsi Herdiansyah Hamzah menegaskan,  temuan PPATK mengonfirmasi bahwa proyek-proyek strategis nasional cenderung hanya jadi bancakan para elit politik dan kekuasaan. "Mereka berebut pembiayaan politik dari PSN," ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (11/1). Menurut Herdiansyah, temuan PPATK bukan hanya urusan KPU dan Bawaslu terkait pendanaan kampanye Pemilu 2024. Urusan ini seharusan juga tanggungjawab aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berharap, aparat penegak hukum diminta segera masuk menelusuri informasi PPATK tersebut. "Bisa jadi ini berasal dari hasil korupsi dan kejahatan di sektor sumber daya alam (green financial crime) lainnya," ujar Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menyatakan,  PPATK bisa meneruskan kepada instansi terkait dan penegak hukum untuk mendalami langsung apakah transaksi itu ilegal alias hasil tindak pidana ataukah transaksi yang legal. "Ini bukan saja moral hazard, tapi sudah masuk ranah tindak pidana yang harus diusut dan ditindak tegas," kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat  itu, kemarin. DPR mendorong agar aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti dan mendalami secara serius dan saksama temuan PPATK. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang bersih, maka temuan itu sebagai sebuah kejahatan serius atau tindak pidana. Hingga kini, pemerintah terus menggenjot PSN. Di luar 190 PSN, saat ini terdapat 30 proyek dan sembilan program dalam status beroperasi sebagian. Kemudian, 50 proyek masuk dalam tahap kontruksi. "Sebanyak 4 program dalam tahap transaksi, serta 37 proyek dan empat program dalam tahap persiapan," kata Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Rabu (10/1).

Skema Baru PPh 21 Bisa Bebani Pembayar Pajak

12 Jan 2024
Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menetapkan skema perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan memakai tarif efektif rata-rata (TER) yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Kendati diklaim bakal memudahkan perhitungan pemotongan PPh 21 bagi wajib pajak, skema baru ini juga berpotensi memberatkan perusahaan dan pembayar pajak. Skema terbaru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 serta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023. Tarif efektif bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Januari-November dengan hanya mengalikan penghasilan bruto sebulan dengan tarif efektif bulanan. Nah, pada masa Desember akan dilakukan perhitungan yang sama dengan sebelumnya atau tetap menggunakan tarif Pasal 17 huruf a UU PPh. Namun, tarif efektif ini justru menuai perdebatan, khususnya bagi perusahaan sebagai pemotong pajak. Sebab, menurut Ketua Departemen Litbang dan Focus Group Discussion Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Lani Dharmasetya, ada kemungkinan pemotongan PPh 21 di masa Desember lebih besar dibandingkan masa Januari-November. Bahkan bisa mengakibatkan lebih bayar. Hal tersebut nantinya mempengaruhi kondisi keuangan karyawan. Apalagi,  biasanya banyak karyawan memerlukan pengeluaran cukup besar di akhir tahun. Sebab itu, kata Lani, komunikasi antara perusahaan dan karyawan perlu dilakukan secara jelas terkait adanya kemungkinan kurang bayar di akhir Desember dengan jumlah yang besar. Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menjelaskan bahwa perhitungan PPh 21 menggunakan skema TER akan menjadi masalah jika PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Artinya, perusahaan bisa jadi akan membayar lebih banyak dari sebelumnya, terutama karena dampak aturan imbalan kenikmatan alias natura yang menjadi objek PPh Pasal 21. Sementara bagi karyawan, apabila terjadi kurang bayar di Desember, maka ini akan menjadi beban karyawan lantaran penghasilan yang diterima alias take home pay bisa menjadi lebih kecil. Apalagi jika perusahaan tersebut tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) maupun bonus. Sementara itu, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono menjelaskan, dari simulasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan berbagai opsi besaran penghasilan, maka cash flow (arus kas) perusahaan akan tergantung kepada jumlah penghasilan yang dibayarkan ke pemberi kerja.

Harga Batubara Menekan UNTR

12 Jan 2024
Tren pelemahan harga batubara global membuat kinerja PT United Tractors Tbk di tahun ini tak terlalu oke dibanding kinerja 2018. Bahkan, perusahaan dengan kode emiten UNTR ini cenderung bersikap hati-hati dengan memangkas target penjualan alat beratnya. Langkah tersebut diambil UNTR karena pemerintah juga memangkas target produksi batubara di tahun ini hanya 480 juta ton. Angka ini turun 5 juta ton dari produksi tahun lalu di 485 juta ton. Di sisi lain, penurunan harga batubara juga kian terlihat jelas di awal tahun ini. Buktinya, Senin (28/1), harga batubara kontrak pengiriman bulan April 2019 di ICE Futures telah melemah 0,15% secara year to date (ytd) menjadi US$ 100,00 per metrik ton. Analis JP Morgan Sekuritas Indonesia Indra Cahya mengatakan, pergerakan harga batubara dapat mempengaruhi kinerja UNTR. Kebijakan dari dalam negeri atau luar negeri mengenai produksi dan perdagangan batubara dapat menjadi sentimen bagi UNTR," tulis dia dalam risetnya. Analis Danareksa Sekuritas Stephanus Darmagiri menambahkan, walau penjualan alat berat terpangkas, namun kinerja UNTR bisa ditopang oleh kinerja PT Pamapersada Nusantara (PAM). PAMA akan menjadi stimulus pertumbuhan UNTR tahun ini, kata dia, kemarin. Sebab, anak usaha UNTR ini masih mempertahankan produksi batubaranya di 126 juta ton. Bisnis aktivitas penggalian batuan penutup atawa overburded removal PAMA juga diramal masih positif. Target mencapai 950-980 juta bank cubic metre (BCM). Analis Samuel Sekuritas Akhmad Nurcahyadi dalam riset per 28 Januari menyebut, Martabe dapat berkontribusi 10%-19% pada laba bersih UNTR yang diprediksi mencapai Rp 10,6 triliun. Sementara pendapatan anak usaha Astra Grup ini diperkirakan mencapai Rp 90,81 triliun.

Bank Masih Genjot Kredit

12 Jan 2024
Di tengah ketatnya likuiditas akibat melambatnya ekonomi global dan tren suku bunga tinggi, perbankan terus berupaya menggenjot penyaluran kredit. Kondisi ini tercermin dari masih derasnya aliran kredit perbankan di sepanjang tahun 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga November 2023, penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,74% secara tahunan jadi Rp 6.966 triliun. Capaian itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), yang hanya tumbuh 3,43% secara tahunan menjadi Rp 8.216,21 triliun per November 2023. Upaya bank mendorong penyaluran kredit juga terlihat dari menyusutnya penempatan dana di sejumlah instrumen invetasi. Contohnya portofolio dana perbankan di surat berharga negara (SBN). "Ini kontribusi sektor perbankan dalam pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, awal pekan ini. Direktur Treasury & Capital Market Bank CIMB Niaga John Simon bilang, saat ini penempatan dana bank, baik di obligasi korporasi maupun SBN, dilakukan sesuai kondisi di pasar. Per November 2023, penempatan dana CIMB Niaga di surat berharga juga mengempis 7,5% secara tahunan jadi Rp 60,7 triliun. Sedangkan penyaluran kredit CIMB Niaga tumbuh 1,5% secara tahunan jadi Rp 145,7 triliun per November 2023. John yakin, pertumbuhan kredit akan lebih tinggi ke depannya. Sindhu Rahadian Ardita, EVP Treasury Division Head PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), menimpali, fokus utama BTN saat ini tetap pada fungsi intermediasi. Dus, dana yang dihimpun bank lebih diutamakan untuk penyaluran kredit. Di sisi lain, dana berlebih dioptimalkan untuk berinvestasi pada instrumen yang memberikan pendapatan. Cuma, saat ini BTN masih wait and see terkait prospek pemangkasan suku bunga acuan, baik dari The Fed dan Bank Indonesia. Sebab, kebijakan bank sentral akan berdampak pada harga instrumen obligasi di pasar.

INTP Memacu Produksi Semen

12 Jan 2024
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) akan melakukan optimalisasi distribusi semen di tahun ini.  Langkah ini dilakukan menyusul adanya tambahan produksi paska akuisisi PT Semen Grobogan. Aksi akuisisi ini merupakan upaya Indocement memperkuat penguasaan pasar di Jawa Tengah. Melalui PT Semen Grobogan, INTP berharap bisa lebih maksimal dalam mendistribusikan semen untuk pelanggan toko bangunan dan juga ready mix serta kontraktor di Jawa Tengah. "Indocement akan mendapatkan tambahan volume penjualan semen sekitar 1,5 juta ton yang selama ini telah dijual oleh Semen Grobogan," ungkap Dani Handajani, Corporate Secretary INTP kepada KONTAN, Selasa (9/1). Tak hanya memaksimalkan penjualan semen dari volume yang sudah ada,  INTP juga akan lebih mendorong penggunaan semen hijau atau semen Non Ordinary Portland Cement (OPC). Selain pasar domestik, INTP juga berupaya memaksimalkan penjualan di pasar ekspor. Sejauh ini, INTP telah mengekspor klinker dan semen ke empat negara. Yakni, Brunei Darussalam, Bangladesh, Australia, dan Filipina. "Ekspor melalui fasilitas yang kami miliki, yaitu Kompleks Pabrik Tarjun dan fasilitas yang kami sewa dari Bosowa Group, yaitu Kompleks Pabrik Maros," jelasnya. Untuk menggenjot kinerja penjualan di tahun ini, INTP menyiapkan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 1,2 triliun-Rp 1,5 triliun yang berasal dari kas internal perusahaan. Hingga November 2023 lalu, Indocement mencatatkan penjualan sebanyak 15,8 juta ton. Angka tersebut lebih tinggi 9% dibandingkan penjualan semen pada periode yang sama tahun 2022. Dani mengatakan, angka penjualan hingga bulan Desember 2023 masih dihitung. Pihaknya berharap, angka pertumbuhan penjualan semen hingga akhir tahun bisa lebih baik dari capaian di bulan November 2023. "Khususnya setelah pengambil alihan dengan Perjanjian Sewa Pakai Aset dengan Bosowa Group untuk Pabrik di Maros, Sulawesi Selatan dan juga Unit Grinding Mill di Banyuwangi, Jawa Timur pada 2022," ujar Dani. Indocement sendiri memprediksi konsumsi semen nasional akan tetap bertumbuh di tahun 2024 sebesar 2%-3%.Optimisme INTP itu sejalan dengan giatnya agenda ekspansi perusahaan, termasuk akuisisi Semen Grobogan.

Menerka Lanskap E-Commerce Pascakonsolidasi TikTok & Tokopedia

12 Jan 2024

Beberapa tahun sebelum kehadiran TikTok Shop Indonesia, dunia e-commerce Tanah Air memang tengah bertumbuh. Apalagi sejak Maret 2020, Indonesia dan dunia sempat dilanda pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat beraktivitas online. Saat itu, e-commerce mulai dari Tokopedia (berdiri 2009), Bukalapak (2010), Blibli (2011), Lazada (2012), hingga Shopee (2015) terus memanfaatkan momentum tingginya keinginan masyarakat berbelanja online guna menghindari pandemi tersebut. Tingginya minat ini tecermin dari data Bank Indonesia (BI) yang mencatat nilai transaksi e-commerce 2021 menembus Rp401 triliun. Pada 2022 angkanya naik 19% menjadi Rp476,3 triliun, sangat besar untuk ukuran negara berkembang, pasar yang tak bisa dielakkan begitu saja oleh para pelaku e-commerce mana pun. Jika ditarik ke belakang, sebelum nama-nama besar seperti Tokopedia hingga Shopee, sudah ada para pendahulu yang bisa dibilang menjadi pionir e-commerce. Meski punya potensi sangat besar, faktanya perjalanan e-commerce Indonesia selalu mulus. Beberapa di antaranya terpaksa mengibarkan bendera putih dan melakukan PHK—sesuatu yang sangat disayangkan. Di November 2022, GoTo yang menaungi Tokopedia mulai melakukan PHK, dan di awal tahun baru 2024 Lazada pun dikabarkan akan melakukan PHK. JDID tutup per 31 Maret 2023 setelah beroperasi November 2015. Blanja.com, milik Grup Telkom dan e-Bay, tutup 1 September 2020, lalu Elevenia juga tutup per 1 Desember 2022 setelah ber­operasi 9 tahun.

Salah satu wujud inovasi itu adalah tren belanja langsung via aplikasi (live shopping) yang ditawarkan TikTok Shop. Maka hadirnya kembali TikTok Shop Indonesia sejak 12 Desember 2023 dengan menggandeng Tokopedia bisa jadi merupakan game changer yang mungkin bisa membawa wajah baru di lanskap e-commerce Indonesia, lantaran mereka berhasil berinovasi via konten video pendek dan fitur live shopping yang dimanfaatkan lebih dari 6 juta pebisnis lokal dan hampir 7 juta kreator affiliate. Ketika TikTok Shop menghentikan operasi per 4 Oktober 2023 menyusul terbitnya Permendag No. 31/2023, para pengguna termasuk UMKM pun berdampak karena telah memanfaatkan layanan sejak pertama kali hadir di April 2021. Apa yang dilakukan TikTok-Tokopedia memicu per­ubahan lanskap persaing­an e-commerce nasional ke depan. Persaingan antara Shopee dengan Tokopedia-TikTok bakal makin sengit, sementara Lazada, Blibli, apalagi Bukalapak punya pekerjaan rumah mengejar para kompetitor yang didukung ekosistem yang besar dan modal kuat. Namun, yang wajib sama-sama dilakukan semua e-commerce dalam persaingan yang sehat ini adalah: bagaimana membuat transaksi lintas negara (cross border selling) tidak membunuh UMKM, mencegah predatory pricing (jual rugi di bawah harga pasar), dan bagaimana menempatkan produk lokal menjadi jawara di negeri sendiri. Inovasi melalui live shopping tak bisa dibendung, yang perlu dilakukan pemerintah dan sudah tepat adalah membuat regulasi: Permendag 31/2023, yang memisahkan marketplace (boleh transaksi) dan social commerce (hanya etalase, tak boleh transaksi).

Di sektor telekomunikasi, integrasi bisa memakan waktu hingga setahun lebih, bahkan sinergi data pemerintahan yakni Indonesia Satu Data, butuh bertahun-tahun. Dengan begitu, tinggal bagaimana TikTok-Tokopedia memenuhi ketentuan 4 bulan itu agar mematuhi regulasi. Kepatuhan tak hanya soal sistem backend yang mesti terpisah di belakang layar, tapi juga harus dipastikan pertukaran data TikTok dan Tokopedia harus sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi yang mengutamakan persetujuan pengguna. Jangan lupa, pemerintahan Presiden Joko Widodo masih punya pekerjaan rumah besar buat UMKM. Target 30 juta UMKM onboarding digital mesti tercapai di 2024. Di Oktober 2022, ada 20,2 juta UMKM onboarding digital, artinya 67% dari target. Jadi, selayaknya pemerintah dan para pemangku kepentingan bisa mendukung apa pun langkah strategis dan positif demi kemajuan ekonomi nasional dan kemajuan UMKM. TikTok-Tokopedia bisa dibilang menjadi salah satu katalis positif untuk mencapai target itu.