Tarif efektif untuk perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 mulai berlaku 1 Januari 2024. Kebijakan ini akan memudahkan perhitungan pajak atas penghasilan orang pribadi terutama non-karyawan, termasuk pemain musik, penyanyi, pelawak, selebgram, vlogger, hingga agen iklan dan asuransi. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Dalam beleid itu, PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai dihitung dengan mengalikan tarif PPh yang termaktub dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) tentang Pajak Penghasilan, dengan 50% jumlah penghasilan bruto. Formula perhitungan PPh Pasal 21 ini berlaku untuk nonkaryawan tanpa mempertimbangkan kesinambungan pemberian penghasilan dan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti menegaskan, aturan tersebut bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung PPh 21. "Ini bukan pajak baru dan tidak ada tambahan beban," tegasnya, Senin (8/1). Dirjen Pajak Suryo Utomo sebelumnya menjelaskan, pemotongan pajak dengan tarif efektif PPh 21 akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Sebab, formulasinya memperhitungkan besaran penghasilan, pendapatan tidak kena pajak (PTKP), dan periode penerima penghasilan. Serta, skemanya satuan ataupun borongan. Saat ini, Ditjen Pajak tengah menyiapkan alat bantu atau aplikasi guna memudahkan wajib pajak dalam menghitung PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif. Kantor pajak juga memastikan, aplikasi tersebut akan mereka luncurkan sebelum batas waktu pemotongan PPh Pasal 21. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi meminta Ditjen Pajak segera melakukan sosialisasi kepada pekerja terkait aturan tarif efektif PPh Pasal 21. Pasalnya, dia menilai, beleid tersebut justru akan membingungkan. Sedang Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama memandang, aturan tarif efektif PPh 21 pada dasarnya tidak mengubah jumlah pajak yang dibayar dalam satu tahun pajak. Pengamat Pajak Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat, aturan tersebut akan berpengaruh terhadap cashflow wajib pajak.

Kinerja PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) diperkirakan tumbuh positif di 2024. Ini seiring dengan banyaknya proyek-proyek pembangunan yang akan mendorong pertumbuhan permintaan semen. Analis Mirae Asset Sekuritas Andre Saragih mengatakan, manajemen SMGR memproyeksikan pertumbuhan volume penjualan domestik sebesar 3% di 2024. Ini didorong dari pertumbuhan volume penjualan curah sebesar dua digit ke proyek-proyek infrastruktur. Juga pertumbuhan volume penjualan dalam sak sebesar satu digit yang didukung oleh konsumsi selama pemilu. Adapun proyek utama yang akan mendorong pertumbuhan SMGR adalah dari Ibu Kota Negara (IKN). Tahun ini Andreas memperkirakan kebutuhan semen di IKN mencapai 2 juta ton dan SMGR diproyeksi dapat memasok sekitar 1,4 juta ton ke sana. SMGR dinilai dapat menikmati persaingan yang lebih ringan di Jawa Tengah. Andreas meyakini, persaingan harga pun akan mereda karena ketersediaan merek yang lebih rendah di pasar pasca akuisisi. Lalu ekspektasi pertumbuhan permintaan yang kuat, didorong oleh beberapa proyek jalan tol Solo-Yogyakarta, Yogyakarta-Bawen, dan Semarang-Demak, serta Kawasan Industri Batang dan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, jelasnya dalam riset, Jumat (1/12/2023). CEO Edvisor.id Praska Putrantyo mengatakan, rencana pembukaan fasilitas baru di Tuban juga diharapkan dapat mendorong peningkatan penjualan dan produksi SMGR di sepanjang 2024. Lalu, untuk rencana ekspor ke AS juga dinilai dapat memberikan dampak positif. Terlebih, kontribusi ekspor saat ini hampir 12% dan bertumbuh sekitar 29% per September 2023 dibanding periode sama tahun sebelumnya. "Ditambah peluang kebijakan moneter yang lebih longgar di tahun 2024 bisa menjadi katalis positif bagi bisnis semen," ujarnya, Senin (8/1). Analis Philip Sekuritas Helen menambahkan, dari dalam negeri diperkirakan permintaan akan bertumbuh. Konsumsi semen domestik diproyeksi tumbuh 3% di tahun ini, lebih baik dari 2023 di 1%-2%. Karenanya, Philip Sekuritas memproyeksikan pendapatan SMGR di 2024 mencapai Rp 40,97 triliun atau tumbuh 6,72% dari ekspektasi di 2023 sebesar Rp 38,39 triliun. Adapun laba bersih diperkirakan tumbuh 13,06% menjadi Rp 2,77 triliun dari proyeksi 2023 sebesar Rp 2,45 triliun.

Emiten perkebunan sawit, PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 669 miliar pada tahun 2024 ini. Corporate Secretary TAPG, Joni Tjeng mengatakan, sebagian besar dana belanja modal  digunakan untuk belanja infrastruktur yang dapat menunjang proses produksi di tahun 2024. "Perseroan menyiapkan capex Rp 669 miliar yang terdiri dari 12% untuk tanaman, 69% untuk infrastruktur bangunan, kendaraan dan instalasi peralatan, 11% untuk mill (pabrik), serta 8% sisanya untuk capex lainnya," kata Joni kepada KONTAN, pekan lalu. Sebagai tambahan informasi, di akhir tahun 2023 lalu, TAPG  telah mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pinjaman tersebut tercatat sebesar Rp 200 miliar. Fasilitas kredit ini akan dialokasikan untuk modal kerja sejumlah anak usaha TAPG. Antara lain  PT Agro Multi Persada, PT Brahma Binabakti, PT Etam Bersama Lestari, PT First Lamandau Timber International, PT Gawi Bahandep Sawit Mekar, dan PT Hamparan Perkasa Mandiri. Selanjutnya, PT Kedap Sayaaq Dua, PT Kutim Agro Mandiri, PT Mega Ika Khansa, dan PT Muaratoyu Subur Lestari, PT Pradana Telen Agromas, dan PT Subur Abadi Wana Agung. Perubahan iklim ini memang menjadi tantangan tersendiri. Salah satu yang diwaspadai adalah kemarau panjang atau El Nino tahun lalu, yang dampaknya baru akan terasa di tahun ini. Selain dampak El Nino, TAPG juga mewaspadai adanya intensitas hujan yang tinggi atau La Nina di tahun ini. Seperti diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tahun ini terdapat peluang kecil Indonesia mengalami La Nina. Fenomena ini bakal memicu terjadinya anomali iklim basah di tahun 2024 ini. Demi memacu target produksi, TAPG tetap membuka kesempatan untuk melakukan peningkatan kapasitas produksi dengan menambah lahan baru di tahun ini. Berdasarkan catatan KONTAN, hingga akhir tahun 2023, TAPG telah memiliki 23 perkebunan kelapa sawit, satu perkebunan karet, 18 Pabrik Kelapa Sawit (PKS), satu pabrik minyak inti sawit dan satu pabrik slab and ribbed smoked sheet (RSS). Seluruh aset itu tersebar di kawasan Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Bank Indonesia (BI) memiliki modal kuat untuk menyiapkan mitigasi risiko dari tekanan eksternal yang dapat menggoyahkan stabilitas pasar keuangan domestik dan nilai tukar rupiah. Cadangan devisa yang makin tambun, serta larisnya instrumen operasi moneter anyar pada awal tahun ini mengokohkan kuda-kuda bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta ketahanan dari faktor eksternal. Kemarin, Senin (8/1), BI meng­umumkan cadangan devisa per Desember 2023 mencapai US$146,4 miliar dan merupakan level tertinggi dalam 27 bulan terakhir. Seturut dengan itu, beberapa instrumen operasi moneter juga telah berjalan optimal, setidaknya pada awal tahun ini. Baik itu Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), maupun Term Deposit Valuta Asing Devisa Hasil Ekspor (TD Valas DHE). Daya serap investor pun terbilang signifikan untuk SVBI dan SRBI. Demikian pula pengusaha atau eksportir yang mulai aktif memarkir DHE sumber daya alam (SDA) di dalam negeri. Selain itu, risiko juga muncul dari ritme pembayaran utang luar negeri yang biasanya dilakukan pada kuartal kedua setiap tahun, sehingga menggelembungkan kebutuhan dolar Amerika Serikat (AS). Belum lagi secara historis impor nasional juga selalu meningkat pada periode tersebut, sehingga ujian stabilitas rupiah masih cukup berat karena transaksi yang digunakan masih menggunakan dolar AS. Keluarnya modal asing dan kebutuhan dolar AS yang membengkak itu kemudian memengaruhi stabiltas nilai tukar yang pada gilirannya juga menekan cadangan devisa nasional. Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Meski demikian, BI dan pemerintah terus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Sejatinya, bank sentral di banyak negara termasuk Federal Reserve System (The Fed) di AS, telah memberikan sinyal untuk menurunkan suku bunga acuan. Komitmen tersebut tentu memberikan angin segar bagi pasar negara berkembang termasuk Indonesia yang memiliki sensitivitas tinggi dalam konteks pasar keuangan. Apabila tensi geopolitik di Eropa Timur dan Timur Tengah meluas sehingga mengakibatkan krisis energi dan pangan serta memacu inflasi, bukan tidak mungkin pelonggaran itu kembali tertunda. Pada tahap inilah kuda-kuda serta mitigasi dari BI amat diperlukan. Terlebih, kalangan pelaku usaha di Tanah Air masih cukup pesimistis ketegangan geopolitik bakal mereda dalam waktu dekat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan instrumen operasi moneter yang diterbitkan BI telah mampu menciptakan stabilitas makroekonomi. Sementara itu, kalangan ekonom memandang posisi cadangan devisa saat ini relatif mampu menjawab tantangan yang berisiko menghantam pasar keuangan nasional. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, mengatakan dengan cadangan devisa yang gemuk maka BI memiliki keleluasaan dalam melakukan intervensi tatkala instrumen operasi moneter kurang mendukung. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menambahkan kombinasi kebijakan moneter yang pro stabilitas dan kebijakan makroprudensial yang pro pertumbuhan saat ini sudah sangat cukup dalam menjaga nilai tukar rupiah di tengah badai ketidakpastian global.

Pembangunan jalan tol sebagai upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah berperan penting dalam menumbuhkan perekonomian daerah. Untuk itu, kehadiran proyek tersebut harus disebar merata di seluruh penjuru Tanah Air. Langkah pemerintah menambah ruas jalan tol harus terus dilakukan dengan tetap memperhitungkan skala ekonomi, manfaat, dan kebutuhan dari wilayah tersebut. Tidak terburu-buru dalam memutuskan proyek baru, karena ongkos yang dikeluarkan terbilang besar. Proyek yang memiliki nilai strategis dan belum terselesaikan pada tahun lalu dapat dilanjutkan kembali. Sebagaimana yang diketahui, salah satu proyek yang belum dijalankan pembangunannya adalah Jalan Tol Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap atau Tol Getaci. Tol ini menjadi salah satu yang terpanjang, yaitu mencapai 108,3 kilometer. Penyelesaiannya molor karena terkendala masalah biaya yang diperkirakan menghabiskan sekitar Rp56,20 triliun. Selain masalah biaya, pembangunan jalan tol juga kerap terhambat dari pembebasan lahan. Konflik pertanahan masih kerap terjadi dan butuh solusi cepat. Tak kalah pentingnya dan butuh penyelesaian adalah upaya menghidupkan ruas jalan yang sepi pengguna, seperti yang terjadi di beberapa ruas di Sumatra.

Dari data yang dihimpun Bisnis, hingga Oktober 2023, total panjang jalan tol di Indonesia yang telah beroperasi sepanjang 2.816,7 kilometer. Ruas tol tersebut tersebar di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Jalan tol itu dikelola oleh 52 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan 73 ruas jalan tol, dan 132 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP). Pekerjaan rumah pemerintah tentunya tak sekadar melaksanakan pembangunan dan menggunting pita peresmian, tetapi sekaligus ikut memikirkan langkah menghidupkan ruas jalan yang ada alias meningkatkan traffic pengendara. Meski tak banyak, jalan tol yang sepi peminat harus dihidupkan agar tujuan pembangunan tercapai, yaitu mempersempit jarak transportasi masyarakat, memangkas biaya logistik, dan berujung pada peningkatan perekonomian daerah. Kerja sama pemerintah pusat dan daerah harus terus ditingkatkan, termasuk juga melibatkan pengelola jalan tol. Langkah seperti menyambungkan ruas jalan dengan kota dan ruas jalan tol dengan ruas-ruas lain yang strategis harus dilakukan. Pembangunan jalan tol tidak bisa setengah-setengah agar goal yang hendak dicapai dapat teraih. Pembangunan jalan tol sebaiknya juga ikut menghitung dampak ekonomi yang ditimbulkan. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menjaga nyala ekonomi agar kehadiran jalan tol berdampak positif terhadap kemajuan ekonomi.

Tidak lama lagi fasilitas di Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang bertambah setelah lancarnya uji coba pengaktifan kembali jalur kereta api menuju pelabuhan terbesar di Jawa Tengah tersebut. Rencananya, jalur kereta api yang memiliki rute Stasiun Semarang Tawang—Pelabuhan Tanjung Emas sepanjang 2,1 kilometer beroperasi penuh mulai awal 2024. Jalur kereta api itu juga dinilai efisien digunakan mengangkut peti kemas. Pada awal September 2023, uji coba lintasan rel dengan mengoperasikan Multi Tie Tamper (MTT) yang berfungsi memadatkan balast landasan jalur kereta api juga sudah sukses digelar. Setelah itu, uji coba pengoperasian lokomotif melalui lintasan rel Stasiun Semarang Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Emas dan sebaliknya juga sukses dilaksanakan. Kesuksesan pengaktifan kembali jalur kereta api itu bakal menambah moda transportasi barang dan peti kemas di pelabuhan internasional (ocean going). Selama ini, pengangkutan barang dan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang hanya bergantung kepada moda transportasi berbasis jalan raya (trucking). Padahal, throughput kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas termasuk sangat padat. Untuk throughput peti kemas Terminal Peti Kemas Semarang sampai dengan Oktober 2023 sudah tercapai 642.007 TEUs, atau turun sedikit dibandingkan dengan periode yang sama 2022 sebanyak 642.642 TEUs. Akan tetapi, arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas berpotensi terus tumbuh seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian di Jawa Tengah. Sejauh ini, Pelabuhan Tanjung Emas dibangun dengan kapasitas di atas 4,4 juta TEUs per tahun dan kapasitas curah kering mencapai 2,2 juta ton per tahun. Kita tahu, Pelabuhan Tanjung Emas merupakan pintu gerbang aktivitas logistik daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan di pelabuhan untuk meningkatkan arus logistik berupa pelaksanaan pengaktifan kembali jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Emas.

Program pengaktifan kembali jalur kereta api di Pelabuhan Tanjung Emas sejatinya sudah berjalan sejak lama. Program itu melibatkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Bea Cukai Tanjung Emas, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Demi mendukung fungsi trade facilitator, Bea Cukai Tanjung Emas mendukung reaktivasi jalur kereta api di Pelabuhan Tanjung Emas karena dengan adanya fasilitas ini diyakini dapat menunjang efisiensi proses logistik. Data Kementerian Perdagangam Republik Indoneaia baru-baru ini mencatat 90 persen distribusi barang di Tanah Air menggunakan moda truk, sekitar 8 persen menggunakan kapal, sedangkan 1 persen menggunakan kereta api dan kurang dari 1 persen memakai pesawat udara. Ketimpangan distribusi barang tersebut menyebabkan terjadi inefisiensi logistik yang pada akhirnya memicu biaya mahal dalam angkutan barang. Khusus dalam mengurangi inefisiensi logistik di Jawa Tengah, peran operator Pelabuhan Tanjung Emas yaitu Pelindo diuji. Dalam pengamatan penulis, peran operator Pelabuhan Tanjung Emas cenderung meningkat dalam program pengaktifan kembali jalur kereta api barang di pelabuhan itu. Peran tersebut makin meningkat setelah penggabungan empat BUMN pelabuhan yaitu Pelindo I, II, III, dan IV menjadi satu BUMN pelabuhan nasional yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Ada beberapa tantangan bila pengaktifan kembali jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Emas. Pertama, tantangan persaingan tarif kereta barang dengam moda angkutan barang lain. Sampai saat ini, pemilik barang cenderung menggunakan jalur darat dengan truk dibandingkan dengan kereta api.  Kedua, pengangkutan barang dengan kereta api juga masih berlaku penanganan ganda (double handling) yang masih membutuhkan pengangkutan lanjutan dengan moda truk untuk sampai ke tujuan.

Sejumlah perusahaan asuransi jiwa bakal mengandalkan produk tradisional sebagai motor pertumbuhan pendapatan premi sepanjang tahun ini. Hal itu menyiratkan bahwa industri asuransi jiwa masih beradaptasi dengan aturan pengetatan unit-linked yang berlaku sejak awal 2022. Perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi BRI Life atau BRI Life optimistis mampu menjaga pertumbuhannya pada tahun ini, meski sejumlah tantangan dari ketidakpastian perekonomian siap mengadang. Pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu 2024 pun diyakini bakal menggerakkan perekonomian nasional lebih kencang. Plt. Direktur Utama BRI Life I Dewa Gede Agung mengatakan bahwa pihaknya tetap menargetkan mampu tumbuh positif pada tahun ini dengan mengandalkan produk tradisional sebagai sumber premi perusahaan. “Kami juga mengharapkan bisa tumbuh positif di tahun 2024,” katanya kepada Bisnis, Senin (8/1). Apabila melihat kinerja perusahaan sepanjang 2023, perusahaan memang tercatat mampu memperbaiki komposisi portofolionya dari unit-linked ke produk tradisional. Upaya tersebut dilakukan untuk menyesuaikan produk dengan karakteristik nasabah perusahaan. Hal yang sama dilakukan oleh PT BNI Life Insurance atau BNI Life yang mengaku bakal fokus meningkatkan produk asuransi jiwa tradisional, dan premi reguler. BNI Life sendiri menargetkan mampu mengantongi pendapatan premi sebesar Rp6,41 triliun pada tahun ini, naik 19% dari pencapaian 2023. Adapun, PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) menetapkan target optimistis untuk mempertahankan tren pertumbuhan positif pada sepanjang tahun ini.

Presiden Direktur & CEO BCA Life Christine Setyabudhi mengatakan, perusahaan menetapkan proyeksi pendapatan premi sebesar Rp1,9 triliun untuk tahun ini. “Proyeksi ini mencerminkan komitmen BCA Life untuk terus meningkatkan kinerja keuangannya, dengan harapan mencapai peningkatan sebesar 15% dibandingkan dengan capaian 2023, di mana perusahaan berhasil mengumpulkan pendapatan premi sebesar Rp1,6 triliun,” ujarnya. Di sisi lain, bisnis asuransi jiwa diramal akan mulai mengalami rebound pada tahun ini, seiring dengan penyesuaian yang dilakukan oleh para pelaku industri terhadap Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi atau Paydi. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan regulator perlu memastikan pengaturan, pengawasan, dan perlindungan pemegang polis dapat dilakukan dengan baik untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Aspek lain, lanjut Iwan, penyelesaian terhadap beberapa permasalahan yang masih ada di industri asuransi yang harus OJK tuntaskan sesuai dengan koridor ketentuan dan hukum yang ada. Dihubungi terpisah, praktisi manajemen risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia Wahyudin Rahman memproyeksi asuransi jiwa akan tetap didominasi dari produk tradisional dibandingkan dengan produk unit-linked. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Togar Pasaribu menilai pendapatan premi dari produk Paydi bakal membaik tahun ini seiring dengan masifnya sosialisasi Surat Edaran OJK No. 5/2022.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mendorong pelaku konveksi lokal memperluas akses pasar melalui sistem digital seiring dengan peningkatan permintaan selama tahun politik 2024. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Yulius menyatakan digitalisasi pemasaran bisa menaikkan volume penjualan secara drastis. Dia juga menyatakan Kemenkop UKM berencana membentuk wadah pemasaran online terpadu.“UMKM [usaha, mikro, kecil dan menengah] kita ini belum memasarkan bahan bakunya ke sistem digital, maka mereka harus beradaptasi,” ucapnya, Senin (8/1). Yulius mendapati laporan dari pelaku konveksi di sejumlah pasar mengalami penurunan penjualan atribut kampanye. Bahkan, dia menambahkan penurunan penjualan pada periode Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 anjlok hingga 40%-90% dibandingkan penjualan atribut kampanye pada ajang Pemilu pada 2019.Yulius menduga salah satu penyebab anjloknya penjualan pelaku UMKM konveksi lantaran maraknya produk serupa yang lebih murah di e-commerce. “Misalnya barang dari China, mereka gambar Garuda distempel, gambar PDIP distempel. Sebagian besar larinya ke sana, makanya salah satu penyebab berkurangnya [penjualan konveksi lokal] dari itu,” tuturnya.Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan bahwa penjualan atribut kampanye pada tahun ini turun hingga 70% dibandingkan pemilu 2019. Pada kampanye pemilu 2019, dia menjelaskan usaha konveksinya bisa mendapati orderan atribut kampanye sekitar 4 juta item—15 juta item dari partai.

Tahun 2023 yang baru saja berlalu akan dikenang sebagai tahun di mana prediksi resesi meleset (Economist, Desember [2023]). Di AS, suku bunga acuan naik, inflasi berangsur turun, tanpa perekonomian harus mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2023 bahkan tercatat 4,9 %, didorong pengeluaran untuk jasa. Pertumbuhan ini adalah yang tertinggi sejak triwulan III dan IV-2022. Pertumbuhan berbasis sektor jasa ini didukung data Indeks PMI (Purchasing Manager Index) sektor jasa yang tetap dalam zona ekspansi, naik ke 51,3 pada Desember dari 50,8 di bulan sebelumnya. Sementara PMI sektor manufaktur tetap dalam zona kontraksi, turun dari 49,4 ke 47,9. Inflasi AS turun dari 3,2 % pada November ke 3,1 % di Desember, terendah dalam lima bulan terakhir pada 2023. Inflasi ini adalah imbas dari krisis energi dan pangan akibat konflik Rusia-Ukraina.

Hal yang menarik, adaptasi di sisi permintaan masyarakat ala Hicksian compensated demand function (Mas-Collel et.al [1995]) atau HCDF turut meminimalkan dampak inflasi. Dengan anggaran yang lebih lapang, kelas menengah dapat merealokasi porsi konsumsi dari yang inflasi relatifnya tinggi ke yang lebih rendah sehingga secara agregat momentum pertumbuhan tetap terjaga. Bank Dunia pada 2020 memperkirakan 114,7 juta orang penduduk Indonesia menuju kelas menengah, yang selama 2002 sampai dengan 2016 bertambah 7 sampai 10 % per tahun. Kelas menengah adalah warga dengan pengeluaran Rp 1,2 juta-Rp 6 juta per bulan. Semua ini turut berperan dalam perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) publikasi BI yang secara konsisten di atas 120 sejak Mei 2022.

Pengamatan pada beberapa tujuan wisata saat liburan Natal dan Tahun Baru lalu menunjukkan aktivitas konsumsi dengan mobilitas tinggi tetap tidak terlalu terganggu. Untuk konsumsi simultan barang tahan lama dan nontahan lama, adalah kombinasi pembiayaan cicilan dan mengurangi porsi pengeluaran bulanan yang biasanya disisihkan untuk ditabung (average propensity to save/APS). Perilaku ini membantu pertumbuhan manufaktur, perdagangan, transportasi, hotel-restoran, dan informasi-komunikasi, terkointegrasi dengan multiplier lintas sektor. Kelas menengah dengan adaptasi melalui HCDF membuat perekonomian lebih berdaya tahan. (Yoga)

Pemerintah berambisi meningkatkan nilai tambah produk tambang dalam negeri,termasuk nikel dan tembaga. Selain dengan mendorong pembangunan smelter yang juga bagian dari regulasi, pemerintah berniat menggenggam saham lebih besar di perusahaan tambang PT Vale Indonesia serta PT Freeport Indonesia. ”Deal” ditargetkan tercapai tahun ini. Hilirisasi berupa peningkatan nilai tambah produk pertambangan terus didengungkan pemerintah. Pada komoditas nikel, pemerintah telah melarang ekspor bijih (ore) nikel sejak 2020. Saat ini, tahapan minimal nikel untuk diekspor adalah feronikel, nickel pig iron (NPI), ataupun nickel matte yang diproduksi oleh PT Vale Indonesia (PTVI), yang telah beroperasi hampir setengah abad. Kontrak karya PTVI, yang dulu bernama PT International Nickel Indonesia (Inco), bakal berakhir pada 2025. Jika PTVI hendak melanjutkan operasi-produksi di Indonesia, kontrak perlu diperbarui menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Persyaratan yang harus dipenuhi ialah pelepasan saham atau divestasi kepada Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyambut penambahan saham PTVI bagi Mind.id. Di sela-sela Konferensi KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2023 di San Francisco, AS, Jumat (17/11/2023) disaksikan Presiden Jokowi, dilakukan penandatanganan perjanjian pendahuluan (heads of agreement) penambahan saham untuk Indonesia. Lewat perjanjian awal tersebut, disepakati Mind.id akan menguasai 34 % saham PTVI atau yang terbesar. Sementara Vale Canada Limited (VCL) memegang 33,9 % dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd (SMM) 11,5 %. Adapun saham PTVI yang selama ini dimiliki publik di Bursa Efek Indonesia 20,6 %. Pada komoditas tembaga, pemerintah berencana menambah saham nasional 10 % di PT Freeport Indonesia (PTFI). Itu bagian dari rencana perpanjangan IUPK PTFI, yang saat ini berlaku hingga 2041 menjadi 2061 (perpanjangan 2 x 10 tahun). Namun, perlu perbaikan regulasi untuk mewujudkan hal tersebut. Rencana peningkatan penguasaan saham Indonesia, baik di PTVI maupun PTFI, menjadi harapan agar sumber daya mineral bisa semakin dirasakan manfaatnya. (Yoga)