Pemerintah terus memutar otak untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang dewasa ini menghadapi berbagai permasalahan, baik dari internal maupun eksternal. Tiga pemantik utama laju produk domestik bruto (PDB) juga penuh dengan tantangan sehingga menjadi penyumbat deru mesin ekonomi, yakni konsumsi, investasi, dan perdagangan. Dari sisi konsumsi, ekspektasi masyarakat soal kondisi ekonomi dalam enam bulan ke depan menurun. Dalam konteks perdagangan, ekspor nasional terkendala perlambatan ekonomi global. Adapun, aspek penanaman modal dihadapkan pada belum tuntasnya perbaikan ekosistem investasi termasuk soal perizinan hingga lahan. Apalagi, World Bank dalam Global Economic Prospects January 2024 yang dirilis kemarin, Rabu (10/1), memproyeksikan adanya penurunan laju ekonomi sejumlah negara strategis seperti Amerika Serikat (AS) dan China. Demikian pula dengan Indonesia, yang pada tahun ini diestimasi hanya mampu tumbuh sebesar 4,9%. Besarnya ketergantungan Indonesia terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi bumerang tatkala terjadi pelemahan harga komoditas. Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi dalam asumsi dasar itu berada di bawah angka sasaran dalam Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yakni 5,3%—5,7%. Pemerintah pun menyadari betul banyaknya sumbatan dalam motor penggerak mesin ekonomi. Beberapa langkah taktis pun ditempuh sejak awal tahun ini.

Tujuannya adalah menetapkan lokasi kawasan strategis serta menyediakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), syarat utama perizinan investasi. Sebab, mengacu pada data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dari 2.000 target RDTR baru terselesaikan 399 RDTR. Pekan ini, Presiden Joko Widodo, berkunjung ke Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam untuk menjajaki perluasan kemitraan dagang dan investasi. Dalam pertemuan dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Presiden mengatakan kedua negara sepakat untuk membuka akses pasar sebagai upaya untuk meningkatkan perdagangan. Secara khusus, Presiden meminta dukungan Filipina terkait tindakan pengamanan terhadap produk kopi Indonesia. "Kami sepakat terus membuka akses pasar," kata Kepala Negara.Guna memperlicin aliran investasi, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, mengatakan akan terus mendorong percepatan penyelesaian RDTR, sehingga akses untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) lebih mudah.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah telah mengurai persoalan terhadap komponen yang berisiko mengalami reduksi kontribusi ke PDB. Berpijak pada situasi tersebut, ada tiga komponen yang akan dioptimalkan yakni konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, memandang secara historis pertumbuhan ekonomi ketika pemilihan umum (pemilu) menurun. Apabila Pilpres berlangsung dua putaran, Indonesia dihadapkan pada kelesuan karena adanya stagnasi perluasan ekspor dan investasi.