PT Hutama Karya (persero) sepanjang tahun 2023 membukukan nilai kontrak konstruksi sebesar Rp30,79 triliun dengan kontribusi terbesar dari proyek jalan  dan jembatan. Nilai ini meliputi Kerjasama Operasional (KSO) sebesar Rp9,23 triliun, dan Non-KSO sebesar Rp21,55 triliun. Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan perseroan mengantongi sebanyak 23 kontak baru yang terdiri dari 16 proyek infrstruktur (jalan, jembatan, bendungan) dan tujuh proyek gedung. Perolehan kontrak baru ini tumbuh sebesar 55,10% terhadap kontrak baru di tahun 2022. 

"Kami mencatatkan kinerja keuangan positif pada tahun 2023 (unaudited) dengan mencetak laba bersih sebesar Rp 1,66 triliun atau meningkat 215,31% dibandingkan tahun 2022. dari sisi pendapatan, Hutama Karya mencatatkan sebesar Rp 77,78 triliun pada tahun 2023," kata  Budi. Untuk mendukung pembangunan IKN Hutama Karya menandatangani berbagai proyek sepanjang tahun 2023 diantaranya meliputi Proyek Jalan Bebas Hambatan IKN Segmen Jembatan Pulau Balang-Sp.Riko senilai Rp2,04 triliun, Proyek Rusun ASN 2 IKN senilai Rp1,34 triliun, proyek Jalan Tol IKN Seksi 3A Segmen Karangjoang-KKT Kariangau senilai Rp847 miliar, dan Proyek Kantor Kementerian Koordinasi 2 IKN senilai Rp690 miliar. (Yetede)

Laju industri otomotif dalam negeri bisa tersendat di tahun ini. Alih-alih  secercah harapan memasuki tahun baru, industri ini justru dihadapkan pada banyak tantangan yang berpotensi menggerus penjualan kendaraan. Tantangan itu muncul dari sejumlah aturan baru pemerintah yang kurang bersahabat dengan sektor otomotif. Salah satunya beleid Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang menaikkan tarif pajak progresif kendaraan bermotor kepemilikan kedua dan seterusnya sebesar 0,5%. Kenaikan tarif pajak progresif ini tertuang di Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Bank Indonesia (BI) terus memelototi eskalasi geopolitik global. Ketegangan di Timur Tengah hingga Laut China Selatan juga masuk radar bank sentral. "Konflik geopolitik sudah masuk radar kami. Tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di Laut China Selatan,” tegas Gubernur BI Perry Warjiyo, belum lama ini. Dia mengungkapkan, ketegangan di sejumlah kawasan bisa berdampak kepada rantai pasok global. Meski demikian, BI belum menemukan efek yang dirasakan Indonesia dalam waktu dekat, terutama dari sisi perdagangan. 

Anggaran negara untuk pengadaan lahan dalam mendukung proyek strategis nasional (PSN) mengucur deras selama tujuh tahun terakhir. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatat kucuran dana untuk pengadaan lahan PSN mencapai Rp 123,87 triliun sejak 2017 hingga 2023. Realisasi tersebut terserap 77,52% dari alokasi anggaran yang disiapkan Rp 159,8 triliun. Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto menyampaikan, total realisasi pengadaan lahan  disalurkan untuk 117 PSN yang terbagi menjadi delapan sektor. 

Pemerintah mulai bergerak untuk menghidupkan bursa karbon. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan konsolidasi. Pada 22 Januari 2023, KLHK dan Kementerian ESDM meneken perjanjian integrasi data Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan Aplikasi Penghitungan dan Pelaporan Emisi Ketenagalistrikan (Apple Gatrik). 

Penyaluran kredit perbankan ke segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melambat. Bank Indonesia (BI) mencatat, hingga Desember 2023, kucuran kredit bank ke segmen UMKM tumbuh 7,9% secara tahunan jadi Rp 1.364,2 triliun. Pertumbuhan kredit UMKM itu lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 10,2% secara tahunan. Secara bulanan, pertumbuhan kredit UMKM per Desember 2023 juga lebih kecil dari November 2023, yang naik 8,5% secara tahunan. 

Emiten sektor tekstil dan garmen, PT Trisula International Tbk (TRIS) menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang positif di tahun 2024. Hal ini tak lepas upaya perseroan yang fokus menghasilkan produk-produk dengan margin tinggi. Direktur Utama Trisula International, Widjaya Djohan mengatakan, perseroan menyiapkan sejumlah strategi untuk memacu kinerja tahun ini. Antara lain fokus meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat inovasi untuk menjangkau pasar menengah atas dengan terus mengikuti tren fesyen terkini. 

Perkembangan pesat teknologi yang melahirkan aksi massif perdagangan secara daring, rupanya belum mampu dioptimalkan oleh pemerintah untuk memompa penerimaan negara lebih tambun. Padahal, optimalisasi potensi pajak sangat mendesak karena pemerintah pada tahun ini mengobral diskon pajak untuk korporasi. Mulai dari perpanjangan tax holiday dan tax allowance, hingga terbaru diskon Pajak Penghasilan (PPh) Badan 10% untuk sektor pariwisata. 

Dus, pemerintah pun didorong untuk mencari sumber pajak baru guna menutupi besarnya belanja perpajakan untuk PPh Badan. Sayangnya, sejauh ini manuver pemangku kebijakan dianggap masih kurang tajam. Salah satu alasannya adalah realisasi penerimaan pajak atas transaksi elektronik alias Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang jauh dari angka potensi. Padahal, dengan tarif PPN sebesar 11% maka potensi penerimaan yang bisa dikantongi negara dari aktivitas secara daring pada tahun lalu mencapai Rp49,83 triliun. Artinya, ada potensi pajak Rp43,07 triliun yang belum terpungut.  Otoritas fiskal pun menyadari betul adanya keterbatasan setoran PPN PMSE yang masih jauh dari potensi. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, mengatakan pemerintah akan terus memantau tingkat kepatuhan pelaku PMSE dalam rangka mengoptimalkan potensi PPN. "Kami akan terus melakukan pengawasan kepada pelaku PMSE yang telah ditunjuk agar pemenuhan kewajiban perpajakan dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya kepada Bisnis, Selasa (23/1). Langkah konkret otoritas pajak memang sangat dinanti. Tak hanya demi menambah penerimaan, juga secara perlahan mengikis praktik shadow economy alias aktivitas ekonomi yang tidak terdeteksi dalam radar negara. Apalagi, potensi transaksi dagang-el terus mencatatkan kenaikan. BI bahkan mengestimasi nilai transaksi daring pada tahun ini mencapai Rp487 triliun, naik sebesar 7,5% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. 

Wakil Ketua Umum I Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang, mengusulkan agar pemerintah menciptakan platform digital yang secara otomatis mengutip PPN dalam setiap transaksi digital. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto, mengatakan ada beberapa faktor yang membatasi akselerasi penerimaan PPN PMSE. Pertama, konteks pemungutan PPN yang hanya terbatas pada pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia di dalam Indonesia melalui PMSE. Kedua, pemungutan PPN PMSE hanya menyasar PMSE yang memenuhi kriteria, sehingga tidak semua perusahaan mendapat penugasan tersebut. 

Pengamat Perpajakan Center for Indonesia Tax Analysis (CITA) Fajry Akbar, mengatakan sesungguhnya dasar hukum untuk perluasan PPN PMSE cukup lengkap. Hanya saja, eksekusi dari otoritas pajak terbilang lamban.