Admitad, sebuah jaringan pemasaran afiliasi global serta penyedia solusi teknologi tinggi untuk pengiklan-penerbit global, menyebut bahwa moment penjualan masa liburan (Holiday Season Sale) seringkali menjadi waktu penjualan yang meningkat signifikan bagi para pengelola perdagangan secara elektronik (e-commerce) di semua belahan dunia. Pada momen Holiday Season, menurut Admitad, tiket menjadi katagori produk dengan pertumbuhan penjualan tertinggi mencapai 78%, perlatan rumah tangga dan elektronik 52%, pengantaran makanan online 28%, perhiasan dan aksesoris 23%, game online 22%, pakaian dan sepatu 115%, serta lampu dan pencahayaan meningkat 14%. Presiden Direktur Mitgo APAC& India Neha Kulwal, mengungkapkan, selama momen Holiday Season sejak 18 Desember 2023, sumber trafik seperti platform konten, layanan cashback, toko afiliasi, kupon, pembelian trafik, dan aplikasi seluler, terbukti sebagai sumber paling aktif untuk meningkatkan penjualan di e-comerce. (Yetede)

Digitalisasi layanan pelabuhan melalui Inaportnet yang dikelola Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merealisasikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,9 triliun. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arief Pribadi mengatakan dalam empat tahun terakhir realisasi PNBP untuk layanan jasa pelabuhan mengalami tren kenaikan. "Keberhasilan ini terutama terlihat pada sektor jasa Kepelabuhan, Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Jasa Konsesi, dan Jasa Telekomunikasi Pelayaran, total tahun ini mencapai Rp 2,9 triliun, ujarnya. Terimplementasinya Inaportnet di pelabuhan merupakan langkah keseriusan  Kementerian Perhubungan dalam melakukan  dalam melakukan pembenahan pelayanan di pelabuhan  melalui program tata kelola pelabuhan yang didukung oleh tim  Startegi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). (Yetede)

Sejumlah bank papan atas siap merilis laporan kinerja keuangan tahun 2023 dalam waktu dekat. Laporan kinerja tahun lalu diproyeksi bakal mempengaruhi laju saham bank-bank brkapitalisasi pasar besar alias big cap. Jika rapor keuangan di 2023 positif, ada peluang saham bank big cap melaju kencang. Tapi, jelang rilis laporan kinerja 2023 dalam dua pekan ke depan, saham bank-bank besar yang masuk Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 4 justru mengalami koreksi terbatas. 

Penerapan pajak hiburan masih menuai penolakan pengusaha. Untuk meredam gejolak di lapangan, pemerintah berencana mengucurkan setidaknya dua insentif pajak kepada para pelaku usaha hiburan. Pemerintah akan memberikan insentif fiskal berupa pengurangan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) hiburan seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Tidak hanya itu, pemerintah menyiapkan insentif perpajakan berupa PPh Badan Ditanggung Pemerintah (DTP). 

Rata-rata nilai transaksi penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) terus bertambah. Bank Indonesia (BI) menyebutkan, di sepanjang tahun 2023, rata-rata nilai transaksi LCT mencapai ekuivalen US$ 6,3 miliar. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan, posisi tersebut meningkat dibandingkan dengan akhir tahun 2022. "Posisi di Desember 2023 naik sebesar 52,8% dibandingkan dengan tahun 2022," ujar dia, belum lama ini. Destry menambahkan, jumlah pelaku LCT juga meningkat. 

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) terus gencar menambah sumber pendapatan baru. Ekspansi pembukaan gerai di tengah potensi meningkatnya konsumsi masyarakat bakal menjadi dorongan untuk emiten pengelola gerai Alfamart ini. Analis Mirae Asset Sekuritas, Rut Yesika Simak mengatakan, jaringan toko yang luas memberikan aksesibilitas dan kenyamanan. Sehingga tidak mudah didekati para pesaing baru di industri ritel kebutuhan sehari-hari ini. 

Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), berencana membuat aturan untuk mengakomodasi tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa dibuat flat hingga 35 tahun. Saat ini rata-rata bank menawarkan KPR dengan tenor terpanjang sampai 25 tahun. Tercatat baru Bank Tabungan Negara (BTN) yang menghadirkan KPR dengan jangka waktu sampai 30 tahun. Bunga yang ditawarkan tidak tetap, tetapi bakal dikenai bunga floating begitu periode bunga tetapnya berakhir. Sejumlah bank menyambut baik rencana aturan KPR bertenor 35 tahun ini. 

Efek ketidakpastian global yang memicu perlambatan produk domestik bruto (PDB) berdampak cukup besar pada perekonomian nasional. Situasi kurang kondusif akibat lesatan inflasi yang menekan permintaan, serta kenaikan suku bunga acuan yang membatasi akses permodalan memaksa investor asing untuk menunda atau wait and see dalam rencana penanaman modalnya. Tak pelak, aliran investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) ke Asia Tenggara surut, tak terkecuali aliran modal ke Tanah Air. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam Investment Trends Monitor January 2024, mencatat FDI ke Asia Tenggara pada 2023 anjlok hingga 16% menjadi US$192 miliar. Realisasi itu pun menjadi yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Penurunan FDI ini dipicu oleh terpangkasnya aliran modal asing ke negara-negara yang selama ini menjadi pusat investasi dunia, seperti Indonesia, Thailand, serta Vietnam. Pada 2024, pemerintah menargetkan investasi senilai Rp1.650 triliun, naik 17,85% dibandingkan dengan target 2023 senilai Rp1.400 triliun. Dari jumlah tersebut, setidaknya 50% disumbang oleh investasi asing langsung. 

Kalangan pelaku usaha pun menyadari betul adanya gejolak yang memaksa investor asing untuk sementara waktu menunda penanaman modalnya di Indonesia. Ketegangan geopolitik yang tinggi, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, pengetatan moneter, hingga kontraksi pertumbuhan ekonomi di negara maju menjadi hambatan bagi pertumbuhan FDI. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, meyakini meski kontraksi FDI Asean pada 2023 sebesar 16%, penurunan Indonesia jauh lebih terbatas.  Shinta menambahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi, investasi global justru lebih tertarik ke negara-negara dengan rating tingkat kepercayaan investasi yang tinggi. Sementara itu, arus FDI ke negara berkembang menjadi lebih sulit karena persepsi risiko investasi yang jauh lebih tinggi. 

Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, menambahkan Indonesia masih menjadi salah satu primadona tujuan investasi di Asean setelah Singapura dan Vietnam. Dalam beberapa kuartal terakhir pemerintah berhasil menyeimbangkan porsi investasi antara penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang sedikit di atas penanaman modal asing (PMA). Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan perlambatan global memang menjadi sisi lain dari penyebab terpangkasnya FDI.