Efek ketidakpastian global yang memicu perlambatan produk domestik bruto (PDB) berdampak cukup besar pada perekonomian nasional. Situasi kurang kondusif akibat lesatan inflasi yang menekan permintaan, serta kenaikan suku bunga acuan yang membatasi akses permodalan memaksa investor asing untuk menunda atau wait and see dalam rencana penanaman modalnya. Tak pelak, aliran investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) ke Asia Tenggara surut, tak terkecuali aliran modal ke Tanah Air. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam Investment Trends Monitor January 2024, mencatat FDI ke Asia Tenggara pada 2023 anjlok hingga 16% menjadi US$192 miliar. Realisasi itu pun menjadi yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Penurunan FDI ini dipicu oleh terpangkasnya aliran modal asing ke negara-negara yang selama ini menjadi pusat investasi dunia, seperti Indonesia, Thailand, serta Vietnam. Pada 2024, pemerintah menargetkan investasi senilai Rp1.650 triliun, naik 17,85% dibandingkan dengan target 2023 senilai Rp1.400 triliun. Dari jumlah tersebut, setidaknya 50% disumbang oleh investasi asing langsung. 

Kalangan pelaku usaha pun menyadari betul adanya gejolak yang memaksa investor asing untuk sementara waktu menunda penanaman modalnya di Indonesia. Ketegangan geopolitik yang tinggi, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, pengetatan moneter, hingga kontraksi pertumbuhan ekonomi di negara maju menjadi hambatan bagi pertumbuhan FDI. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, meyakini meski kontraksi FDI Asean pada 2023 sebesar 16%, penurunan Indonesia jauh lebih terbatas.  Shinta menambahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi, investasi global justru lebih tertarik ke negara-negara dengan rating tingkat kepercayaan investasi yang tinggi. Sementara itu, arus FDI ke negara berkembang menjadi lebih sulit karena persepsi risiko investasi yang jauh lebih tinggi. 

Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, menambahkan Indonesia masih menjadi salah satu primadona tujuan investasi di Asean setelah Singapura dan Vietnam. Dalam beberapa kuartal terakhir pemerintah berhasil menyeimbangkan porsi investasi antara penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang sedikit di atas penanaman modal asing (PMA). Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan perlambatan global memang menjadi sisi lain dari penyebab terpangkasnya FDI.

Meski di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, tetapi pasar modal Indonesia tetap mampu menggapai kinerja cemerlang pada 2023. Bagaimana tantangan pasar modal pada 2024?

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Penutupan Perdagangan Tahun 2023 pada 29 Desember 2023 menunjukkan indeks harga saham gabungan (IHSG) naik 6,62% dari 6.850,62 poin per Desember 2022 menjadi 7.303,89 poin per Desember 2023. Kapitalisasi pasar (market capitalization) saham IHSG pun naik 23,82% dari Rp9.499,14 triliun menjadi Rp11.762 triliun. 

Data statistik mingguan pasar modal 2023 hingga 24 November 2023 mencatat beberapa data tampak turun. Sebut saja, volume transaksi turun 29,97% dari 5.885,86 miliar saham per Desember 2022 menjadi 4.121,94 miliar saham per 24 November 2023. Pun nilai perdagangan menipis 37,47% dari Rp3.617,90 triliun menjadi Rp2.262,32 triliun dan frekuensi transaksi turun 20,82% dari 321.322,60 ribu kali menjadi 254.422,18 ribu kali. Namun, jumlah perusahaan yang baru tercatat (new listing) naik 33,90% dari 59 menjadi 79. Total perusahaan tercatat naik 9,21% dari 825 menjadi 901. Itulah sekejap kinerja pasar modal 2023. 

Kini pasar modal makin menjadi wadah yang empuk dalam menghimpun dana (fund raising).  Terdapat empat bank papan atas sebagai pendorong pertumbuhan pasar modal. Mereka adalah BCA (BBCA), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI) dan Bank Negara Indonesia (BBNI). Beberapa emiten yang “langganan” masuk 10 besar ternyata tersisih. Sebut saja, Unilever Indonesia (UNVR) di peringkat 11 dan Elang Mahkota Teknologi (EMTK) 58. 

Jumlah investsor di pasar modal pun naik 17,94% dari 10,31 juta per Desember 2022 menjadi 12,16 juta per Desember 2023. Menurut PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), investor pasar modal didominasi kalangan milenial (usia di bawah 30 tahun) dan generasi Z (Gen Z) yang berusia sekitar 31—40 tahun per 30 September 2023. 

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK) menitahkan tugas, pengaturan dan kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dialihkan kepada OJK. Selama ini, Bappebti merupakan unsur pendukung pada Kementerian Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. Bappebti yang merupakan lembaga pemerintah mempunyai tugas pokok untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka.

OJK pun wajib mengembangkan pasar modal syariah walaupun pasar modal syariah bukan suatu sistem terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Lihat saja, total oustanding obligasi dan sukuk naik 3,42% dari Rp5.779,19 triliun menjadi Rp5.976,83 triliun. Total itu meliputi obligasi dan sukuk pemerintah yang naik 3,51% dari Rp 5.330,55 triliun menjadi Rp 5.517,73 triliun. Sementara, obligasi korporasi, sukuk dan EBA (efek beragun aset) pun naik 2,33% dari Rp448,64 triliun menjadi Rp459,10 triliun. Pasar modal syariah pun mempunyai prospek yang gemerincing.

Di balik kinerja penyaluran kredit industri perbankan yang moncer pada Desember 2023, kredit konsumsi justru tumbuh lebih landai. Melansir laporan Analisis Uang Beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), nilai kredit bank pada Desember 2023 tumbuh 10,3% secara tahunan (year-on-year/YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 9,7% YoY. Kondisi ini pun berkontribusi mengerek jumlah uang beredar M2 sebesar 3,5% YoY ke Rp8.824,7 triliun. 

“Perkembangan tersebut sejalan dengan pertumbuhan penyaluran kredit pada debitur korporasi 11,6% YoY,” tulis BI, Senin (22/1). Pertumbuhan penyaluran kredit korporasi pada Desember 2023 lebih pesat dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau November 2023 sebesar 10 % Yo Y. Kredit konsumsi yang disalurkan perbankan mencapai Rp1.998,3 triliun pada Desember 2023 atau tumbuh sebesar 8,9% YoY pada Desember 2023. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) permintaan terhadap kredit konsumsi masih cukup baik, dan tumbuh dengan positif. 

Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi menyebut, sampai dengan November lalu tumbuh 6,5% YoY. Menariknya, perseroan memprediksi permintaan yang akan melambat adalah kredit investasi. Hal ini, kata Yuddy karena sikap wait and see sejalan dengan penyelenggaraan pemilu. Senada dengan BJBR, PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) mencatatkan sampai dengan akhir 2023 secara persentase consumer loan mengalami peningkatan lebih dari 100% bila dibandingkan dengan akhir 2022. 

Akan tetapi, Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengingatkan, secara volume angka tersebut masih terbilang sangat kecil apabila disandingkan dengan total consumer loan perbankan di Indonesia. Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan, kredit konsumer di BTN lebih didominasi oleh KPR. Adapun, untuk pertumbuhan KPR BTN pada 2023 masih dalam perkirakan double digit. Terdapat sejumlah peluang pertumbuhan moncer kredit konsumer, terutama di jenis KPR pada 2024. 

Sele Raya Belida, pengelola Wilayah Kerja Belida, berhasil meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dari Sumur Sungai Anggur Selatan 1 hingga menyentuh level 2.800 barel setara minyak per hari atau barrel oil equivalent per day (BOEPD). Capaian Sele Raya di Sumur Sungai Anggur Selatan (SAS)-1 tersebut lebih tinggi 1.600 BOEPD dibandingkan dengan catatan produksi pada awal tahun ini. 

General Manager Sele Raya Belida Juchiro Tampi mengatakan bahwa pihaknya bakal terus meningkatkan produksi minyak, seiring dengan rencana monetisasi gas asosiasi Sumus SAS-1 yang diharapkan bisa dimulai pada tahun ini. Untuk memastikan pengembangan lapangan migas tersebut berjalan lancar, SKK Migas dan Sele Raya Belida saat ini melakukan kegiatan akuisisi seismik 3D agar bisa mengetahui potensi pengembangan dari struktur temuan SAS. Selain itu, perusahaan juga berencana untuk melakukan pengeboran sumur appraisal. 

“Pemboran sumur baru akan disiapkan dengan berkoordinasi bersama SKK Migas agar direalisasikan segera,” kata Doni Argiyanto, Exploration & Exploitation Manager Sele Raya Belida. Sementara itu, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryo Dipuro mengatakan, peningkatan produksi migas merupakan upaya yang dilakukan oleh pihaknya dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk merealisasikan program 1 Juta BOPD, serta 12 miliar kaki kubik gas per hari (Bscfd) pada 2030. 

SKK Migas sebelumnya menargetkan investasi hulu migas pada tahun ini sebesar US$17,7 miliar untuk menopang target lifting minyak sebesar 635.000 BOPD, dan 5.785 MMscfd gas. Target tersebut terbilang cukup ambisius, karena realisasi investasi hulu migas pada tahun lalu hanya sebesar US$13,7 miliar dari target US$15,56 miliar. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, masifnya investasi yang dilakukan di dalam negeri diharapkan bisa membuat KKKS menahan laju natural decline.

Masyarakat Transportasi Indonesia mencatat tidak lebih dari 5% dari total 522 pemerintah daerah di Tanah Air, memiliki angkutan umum dengan skema pembelian layanan atau buy the service. Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), mengatakan kecilnya jumlah pemerintah daerah (pemda) yang memiliki layanan buy the service (BTS) menjadikan Indonesia masuk krisis angkutan umum. Dia menilai jumlah sepeda motor sebagai alat transportasi sudah dominan dibandingkan dengan negara lain. Padahal, sepeda motor termasuk alat transportasi yang paling rentan mengalami kecelakaan. 

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah serius memperbaiki angkutan umum di seluruh daerah guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor. Djoko juga melihat insentif kepada sepeda motor listrik, mobil listrik dan bus listrik menelan anggaran besar yaitu mencapai Rp12,3 triliun yang mayoritas untuk sepeda motor listrik dan mobil listrik. Sementara itu, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mengingatkan rencana penaikan pajak untuk sepeda motor berbasis internal combustion engine (ICE) dan berbahan bakar minyak atau memiliki efek domino di Indonesia. 

Ketua Bidang Komersial (AISI) Sigit Kumala mengatakan penaikan pajak untuk sepeda motor berpotensi membuat daya beli turun seiring dengan kendaraan roda dua sangat masif digunakan oleh masyarakat untuk mencari nafkah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan mewacanakan mengerek pajak kendaraan konvensional untuk dialihkan sebagai subsidi transportasi umum seperti lintas raya terpadu (LRT), dan kereta cepat. Menurutnya, pemerintah sedang mencari formulasi titik ekuilibrium kebijakan dalam konteks mengurangi polusi udara.