Sektor swasta dinilai punya peran penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di daerah yang terdampak berakhirnya tambang batubara. Visi masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan batubara perlu diperluas agar transisi ekonomi berjalan mulus. Program Manajer Ekonomi Hijau Institute for Essential Services Reform (IESR) Wira A Swadana mengatakan, terdapat sejumlah kondisi di daerah penghasil batubara yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap transisi ekonomi dari batubara, terkait transisi mata pencarian masyarakat yang sebelumnya amat bergantung pada aktivitas pertambangan. Kelompok masyarakat ini perlu diarahkan untuk dapat menangkap peluang ekonomi di luar tambang, seperti pertanian, kehutanan, atau UMKM.

”Agar transisi ekonomi masyarakat berjalan mulus, dibutuhkan inisiatif perusahaan tambang batubara untuk mendiversifikasi bisnis di luar sektor batubara,” ujar Wira dalam diskusi ”Mengidentifikasi Peran Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat” di Jakarta, Rabu (24/1). Sebab, sektor swasta umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan pemerintah dan masyarakat. Contoh, PT Kideco melalui perusahaan saudaranya, Indika Nature, saat ini sedang mengerjakan beberapa proyek energy terbarukan di Kabupaten Paser, Kaltim. Pada saat yang sama, PT Kideco juga telah menginisiasi proyek pariwisata hijau, seperti Samurangau Ecopark, seluas 105 hektar. Di luar itu, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan tambang batubara dapat menjadi sumber pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat karena potensi nilai dananya yang terus berkembang dan keinginan perusahaan untuk berusaha mencakup setiap aspek kehidupan masyarakat. (Yoga)

Pemerintah kembali menghela napas lega. Setelah konsolidasi fiskal berjalan sesuai jalur dan normalisasi inflasi terealisasi, kini giliran penanaman modal yang berhasil menembus angka sasaran. Kemarin, Rabu (24/1), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan realisasi investasi pada 2023 senilai Rp1.418,9 triliun atau 101% dari target. Apalagi, secara historis, pertumbuhan ekonomi pada tahun digelarnya pemilihan umum (pemilu) selalu turun yang dipicu perlambatan investasi, salah satu mesin utama pendorong produk domestik bruto (PDB). Selain target investasi yang disusun moderat, berbagai siasat juga disiapkan untuk menguatkan magnet penggaet pemodal. Investasi pada tahun ini ditargetkan Rp1.650 triliun, hanya naik 16,28% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Faktanya, capaian pada 2023 tumbuh lebih tinggi, yakni 17,53%. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, mengatakan ada tiga sektor usaha yang akan menjadi fokus penarik investor pada tahun ini, yakni infrastruktur, jasa, serta penghiliran sumber daya alam (SDA). Agenda politik memang menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah untuk dapat memacu aliran modal. Namun, ada pula faktor klise yang juga butuh penanganan yakni kemudahan perizinan, sinkronisasi regulasi, pengadaan lahan, hingga ketenagakerjaan. Kalangan pelaku usaha pun meminta pemerintah agar lebih serius memperbaiki ekosistem investasi. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang, mengatakan selain memperbaiki perizinan berusaha, pemerintah juga perlu menyusun kebijakan yang berkesinambungan. Pasalnya, memasuki kuartal IV/2024, Indonesia mulai dipimpin oleh pemerintahan baru sehingga investor pun mengharapkan adanya jaminan keberlanjutan proyek dan regulasi. Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi, menambahkan apabila pemerintah gagal menjaga stabilitas politik, target investasi pada tahun ini perlu direvisi. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan kunci dari daya tarik investasi ada pada pertumbuhan ekonomi. Artinya, pemerintah harus menjaga ekonomi tahun ini tumbuh minimal setara dengan realisasi tahun lalu.