Ekonomi
( 40600 )Hilirisasi untuk Siapa?
Hilirisasi adalah pemurnian mineral untuk mendapatkan nilai
tambah dari hasil tambang, khususnya nikel yang banyak ada di Sulteng, Sultra,
dan Maluku Utara. Hilirisasi sangat penting tidak hanya untuk mendapatkan nilai
tambah, tetapi juga untuk industrialisasi. Pada awal 2000-an, dengan kebutuhan
nikel yang besar di China dan harga yang menarik, mulailah tambang-tambang nikel
yang tersebar di Sultra dan Sulteng mengekspor nikel dalam bentuk bijih nikel
mentah tanpa nilai tambah. Pada era pemerintahan Jokowi dengan UU No 3/2020 hilirisasi
booming dengan memberi banyak kemudahan dan insentif. Dengan aturan baru ini,
banyak investasi atau penanaman modal asing dari China masuk ke industri
smelter nikel.
Hilirisasi sebagai program dan konsep tentu sangat penting
dan didukung semua pihak karena tujuannya untuk memajukan ekonomi nasional dengan
harapan memberi nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat. Menurut Presiden
Jokowi, salah satu pencapaian luar biasa hilirisasi adalah pada 2022 ekspor
nikel mencapai 33,8 juta USD atau Rp 519 triliun. Dari ekspor nikel sebesar
itu, pendapatan negara berupa royalty (penerimaan negara bukan pajak/PNBP) yang
menurut PP No 26 Tahun 2022 tarifnya 2 % dari harga, tetapi khusus nikel hanya
1,5 %, sekitar Rp 8 triliun. PPN sangat kecil karena hampir semua pajak
ekspornya 0 %. PPh badan smelter mendapatkan fasilitas tax holiday sampai 20
tahun. Dari angka tersebut, ternyata pendapatan negara dari hilirisasi nikel
sangat kecil.
Pertumbuhan ekonomi daerah naik 15 % karena investasi dan
ekspor itu, tetapi pertumbuhan ini menimbulkan kesenjangan baru karena sebagian
besar dinikmati investor sendiri. Pendapatan para pengusaha daerah, seperti
petambang nikel,tentu besar dan pemerintah mendapat PPh dan PPN 1 % dari
penjualan dengan harga nikel yang lebih rendah, tetapi kerusakan lingkungan akibat
tambang juga besar. Pendapatan masyarakat akan berdampak pada angka kemiskinan.
Berdasarkan data BPS, 17 Juli 2023, tingkat kemiskinan di provinsi penghasil nikel
di Sultra, Sulteng, dan Maluku Utara dari tahun 2022 ke tahun 2023 justru naik.
Artinya, hilirisasi nikel tak mengurangi kemiskinan di provinsi-provinsi
tersebut. Lalu hilirisasi ini bermanfaat untuk siapa ? (Yoga)
Potensi Surplus Beras Dihantui Risiko
Produksi beras nasional pada Maret 2024 diperkirakan
meningkat sehingga berpotensi membuat neraca beras surplus. Namun, surplus
beras di sejumlah daerah itu dihantui risiko banjir dan bera. Untuk itu,
jajaran pemda diharapkan memitigasi banjir dan mempercepat penanaman padi. Dalam
Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di
Jakarta, Senin (5/2) BPS memaparkan hasil Kerangka Sampel Area (KPA) luas panen
dan produksi padi. Produksi gabah kering giling (GKG) pada Januari-Maret 2024
diperkirakan lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Pada
Januari-Maret 2023, produksi GKG sebanyak 16,2 juta ton dan pada Januari-Maret
2024 diperkirakan 10,1 juta ton. Produksi GKG pada Januari dan Februari 2024
masih rendah, masing-masing 1,58 juta ton dan 2,42 juta ton.
Pada Maret 2024, produksi GKG diperkirakan naik menjadi 6,1
juta ton. Produksi GKG itu turun 2,82 juta ton dari produksi Maret 2023 yang
sebanyak 8,92 juta ton. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (5/2)
mengatakan, kendati turun secara tahunan, produksi GKP pada tahun ini akan
mulai melonjak pada Maret. Hal itu akan menyebabkan neraca produksi dan
konsumsi beras mulai surplus. ”Dampak El Nino menyebabkan surplus beras yang
pada tahun lalu mulai terjadi di Februari, pada tahun ini mundur menjadi
Maret,” ujarnya. BPS memperkirakan surplus beras pada Maret 2024 sebesar 970.000
ton. Surplus beras tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2023 yang
mencapai 2,59 juta ton.
Dalam rapat itu juga terungkap produksi beras nasional dibayangi
perubahan cuaca yang tidak merata. Ada sejumlah daerah yang mengalami curah
hujan tinggi sehingga berpotensi banjir. Ada pula sejumlah daerah yang curah
hujannya masih rendah sehingga masih banyak sawah yang bera atau belum ditanami
padi. Deputi III Bidang Pereko nomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono
menuturkan, kondisi cuaca tahun ini berbeda dengan tahun lalu sehingga perubahan
cuaca itu tidak boleh diabaikan. KSP bersama BMKG telah memetakan daerah-daerah
di Indonesia yang berpotensi mengalami gangguan tanam dan panen akibat perubahan
cuaca. Pada Februari 2024, misalnya, terdapat 19 daerah yang berisiko tinggi
mengalami gangguan tanam dan 50 daerah berisiko tinggi mengalami gangguan panen.
(Yoga)
Buruh, Penggerak Industri yang Kian Terpinggirkan
Manufaktur masih menjadi tulang punggung utama perekonomian
Indonesia dengan proporsi pada PDB nasional merupakan yang terbesar di antara
sektor lain, mencapai 18,74 %. Kinerja manufaktur pun masih menjanjikan. Laju
pertumbuhannya kembali menapaki tren positif setelah tiarap ditelan pandemi
Covid-19, perlahan merangkak naik dan kembali tumbuh positif di kisaran 3 %. Tahun
lalu, industri manufaktur tumbuh 5,20 % pada triwulan III-2023. Serapan tenaga kerja
industri pengolahan pada Agustus 2023 mencapai 19,35 juta orang, setara 13,8 % total
jumlah penduduk bekerja di Indonesia. Hanya saja, kabar buruh yang terpinggirkan
dan menjadi korban ketidakadilan masih selalu terdengar.
Demo tuntutan kenaikan upah pun setiap tahun masih terjadi di
seantero negeri. Merujuk data upah minimum yang dihimpun BPS dan Kemenaker, besaran
upah minimum di Indonesia memang konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Hanya
saja, secara riil, besaran upah tersebut justru mengalami tren penurunan. Hal
ini terindikasi dari persentase kenaikan upah yang makin kecil. Tahun 2016,
kenaikan upah buruh di industri manufaktur 26,51 %, namun terus mengecil dari tahun
ke tahun, hingga tersisa 7,3 % pada tahun 2023. Dibandingkan tahun 2022,
terjadi penurunan 5 %. Berkaca pada kondisi tersebut, publik menilai posisi
buruh kian tertekan, sebagaimana jajak pendapat Kompas pada 15-17 Januari 2024
lalu.
Bagian terbesar responden (43 %) menyatakan, nasib buruh saat
ini masih belum hidup layak. Bahkan, lebih dari seperlima responden sepakat
bahwa kondisi buruh saat ini justru semakin memburuk. Publik menilai, sistem
pengupahan untuk buruh menjadi persoalan mendasar penyebab semakin tertekannya
posisi buruh saat ini. Hal ini tak lepas dari ketentuan pengupahan yang dinilai
kian tak berpihak kepada buruh. Terutama pasca berlakunya UU Cipta Kerja, yakni
UU No 6 Tahun 2023. Dalam beleid itu disebutkan, formula penghitungan upah minimum
mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau
alpha. Komponen inflasi dinilai tidak berpihak kepada buruh. (Yoga)
Gebyar Diskon Pupuk di Cirebon
Rumitnya Rute Transjakarta
Sejumlah calon penumpang tengah menunggu datangnya bus
Transjakarta di Halte GBK 2, Jakapus, Senin (5/2). Beberapa calon penumpang
hanya duduk sembari memainkan gawai, sedangkan dua penumpang lain sibuk melihat
peta di dinding halte. Hampir setahun menggunakan layanan Transjakarta, warga
Jakpus, Ayu Utami (28), masih kebingungan mengenai rute Transjakarta. Jika tidak
melihat peta di dinding halte atau di gawainya, ia tidak paham. ”Banyak sekali
rute yang dioperasikan Transjakarta, tetapi saya masih bingung. Harus melihat
dengan jeli rute yang dituju lewat halte mana saja,” ujarnya. Ayu hanya
menghafal nama halte terakhir yang dituju. Biasanya, ia akan bertanya ke petugas.
Tidak adanya petugas pramusapa di halte dinilai menyusahkan penumpang awam sepertinya.
”Transjakarta juga sering melakukan perubahan rute. Jadi, saya harus menghafal
ulang,” kata Ayu.
Warga Ciputat, Tangsel, yang juga pembaca Kompas, Renville
Almatsier, menyebut, kurangnya petunjuk rute bus di halte Transjakarta bagi calon
pengguna jasa. ”Untuk mempermudah pengguna transportasi, perlu leaflet khusus
rute perjalanan Transjakarta yang dicetak, secara lengkap memuat rute
perjalanan KRL, MRT, dan LRT yang terintegrasi,” katanya. Di luar negeri, di
tiap halte ada informasi mengenai nomor-nomor bus yang melalui halte
bersangkutan. Bahkan, di London dan Tokyo, penumpang dapat membeli kartu pos
khusus bergambar jaringan lalu lintas kereta yang dibedakan warnanya sesuai
jalur masing-masing. Sementara di Singapura, informasi jaringan transportasi
kota dititipkan pada brosur pusat belanja.
Warga Depok, Rini Fitrasari (26), sangat menyesali sejumlah
kendala pada layanan Transjakarta. Sejak adanya penyesuaian rute Terminal
Depok-Halte BKN, ia harus membayar dua kali lipat, yang menyebabkan Rini beralih
ke transportasi publik lain. ”Biasanya untuk ke tujuan mana pun, dari Depok
hanya perlu transit di BKN dan tidak perlu membayar lagi. Tapi ini harus keluar
dari halten dulu dan tap-in lagi. Jadi, memakan biaya dua kali lipat. Belum
lagi tidak ada petunjuk yang jelas di pemberhentian tersebut,” ujarnya.
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia
(MTI), David Tjahja, mengatakan, ”Halte yang ganti nama juga membuat bingung
penumpang. Banyak juga peta belum diganti jika ada perubahan. Jadi, agak menyulitkan.
Terutama bagi orang baru,”. David mengatakan, peta Transjakarta harus ada di semua
halte karena tidak semua pengguna layanan mengakses internet. Apalagi, banyak
turis atau warga luar kota di Jakarta. Peta yang tertera di halte juga harus
sesuai dengan rute yang dioperasikan saat ini, lengkap dengan nomor bus. Tidak
hanya bus, pada layanan Mikrotrans, kode dan informasi terkait rute juga masih
sulit dihafalkan. (Yoga)
Ekonomi Masih Solid dan Tangguh
The Fed Hati-Hati Turunkan Suku Bunga
Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM BRI: Tahun 2024 Prospek Masih Bagus, UMKM Tetap Ekspansif
Pascadebat, TKN Prabowo-Gibran Optimistis Pilpres Sekali Putaran
Persaingan Ketat, Biaya Dana Perbankan Masih Menanjak
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









