Provinsi Sumatra Utara berpotensi mengerek angka pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun-tahun mendatang dari sektor pertanian. Syaratnya, wilayah ini perlu melakukan transformasi perekonomian dari sektor agraris menjadi sektor industri pengolahan melalui penghiliran. Besarnya potensi sektor pertanian Sumatra Utara (Sumut) tak lepas dari peran subsektor perkebunan yang menjadi salah satu penopang PDRB (produk domestik regional bruto) wilayah ini. Data data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah ini pada kuartal III/2023 tercatat sebesar 4,94% (year-on-year/YoY). Pada periode tersebut, lapangan usaha yang memiliki andil besar terhadap PDRB adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi mencapai 23,71%, disusul oleh sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan. Pada sektor pertanian, di dalamnya terdapat subsektor perkebunan a.l sawit, karet, dan kopi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sumut IGP Wira Kusuma memandang bahwa secara tahunan, pertumbuhan sektor pertanian yang didalamnya termasuk subsektor perkebunan per November 2023 termoderasi, meskipun kontribusinya masih menjadi yang terbesar bagi PDRB. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Agus Tripriyono mengatakan bahwa perekonomian suatu daerah bahkan belum dapat dikatakan cukup kuat jika basisnya masih dari sektor pertanian. Hal ini, imbuhnya, lantaran produktivitas dan kualitas sektor ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca. Menurutnya, kontribusi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai komoditas utama Sumut pada kuartal III/2023 tercatat sebesar 35,4% dengan nilai ekspor mencapai US$2,6 miliar. 

Padahal, nilai ekspor CPO Sumut pada 2022 mencapai US$4,1 miliar. Dia berpandangan bahwa sektor pertanian dapat didorong dengan meningkatkan produktivitas tanaman pangan maupun melalui program peningkatan penghiliran. Agus mengatakan bahwa industri hilir pangan dari sektor pertanian yang dapat dikembangkan a.l pasta cabai, cabai kering, pasta tomat, termasuk buah-buahan, seperti markisa dan jeruk yang produksinya melimpah di provinsi ini. Adapun, komoditas kopi, karet, serta sawit merupakan beberapa komoditas perkebunan primadona ekspor Sumut yang penghilirannya cukup berkembang pesat di wilayah ini. Di sisi lain, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Firsal Dida Mutyara mengatakan bahwa sejumlah anggota Kadin Sumut tercatat bergerak di sektor hilir produk pertanian dan perkebunan. Dia juga mengungkapkan bahwa besarnya peluang industri hilir pertanian maupun perkebunan di kawasan ini sejalan dengan tingginya produksi komoditas tersebut. Sementara itu, ekonom dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin sepakat bahwa penghiliran produk pertanian (perkebunan) diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Apalagi, imbuhnya, untuk komoditas yang memiliki ratusan potensi turunan seperti sawit. Riset PalmOil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menunjukkan bahwa terdapat tiga jalur penghiliran kelapa sawit yakni jalur oleopangan (oleofood complex) dengan mengolahnya menjadi (contohnya) margarin, jalur oleokimia (oleochemical complex) yang menghasilkan produk oleokimia dasar, dan jalur biofuel atau bioenergi. Gunawan mengungkapkan bahwa bentuk dukungan itu bisa dengan memberikan insentif, keringanan pajak, maupun bentuk-bentuk kemudahan berusaha lainnya seperti akses infrastruktur, yang membuat pelaku usaha (swasta) tertarik untuk berinvestasi. Dia juga memberi catatan pada upaya pemerintah untuk mendorong penghiliran tanaman pangan demi menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis.

Keputusan pemerintah pada awal 2022 dengan menggulirkan program minyak goreng kemasan rakyat merek Minyakita, membawa misi menciptakan harga minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat. Hanya saja, sejak program Minya kita bergulir, tercecer berbagai persoalan yang hingga kini tak kunjung usai. Selisih harga produksi atau rafaksi yang mestinya dibayarkan pemerintah ke pelaku usaha, justru berujung kasus hukum. Selain itu, regulasi penetapan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita Rp14.000 per liter, sekadar manis di atas kertas. Konsumen dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), harus merogoh kocek lebih tinggi untuk membeli Minyakita. “Kalau minyak goreng ada gejolak lagi, kami tidak mau lagi menjalankan penugasan pemerintah untuk ikut menstabilkan harga lagi seperti 2022. Karena sampai sekarang saja yang itu [rafaksi] masih belum selesai,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey kepada Bisnis. 

 Utang rafaksi merupakan buah dari terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kebijakan tersebut lahir di era Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi . Dalam regulasi itu, pemerintah memberikan penugasan peritel untuk menjual minyak goreng kemasan satu harga sebesar Rp14.000 per liter pada 19 Januari 2022. Regulasi ini kemudian dicabut dan digantikan dengan beberapa kebijakan. Mulai dari Permendag No. 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit yang akhirnya digugurkan oleh Permendag No. 11/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, serta Permendag No. 49/2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Kedua peraturan yang terbit pada era Mendag Zulkifli Hasan itu selisih umurnya belum sampai setengah tahun dari kebijakan lama. 

 Menurut Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, pemerintah perlu menjaga iklim usaha dengan menuntaskan pembayaran selisih harga atau rafaksi Minyakita kepada pengusaha. Menurutnya, program terse\but sudah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dinilai oleh surveyor independen. Alhasil secara mekanisme dan teknik sudah memenuhi kaidah pemenuhan barang dan jasa. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim memastikan utang rafaksi minyak goreng kepada pelaku usaha masih berlaku meskipun ada pergantian regulasi.“Setelah Permendag No. 3/2022 dicabut, dimintalah legal opinion dari Kejaksaan. Hasilnya, meskipun Permendag No. 3 dicabut, tapi kewajiban membayar utang masih ada,” kata Isy kepada Bisnis. Pemerintah, kata Isy, berharap persoalan utang rafaksi minyak goreng itu bisa segera diselesaikan. Meskipun tidak menjamin rampung sebelum Oktober 2024 seperti yang ditargetkan pelaku usaha. Ekonom sekaligus Pendiri Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menyatakan minyak goreng menjadi salah satu contoh kegagapan pemerintah menangani isu pangan strategis. Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufi kurahman menekankan isu ketidakpastian harga minyak goreng jangan sampai terulang lagi pada awal tahun ini, khususnya menjelang Ramadan.

Baru saja kita memasuki 2024 dengan penuh optimisme karena prospek ekonomi nasional makin membaik dibandingkan sebelumnya. Hal ini terlihat dari beberapa indikator makroekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi dengan trend meningkat, inflasi yang stabil serta terjaganya stabilitas eksternal. Namun, pada 2024 situasi ekonomi global tampaknya masih belum sepenuhnya pulih. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan menyusut menjadi 2,9% (year-on-year/YoY) pada 2024, lebih rendah dari proyeksi 2023 yang tumbuh sebesar 3,00% (YoY). Fenomena risiko penurunan ekonomi global beserta dampaknya telah dipotret oleh World Economic Forum (WEF) melalui “The Global Risks Report 2024”. Dalam laporannya, disebutkan bahwa economic downturn masuk sepuluh besar risiko global yang akan berdampak pada peningkatan ketidakpastian dalam dua tahun ke depan. Salah satu pemicu yang menurunkan kinerja ekonomi global saat ini yaitu gejolak perekonomian di dua raksasa ekonomi dunia yang sedang mengalami masa transisi pascapandemi yaitu Amerika Serikat (AS) dan China.

 Di sektor keuangan, terjadinya gagal bayar utang pemerintah akan mendorong peningkatan imbal hasil US treasury untuk menjaga pasar keuangan tetap menarik. Kenaikan yield tersebut dapat memicu terjadinya capital outflow portfolio modal asing yang pada akhirnya berdampak pada pelemahan nilai tukar mata uang negara berkembang termasuk Indonesia. Bloomberg mencatat, imbal hasil US treasury saat ini untuk tenor 10 tahun berada di kisaran 4,1% atau masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya di kisaran 3,5%, meskipun mulai turun secara bertahap. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih adanya risiko tekanan nilai tukar yang dipicu oleh naiknya yield US treasury meskipun sudah mulai melandai.Pada periode yang sama, di China sedang mengalami penurunan konsumsi rumah tangga dan kinerja investasi sebagai dampak lanjutan dari krisis properti yang terjadi sejak 3 tahun terakhir. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi China membawa konsekuensi terhadap turunnya permintaan komoditas dan bahan baku impor di Negara Panda. Selanjutnya, kondisi ini akan berdampak pada penyusutan permintaan ekspor bahan baku termasuk dari Indonesia. Data BPS menunjukkan nilai ekspor nonmigas nasional pada Desember 2023 sebesar US$242,90 miliar, mengalami penurunan 11,96% (YoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai US$275,91 miliar.Perlu dicermati, porsi ekspor komoditas nonmigas nasional sebesar 25,66% bertujuan ke China pada 2023. 

 Di sisi regulasi, pemerintah telah mengatur penempatan devisa hasil ekspor dari pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam (DHE SDA) untuk meningkatkan likuiditas valas dalam negeri melalui PP No. 36 tahun 2023. Bank Indonesia juga menerbitkan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUKBI). Kedua jenis sekuritas tersebut merupakan instrumen operasi pasar valas yang pro-market untuk mendukung pendalaman pasar keuangan sekaligus menarik capital inflows dan mendukung stabilitas nilai tukar.

Badan Penerbangan dan Antariksa AS (NASA) siap membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN pertama di Bulan. Pembangkit ini akan menyediakan energi bersih, aman, dan andal guna menopang kolonisasi manusia secara berkelanjutan di Bulan. Jika semua berjalan lancar, PLTN ini akan mulai beroperasi pada awal dekade 2030-an. Penggunaan energi nuklir dalam misi eksplorasi luar angkasa makin masif. Sejak 1961, nuklir sudah digunakan sebagai sumber daya sejumlah wahana antariksa yang melakukan perjalanan ke tepian tata surya, atau satelit yang mengorbit Bumi. Saat ini NASA dan Badan Riset Pertahanan Maju AS (DARPA) juga sedang menyiapkan roket peluncur berbahan nuklir untuk diluncurkan pada 2026. NASA juga tengah menuntaskan rencana pembangunan reaktor nuklir pertama di Bulan. Energi nuklir ini akan dikonversi menjadi energi listrik demi menopang misi saat di Bulan sedang malam hari.

Disebabkan panjang waktu siang atau malam di Bulan mencapai 14 hari. Panjangnya malam di Bulan membuat energi Matahari tak bisa diandalkan sebagai penghasil energi listrik. Diperlukan energi alternatif yang andal, bersih, dan aman, mengingat pembangkit ini akan beroperasi di lingkungan yang secara hukum internasional harus dijaga keasliannya. ”Malam hari di Bulan memberikan tantangan teknis tersendiri. Keberadaan reaktor nuklir yang beroperasi secara independen terhadap Matahari menjadi pilihan paling memungkinkan, baik untuk kepentingan ilmiah maupun eksplorasi jangka panjang di Bulan,” kata Direktur Program Misi Uji Teknologi NASA Trudy Kortes, Rabu (31/1), seperti dikutip Livescience, Jumat (2/2).

Sekarang, pembangunan reaktor ini dalam tahap pengembangan konsep. Mengutip situs NASA, dari dua pilihan teknologi pembangkit nuklir yang biasa digunakan dalam misi luar angkasa, pilihan jatuh pada reaktor dengan teknologi fisi (FPS), mirip dengan yang digunakan pada PLTN di Bumi. Teknologi ini mengandalkan proses fisi (pembelahan inti berat secara berkelanjutan) dengan menggunakan isotop uranium-235. Proses ini mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas mulai dari rentang kilowatt hingga megawatt. NASA mematok reaktor tersebut mampu menghasilkan energi listrik sebesar 40 kilowatt. Selain itu, reaktor juga diharapkan mampu bekerja setidaknya selama 10 tahun. Pembangkit ini berbahan bakar uranium dengan pengayaan rendah, yang bobot bahan bakarnya dibatasi maksimal 6.000 kg. (Yoga)

Tertipu perusahaan properti tengah dialami warga di sejumlah negara Asia. Nasib investasi mereka tidak jelas karena raksasa properti, seperti Evergrande dan Van Thin Phat, gagal mewujudkan janjinya. Modusnya mirip seperti ulah sejumlah konglomerat Indonesia. Salah satu kegagalan itu tecermin dalam sidang di pengadilan Hong Kong pada 29 Januari 2024. Pengadilan memerintahkan penjualan seluruh aset Evergrande. Sebab, perusahaan properti China itu gagal membayar utang-utangnya yang lebih dari 300 miliar USD. Sebagai pembanding, APBN RI 2024 hanya 216 miliar USD. Di Vietnam, pengadilan akan menyidangkan para petinggi Van Thinh Phat. Operasional perusahaan properti itu sudah dihentikan dan seluruh asetnya disita. Pemimpin Van Thin Phat, Truong My Lan, diduga menilap 12,5 miliar USD dari dana investasi warga, yang mengguncang perekonomian Vietnam.

Korban Van Thinh Phat antara lain pensiunan perawat di Ho Chi Minh. Perempuan yang hanya mau disebut Nga itu bingung karena tabungan pensiunnya hilang. Hampir seluruh tabungannya sebanyak 120.000 dibelikan obligasi Van Thinh Phat yang diterbitkan Saigon Commercial Bank (SCB). Waktu memulai menabung, ia berharap investasi itu bisa membantu anak dan cucunya. Semua angan itu raib pada April 2022. Bersama 42.000 pemegang obligasi yang diterbitkan SCB, ia kehilangan investasi. kala SCB mengungkap korupsi Van Thinh Phat terhadap dana yang dikumpulkan dari obligasi tersebut. Lebih besar dari kasus Van Thinh Phat Group di Vietnam adalah kasus Evergrande di China. Pada 2018, raksasa properti China itu disebut perusahaan properti terbesar dan bernilai paling tinggi di skala global.

Pada 2021, tiba-tiba perusahaan itu berhenti beroperasi dan tak bisa membayar utang ke kreditor dan mengembalikan modal investor. Para pemesan yang membayar uang muka pun tidak kunjung mendapat rumah. Lembaga keuangan Jepang, Nomura Securities, menaksir 20 juta rumah belum dibangun di China biaya total 450 miliar USD. Padahal, konsumen sudah melunasi pembayarannya. Jika menghitung jumlah yang baru dibayar sebagian, jumlahnya makin banyak lagi. Sementara seluruh aset Evergrande, termasuk proyek yang terhenti pembangunannya, hanya 240 miliar USD. Di luar untuk menyelesaikan pembangunan, Evergrande juga menanggung utang 300 miliar USD ke para kontraktor dan kreditor. Meski utangnya banyak, selama ini Evergrande bisa terus berjalan karena gali lubang tutup lubang. Kasus Evergrande menggoyang perekonomian China. Sebab, 70 % rumah tangga di negara tersebut berinvestasi dalam bentuk properti. Jika propertinya mangkrak, rakyat kehilangan aset dan tabungan. (Yoga)

Industri peluncuran satelit komersial China diprediksi berkembang pesat. Salah satu faktor pendorongnya adalah keberhasilan menekan biaya peluncuran. China semakin mampu bersaing dengan SpaceX, perusahaan AS, yang saat ini merupakan penyedia jasa peluncuran satelit komersial dengan tarif termurah. Roket China, Jielong-3, meluncur pada Sabtu (3/2) membawa sembilan satelit sekaligus ke orbit. Jielong-3 diluncurkan dari tongkang terapung di lepas Pantai Yangjiang, Guangdong, China selatan. Peluncuran Jielong-3 merupakan yang ketiga dalam dua bulan terakhir. Dikembangkan oleh China Rocket Co, Jielong-3 pertama kali mengangkasa pada Desember 2022. China Rocket Co merupakan cabang komersial dari produsen wahana peluncuran milik negara.

China menganggap, sektor peluncuran satelit komersial ini penting dalam membangun konstelasi satelit untuk komunikasi, penginderaan jauh, dan navigasi. Pada 2023, terdapat 67 peluncuran satelit orbital di seluruh China, termasuk 17 peluncuran satelit komersial dengan satu kegagalan. Kemampuan China untuk meluncurkan satelit terus meningkat dan semakin mengatasi ketertinggalan dari AS. Pada 2023, China menjadi negara kedua dalam daftar negara yang meluncurkan satelit ter banyak. Posisi pertama adalah AS yang melakukan 116 peluncuran, termasuk 100 peluncuran oleh SpaceX milik Elon Musk. Kemajuan paling pesat yang berhasil dicapai China adalah menekan biaya peluncuran.

Perkembangan lain adalah semakin banyak jendela peluncuran, semakin beragamnya jenis roket untuk mengakomodasi berbagai ukuran muatan, serta bertambahnya jumlah lokasi peluncuran. Dalam hal menekan biaya, Jielong-3 dapat membawa muatan seberat 1.500 kg ke orbit sinkron matahari sepanjang 500 km dengan biaya kurang dari 10.000 USD (Rp 157,1 juta) per kg untuk roket kecil. Harga ini bersaing dengan tarif SpaceX, yaitu 5.500 USD per kg (Rp 86,4 juta). Namun, SpaceX bakal menerapkan biaya tambahan. China terus berupaya mengejar AS dalam mengusai teknologi luar angkasa. Namun, upaya itu memancing kritik AS. Washington menduga China sedang merancang dan menguji senjata antiruang angkasa. Beijing jelas menampiknya. (Yoga)

PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN di bidang energi hendak menambah portofolio di bidang hulu minyak dan gas bumi (migas) dengan mengincar tambahan investasi di Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, didukung kesepakatan yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Venezuela. Nota kesepahaman (MoU) migas sebelumnya telah disepakati Indonesia dan Venezuela di Caracas, Venezuela, Kamis (18/1). Kesepakatan yang ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Perminyakan Venezuela Pedo Rafael Tellechea itu mencakup, kerja sama bisnis hulu migas dan teknologi peningkatan produksi minyak. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso, dihubungi di Jakarta, Minggu (4/2), mengatakan, tujuan Pertamina adalah menambah portofolio di sektor hulu. Sejak 2018, PT Pertamina Internasional EP melalui anak usahanya, Maurel & Prom (M&P), telah memiliki investasi dengan Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) di lapangan milik perusahaan migas Pemerintah Venezuela itu.

”Diharapkan, MoU yang ditandatangani Menteri ESDM kemarin bisa menambah peluang Pertamina untuk mengakuisisi blok migas di sana. Dengan demikian, diharapkan dapat menambah atau meningkatkan produksi dari blok migas internasional ataupun dividen bagi Pertamina,” kata Fadjar. Arifin Tasrif akhir pekan lalu mengatakan, penandatanganan MoU, yang membuka peluang akuisisi blok migas di Venezuela itu, memiliki posisi strategis bagi Indonesia. ”Pertamina, kan, (telah) mengambil alih saham M&P. Nah, M&P punya lapangan di Venezuela, bekasnya Shell diambil. Itu ada potensi 12 miliar barel,” ujarnya. Di samping kerja sama bisnis, MoU yang ditandatangani Arifin dan Menteri Perminyakan Venezuela itu juga terkait pengurasan minyak tingkat lanjut (enhanced oil recovery), pengembangan dan penerapan teknologi, penangkapan dan penyimpanan, serta pengurangan gas suar. (Yoga)

Konsep pinjaman biaya pendidikan APBN tengah dirumuskan oleh Kemenkeu bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kemungkinan akan seperti student loan di AS. Wacana ini menguat setelah muncul polemik mahasiswa yang membayar biaya kuliah menggunakan pinjaman daring. Tanggapan warga dan mahasiswa beragam. Bayyu Putra Hadhiana (29) Karyawan swasta sekaligus mahasiswa S-1 mengatakan, Aku setuju student loan, yang memudahkan orang berpenghasilan bulanan rendah bisa mendapat pendidikan yang sama. Aku setuju kalau skemanya tak berbunga karena selama ini yang bikin berat adalah bunganya. Kalau ada bunga, bisa jadi uang kuliah tunggal (UKT) jauh lebih mahal pada akhir perhitungan. Skema lainnya, jangka waktu pelunasan tak ditentukan, tetapi peminjam bisa mengembalikan setelah memiliki pendapatan tertentu.

Elisabeth Dian Selvita (24) Karyawati swasta di Jakarta mengatakan, buat aku yang punya impian untuk studi Psikologi Profesi, setuju saja dan mendukung adanya program student loan. Apalagi sekarang kondisi finansial orangtua sudah enggak seperti dulu dan studi Psikologi Profesi itu juga enggak bisa disambi kerja. Perlu ada asesmen lewat background checking seperti orang mau ambil kredit di lembaga keuangan supaya tepat sasaran dan benar-benar uangnya bisa dikembalikan. Carolus Arya Pandu Yasa (26), Karyawan swasta di Jakarta, sepakat denganprogram student loan untuk pendidikan. Cuma, harus ada pengawasan yang ketat. Pemerintah sebaiknya selektif dalam memilih orang-orangnya, juga profil universitasnya, yang berkualitas dan tepercaya, serta pastikan penerimanya bisa mendapatkan pekerjaan. Jangan sampai ketika sudah dapat student loan, nanti si penerima justru kesulitan mengembalikan karena susah cari kerja.  (Yoga)

Perbincangan mengenai pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online menghangat setelah polemik pembayaran uang kuliah tunggal ITB mencuat di media sosial beberapa hari terakhir. Terlepas dari klaim setiap pihak yang terlibat, penggunaan terminologi pindar telah mengalami pergeseran makna dan telanjur melekat kesan-kesan negatif di dalamnya. Pinjaman daring sebagaimana dikenal masyarakat luas sejatinya merupakan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) dalam rangka perjanjian pinjaman berbasis teknologi. Istilah lainnya financial technology (fintech) peer to peer lending (P2P lending). Layanan jasa keuangan tersebut mulai berkembang di Indonesia pada 2016. Saat itu, pihak regulator menerbitkan regulasi berupa Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kendati sudah berpayung hukum, pinjaman daring yang telah mengantongi izin harus menghadapi situasi yang sulit dengan munculnya pindar ilegal. Selain tidak tedaftar secara legal, pindar-pindar ilegal tersebut membuat gaduh masyarakat dengan tingkat bunga yang tak masuk akal. Tak sedikit kalangan masyarakat merasa resah dan terganggu lantaran dihubungi oleh nomor-nomor tak dikenal. Pesan-pesan singkat dan suara di balik telepon tersebut mengancam mereka yang dianggap memiliki hubungan dengan peminjam. Selama 2023, OJK dan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah memberangus 2.248 pinjaman daring ilegal dan menerima 8.891 pengaduan dari masyarakat mengenai pinjaman daring ilegal. Secara keseluruhan sejak 2017, sudah ada 6.680 pindarilegal yang dihentikan.

Director of Corporate Communication AFPI Andrisyah Tauladan mengatakan, kata pindar sudah terasosiasi dengan pindar ilegal. Akibat penggunaan diksi tersebut, isu pembayaran UKT di ITB meledak. ”Stop bilang kami pinjol, karena pinjol itu (terasosiasi dengan) pinjaman online ilegal. Mereka (pinjaman daring ilegal) itu ugal-ugalan. Berbeda dengan kami yang diatur dengan ketat sekali,” ujarnya saat ditemui dJakarta, akhir pekan lalu. Oleh sebab itu, AFPI berharap agar ada penamaan baru terhadap layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) sehingga industri pinjaman daring berbasis teknologi tersebut dapat keluar dari stigma negatif. Sebab, industri ini tidak hanya membiayai kebutuhan konsumtif masyarakat, tetapi juga kegiatan produktif. (Yoga)

Sejak berdiri tahun 2019, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta di Kaltim hanya mendapatkan investasi Rp 100 miliar. Jika tidak berkembang, status KEK terancam dicabut oleh pemerintah pusat pada Juni 2024. Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, ia telah berkunjung ke KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan (MBTK) di Kutai Timur pada 1 Februari 2024. Ia juga berdiskusi dengan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan pemangku kepentingan di KEK MBTK. ”Saya minta laporan detail. Identifikasi semua masalahnya dan segera benahi. Biar enak saya berjuang di Jakarta,” kata Akmal dalam keterangan tertulis, Minggu (4/2).

Hingga 2023, kata Akmal, investasi yang masuk ke KEK ini baru Rp 100 miliar. Padahal, jika dibandingkan dengan KEK di daerah lain, investasinya sudah mencapai triliunan rupiah. Dari diskusi dengan sejumlah pemangku di KEK MBTK, kata Akmal, ada sejumlah kendala yang membuat KEK di Kaltim ini stagnan, di antaranya adalah persoalan kelembagaan, infrastruktur yang kurang memadai, dan rendahnya minat investor. Dengan perkembangan yang lambat itu, pemerintah pusat berencana mencabut KEK untuk Maloy jika Pemprov Kaltim tak mampu membenahi persoalan yang ada, termasuk memenuhi sejumlah persyaratan dalam perizinan. ”Batas akhir keputusan pemerintah pusat itu Juni tahun ini,” kata Akmal. Salah satu pertimbangan calon investor adalah infrastruktur dasar. Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan persampahan jadi dua hal krusial. Keduanya belum sepenuhnya siap dan tersedia.

 KEK MBTK ditetapkan melalui PP No 85 Tahun 2014. KEK ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang ditargetkan menarik investasi Rp 34,4 triliun dan menyerap 55.700 tenaga kerja sampai tahun 2025. KEK MBTK yang memiliki lahan 509 hektar dibentuk untuk jadi pusat hilirisasi kelapa sawit dan komoditas lain. Selain itu, kawasan ini juga ditargetkan menjadi pusat bagi industri energi, seperti industri mineral, gas, batubara, dan industri turunannya. Untuk itu, Akmal berharap KEK MBTK bisa tetap berjalan. Sebab, kawasan ini amat potensial untuk industri di Kaltim. Hal ini juga dinilai bisa mengungkit ekonomi di kawasan sekitar Kaltim. (Yoga)